KONSEPSI STANDAR PELAYANAN MINIMAL SESUAI UU NOMOR 23

KONSEPSI STANDAR PELAYANAN MINIMAL SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Drs. Bob F Sagala, M. Si KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Pokok Materi 1 PENDAHULUAN 2 SPM & NSPK 3 SPM DALAM UU 23/2014 4 SPM DALAM DOKRENDA

PENDAHULUAN

TUJUAN BERNEGARA Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Alinea Ke-4 4 2 Memajukan kesejahteraan umum 3 Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016

UU 23/2014 MENGANUT PRINSIP-PRINSIP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) DENGAN SALAH SATU CIRINYA: SETIAP WARGA NEGARAMEMENUHI KEBUTUHAN DASAR UNTUK HIDUP SECARA LAYAK 5

PEMBANGUNAN DAERAH Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan: 1. 2. 3. 4. 5. Pendapatan masyarakat; Kesempatan kerja; Lapangan berusaha; Akses dan kualitas pelayanan publik; dan Daya saing Daerah.

URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. 2. 3. 4. 5. PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL 1. 2. 3. 4. PENDIDIKAN KESEHATAN PU DAN PR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL KONKUREN WAJIB (24) YAN DASAR (6) Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi PILIHAN (8) NON YAN DASAR (18) SPM NSPK Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH (PASAL 11) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 6 URUSAN: • pendidikan • kesehatan • pekerjaan umum dan penataan ruang • perumahan rakyat dan kawasan permukiman • ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan • Masyarakat • sosial. Sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar (ayat 3) Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 18 URUSAN • tenaga kerja • pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak • pangan • pertanahan • lingkungan hidup • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil • pemberdayaan masyarakat dan Desa • pengendalian penduduk dan keluarga berencana • perhubungan; • komunikasi & informatika • koperasi, usaha kecil, dan menengah • penanaman modal • kepemudaan dan olah raga • statistik • persandian • kebudayaan; • perpustakaan; • kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan 8 URUSAN: • kelautan dan perikanan • pariwisata • pertanian • kehutanan; • energi dan sumber daya mineral; • perdagangan; • perindustrian; dan • transmigrasi.

SPM DAN NSPK

DASAR HUKUM Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: 1. Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa: 1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

PERBEDAAN SPM & NSPK • NSPK – NSPK sbg pedoman bagi daerah dlm penyelenggaraan urusan Pemerintahan – Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. – Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam patokan penyelenggaraan pemerintahan daerah. – Prosedur adalah metode atau tata cara metode untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. – Kriteria adalah ukuran yang ukuran dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. – Terkait semua urusan pemerintahan – Diatur dalam bentuk PP, Perpres peraturan menteri, dll • SPM – Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. – Terkait urusan wajib pelayanan dasar – Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara – Wujud dari upaya pemerataan hasil pembangunan daerah – Wujud berbentuk program dan kegiatan OPD

. . . lanjutan • Contoh NSPK Urusan Pendidikan – Sertifikasi Tenaga Pendidik; – Kriteria sekolah dan ruang kelas; – Jam belajar; dll – Diatur dalam bentuk PP, Perpres Peraturan Menteri Pendidikan, dll • Contoh SPM Urusan Pendidikan, Jenis Pelayanan Pendidikan Dasar – Pemenuhan Kebutuhan Uang Sekolah; – Pemenuhan Kebutuhan Buku; – Pemenuhan Kebutuhan Seragam; – Pemenuhan Kebutuhan Transportasi; dll. – Wujud berbentuk program dan kegiatan OPD terkait fungsi Pendidikan

. . . lanjutan • Contoh NSPK Urusan • Contoh SPM Urusan Kesehatan, Kesehatan Jenis Pelayanan Kesehatan – Klasifikasi Puskesmas; Bayi Baru Lahir: – Kualifikasi Tenaga Kesehatan; – Pemenuhan Kebutuhan ASI; – Standar Pelayanan – Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan; dll Imunisasi; – Diatur dalam bentuk PP, – Pemeriksaan Kesehatan; Perpres Peraturan Menteri – Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan, dll Tempat Tinggal; dll – Wujud berbentuk program dan kegiatan OPD terkait fungsi Kesehatan

. . . lanjutan • Contoh NSPK Urusan Sosial; • Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial • Sertifikasi terhadap pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial • Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial • Diatur dalam bentuk PP, Perpres Peraturan Menteri Sosial, dll • Contoh SPM Urusan Sosial, Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti: • Pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari • Pemenuhan kebutuhan pakaian • Pemenuhan pelayanan kesehatan • Wujud berbentuk program dan kegiatan OPD terkait fungsi Sosial

SPM DALAM UU 23/2014

DASAR HUKUM • Amanat Pasal 18 UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. • Selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bhw Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal • Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: – pendidikan; – kesehatan; – pekerjaan umum dan penataan ruang; – perumahan rakyat dan kawasan permukiman; – ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; – sosial.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2014 v Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. (Pasal 1) v Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. (Pasal 1) v Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara. v Mutu pelayanan dasar adalah kualitas pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar sesuai standar teknis yang berhak diperoleh setiap Warga Negara agar hidup secara layak.

PERUBAHAN KONSEP STANDAR PELAYANAN MINIMAL UU 32 Tahun 2004 § Standar Pelayanan Minimal adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan. § 15 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar. § Ditetapkan dengan Peraturan Menteri oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. § Dominasi pengaturan terkait Produsen Pelayanan UU 23 Tahun 2014 § Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. § 6 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar. § Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. § Pengaturan terkait pemenuhan kebutuhan dasar konsumen pelayanan

PRINSIP a. kesesuaian kewenangan, SPM ditetapkan diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan terkait dengan Pelayanan Dasar; b. ketersediaan, SPM ditetapkan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia; c. keterjangkauan, SPM ditetapkan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh warga negara Indonesia; d. kesinambungan, SPM memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia secara terus-menerus; e. keterukuran, barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia harus terukur; dan f. ketepatan sasaran, pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia oleh Pemerintah Daerah harus ditujukan kepada warga negara Indonesia yang berhak.

RUANG LINGKUP SPM Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar pendidika n kesehatan pekerjaan perumahan ketenterama umum rakyat dan n, ketertiban umum, dan kawasan dan pelindungan permukima penataan masyarakat n ruang sosial SEBAGIAN SUBSTANSInya merupakan KEBUTUHAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL Standar Pelayanan Minimal Bidang : pendidika n kesehatan pekerjaan perumahan rakyat umum ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sosial

KRITERIA KEBUTUHAN DASAR • Pelayanan Dasar ditentukan berdasarkan kriteria kebutuhan dasar Kriteria Kebutuhan Dasar ditentukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa: bersifat mutlak dapat distandarkan yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia

MUATAN RPP SPM Standar Pelayanan Minimal memuat JENIS, MUTU, dan PENERIMA Pelayanan Dasar. Setiap Jenis Pelayanan Dasar memiliki Mutu Pelayanan Dasar.

JENIS PELAYANAN SPM

• Diatur dalam PP SPM • Merupakan jenis-jenis pelayanan yg bersifat wajib oleh Pemda yang minimal diterima masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara utk berkehidupan layak • Dituangkan kedalam dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah • Diterjemahkan dalam program/kegiatan tahunan • Merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah • Daerah memprioritaskan penganggaran terhadap program/kegiatan SPM 24

MUTU SPM

• Ditetapkan dengan peraturan menteri terkait • Merupakan mutu atas jenis-jenis pelayanan SPM dengan kualitas yang minimal utk berkehidupan layak • Merupakan barang dan jasa yang bersifat mutlak dibutuhkan penerima SPM atas setiap jenis pelayanan SPM • Mencantumkan semua barang dan jasa dilengkapi dengan kuantitas/kualitas minimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar • Daerah menyeleksi/menyesuaikan atas barang dan jasa yang dibutuhkan penerima SPM sesuai dengan kondisi penerima, kondisi lingkungan geografis, nilai sosial dan faktor lainnya • Menggunakan standar biaya daerah 26

PENERIMA SPM

• Penerima merupakan masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya • Penerima disesuaikan dengan jenis pelayanan SPM • Penerima merupakan bagian yang harus lebih dirinci oleh Peraturan Menteri tentang Standar Teknis SPM • Daerah harus mendata masyarakat yang berhak menerima SPM secara berkala 28

SPM Pendidikan: Provinsi JENIS PELAYANAN NO DASAR 1. Pendidikan menengah 2. Pendidikan khusus MUTU PELAYANAN DASAR a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; PENERIMA PELAYANAN DASAR warga negara usia 16 s. d. 18 tahun. a. standar jumlah dan kualitas warga negara usia 4 barang dan/atau jasa; s. d. 18 tahun yang b. standar jumlah dan kualitas berkebutuhan khusus. pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;

SPM Bidang Pendidikan: Kabupaten/Kota NO 1. 2. JENIS PELAYANAN MUTU PELAYANAN DASAR a. standar jumlah dan kualitas Pendidikan barang dan/atau jasa; dasar b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; a. standar jumlah dan kualitas Pendidikan barang dan/atau jasa; kesetaraan b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; PENERIMA PELAYANAN DASAR warga negara usia 7 s. d. 15 tahun. warga negara usia 7 s. d. 18 tahun.

SPM Bidang Kesehatan: Provinsi PENERIMA MUTU PELAYANAN DASAR 1. pelayanan kesehatan a. standar jumlah dan kualitas barang penduduk bagi penduduk dan/atau jasa; terdampak krisis b. standar jumlah dan kualitas kesehatan akibat personel/sumber daya manusia bencana dan/atau kesehatan; dan berpotensi bencana c. petunjuk teknis atau tata cara provinsi pemenuhan standar JENIS PELAYANAN NO DASAR 2. pelayanan kesehatan a. standar jumlah dan kualitas barang penduduk pada bagi penduduk pada dan/atau jasa; kondisi kejadian luar b. standar jumlah dan kualitas luar biasa provinsi personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

SPM Kesehatan: Kabupaten/Kota JENIS PENERIMA NO PELAYANAN MUTU PELAYANAN DASAR 1. pelayanan a. standar jumlah dan kualitas barang ibu hamil. kesehatan ibu dan/atau jasa; hamil b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 2. pelayanan a. standar jumlah dan kualitas barang ibu bersalin. kesehatan ibu dan/atau jasa; bersalin b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 3. pelayanan a. standar jumlah dan kualitas barang bayi baru lahir. kesehatan bayi dan/atau jasa; baru lahir b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

. . . Lanjutan NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; kesehatan balita b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 5. pelayanan a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; kesehatan pada usia pendidikan b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia dasar kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 6. pelayanan a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; kesehatan pada b. standar jumlah dan kualitas usia produktif personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar 4. pelayanan PENERIMA PELAYANAN DASAR balita. anak usia pendidikan dasar. setiap warga negara pada usia produktif

. . . lanjutan PENERIMA MUTU PELAYANAN DASAR a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau setiap warga negara 7. pelayanan jasa; kesehatan pada usia lanjut b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber lanjut daya manusia kesehatan; dan JENIS PELAYANAN NO DASAR c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau 8. pelayanan jasa; kesehatan penderita b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber hipertensi daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau 9. pelayanan jasa; kesehatan penderita b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber diabetes melitus daya manusia kesehatan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan penderita hipertensi. penderita diabetes melitus.

. . . lanjutan PENERIMA MUTU PELAYANAN DASAR 10. pelayanan kesehatan a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau orang dengan jasa; orang dengan gangguan jiwa b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber gangguan jiwa berat (ODGJ) berat. JENIS PELAYANAN NO DASAR c. 11. pelayanan kesehatan a. orang terduga b. tuberkulosis c. 12. pelayanan kesehatan a. orang dengan risiko terinfeksi virus yang b. melemahkan daya c. tahan tubuh manusia (Human daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar orang terduga tuberkulosis orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus

SPM PEKERJAAN UMUM : PROVINSI NO 1. 2. PENERIMA PELAYANAN MUTU PELAYANAN DASAR pemenuhan kebutuhan a. standar jumlah dan kualitas setiap warga negara. barang dan/atau jasa; dan air minum curah lintas b. petunjuk teknis atau tata kabupaten/kota cara pemenuhan standar. JENIS PELAYANAN DASAR penyediaan pelayanan a. standar jumlah dan kualitas setiap warga negara. barang dan/atau jasa; dan pengolahan air limbah domestik regional lintas b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. kabupaten/kota

SPM PEKERJAAN UMUM : KABUPATEN/KOTA NO 1. JENIS PELAYANAN MUTU PELAYANAN DASAR a. standar jumlah dan kualitas warga negara. pemenuhan barang dan/atau jasa; kebutuhan pokok air b. standar jumlah dan kualitas minum sehari-hari c. 2. PENERIMA PELAYANAN DASAR penyediaan pelayanan pengolahan limbah domestik a. air b. c. sarana dan prasarana; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas warga negara. barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

SPM Perumahan Rakyat : Provinsi NO 1. 2. JENIS PELAYANAN MUTU PELAYANAN DASAR penyediaan dan 1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau rehabilitasi rumah yang jasa; dan layak huni bagi korban 2. petunjuk teknis atau tata bencana provinsi cara pemenuhan standar. fasilitasi penyediaan 1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau rumah yang layak huni jasa; dan bagi masyarakat yang 2. petunjuk teknis atau tata terkena relokasi program cara pemenuhan standar. pemerintah provinsi PENERIMA PELAYANAN DASAR korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana masyarakat yang terkena akibat relokasi program pemerintah provinsi

SPM Perumahan Rakyat KABUPATEN/KOTA NO 1. JENIS PELAYANAN MUTU PELAYANAN DASAR penyediaan dan 1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau rehabilitasi rumah yang jasa; dan layak huni bagi korban 2. petunjuk teknis atau tata bencana kabupaten/kota cara pemenuhan standar. 2. fasilitasi penyediaan 1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau rumah yang layak huni jasa; dan bagi masyarakat yang 2. petunjuk teknis atau tata terkena relokasi program cara pemenuhan standar. pemerintah kabupaten/kota PENERIMA PELAYANAN DASAR korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana masyarakat yang terkena akibat relokasi program pemerintah kabupaten/kota

SPM Bidang Trantibumlinmas: Provinsi NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR 1. pelayanan ketenteraman a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan ketertiban umum b. standar jumlah dan kualitas provinsi PENERIMA PELAYANAN DASAR Warga Negara yang terkena dampak gangguan personel/sumber daya manusia; ketenteraman dan ketertiban umum c. petunjuk teknis atau tata cara akibat penegakan pemenuhan standar; hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala daerah provinsi

SPM Trantibumlinmas: Kabupaten/Kota NO 1. 2. JENIS PELAYANAN MUTU PELAYANAN DASAR a. standar jumlah dan kualitas pelayanan barang dan/atau jasa; ketenteraman dan b. standar jumlah dan kualitas ketertiban umum personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; pelayanan informasi a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; rawan bencana b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara PENERIMA PELAYANAN DASAR Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana

. . . lanjutan NO 3. 4. 5. JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR pelayanan pencegahan a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan kesiapsiagaan b. standar jumlah dan kualitas terhadap bencana personel/sumber daya manusia; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; pelayanan penyelamatan a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan evakuasi korban b. standar jumlah dan kualitas kebakaran personel/sumber daya manusia; dan PENERIMA PELAYANAN DASAR warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran

SPM Bidang Sosial: Provinsi NO JENIS PELAYANAN DASAR 1. rehabilitasi sosial dasar a. penyandang disabilitas b. telantar di dalam panti c. 2. rehabilitasi sosial dasar a. anak telantar di dalam b. panti c. PENERIMA MUTU PELAYANAN DASAR standar jumlah dan kualitas barang penyandang dan/atau jasa; disabilitas telantar standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang anak telantar dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

. . . lanjutan NO JENIS PELAYANAN DASAR 3. rehabilitasi sosial dasar a. lanjut usia telantar di dalam panti b. c. 4. rehabilitasi sosial dasar a. tuna sosial khususnya b. gelandangan dan pengemis di dalam panti c. dan a. jaminan sosial pada saat b. dan setelah tanggap darurat bencana bagi c. korban bencana provinsi 5. perlindungan PENERIMA MUTU PELAYANAN DASAR standar jumlah dan kualitas barang dan/atau lanjut usia jasa; telantar standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau gelandangan jasa; dan pengemis standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau korban jasa; bencana alam standar jumlah dan kualitas sumber daya provinsi manusia kesejahteraan sosial; dan/atau petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan bencana standar.

SPM Bidang Sosial Kab/Kota NO JENIS PELAYANAN DASAR 1. rehabilitasi sosial dasar a. penyandang disabilitas b. telantar di luar panti c. 2. rehabilitasi sosial dasar a. anak telantar di luar panti b. c. PENERIMA MUTU PELAYANAN DASAR standar jumlah dan kualitas barang penyandang dan/atau jasa; disabilitas telantar standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang anak telantar dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

. . . lanjutan NO JENIS PELAYANAN DASAR 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota MUTU PELAYANAN DASAR a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. PENERIMA PELAYANAN DASAR lanjut usia telantar gelandangan dan pengemis korban bencana alam kabupaten/kota dan/atau bencana sosial kabupaten/kota

PENERAPAN SPM Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara, dengan tahapan: pengumpulan data penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar 47

Pengumpulan Data • Pengumpulan data untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar sesuai dengan SPM • Pengumpulan data diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan dengan menghitung selisih jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia Hasilnya menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan prioritas bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan berupa kegiatan: 1. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan ketentuan 2. melakukan kerja sama Daerah

. . . Lanjutan Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar juga dapat dilakukan dengan: 1. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar 2. memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia secara minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PELAPORAN Bupati/walikota melaporkan seluruh penerapan SPM di kabupaten/kota kepada gubernur. Gubernur melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar: • rekapitulasi penerapan SPM di kabupaten/kota; dan • seluruh penerapan SPM di provinsi, Laporan sekurang-kurangnya memuat: 1. hasil penerapan SPM; 2. kendala penerapan SPM; dan 3. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Disampaikan bersamaan dengan LPPD setiap tahun

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan dan Pengawas an Umum • Menteri, terhadap penerapan SPM di provinsi • Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terhadap penerapan SPM oleh pemerintah kabupaten/kota • Gubernur dan bupati/walikota, terhadap perangkat daerah masing-masing Pembinaan dan Pengawas an Teknis • Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian, terhadap penerapan SPM di provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing • Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terhadap penerapan SPM di oleh pemerintah kabupaten/kota • Gubernur dan bupati/walikota, terhadap perangkat daerah masing-masing

SANKSI ADMINISTRATIF • Kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM dijatuhi sanksi administratif. • Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

TANTANGAN DALAM PENERAPAN SPM: 1. Masih multi tafsir atas konsep SPM seusai UU 23/2014. 2. Kelengkapan data 3. Regulasi yang harmonis terkait penganggaran SPM (UU, PP, Permen) 4. Kesulitan dalam meng-konversi SPM ke dalam dokumen perencanaan 5. Kesadaran Daerah untuk menempatkan SPM sbg prioritas pembangunan (dlm perencanaan dan penganggaran)

SPM DALAM DOKRENDA

SPM DALAM DOKRENDA: • RPJMD; • Renstra PD; • RKPD; dan • Renja PD 58

RPJMD • Bagian dari Gambaran Umum, digambarkan dari performa pemerintah atas pemenuhan SPM, hambatan dalam pemenuhan, dan hal lainnya • Memprioritaskan pengalokasian anggaran program pelayanan dasar SPM pada kerangka pendanaan. • SPM menjadi salah satu isu strategis yang harus digambarkan • SPM dijadikan salah satu icon dalam menyusun Visi Misi Kepala Daerah • SPM merupakan salah satu yang diperhatikan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan • Menyajikan seluruh program SPM pada setiap bidang urusan yang terkait beserta target dan anggaran 59

PADA RENSTRA PD • Dalam mengelolah data dan informasi, agar dianalisis data pelayanan dasar masing urusan • Menggambarkan pelayanan PD dalam mencapai SPM • performa pelayanan PD dalam mencapai SPM • Penjabaran program/kegiatan SPM setiap tahun 60

PADA RKPD: • Menjabarkan RPJMD setiap tahun dalam pelaksanaan SPM seperti: 1) Analisi gambaran pelayanan umum pada setiap jenis pelayanan SPM 2) Menyajikan kemampuan keuangan terhadap program/kegiatan SPM 3) Isu, dan; 4) Rencana program kegiatan 61

PADA RENJA PD • Identifikasi faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan • Membuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran. 62

CARA PERHITUNGAN ANGGARAN PELAYANAN SPM Anggaran SPM= (Penerima X mutu layanan) + Biaya Sarana /Prasarana 63

Manfaat SPM bagi Kinerja Pemda q q q Lebih terjaminnya penyediaan pelayanan publik yg disediakan oleh pemda kepada masyarakat ; Bermanfaat dalam menentukan jumlah anggaran yg dibuthkan utk menyediakan pelayanan publik; Menjadi landasan & dasar dalam menentukan anggaran kinerja & alokasi dalam penentuan perimbangan keuangan yg lebih adil & transparan; Membantu penilaian kinerja kepala daerah secara lebih akurat & terukur sehingga mengurangi kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja pemda; Menjadi alat bantu utk meningkatkan akuntabilitas pemda kepada masyarakat, karena masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik.

TERIMA KASIH