Standar Pelayanan Minimal SPM dan Program PAUDDikmas Tahun

  • Slides: 15
Download presentation
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018 Harris Iskandar Direktur Jenderal PAUD

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018 Harris Iskandar Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Disampaikan pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Sawangan, 7 Februari 2018 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018

1 Standar Pelayanan Minimal PAUD dan Pendidikan Kesetaraan 2

1 Standar Pelayanan Minimal PAUD dan Pendidikan Kesetaraan 2

Perpres No. 59/2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Gerakan PAUD 1 tahun Pra-SD Pada

Perpres No. 59/2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Gerakan PAUD 1 tahun Pra-SD Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. -- Education 2030 Framework for Action 3

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) SPM adalah ketentuan mengenai

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pasal 5 (3): Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; dan c. pendidikan kesetaraan. Pasal 4 (2): Materi muatan SPM mencakup: a. Jenis Pelayanan Dasar; b. Mutu Pelayanan Dasar; dan c. penerima Pelayanan Dasar. 4

Penerima Layanan/Sasaran PAUD Usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis Pelayanan

Penerima Layanan/Sasaran PAUD Usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Kesetaraan Usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan Sumber: PP No. 2/2018 5

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pemerintah • Pendataan dan Rekrutmen • Penyiapan Anggaran,

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pemerintah • Pendataan dan Rekrutmen • Penyiapan Anggaran, PTK dan Sarpras • Koordinasi dan Pembinaan Pembelajaran • Evaluasi Penerbitan Juknis; NSPK Penguatan Mutu Akreditasi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Pendidikan • Rekrutmen Peserta Didik dan Pendidik • Penyiapan Perangkat Pembelajaran • Pelaksanaan Pembelajaran dan Motivasi • Administrasi Pembelajaran • Evaluasi Pembelajaran dan Laporan 6

2 Program Prioritas PAUD dan Dikmas Tahun 2018 7

2 Program Prioritas PAUD dan Dikmas Tahun 2018 7

(Target) Program Prioritas PAUD dan Dikmas 2018 (1/2) Kursus Keaksaraan & Kesetaraan Pendidikan Kecakapan

(Target) Program Prioritas PAUD dan Dikmas 2018 (1/2) Kursus Keaksaraan & Kesetaraan Pendidikan Kecakapan Kerja: 65. 000 orang Pendidikan Keaksaraan: 90. 860 orang Pendidikan Kecakapan Wirausaha: 47. 000 orang Pendidikan Kesetaraan Menengah: 98. 793 orang Peningkatan Kompetensi Peserta Didik: 15. 000 orang Magang Peserta Didik: 1. 000 orang Sarana praktik Kursus : 100 lembaga Penguatan Budaya Baca: 319 lembaga Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan: 5. 530 orang Sarana SKB: 75 lembaga PAUD DAK: 6. 78 juta anak UGB & Revitalisasi PAUD Percontohan: 125 Paket APE & toy library: 50 paket Rehab Gedung, RKB, UBG 3 T, Bantuan Bencana: 120 lembaga Pra SD, PAUD HI, Ilmuwan Cilik: 740 paket PAUD Inklusi: 13. 200 anak Penataan Kelembagaan, Kemitraan: 2. 234 paket 8

(Target) Program Prioritas PAUD dan Dikmas 2018 (2/2) Pendidikan Keluarga Satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan

(Target) Program Prioritas PAUD dan Dikmas 2018 (2/2) Pendidikan Keluarga Satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga dan karakter: 40. 884 lembaga Satuan PNF dan komunitas masyarakat menyelenggarakan pendidikan keluarga: 369 lembaga Sekretariat UPT: PP/BP PAUDDikmas Pengelolaan UPT dan SEAMEO CECCEP Pengembangan model: 187 model Pengelolaan DAPODIK PAUD-Dikmas Pengembangan mutu lembaga: 12. 459 lembaga Pembinaan Saka Widya Budaya Bakti Peningkatan mutu SDM: 11. 398 orang Publikasi dan apresiasi pendidikan keluarga: 12 paket 9

Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas 2018 Rp 6. 027. 928. 000, - APBN 2018

Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas 2018 Rp 6. 027. 928. 000, - APBN 2018 Belanja Barang Lain DAK 2018 Belanja Modal 694, 125, 157 94, 568, 845 5, 2% 0, 1% 12, 6% 43, 6% DAK NONFISIK PAUD KESETARAAN Belanja Sosial 1, 600, 000 38, 4% 1, 805 T DAK FISIK SKB Belanja Pegawai 228, 478, 717 152, 734 M 4, 070 T masih menunggu Belanja Bantuan 788, 290, 350 10

3 Kebijakan Penguatan Kelembagaan PAUD dan Dikmas 11

3 Kebijakan Penguatan Kelembagaan PAUD dan Dikmas 11

Penguatan Kelembagaan Terbentuknya SEAMEO CECCEP: Pusat studi dan advokasi PAUD dan Pendidikan Keluarga tingkat

Penguatan Kelembagaan Terbentuknya SEAMEO CECCEP: Pusat studi dan advokasi PAUD dan Pendidikan Keluarga tingkat Asia Tenggara Bertambahnya 21 UPT Pusat 311 SKB telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF 12

A a Su tera ceh m at Uta er ra a. B ar at

A a Su tera ceh m at Uta er ra a. B ar at Ri Su au m at J a er a S mbi el a Be tan ng k Ba La ulu m ng k pu Ke a Be ng pu lit la un u g D. an R K. I. iau Ja Ja kar w ta Ja a B w a D. a T rat e I. Yo ng gy ah a Ja kar w a T ta im u Ba r Nu nt sa en Nu Ten sa gg Te ara Bali n B Ka gga ara lim ra t Ka a Tim n lim ta u r Ka ant n Ba lim an ra an Te t Ka tan nga lim S h e Ka anta lata lim n n an Tim Su tan ur la U Su we tara la si U w Su esi tara la T Su we eng a la si w Se h es i T lata en n g Go gar Su ro a la w nta es lo i. B ar a M Ma t al uk luku u Pa Ut pu ara a. B ar a Pa t pu a m Su Persen 120. 00 Satuan PAUD-Dikmas Terakreditasi PROGRES 100. 00 2017 13, 35% 80. 00 60. 00 2016 7, 67% 40. 00 2015 3, 44% 20. 00 - 2014 2, 10% PAUD PKBM SKB Kursus dan Pelatihan

Target 2018 Semua Satuan Pendidikan Nonformal Wajib Memiliki NPSN Semua peserta didik kesetaraan dan

Target 2018 Semua Satuan Pendidikan Nonformal Wajib Memiliki NPSN Semua peserta didik kesetaraan dan PAUD terdaftar di Dapodik dan memiliki NISN; Ujian Kesetaraan hanya untuk peserta didik yang memiliki NISN Target Satuan Pendidikan Nonformal yang Memenuhi SNP dan Terakreditasi minimal 30. 000 lembaga. Semua SKB menjadi Satuan Pendidikan atau disiapkan : 1. Usulan DAK Fisik mulai tahun 2019 masuk ke e-planning BAPPENAS bulan April-Juni 2018, 2. Calon Tenaga Pendidik Bantu (Kontrak) untuk mendukung kebutuhan Pamong Belajar (Anggaran di PP dan BP PAUD Dikmas) Catatan: Usulan DAK Fisik SKB tidak mengurangi alokasi DAK Pendidikan yang lain yang selama ini sudah ada, tetapi BAPPENAS menyediakan alokasi khusus untuk SKB 14

Terima Kasih 15

Terima Kasih 15