SIDLACOM CIPTA KARYA Survey Investigation Design Land Acquisition

SIDLACOM CIPTA KARYA Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation, dan Maintenance Pelatihan Penyegaran Manajemen Kesatkeran Bidang Permukiman (Jakarta, September 2019 Refreshing Course) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KOMPETENSI DASAR LEVEL 02 (K 04, K 05, K 06, K 07, K 10, K 14, K 15) Mampu melaksanakan proses penyelenggaraan permukiman (SIDLACOM)

OUTLINE 0 1 Perencanaan terpadu Ke-Ciptakarya-an berbasis Kawasan 0 2 SIDLACOM Cipta Karya Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation, dan Maintenance

0 1 PERENCANAAN TERPADU KECIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

URGENSI KETERPADUAN PERENCANAAN Perencanaan harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah; b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan didukung dengan pengadaan lahan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah PRODUK PERENCANAAN PELAKU PENDANAAN & LAHAN PEMBANGUNAN Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan BAGAIMANA CARA MEMADUKAN INFRASTRUKTUR? PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

ASPEK NORMATIF UUD 1945 pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. ” SEKTOR UU 28/2002 Bangunan Gedung UU 38/2004 Jalan UU 11/1974 Pengairan UU 18/2008 Pengelolaan Sampah UU 20/2011 Rumah Susun UU No. 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman KEWILAYAHA N UU 26/2007 Penataan Ruang PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN TATANAN KEPEMERINTAH AN UU 23/2014 Pemerintahan Daerah LINGKUNGAN HIDUP UU 32/2009 Lingkungan Hidup

ASPEK NORMATIF PERMUKIMAN Pemerintah Pusat • • Pemerintah Provinsi Penetapan sistem pengembangan infrastruktur secara nasional. Penyelenggaraan infrastruktur permukiman di KSN Penyelenggaraan infrastruktur permukiman di KSP Pemerintah Kab/Kota Penyelenggaraan infrastruktur Permukiman di Kab/Kota KAWASAN PERMUKIMAN Pemerintah Pusat • • Pemerintah Provinsi Penetapan sistem kawasan permukiman. Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih. Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 -15 ha. Pemerintah Kab/Kota Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha. PSU Pemerintah Pusat Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman. Pemerintah Provinsi Penyelenggaraan PSU permukiman. PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN Pemerintah Kab/Kota Penyelenggaraan PSU perumahan.

HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN Rumah Permukiman Lingkungan Hunian Perumahan KAWASAN PERMUKIMAN DIIKAT OLEH KETERPADUAN INFRASTRUKTUR ILUSTRASI KONSTRUKSI RUANG DIDUKUNG DENGAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG (PEMERINTAHAN, SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI) PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN H LA KO SE EGAH MEN AS AT OR NT KA LISI PO ESM SK PU AS DIIKAT OLEH KETERPADUA N INFRASTRUKT UR J MAS ID KA WA NTO LIK R OTA AN NG PA ET LA ASK B RUMAH LINGKUNGAN HUNIAN PERUMAHAN H LA KO SE ENGAH A MEN RTAM PE N UA UR I RG PE NGG TI SE OL K A H DA S AR HS MA RU GE R EJ A IT AK N TE AR AP ME AY DR A SJI MA N SA WA KO KA RTO PE AN PERMUKIMAN R NTO A KA RAH LU KE N J MAS ID G AN A RU BUK R TE IJAU H KAWASAN PERMUKIMAN M ES SK PU AS NT A MB PE U R N NTO KA MATA CA KE KO N TO NTO LO KE G DIDUKUNG DENGAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG (PEMERINTAHA N, SOSIAL PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BUDAYA DAN BERBASIS KAWASAN EKONOMI) N SA RA WA KA ANTO RK N PE ILUSTRASI KONSTRU KSI RUANG

HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN LINGKUNGA PERMUKIM PERUMAHA N HUNIAN AN N Satuan Perumahan Kawasan Permukiman Perkotaan KAWASAN PERMUKIMAN Kawasan Permukiman Perdesaan LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN LINDUNG PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN Lingkungan Tempat Tinggal (Lingkungan Hunian) Tempat Kegiatan Permukiman Pusat Kegiatan Fungsi Lain RUMAH Kelompok Rumah PSU

HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN (KP) Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. (LH) Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satuan permukiman. (P) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN (SP) Perumahan/Satuan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (R) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya

KOMPONEN PSU PRASARANA UTILITAS JARINGAN JALAN ● JARINGAN DRAINASE ● SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ● SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN ● SISTEM SANITASI ● SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PEMERINTAHAN ● PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN ● KEBUDAYAAN DAN REKREASI ● PERIBADATAN ● KESEHATAN ● RUANG TERBUKA HIJAU ● PERDAGANGAN DAN NIAGA JARINGAN ENERGI ● JARINGAN TELEKOMUNIKASI ● JARINGAN GAS Pemenuhan oleh Ditjen Cipta Karya PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

KONSEP KETERPADUAN PSU PENGIKAT SATU KESATUAN SISTEM KETERPADU AN PSU PKP Keterpaduan prasarana dan sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman dilakukan sebagai pengikat satu kesatuan sistem perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan hirarkinya berdasarkan RTRW. MEMPERHATIKAN RENCANA PENYEDIAAN TANAH TINDAK LANJUT AMANAT PERATURAN PASAL 90 AYAT (4): Ketentuan mengenai pedoman keterpaduan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hierarki Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Menteri. MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN PELAYANAN SESUAI STANDAR TEKNIS Sesuai rencana & izin yang dikeluarkan oleh Pemda KETENTUAN PEMBANGUNAN DALAM KETERPADUAN PSU Dilakukan oleh Pemerintah, pemda, dan/atau setiap orang Kerjasama pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

JENIS DAN HIRARKI PSU Pasal 90 Ayat (1) Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan permukiman dilakukan sebagai pengikat satu kesatuan sistem perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan hierarkinya berdasarkan RTRW Ayat (2) Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai dengan rencana penyediaan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud Rada ayat (l) dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan pelayanan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Ayat (4) Ketentuan mergenai pedoman keterpaduan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hierarki Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Menteri STANDAR TEKNIS & PELAYANAN PSU MENGACU HIRARKI SISTEM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERDIRI DARI: RUMAH ● SATUAN ● PERUMAHAN PERMUKIMAN ● KAWASAN PERMUKIMAN STANDAR TEKNIS & PELAYANAN MINIMAL PSU MENGACU PADA KEBUTUHAN LAYANAN/POPULASI, LUAS WILAYAH, DAN KESESUAIAN JARINGAN EKSISTING Sumber: PP No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN LINGKUNGAN HUNIAN

1 KONSEP KETERPADUAN PSU Keterpaduan dalam Lokasi/ Kawasan perencanaan; a) Keterkaitan antar Kawasan (lindung-budidaya, desa-kota)Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb b) Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb 2 3 Keterpaduan intra dan antar infrastuktur; a) Intra: dalam lingkup ke cipta karyaan. Antar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air baku dalam kewenangan SDA dalam bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala kawasan) b) Antar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air baku dalam kewenangan SDA dalam bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala kawasan) Sinkronisasi Program dan anggaran a) Penyiapan program akurat. Penyiapan anggaran prioritas. b) Penyiapan anggaran prioritas. PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

JENIS DAN HIRARKI PSU MENTERI PUPR PENATAAN RUANG KESEPAKATAN & KONSENSUS GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA PENYELENGGARAAN PKP HIRAR KI KAWASAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN HUNIAN TERKOORDINAS I & TERPADU PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PEMANFAATAN PERUMAHAN PENGENDALIAN DIPERLUKAN KETERPADUAN PSU SEBAGAI PENGIKATPERMUKIMAN RUMAH & PSU PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

ILUSTRASI KETERPADUAN PRASARANA PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

STANDAR TEKNIS PELAYANAN PRASARANA Jaringan Jalan Permen PU No. 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan Jaringan Drainase Permen PU No. 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Persampahan Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan Prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis rumah tangga Sistem Proteksi Kebakaran Permen PU No. 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Permen PU No. 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Sistem Penyediaan Air Minum Permen PU No. 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN UTILITAS UMUM SARANA Sarana Pemerintahan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Pendidikan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Kesehatan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Peribadatan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Perdagangan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Kebudayaan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Ruang Terbuka Hijau SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Jaringan Listrik SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Jarigan Telekomunikasi SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Jaringan Gas SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

HIRARKI PSU PRASARANA JALAN Kolektor/Lokal Arteri Sekunder Lokal Sekunder KAWASAN PERMUKIMAN Arteri Sekunder Arteri Sekunder LINGKUNGAN HUNIAN Kolektor Sekunder Kolektor Sekunder Lokal Sekunder PERMUKIMAN Lokal Sekunder Lokal Sekunder PERUMAHAN Lingkungan Sekunder PERUMAHAN PERMUKIMAN Lingkungan Sekunder Arteri Sekunde r Sumber: Permen PU No: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN Lingkungan Sekunder

HIRARKI PSU PRASARANA AIR MINUM Skema Keterpaduan Jaringan Air Minum SPAM JP SPAM BJP Unit Air Baku Sumur Dangkal Unit Produksi Sumur Pompa Bak Penampung Air Hujan Terminal Air Unit Distribusi Unit Pelayanan Masyarakat/Pengg una • Sambungan Langsung • Hidran Umum Sumber: Peraturan Pemerintah No: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Peraturan Menteri PUPR No: 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN Bangunan Penangka p Air

HIRARKI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN DRAINASE LINGKUNGAN A Sungai Kolam Retensi B Escape Route Kolam Retensi B Kawasan Permukiman Drainase Lingkungan C Kawasan Permukiman Sistem Drainase Kota A Penanganan dilakukan oleh Ditjen SDA B Penanganan oleh Kab/Kota apabila di dalam daerah Kab/Kota, Penanganan oleh Provinsi apabila lintas Kab/Kota dengan pembinaan oleh Ditjen. SDA, Penanganan oleh Ditjen SDA jika kepentingan strategis nasional C Penanganan oleh Kab/Kota dengan pembinaan Ditjen CK Penanganan juga dapat dilakukan oleh Ditjen CK untuk kepentingan strategis nasional PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

HIRARKI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Sub-Sistem Pengolahan Setempat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) SKALA INDIVIDUA L INDIVIDUAL Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja TRUK TINJA IPLT SKALA KOMUNAL (2 -10 KK/ 10 -50 Jiwa) MCK Sub-Sistem Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Sub-Sistem Pengangkutan Sub-Sistem Pengumpulan Sub-Sistem Pengolahan Terpusat IPALD Skala Perkotaan (> 20. 000 jiwa) Pipa Tinja, Pipa Non Tinja, Bak Penangkap Lemak, Pipa Persil, Bak Kontrol, dan Lubang Inspeksi Pipa Retikulasi, Pipa Induk, Prasarana dan Sarana Pelengkap (manhole, stasiun pompa dll) Pengolahan Lumpur IPALD Skala Permukiman (50 – 20. 000 jiwa) IPALD Skala Kws Tertentu PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

HIRARKI SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kertas dll 30% pengurangan TPS 3 R Gelas dll PEMILAHAN DAN PEWADAHAN SUMBER SAMPAH RESIDU Organik Bahan Beracun Berbahaya 70% penanganan TPST, RDF, dan Wt. E Residu Teknologi yang digunakan, adalah: - Teknologi non termal termasuk: anaerobic digestion, fermentasi, dan Mechanical Biological Treatment (MBT). - Teknologi termal termasuk: insinerasi, gasifikasi, pirolisis, dll TEMPAT PENAMPUNGAN B 3 TPA SAMPAH TPS 3 R: Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recyle, berbasis masyarakat TPST: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, berbasis institusi

HIRARKI PSU PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN Skema Sistim Pemadam Kebakaran Pos Pemadam Kebakaran Perumahan Permukiman Sektor Pemadam Kebakaran Lingkungan Hunian Wilayah Pemadam Kebakaran Kawasan Permukiman Sumber: Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

HIRARKI PSU KETERPADUAN JARINGAN HIRARKI PSU UTILITAS RUMAH ● PERUMAHAN ● PERMUKIMAN ● LINGKUNGAN HUNIAN ● KAW. PERMUKIMAN Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Energi Jaringan Telekomuni kasi Jaringan Gas 1 -5 <2. 500 – 30. 000 – 120. 000 >120. 000 SAMBUNGAN RUMAH UNIT DISTRIBUSI SAMBUNGAN RUMAH STO SAMBUNGAN RUMAH UNIT DISTRIBUSI Sumber: SNI 173. 3 Tentang Jaringan Utilitas PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN KANTOR CABANG KANTOR PUSAT POS/TELEKOMUNI KASI UNIT DISTRIBUSI

BANGUNAN GEDUNG KEPADATAN BANGUNAN KETERATURAN BANGUNAN Lantai 2 Luas lantai dasar Luas kapling Tampak Atas PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG Luas Total Lantai = Luas Lantai Dasar + Luas Lantai 2 Lantai dasar Luas lahan Tampak Samping Keterangan: KDB : Luas Lantai Dasar per Luas Kapling / persil KLB : Luas Total Lantai per Luas Kapling / persil • Harus ada Pengendalian Dampak Lingkungan Untuk Bangunan Gedung Tertentu bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yaitu AMDAL dan UKL/UPL. • Pembangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum yang dibangun dengan memperhatikan kesesuaian lokasi, dampak bangunan Kepadatan Bangunan dalam terhadap lingkungan, Perumahan / Permukiman mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan kemudahan bagi pengguna bangunan, dan Peningkatan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan memiliki. Kualitas perizinan. PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

PRASARANA JALAN KETERHUBUNGAN ANTAR PERSIL DALAM PERUMAHAN DALAM SKALA KAWASAN KUALITAS PERMUKAAN JALAN, MENGACU DAN MENYESUAIKAN DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN KETERHUBUNGAN ANTAR PERSIL DALAM PERUMAHAN DALAM SKALA KAWASAN Jalan Dengan Perkerasan Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN Jalan Aspal dan Beton/Penmac

PENYEDIAAN AIR MINUM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN JARINGAN PERPIPAAN (SPAM) Keterangan: A. Sumber Air B. IPA C. Reservoir D. Hidran Umum E. Jaringan Perpipaan KOMPONEN SPAM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BUKAN JARINGAN PERPIPAAN (SPAMBJP) Keterangan: A. Atap Rumah A. 1 Talang Air Hujan B. Bak Penampungan Air Hujan Keterangan: B. 1 Pipa Buangan Air A. Area Tempat Cuci Hujan Rumah C. Bak Penyaring Air B. Mesin Pompa Air Hujan B. 1 Pipa Hisap Air Bersih. D. Bak Pengendap Air C. Mesin Pompa Hujan Saringan E. Mesin Pompa Air SUMUR DANGKAL / & 1 Pipa Saringan Hujan SUMUR DALAM F. Tandon Air / Profil Tank G. Pipa Distribusi Keterangan: H. Pagar Pengaman A. Pipa dari Mata Air B. Bak Penampungan C. Bak Kontrol D. Pipa Peluap E. Pipa Distribusi • Unit air baku dengan kapasitas PERLINDUNGAN Rencana 130% dari kebutuhan MATA AIR rata-rata Keterangan: • Unit produksi dengan kapasitas A. Atap Kaca / Konsensor rencana 120% dari kebutuhan Kaca B. Pipa dari sumber air rata-rata C. Stop Kran D. Pipa PVC E. Kran Air • Unit distribusi dengan kapasitas F. Konstruksi bersi siku DESTILATOR SURYA rencana 115% - 300% dari ATAP KACA kebutuhan rata-rata • Unit pelayanan dengan Sumber : komponen Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN PENAMPUNGAN AIR HUJAN (PAH) Keterangan: A. Wadah Sarut dari Fiber B. Sumber Air C. Pipa Saringan D. Mata Kran E. Area Cuci Rumah SARINGAN RUMAH TANGGA (SARUT) IPAL SEDERHANA

SARANA DAN PRASARANA DRAINASE LINGKUNGAN BERWAWASAN BIOFILTER PENAMPUNGAN AIR HUJAN WETLAND CONSTRUCTED LINGKUNGAN SUMUR RESAPAN BIOREMEDIASI KOLAM RETENSI SUMBER : Agus maryono

PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH DOMESTIK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat § Rumah § Kloset leher angsa dan kamar mandi WC Umum SPALD-Terpusat Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Cubluk yang Terhubung dengan Kloset untuk area dengan kepadatan penduduk < 25 jiwa per Ha SPALDSetempat Biofilter Pengolahan Limbah Fabrikasi Tangki Septik

PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PENGOLAHAN SAMPAH PEWADAHAN TPS 3 R (TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH Reduce Reuse Recycle) Organik B 3 TPST (TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU) Residu Plastik Kertas PENGUMPULAN Gerobak Triseda Pick up PENGANGKUTAN Fasilitas : 1. Pengumpulan dan pemilahan 2. Pengolahan sampah anorganik 3. Komposting 4. Penanganan residu SPA Compactor Truck Fasilitas : 1. Pre processing 2. Pemilahan 3. Pengolahan fisik 4. Komposting/ RDF PEMROSESAN AKHIR (STASIUN PERALIHAN ANTARA) Dump Truck Arm Roll Truck Fasilitas : 1. Area transfer 2. Unit pemilahan 3. Unit pereduksi volume TPA Sistem Sanitary Landfill

PROTEKSI KEBAKARAN PASOKAN AIR YANG DIPEROLEH DARI SUMBER ALAM MAPUPUN BUATAN Iustrasi Salah Satu Bentuk Pasokan Air ke Hidran Kebakaran JALAN LINGKUNGAN HARUS BEBAS HAMBATAN DARI APAPUN YANG MEMPERSULIT KELUAR MASUKNYA PEMADAM KEBAKARAN Iustrasi Jalan Lingkungan Yang Dilalui Kendaraan Pemadam Kebakaran Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

DIRJEN CIPTA KARYA KERANGKA PELAKSANAAN KETERPADUAN PROSES PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA ARAHAN DAN KEBIJAKAN STRATEGIS BP SPAM SESDITJEN PENGELOL AAN SDM, BMN, LHP, & ADVOKASI HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIT. BPB PERUMUSAN NORMA DAN STANDAR TEKNIS PENYELENGGARAA N PKP DIT. PLP DIT. SPAM PUSAT PSPOP DIT. KIP BIMBINGA N TEKNIS DAN SUPERVISI WASDAL & MONEV UPT/BALAI PELAKSANA PEMBANGUN AN MENYUSUN RENCANA PEMBANGUN AN, PEMANTAUA PROSES/INPUT N DAN EVALUASI, PELAPORAN FASILITASI PENGADAAN LAHAN PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KETERPADUAN PRASARANA PERMUKIMAN PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ PEMBANGUNAN PEMANFAATAN/SERAH TERIMA PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN DIT. PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SUBDIT. STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN SUBDIT. PERENCANAAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN SUBDIT. KAWASAN PERMUKIMAN WILAYAH III PEMANTAUAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN TEKNIS, DAN EVALUASI SUB. BAGIAN TATA USAHA

PERENCANAAN KAWASAN UU 1/2011 PKP UU 26/2007 PERMUKIMAN PP 14/2016 PPKP PENATAAN RUANG UU 25/2004 SPPN NAWACITA RPJPN RTRWN/RTWP RPJMN Urban System Arahan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Dalam Sistem Pembangunan Nasional (Fungsi dan Skala) Penyiapan NSPM sektor RKP/RP 3 Pedoman teknis Bantuan teknis RENSTRA SEKTOR (PUPR) UU Sektor NASIONAL & PROVINSI JAKSTRANAS bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman JAKSTRANAS Pembangunan Kota & JAKSTRA Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman KOTA/ KABUPATEN TURBIN NSPM Air Baku NSPM Jalan/ Drainase NSPM SPAM NSPM DLL RKP RTRWK / RDTR RP 3 NSPM Urban Transport PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN NSPM Solid waste/ Sewage NSPM Bangunan Gedung Green City NSPM Smart City DED & Konstruksi Kawasan/ Lingkungan Hunian/ Perumahan PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) Green City Smart City Urban Transportation Permukiman (liveable, green, smart ) Berkembang & Kompak/ Efisien Sesuai karakter Sesuai fungsi dalam wilayah nasional

INSTRUMEN KETERPADUAN RTRW Nasional RENSTRA PUPR WPS SUMBER DAYA AIR JALAN DAN JEMBATAN PERUMAH AN RENCANA RINCI TATA RUANG KAWASAN PERMUKIM AN RPIJM 2. 0 RPIP SSK | RISPAM | RP 2 KPKP PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN RTRW Provinsi RENCANA RINCI TATA RUANG RKP RP 3 RTRW Kab/Kota RENCANA RINCI TATA RUANG RPJP/ RPJMN RPJPD/ RPJMND

INSTRUMEN KETERPADUAN Dokumen mandiri yang disusun oleh DJCK yang akan menjadi instrumen perencanaan program tahunan dan pelaksanaan program di kabupaten/kota prioritas dan strategis nasional, dalam rangka mewujudkan keterpaduan prasarana, dan utilitas umum dalam pengembangan permukiman. Dokumen tindak lanjut RPIJM pada skala kawasan dan/atau antarkawasan dalam wilayah kabupaten/kota yang muatannya adalah: • hasil verifikasi dan prioritisasi program indikatif RPIJM yang siap untuk disinkronisasi pada kegiatan Konreg Kementerian PUPR, serta • kelengkapan Readiness Criteria (Dokumen Teknis/DED, Dokumen Lingkungan, FS, Lahan) agar program/kegiatan yang memperoleh pendanaan siap untuk dilaksanakan pembangunannya pada tahun anggaran berikutnya. SPKP RPIP PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN JANGKA MENENGAH Berdasarkan profil, kebutuhan, serta sinkronisasi & penyelarasan dari berbagai dokumen terkait pengembangan permukiman yang telah ada baik di Pusat maupun daerah PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN PERENCANAAN PROGRAM TAHUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Berdasarkan verifikasi program keluaran RPIJM dan pemenuhan prinsip keterpaduan, sebagai bentuk kesepakatan pelaksanaan program prioritas nasional yang masuk dalam sistem penganggaran

INSTRUMEN KETERPADUAN SPKP ARAHAN KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS BIDANG PERMUKIMAN RPIP Identifikasi: • Kondisi fisik kawasan • Potensi dan permasalahan Konsep Pengembangan Kawasan PROFIL BIDANG PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA/KABUPATEN Pilihan Prasarana Demand 1. 2. 3. 4. 5. Kebijakan Fisik Sosial Ekonomi Lingkungan Supply Kebutuhan Prasarana (Keseimbangan dan Keterpaduan) LOKASI PRIORITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN Rencana Kawasan: • Rencana Penanganan • Sisten desain • Peta Rencana Program/ Kegiatan: 1. Volume 2. Waktu/Pentahapan 3. Biaya PERENCANAAN TERPADU KE-CIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

0 2 PENGANTAR SIDLACOM

ASPEK NORMATIF 0 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (dan peraturan turunannya) 0 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 0 3 Undang-undang Sektor Terkait 0 4 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah 0 5 Permen PU No. 603/PRT/M/2005 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum PENGANTAR SIDLACOM

SIDLACOM SURVEI PENYIAPAN LAHAN INVESTIGASI KONSTRUKSI melakukan identifikasi data baik data sekunder maupun data primer melakukan penyiapan lahan atau lokasi untuk pembangunan infrastruktur melakukan penyiapan dan implementasi termasuk kelayakan teknis, finansial dan lingkungan melakukan pembangunan infrastruktur PERENCANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN melakukan perencanaan mulai dari pembuatan Masterplan, Studi Kelayakan (FS), dan Rencana Teknis Terinci (DED) PENGANTAR SIDLACOM melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur terbangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

TAHAPAN PROYEK readines s critera tahapan proyek persiapan § Kesiapan DED § Kesiapan lahan § Komitmen Bup/Wal § Sharing kegiatan/ biaya § Rencana Pembiayaan/ RKAKL FS ENG pembangunan Organisasi DIPA Review Design (RD) Pelaksanaan Pembangunan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan § Testing & Commissioning § Dokumen pembangunan § Dokumen Serah Terima Kelola/Asset § § § RD PROC CONSTRUCTION Construction Survey Design Investigation Land Acquisition PENGANTAR SIDLACOM pemanfaatan § Serah Terima Kelola § Serah Terima Asset § Pemanfaatan Asset § Pemeliharaan dan Perawatan OPERATIONAL Operation & Maintenance

TAHAPAN PROYEK Persiapan FS ENG Survey Design Investigation Pembangunan RD PROC CONSTRUCTION Construction a. Tahap Pra Kontrak 1) Persiapan Pengadaan 2) Pemilihan Penyedia Jasa b. Tahap Penandatanganan Kontrak 1) Penyusunan Dokumen Kontrak 2) Penandatanganan Kontrak c. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak 1) Persiapan Pelaksanaan Kontrak 2) Pelaksanaan Kontrak 3) Serah Terima Pekerjaan 4) Evaluasi Produk Land Acquisition 4) Evaluasi Produk 5) Pemanfaatan Produk Tanah, a. Penetapan Lokasi Pembangunan, b. Permohonan Pengadaan 5) Pemanfaatan Produk c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah, d. Keberatan atas Keputusan Panitia, e. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi, f. Pelepasan, Penyerahan, dan Permohonan Hak atas Tanah, g. Risalah Pengadaan Lahan, h. Pengamanan Aset Pemanfaatan OPERATIONAL Operation & Maintenance a. Penyiapan perangkat O & P b. Program O & P c. Ketersediaan perangkat/sumber daya O &P d. Perencanaan Perbaikan e. Pelaksanaan Perbaikan f. Kegagalan Bangunan g. Keluaran/output h. Manfaat/outcome i. Penyerahan proyek selesai Pengendalian melalui Sistem Pengendalian Manajemen (SISDALMEN) PENGANTAR SIDLACOM

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SPAM (SIDLACOM) NSPK LOKASI NSPK PROSES PERENCANAAN (RISPAM, FS, DED, COMMIS. TEST PROSES PEMBANGUNAN PEMBANGUNA N SPAM - DANA (APBN/APBD) - PEMBEBASAN TANAH PEMDA MASY/ SWASTA SDM Survei Investigation PENGANTAR SIDLACOM Design FASILITASI KELEMBAGAA N PELATIHAN OPERATOR/ KARYAWAN PROSES OPERASIONAL PELAYANAN AIR MINUM MONEV SPAM PELAKSANA PEYELENGGARAAN SDM TERLATIH Construction Land Acquisition NSP K Operation & Maintenance

0 3 SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN

STUDI KELAYAKAN (FS) Pengertian studi untuk menilai proyek yang akan dikerjakan dimasa mendatang. Penilaian disini tidak lain adalah untuk memberikan rekomendasi apakah sebaiknya proyek yang bersangkutan layak dikerjakan atau sebaiknya ditunda dulu. Cakupan FS 1. 2. 3. 4. 5. 6. Analisis Kebutuhan Analisis Teknis Analisis Ekonomi Analisis Finansial Kajian Lingkungan dan Sosial Untuk KPBU Analisis risiko, Kajian struktur KPBU, Dukungan Pemerintah , Rencana Pelaksanaan SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN Hasil FS 1. Hasil Survei ekonomi 2. Kelayakan Lokasi 3. Analisis Biaya dan manfaat pembangunan bagi masyarakat 4. Perkiraan harga tanah 5. Dampak lingkungan dampak sosialyang mungkin timbul akibat pengadaan tanah dan bangunan.

STUDI KELAYAKAN (FS) Kajian tentang Kebijakan dan Sasaran Perencanaan Bagan Alir FS Kajian tentang lingkungan dan tata ruang Kajian tentang pengadaan tanah Formulasi alternatif solusi Pengumpulan Data Lalu Lintas Geologi dan Geoteknik Topografi Hidrologi dan Drainase Lingkungan dan Keselamatan Analisis Pertumbuhan Lalu Lintas Geometri Aspek Lain Ekonomi Evaluasi Kelayakan Rekomendasi SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN Struktur Jembatan Perkerasan Jalan

SURVEI DAN INVESTIGASI Survei Teknis Untuk mendapatkan data/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur yang sebenarnya. Survei teknis terdiri dari: 1. survey teknis prasarana 2. survey keetersediaan bahan/alat/ tenaga kerja). Data: 1. Kondisi fisik lokasi (luasan, batas-batas, topografi), 2. kondisi tanah (keras/lunak), 3. keadaan air tanah, 4. peruntukan lahan, 5. rincian penggunaan lahan, 6. perkerasan, 7. penghijauan, SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN 8. dan lain-lain. Survei Harga Satuan Upah/Bahan/Alat Survei sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok setempat/terdekat sebagai referensi data/informasi harga satuan upah/bahan/alat bagi pelaksana untuk menyusun RAB proposal pelaksanaan kegiatan atau menggunakan dasar harga yang sudah ditetapkan oleh Dinas Survei Calon Tenaga Pekerjaan Umum. Kerja Diprioritaskan diharapkan sebanyak mungkin dari masyarakat setempatjumlah 1. kualifikasi tenaga kerja 2. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja Survei Sosial

DESAIN TEKNIS Desain Berdasarkan hasil Survei kondisi lapangan dimana bangunan akan dibuat dan persyaratan/kriteria desain bangunan yang telah ditetapkan maka dipilih alternatif- alternative desain/rancangan bangunan yang sesuai. Harus mempertimbangkan kemungkinan dampak lingkungan yang muncul akibat dari pelaksanaan pekerjaan nanti. Spesifikasi Teknis Dibuat untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai persyaratan teknis dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan/bangunan yang ingin diwujudkan tersebut. Gambar Perencanaan Teknik Berdasarkan desain/sketsa hasil perhitungan dan spesifikasi teknis ini, lalu dibuat gambar teknis bangunan dimana sering gambar-gambar tersebut dicantumkan juga hal-hal penting yang berkenaan dengan mutu prasarana tersebut. Gambar meliputi: Peta Lokasi, Situasi, Denah, Gabar Tampak, Potongan, Prototype (untuk desain prototype) SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN

RENCANA ANGGARAN BIAYA Komponen Rencana Anggaran Biaya Proyek (RAP) Biaya Upah Biaya Bahan Biaya sub kontraktor Biaya Peralatan Biaya Tidak Langsung Biaya asuransi, bank, unsur-unsur bahan, upah, dan alat Pos Persiapan/penyelesaian Pos Overhead Proyek Pos rutin dan Cadangan Biaya Rumah tangga Penyusutan peralatan dan kendaraanpengobatan, transportasi, hotel, dll Biaya perjalanan dinas, ATK, Perlengkapan Kerja Biaya K 3 Berpedoman pada Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang AHSP Bidang PU SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN

ASPEK LINGKUNGAN HIDUP Identifikasi Data Awal - Rona Lingkungan Hidup Awal - Kesesuaian Lokasi Rencana Proyek dengan Tata Ruang - Dampak Penting - Klasifikasi Proyek Penyedia Infrastruktur - Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup - Pembiayaan Tindak Lanjut Studi Amdal - Kalsifikasi Proyek - Dokumen AMDAL - Dokumen UKL/UPL - Maksud dan Tujuan Studi Amdal - Studi Lingkungan Terkait Pengadaan Lahan - Pelaksanaan Pengelolaan dan pemantauan Berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang. Lingkungan Daftar Jenis Hidup Rencana/Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal. SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 1. Perencanaan dan Desain yang tidak berkualitas karena tidak menggunakan standar/ kaidah perencanaan dalam desain 2. Hasil konsultan perencana yang tidak memadai (Gambar perencanaan tidak aplikatif dan perlu banyak penyesuaian) 3. Tidak memasukan K 3 dalam RAB SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN 1. DAMP Desain tidak AK terpakai 2. Kecelakaan kerja

0 4 LAND ACQUISITI ON

ASPEK NORMATIF UU NO 2 TAHUN 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum PERPRES NO 71 TAHUN 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan PERATURAN KEPALA BPN NO 5 TAHUN 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah PERATURAN KEPALA BPN NO 6 TAHUN 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah LAND ACQUISITION PERMENDAGRI NO 72 TAHUN 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah - PERPRES NO 40 TAHUN 2014 tentang Pengadaan Tanah Umum - PERPRES NO 99 TAHUN 2014 tentang Perubahan Ke Dua Perpres 71 -2012 ttg PENGADAAN TANAH - PERPRES NO 30 TAHUN 2015 tentang Perubahan Ke tiga Perpres 71 -2012 ttg PENGADAAN TANAH - PERPRES NO 148 TAHUN 2016 tentang Perubahan Ke empat Perpres 71 -2012 ttg PENGADAAN TANAH - INPRES NO 1 TAHUN 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional - KEPPRES NO 3 TAHUN 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional PER MEN KEUANGAN NO 13 TAHUN 2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK. 02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK. 02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Pokok-pokok Kepastian HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN Pengadaan tanah 0 Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah (PT) oleh pemerintah d/a 1 Pemerintah Daerah disertai jaminan tersedianya anggaran Pihak Yang Berhak untuk melepaskan tanahnya setelah 0 Kewajiban pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yg telah 2 memperoleh kekuatan hukum tetap 0 Penegasan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ad. 3 diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dg RTRW, RPJMN/RPJMD, Renstra dan Rencana 0 Dilaksanakan Kerja Instansi yg melibatkan para pengampu dan pemangku 4 kepentingan 0 Kewajiban Pihak Yang Berhak dan pihak yg menguasai Objek Pengadaan 5 Tanah mematuhi ketentuan dalam Undang-undang 0 Prinsip keseimbangan kepentingan pemerintah dan kepentingan 6 masyarakat serta pemberian Ganti Kerugian yg adil dan layak LAND ACQUISITION

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM SESUAI UU DAN PERPRES No. 71/2012 1. Pertahanan dan Keamanan Nasional 5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi LAND ACQUISITION 2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api 3. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya 6. Pembangkit transmisi, gardu, jaringan distribusi tenaga listrik 7. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah 4. Pelabuhan, Bandar Udara dan Terminal 8. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM SESUAI UU DAN PERPRES No. 71/2012 9. Rumah Sakit Pemerintah/ Pemerintah Daerah 13. Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan dan/atau Konsolidasi Tanah, serta Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan LAND ACQUISITION Rendah dengan Stasus Sewa 10. Fasilitas Sosial, fasilitas umum dan ruang terbka hijau publik 14. Prasana Pendidikan atau Sekolah Pemerintahan/ Pemerintah Desa 11. Cagar alam dan Cagar Budaya 15. Prasarana Olahraga Pemerintah/Pemer intah Daerah 12. Kantor Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Desa 16. Pasar Umum dan Lapangan Parkir Umum

PENDANAAN PENGADAAN TANAH Undang-Undang No. 2 Thn 2012 Sumber Dana Pengadaan Tanah Sumber pendanaan dibebankan pada APBN dan/atau APBD serta dimungkinkan pendanaan internal BUMN/BUMD dengan aturan khusus LAND ACQUISITION Adanya jaminan alokasi pendanaan meliputi a) anggaran perencanaan, b) persiapan, c) pelaksanaan d) penyerahan hasil e) administrasi dan pengelolaan dan f) sosialisasi Adanya jaminan ketersediaan anggaran yang dialokasi pada Instansi yang memerlukan tanah

PENGADAAN TANAH SESUAI LUAS >5, 00 Ha KEBUTUHAN TANAH LAND ACQUISITION < 5, 00 Ha UU. No. 2 Th. 2012 dan PERPRES No. 71 Th. 2012 dg 4 Tahapan (Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil) • Perpres No. 148 Th. 2016 Tidak memerlukan SK Pemkot • Dpt dilakukan dg pengadaan langsung (Jual/Beli) melalui notaris/PPAT • Penilaian Harga oleh Apraisal • Tidak diberlakukannya ketentuan konsinyasi • Dilakukan dalam 1 Tahun Anggaran Sesuai Peraturan Kepala BPN No. 5 Thn 2012

MEKANISME PENGADAAN PENDANAAN PENGADAAN TANAH SESUAI UU NO. 2 TAHUN 2012 DAN PERPRES NO. 71 INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH I. TAHAP PERENCANA AN PELAKSANA: INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH DOKUMEN PERENCANAAN, BERDASARKAN STUDI KELAYAKAN YANG MENCAKUP: 1. SURVEI SOSIAL EKONOMI 2. KELAYAKAN LOKASI 3. ANALISA BIAYA DAN MANFAAT PEMBANGUNAN BAGI WILAYAH DAN MASYARAKAT 4. PERKIRAAN NILAI TANAH 5. DAMPAK LINGKUNGAN DAMPAK SOSIAL 6. STUDI LAIN YANG LAND ACQUISITION DIPERLUKAN TAHUN 2012 3 1 4 2 GUBERNUR KETUA P 2 T II. TAHAP PERSIAPAN III. TAHAP PELAKSANAA N PELAKSANA: PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P 2 T) 1. TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH 2. TIM KAJIAN KEBERATAN RLP TERDIRI DARI UNSUR: - PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA - PEMERINTAH KECAMATAN/DESA/KELURAHAN - INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH - PERGURUAN TINGGI/AKADEMISI SURAT PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN (SP 2 LP) (masa berlaku 2+1 tahun) TERDIRI DARI UNSUR: - KANWIL BPN/KANTOR PERTAHANAN KAB/KOTA - PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA - PEMERINTAH KECAMATAN/DESA/KELURAHAN - INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH HASIL PENGADAAN TANAH: 1. TANAH YANG TELAH DILEPASKAN HAKNYA 2. TANAH YANG DIKONSINYASIKAN DI PENGADILAN NEGERI SETEMPAT INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH IV. TAHAP PENYERAHA N HASIL DILAKSANAKAN ANTARA: - KANWIL BPN/KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA - INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN TANAH KETERANGAN KELENGKAPAN DOKUMEN: DOKUMEN 1 PERENCANAAN 2 SP 2 LP 3 - SP 2 LP - DOKUMEN 4 PERENCANAAN TANAH BEBAS: - DILEPASKAN HAKNYA - DIKONSINYASIKAN

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 1. Lahan tidak siap (clean and clear) 2. Komitmen yang dilanggar 3. Faktor sosial (warga setempat yang tidak mendukung kegiatan yang dilakukan) LAND ACQUISITION DAMP AK Keterlambatan konstruksi

0 5 CONSTRUCTIO N

MANAJEMEN KONSTRUKSI PENGERTIAN MANAJEMEN KONSTRUKSI Manajemen proyek konstruksi adalah proses penerapan fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan penerapan) secara sistimatis pada suatu proyek konstruksi dengan menggunkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan proyek secara optimal. CONSTRUCTION

ASPEK MANAJEMEN Untuk menyelesaikan proyek bangunan fisik KONSTRUKSI secara efisien dan efektif, diperlukan pengetahuan yang salah satunya menyangkut aspek teknis pelaksanaan 0 1 0 2 0 CONSTRUCTION PERENCANAAN (PLANNING) PENJADWALAN (SCHEDULING) PENGENDALIAN (CONTROLLING)

SKEMA UMUM PROYEK KONSTRUKSI Periode Pra Kontrak Periode Pasca Kontrak Proses Pengada an DOK KONTR AK Dokumen Pengadaa n Pengumum an Lelang CONSTRUCTION Periode Persiapan Pelaksana an Tanda Tangan Kontrak Periode Konstru ksi Pengendalian Pelaksanaan Serah Terima Sementara Pekerjaan Serah (PHO) Terima Lapangan Period e Pemel iharaa n Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)

TAHAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 1. Tahap Pra Kontrak • Persiapan Pengadaan • Pemilihan Penyedia Jasa CONSTRUCTION 2. Tahap Penandatanga nan Kontrak 3. Tahap Pasca Penandatanga nan Kontrak • Penyusunan Dokumen Kontrak • Penandatangana n Kontrak • Persiapan Pelaksanaan Kontrak • Serah terima Pekerjaan

TAHAP PRA KONTRAK Persiapan Pengadaan Menyusun Perencanaan Pengadaan (pemaketan) Mengumumkan paket-paket pekerjaan (Pengumuman Rencana Umum Pengadaan) SIRUP Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan Mengangkat panitia pengadaan Menetapkan Sistem pengadaan (metode pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi) Menetapkan dan mengesahkan (HPS dan Dokumen pengadaan) CONSTRUCTION

TAHAP PRA KONTRAK Pemilihan Penyedia Jasa 1. Pengumuman dan Pendaftaran peserta 2. Penjelasan/Aanwijzing 3. Pemasukan Penyzawaran 4. Pembukaan Dokumen Penawaran 5. Evaluasi Penawaran 6. Evaluasi Administrasi 7. Evaluasi Teknis 8. Evaluasi Harga 9. Pasca Kualifikasi CONSTRUCTION 10. Usulan Penetapan Pemenang 11. Penetapan pemenang 12. Pengumuman Pemenang 13. Sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat 14. Sanggah Banding 15. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia 16. Barang/Jasa (SPPBJ)

TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK Penyusunan Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi didefinisikan sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dokumen kontrak berisi antara lain : 1. surat perjanjian 2. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan 3. harga 4. amandemen kontrak 5. Syarat khusus Kontrak 6. Syarat umum Kontrak 7. Spesifikasi khusus 8. Spesifikasi umum 9. Gambar-gambar rencana CONSTRUCTION 10. Dokumen Lain (ie: SPPBJ, BAHS, BAPP) DOK LELANG PENAWARAN PENYEDIA JASA Dokum en Kontrak Addendu m Dokum en Kontrak EVALUAS I PANITIA

TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK Penandatanganan Kontrak 1. Kontrak ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkannya SPPBJ dan penyedia telah menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan yang ditetapkan. 2. Pekerjaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. 3. Bentuk Kontrak: a. bukti pembelian/pembayaran = < 10 juta b. Kuitansi = 50 Juta c. Surat Perintah Kerja (SPK) • Jasa Konsultansi = < 100 Juta • Barang jasa Lainnya = 50 Juta – 200 Juta • Konstruksi = < 200 Juta d. surat perjanjian • Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya = > 200 Juta • Jasa Konsultansi = > 100 Juta e. surat pesanan CONSTRUCTION

TAHAP PASCA PENANDATANGANAN KONTRAK Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak Pelaksanaan fisik pekerjaan tidak ya Addendu m kontrak Perubaha n desain/ kontrak ? ya Addendu m kontrak FHO PHO MC 0% tidak PCM SPM K BASL Tandatanga n kontrak Perubah an volume ? Pelaksanaan fisik pekerjaan Pengukuran, penggambaran, perhitungan & dok. / foto 0% Penyerahan lapangan Survei lapangan Selambat 2 nya 14 hari kalender Persiapan pelaksanaan fisik pekerjaan CONSTRUCTION Waktu kontrak kritis? tidak Masa pemeliharaan ya Berlakukan ketentuan kontrak kritis

TAHAP PASCA PENANDATANGANAN KONTRAK Serah Terima Pekerjaan 1 Kemajuan pekerjaan telah mencapai 100% 2 Pencapaian kemajuan pekerjaan, pemenuhan kualitas dan kelengkapan dokumen pendukung PENGAJUAN PHO 3 Status kuantitas dan kualitas pekerjaan PEMBENTUKAN PANITIA PHO/FHO 4 Pemberitahuan jadwal PHO dan Kompisisi panitia PHO Penetapan prosedur dan tanggal tentatif PERMOHONAN PHO PEMERIKSAAN AWAL DITERIMA? ya Kunjungan Pertama Lokasi Pekerjaan CONSTRUCTION 5 PHO Penyusunan tim pemeriksa, rencana/jadwal kerja panitia Pemeriksaan administrasi, kuantitas dan kualitas Penetapan daftar kekurangan/cacat Penetapan grace period Pembaharuan tanggal tentatif PHO

TAHAP PASCA PENANDATANGANAN KONTRAK Masa Pemeliharaan Tanda Tangan Kontrak Jaminan pelaksanaan PHO BAS T FHO Kegagalan Pelaksanaan Konstruksi Cacat & Ketidaksempurnaan 100% Retention money Setiap pembayaran Dipotong 5% Jaminan pemeliharaan Kegagalan bangunan Jaminan Pemel. 14 28 Kegagalan Masa • Pekerjaan Permanen ≥ 6 bulan Bang. = Umur • Pekerjaan Semim Permanan ≥ 3 bulan Pemeliharaan Rencana Max. 10 Thn { CONSTRUCTION

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 1. Masa Pelaksanaan Pembangunan yang mendekati akhir tahun anggaran, sehingga tidak dimungkinkan adanya penambahan waktu (add waktu kontrak) 2. Estimasi biaya pembangunan tidak akurat 3. Pengawasan pihak ke 3 (MK/Konsultan Pengawas) yang Lemah 4. Spesifikasi dan Volume Pekerjaan tidak sesuiai RAB dan Gambar Rencana Teknis. 5. Pelaksanaan metodologi kerja yang tidak tertib prosedur (antara Pekerjaan Arsitektur, Struktur, dan MEP) 6. Faktor sosial ( masyarakat yang tidak mendukung CONSTRUCTION pelaksanaan kegiatan) DAMP Pekerjaan terlambat AK Penambahan biaya 1. 2. 3. Kegagalan konstruksi

0 6 OPERATION & MAINTANANC E

TUJUAN PEMELIHARAAN 1 • memperpanjang usia kegunaan asset (yaitu setiap bagian dari suatu tempat kerja, bangunan dan isinya). 2 • menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi (atau jasa) dan mendapatkan laba investasi (return of investment) maksimum yang mungkin. 3 • menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. 4 • menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. OPERATION & MAINTENANCE

BENTUK PEMELIHARAAN PEMELIHARAA N Pemeliharaan Tak Terencana Pemeliharaan Terencana Pemelihar aan Pencegaha Pemeriksaan n termasuk penyetelan dan pemulasan ‘Lihat, Rasakan, Dengar’ Pemeliharaa n waktu berjalan Pencegaha n Korektif Penggantian komponen minor, yaitu pekerjaan yang timbul langsung dari pemeriksaan Pemelihara an waktu berhenti OPERATION & MAINTENANCE Reparasi minor yang tidak ditentukan waktu pemeriksaan Overhaul terencana Pemelihar aan Darurat

TAHAPAN PELAKSANAAN OP • Inspeksi Rutin • Penelusuran Infrastruktur • Identifikasi dan Analisis Tingkat kerusakan • Pengukuran dan Pembuatan Detail Desain Perbaikan Infrastruktur • Perhitungan RAB • Penyusunan Program dan Rencana Kerja Perencanaan OPERATION & MAINTENANCE Pelaksanaan • Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan • Pelaksanaan Pemeliharaan • Pemantauan dan evaluasi pada pemeliharaan infrastruktur baik untuk jenis pengamanan infrastruktur, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan penanggulangan/pe rbaikan darurat. • Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara berkala Monitoring meliputi: laporan dan Evaluasi bulanan, dan laporan tahunan

OP SEKTOR KECIPTAKARYAAN (Contoh) Persampahan • • • OPERASI • PEMELIHARA AN Pengoperasian PSP Pengoperasian SPA Pengoperasian TPS 3 R dan TPST Pengoperasian TPA • Pemeliharaan Rutin • Pemeliharaan Berkala OPERATION & MAINTENANCE

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 1. Kualitas konstruksi kurang memadai 2. Sebagian aset tidak dapat diserahterimakan karena dokumen tidak lengkap OPERATION & MAINTENANCE DAMP 1. Tidak dapat AK dialokasikan dana OM oleh PEMDA 2. Pemda tidak mau menerima aset

RISIKO SIDLACOM DJCK NO 1 1 2 3 4 PERNYATAAN RISIKO 2 Gagal survei dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Gagal investigasi dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 1. Sistem Informasi belum optimal 2. Data tidak valid Data dan Informasi Tidak Handal 3. Pengumpulan data tidak sesuai prosedur Perencanaan desain Tidak menggunakan standar/kaidah tidak berkualitas perencanaan dan Desain Pekerjaan Konstruksi Terlambat dan Kurang Berkualitas OPERATION & MAINTENANCE Terjadinya Kecelakaan 6 Kerja Konstruksi 5 TAHAP DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN KEGIATA N 3 4 5 1. Metode survei tidak 1. Hasil survei tidak mendapatkan data Persiapan mempertimbangkan kondisi riil di lokasisesuai kebutuhan - Survey 2. Penyusunan metode Survei tidak 2. Survei tidak melibatkan stakeholder dilakukan oleh SDM yang memiliki yang tepat kompetensi 3. Survei tidak dilakukan oleh SDM 3. Survei membutuhkan waktu dan yang memiliki kompetensi biaya lebih 4. Jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur 1. Penyusunan metode investigasi tidak 1. Hasil investigasi tidak mendapatkan Persiapan dilakukan oleh SDM yang memiliki data sesuai kebutuhan kompetensi Investigat ion 2. Investigasi tidak dilakukan oleh SDM 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang memiliki kompetensi menjadi mundur PENYEBAB 1. Adanya perubahan desain 2. Pelaksanaan tidak tertib prosedur Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan K 3 1. Dokumen serah terima aset tidak Proses perencanaan pembangunan kawasan permukiman tidak akurat 1. Kualitas perencanaan & perancangan tidak baik 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur 3. Adanya pekerjaan tambah kurang yang tidak sesuai dengan rencana anggaran Gagal bangunan Terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan konstruksi 1. Aset Tidak dapat Dimanfaatkan Persiapan – Survey dan Investigat ion Persiapan - Design Pelaksana an

STUDI KASUS

TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT