DIKLAT AHSP ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIKLAT AHSP ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MS 3: PEMAHAMAN UMUM ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI (Per. Men PUPR NO. 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman AHSP Bidang PU)

Hasil Belajar: Setelah mengikuti semua kegiatan pembelajaran dalam mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengetahui tentang Pemahaman Umum Estimasi Biaya Konstruksi, sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan Estimasi Biaya Konstruksi

Indikator Hasil Belajar: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan diharapkan mampu: • Memahami tentang Pengertian Umum; • Memahami tentang Peraturan Terkait Prakiraan Biaya Konstruksi bidang Pekerjaan Umum

• Mengapa Perlu Pedoman AHSP ? • Pengertian Umum AHSP • Pemahaman Peraturan Terkait Estimasi Biaya Konstruksi

MS 3: Pemahaman Umum Estimasi Biaya Konstruksi Mengapa Perlu Pedoman AHSP ? • Undang-undang sektor yang mewajibkan penggunaan NSPM/NSPK • Tata cara, panduan, pedoman AHSP yang ada belum terpadu dalam satu PEDOMAN; Bentuk referensi: • Sumber Daya Air RSNI/Pedoman (PAHS Pekerjaan SDA) • Bina Marga Panduan (SE Dirjen BM 2010) • Cipta Karya SNI (ABK-2008) • Adanya polemik di kalangan akademisi dan praktisi, tentang penggunaan indeks/koefisien dalam referensi metode analisis; • Mengurangi ketimpangan penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah infrastruktur lebih efisien dan efektif • Partisipasi Publik terkait penggunaan harga satuan pekerjaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. • Mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah • Sebagai pengganti analisa BOW yg telah kadaluarsa dan tidak relevan lagi

ai 08 v r 0 Su n 2 hu a t q q q Mengapa Perlu Pedoman AHSP ? Unit Price Contract ……………. . . Lump sum Contract……………. . Swakelola……………. Cost Plus Fee Performance Base Contract Design and Build Contract - BOT - Turn Key > 65% < 10% Sebagai Rujukan Dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi sesuai Per. Men PUPR No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Per. Men PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, mengindikasikan perlunya menyusun Pedoman AHSP.

Buku Per. Men PU No. 11/PRT/M/2013 Tentang Pedoman AHSP Bidang PU Direvisi menjadi Buku Per. Men PUPR No. 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman AHSP Bidang PU -Ukuran B 5 -Tebal 904 halaman

II. PENGERTIAN UMUM 2. 1 Dasar Hukum 2. 2 Istilah dan Definisi 2. 3 Permasalahan dalam AHSP 2. 4 Kegunaan dan Struktur Harga Satuan 2. 5 Keuntungan dan Overhead 2. 6 E-Learning AHSP

2. 1 Dasar Hukum dan Referensi 1) Analisa Biaya Konstruksi, Kumpulan SNI-ABK, Badan Standardisasi Nasional, 2008. 2) Permen PU no 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Departemen PU. 2007. 3) Departemen Pekerjaan Umum 2010. Buku 3: Spesifikasi Umum, Bidang Jalan dan Jembatan Edisi Tahun 2006. 4) Pusat Litbang SDA, 2007. Kompendium Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang SDA. 2007. 5) Instruksi Menteri Pekerjaan Umum no 02/IN/M/2005, tentang Penerapan Standar, Pedoman, Manual (SPM) Dalam Dokumen Kontrak.

6) Per. Men PU No. 05/PRT/M/2014, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012, perubahan kedua Perpres No. 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 8) Per. Men PU No. 09/PRT/M/2014 Tentang Jenis dan Tata Cara Penggunaan Peralatan Konstruksi di PU 9) Per. Men PU No. 603/PRT/M/2005 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang PU. 10)Per. Men PU No. 34/PRT/M/2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Di

11)Permen PU No. 14/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi. 12)Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. 13)Per. Men PUPR No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Per. Men PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. 14)Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 15)SE_Men PUPR No. 66/SE/M/2015 Tentang Biaya

2. 2 Istilah dan Definisi • Analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) adalah analisis untuk menghitung kebutuhan biaya pekerjaan menggunakan koefisien kebutuhan tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dikalikan dengan harga satuan dasarnya masing-masing untuk mendapatkan harga satuan dari satu jenis pekerjaan tertentu. • Estimasi Biaya Konstruksi adalah prakiraan biaya pekerjaan atau kegiatan yang berdasarkan pada berbagai komponen konstruksinya, misal Biaya konstruksi Gedung merupakan jumlah biaya untuk komponen-komponen: pondasi, pekerjaan struktur beton (kolom, balok dan lantai), plafond, lantai dan kelengkapan lainnya. • Harga satuan pekerjaan (HSP) adalah biaya yang dihitung dalam suatu analisis untuk suatu pekerjaan, yang terdiri atas biaya langsung (tenaga kerja, bahan, dan alat), dan biaya tidak langsung (keuntungan dan biaya umum atau over head) sebagai mata pembayaran dari suatu jenis pekerjaan tertentu. • Harga satuan dasar (HSD) adalah harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m 2, m 3, kg,

• Harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner’s estimate (OE) adalah perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh PPK, digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran; dan Total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. • Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi yang berupa keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. • Komponen Biaya Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah komponen penyusun dari biaya HSP yaitu: biaya tenaga kerja (upah), bahan/material dan peralatan. Masing-masing komponen tersebut merupakan hasil kali dari koefisien dengan harga satuan dasar masing-masing sub-komponen di lokasi kegiatannya. • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaanpengadaan barang/jasa.

Daya Air (SDA) terdapat berbagai permasalahan 2. 3 Permasalahan dalam AHSP diantaranya: 1) Perbedaan kinerja antar wilayah AHSP-SDA yang ada membedakan kinerja untuk wilayah barat, tengah dan timur, seyogianya kebijakan di satu negara harus dibuat satu bakuan kinerja yang berlaku, yaitu berdasarkan suatu acuan kinerja yang disepakati. Per. Men PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman AHSP Bidang PU, ditetapkan berlaku untuk seluruh Indonesia. Mungkin ada wilayah yang dirugikan dan malah ada juga yang diuntungkan, berdasarkan kinerja rata-rata tenaga kerja dan kebutuhan bahan serta peralatan. 2) Pedoman AHSP masih belum terintegrasi di lingkungan PUPR Idealnya digabung dalam satu sistem AHSP yang terbagi dalam empat bagian yaitu: Umum, SDA, Bina Marga dan

2. 4 Kegunaan dan Struktur Harga Satuan 1) Pedoman AHSP ini menetapkan metode perhitungan harga satuan pekerjaan (HSP): upah tenaga kerja, bahan dan alat yang secara teknis dirinci mendetail berdasarkan suatu metode kerja dan asumsi-asumsi yang sesuai dengan uraian spesifikasi teknis, gambar desain/kerja, dan harga satuan dasar (HSD), baik untuk kegiatan baru, rehabilitasi/pemeliha-raan maupun peningkatan infrastruktur ke-PU-an. 2) Biaya langsung adalah jumlah hasil kali masing-masing volume pekerjaan (Bo. Q) dengan HSP-nya, dan setelah ditambah PPN 10% menjadi harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner’s estimate (OE) dan/atau harga perkiraan perencana (HPP) atau engineering’s estimate (EE). 3) Nilai HPS yg akurat berperan sangat strategis menunjang Perpres No. 70 Tahun 2012 (perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010), sbg:

2. 5 Biaya Umum/Overhead dan Keuntungan Biaya tidak langsung terdiri atas biaya umum dan keuntungan. Khususnya biaya umum yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya pekerjaan (kegiatan pekerjaan) yang bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional yang meliputi pengeluaran untuk: 1) Biaya kantor pusat yg bukan dari biaya pengadaan utk setiap mata pembayaran 2) Biaya upah pegawai kantor lapangan 3) Biaya manajemen (bunga bank, jaminan bank, tender, dan lain -lain) 4) Biaya akuntansi 5) Biaya pelatihan dan auditing 6) Biaya perizinan dan registrasi 7) Biaya iklan, humas dan promosi 8) Biaya penyusutan peralatan penunjang 9) Biaya kantor, listrik, telepon dll. 10)Biaya pengobatan pegawai kantor/lapangan

13) Biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K 3) Konstruksi yang bersifat umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2014, Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3) Konstruksi Bidang PU. 14) dan lain sebagainya Biaya umum sering juga disebut overhead yang dihitung berdasarkan prosentase dari biaya langsung yang besarannya secara umum tergantung dari lama waktu pelaksanaan pekerjaan, besarnya tingkat bunga yang berlaku dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan dan sudah termasuk biaya risiko pekerjaan selama pelaksanaan dan masa pemeliharaan dalam kontrak pekerjaan. Ini merupakan domain penyedia yang sekarang ini ditetapkan maksimum 15% dari biaya langsung. Penetapan biaya umum dan keuntungan sudah masuk dalam AHSP, maka yang selama ini ada pencantuman peralatan penunjang sudah tidak boleh lagi masuk dalam HSP, jika masih

2. 6 E-Learning AHSP q Pelaksanaan e-learning ini dalam rangka program PUPR Go-digital, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PUPR yang menyajikan AHSP dapat dilihat secara langsung (sistem on-line) ataupun diunduh yang kemudian jalankan secara off-line. Hal ini dimaksudkan agar para pemangku kepentingan yang tertarik untuk mempelajari AHSP dapat mempelajarinya sesuai dengan ketersediaan waktunya masing-masing. Sehingga diharapkan sambil mempelajari buku Per. Men-nya akan lebih cepat dipahami. q Sehubungan dengan pelaksanaan pelatihan ke depan, setiap peserta sebelum pelaksanaan pelatihannya harus mampu belajar mandiri sehingga pada pertemuan dengan instrukturnya hanya tinggal klarifikasi informasi saja dan dapat langsung bertanya serta berdiskusi secara pro-aktif

q Hal ini bersesuaian dengan program di Balitbang PUPR di masing-masing Pusat Litbang (Pus. SDA, Pusjatan dan Puskim) terdapat prog-ram Advis Teknis dan Home Doctor pada web: www. pu. go. idBalitbang. q Untuk E-learning AHSP, dengan search engine Google, pilih video, masukan keyword searching: AHSP dan cari video berikut ini. Bagian – I : Umum Pengantar AHSP Bagian – II : Bidang SDA AHSP Bidang SDA

Bagian – III : Bidang Bina Marga AHSP Bidang Bina Marga Bagian – IV : Bidang Cipta Karya AHSP Bidang Cipta Karya

III. PEMAHAMAN PERATURAN TERKAIT ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI 3. 1 UU No. 2 Tahun 2017, Jasa Konstruksi 3. 2 PP No. 29 Tahun 2000, Penyelenggaraan Jakon 3. 3 Per. Men PU No. 09/PRT/M/2014, Tata Cara Penggunaan Peralatan Konstruksi di Kementerian PU 3. 4 Per. Men PUPR No. 28/PRT/M/2017, Pedoman AHSP Bidang PU 3. 5 Per. Pres No. 70/2012 jo. No. 54/2010, ; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. 6 Per. Men PU No. 5/PRT/M/2014; SMK 3 Konstruksi

3. 1 UU No. 2 Tahun 2017, Jasa Konstruksi a) Pasal 59, Standar Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan -ayat (1): penyelenggaraan setiap Dalam Konstruksi, Jasa pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan -ayat (3) Standar Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. standar mutu bahan; b. standar mutu peralatan; c. standar keselamatan dan kesehatan kerja; d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; e. . Prakiraan Biaya konstruksi yang menggunakan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dalam Per. Men PUPR No. 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum, telah mengacu pada

3. 2 PP No. 29 Tahun 2000, Penyelenggaraan Jakon 1) Pasal 17, Kewajiban dan Hak Penyedia Jasa Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk: -ayat (a): dan menyusun rencana memuat dokumen penawaran yang metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan - Pasal 17 ayat (a) ini diperlukannya tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan. kerja (K 3) yang bersesuaian dengan 2) Pasal 30, Standar Keteknikan, Ketenagakerjaan dan Tata Per. Men PU No. 05/PRT/M/2014, tentang Lingkungan Pedoman SMK 3 Konstruksi Bidang PU. Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan - Pasalkonstruksi 30 ayat (a), (b), (c) dan (d) konstruksi, penyelenggaraan wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan konstruksi harus sesuai tentang: elamatan persyaratan -ayat (a): meliputi keteknikan, dengan peraturan dan perundangkonstruksi bangunan, mutu hasil mutu bahan dan undangan yangpekerjaan, berlaku, dalam hal ini atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan harus mengacu pada Standar/Pedoman standar/norma yg. Spesifikasi berlaku; teknis terkait mutu bahan dan keselamatan, -ayat (b): keamanan, mutu konstruksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

3. 3 Per. Men PU No. 09/PRT/M/2014, Tata Cara PPK di PU Kep. Men PU Nomor 15/KPTS/M/2004, tanggal 17 Desember 2004, tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi. Keterangan: 7 = Standar jumlah jam kerja per hari H = Jumlah hari kerja penyewaan HP = Harga Pokok peralatan (sesuai Tabel I. A) FP = Faktor Pengali (sesuai Tabel I. B) 3. 4 Per. Men PUPR No. 28/PRT/M/2017, Pd. AHSP Bidang PU a) Manfaat AHSP 1. Adanya bakuan AHSP yang legal; 2. Metode AHSP yang sama digunakan oleh pembuat HPS baik dari satker ataupun dari penawaran Penyedia dapat mengurangi terjadinya HSP timpang ( > 10%); 3. Coverage HSP sudah termasuk biaya tidak langsung (Keuntungan + biaya umum/overhead). 4. Dapat menghitung extra cost untuk lokasi-lokasi remote terkait biaya angkutan jarak jauh dan/atau lintas pulau; 5. Memperhitungkan aspek K 3 sesuai Per. Men PU No. 5/PRT/M/2014 Tentang SMK 3,

b) Penggunaan AHSP 1. Per. Men PUPR No. 28/2016 tentang AHSP Bidang Pekerjaan Umum bersifat wajib setelah 6 bulan dari tanggal penetapannya 2. Menggunakan Harga Satuan Dasar (HSD) Netto di Lokasi Pekerjaan (tanpa keuntungan dan biaya umum/overhead) 3. HSD Lokasi pekerjaan yang harus dioptimasi dari berbagai sumber/ borrow area atau quarry bahan jadi/baku 4. Besaran Keuntungan dan biaya umum/Overhead ditentukan maksimum 15% (Per. Press No. 70/2012) atau dapat ditentukan sama atau lebih rendah oleh SK Kepala Daerah atau lainnya misal KPA. 5. Penggunaan AHSP tidak berdasarkan sektor anggaran, namun disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kondisi konstruksi yang dibangun (untuk membangun jalan gunakan AHSP-BM atau membangun gedung/rumah gunakan AHSP-CK). 6. Jika tidak terdapat AHSP yang diperlukan pada suatu sektor dapat menggunakan sektor lainnya dalam buku pedoman ini atau referensi lain yang disetujui oleh pemberi tugas/KPA.

3. 5 Per. Pres No. 70 Tahun 2012 (Rujukan Peraturan) Perubahan Kedua Per. Pres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -pasal 22 ayat (4) huruf c: Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPKPer. Men sebelum. AHSP melaksanakan Maka ini memiliki pengadaan. nilai strategis mendukung penerapan Per. Pres tersebut -pasal 49 ayat (1) huruf b: sebagai acuan untukpenawaran menentukan Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya adalah evaluasi harga satuan berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis danatau biaya terkoreksi yang kegiatan yang dilanjutkan dengan klarifikasi serta negoisiasipelaksanaan teknis dan biaya, didukung metode analisis yang -pasal 66, ayat (3) baku dalam rangka Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia pembanggunan infrastruktur yang -pasal 66, ayat (5) lebih efisien dan efektif. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, dan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, serta sebagai dasar untuk menetapkan besaran jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80%. -penjelasan pasal 66 Ayat (8) Contoh keuntungan dan biaya Overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal 15% (lima belas perseratus)

3. 6 Per. Men PU No. 5/PRT/M/2014 Ttg Pedoman SMK 3 K PU Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK 3 K) Bidang PU: -Pasal 4 ayat (1) Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi PU wajib menerapkan SMK 3 K Bidang PU. -Pasal 5 ayat (2) Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi: Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100. 000 (100 M). -Pasal 6 Ayat (1) Pelaks. Konstruksi dg potensi bahaya tinggi wajib melibatkan Ahli K 3 K. Ayat (2) Pelaks. konstruksi dg potensi bahaya rendah wajib melibatkan Petugas K 3 K. -Pasal 8 -ayat (4) Pada saat aanwijzing terkait: potensi, jenis, identifikasi bahaya K 3 dan persya-ratan K 3 K wajib dijelaskan. -ayat (10) Apabila Penyedia tidak memperhitungkan biaya K 3 K atau

Biaya K 3 Dalam AHSP, biaya K 3 K dirinci seperti pada tabel berikut ini. Biaya umum/ Overhead Mobilisasi AHSP(K 3)

Latihan 1) Sebutkan aspek terkait biaya konstruksi dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ? 2) Sebutkan aspek terkait biaya konstruksi dalam PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ? 3) Bagaimana cara menghitung tarif sewa atau biaya pasti perjam alat berat buldozer jika alatnya punya kantor PU ? 4) Apa yang saudara ketahui hal-hal apa saja yang perlu disimak bersama dari Per. Pres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Per. Pres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terkait dengan biaya konstruksi ? 5) Apa yang dimaksud dengan SMK 3 ? 6) Mengapa dalam suatu pekerjaan konstruksi diperlukan SMK 3 ? 7) Bagaimana menerapkan SMK 3 pada tahap pra konstruksi ? 8) Bagaimana menerapkan SMK 3 pada tahap pelaksanaan konstruksi?

PENUTUP 4. 1 Simpulan Dasar hukum: a) Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi c) Per. Men PU No. 09/PRT/M/2014 Tentang Jenis dan Tata Cara Penggunaan Peralatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum. d) Per. Men PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum e) Per. Pres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Per. Pres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah f) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum AHSP bidang SDA yang ada membedakan kinerja untuk wilayah barat, tengah dan timur, padahal seyogianya kebijakan

tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, ditetapkan berlaku untuk seluruh Indonesia dengan membuat suatu acuan yang telah disepakati. Mungkin ada wilayah yang merasa dirugikan dan malah ada juga yang merasa diuntungkan, namun hal ini penetapan acuan kinerja berdasarkan kinerja rata-rata tenaga kerja dan kebutuhan bahan serta peralatan. Memperhatikan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pada pasal 22 ayat (4) huruf c: Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan pengadaan dan pasal 49 ayat (1) huruf b: Metoda evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya adalah evaluasi penawaran berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Menindak lanjuti Per. Pres no 54 Tahun 2010 Tentang

Kemudian diterbitkan Per. Men PUPR No. 31 Tahun 2015 sebagai perubahan ketiga dari Per. Men PU No. 07 Tahun 2011, yang mengindikasikan diperlukannya suatu metode perhitungan harga satuan pekerjaan yang dibakukan sebagai acuan. Maka Menteri PU menerbitkan Per. Men PU No. 11 Tahun 2013 dan berikutnya dibuat Per. Men PUPR No. 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum yang melengkapi permen sebelumnya. Sehingga pedoman ini memiliki nilai strategis mendukung penerapan Perpres tersebut sebagai acuan untuk menentukan harga satuan atau biaya proyek yang didukung metode analisis yang baku. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Tujuan diberlakukannya Peraturan SMK 3 Konstruksi ini yaitu agar SMK 3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dapat

a) Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; b) Dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; c) Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. SMK 3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum diterapkan pada tahapan sebagai berikut. a) Tahap Pra Konstruksi: b) Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (procurement) c) Tahap Pelaksanaan Konstruksi d) Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan

PENUTUP 4. 2 Tindak Lanjut Dengan dipahaminya modul MS 3: Pemahaman Umum Prakiraan Biaya Konstruksi, para peserta diklat: a) Dapat mengikuti diklat AHSP untuk modul 4, MS 4: Gambar Desain, Spesifikasi Teknis dan Perhitungan Volume Pekerjaan; MS 5: Analisis Harga Satuan Dasar; MS 6: Analisis Koefisien; dan MS 7: Analisis Harga Satuan Pekerjaan dan RAB. b) Untuk meningkatkan pemahaman tentang AHSP dan RAB di dalam Per. Men PUPR No. 28/PRT/M/2017 Tentang Pedoman AHSP Bidang PU, peserta diklat dapat mengulang baca masing bab pada modulnya atau mempelajari E-Learning video secara off-line dan terus berlatih analisis produktivitas untuk menghitung koefisien dengan bantuan file Pengolah Angka PAHSP-SDA_ver_2. 1 a_2017. xls (Bidang SDA) atau PAHS versi 3. 2 (Bidang BM). c) Para peserta diklat yang telah mengikuti pelatihan Cost Estimating agar dapat melaporkan ilmu pengetahuan ini kepada atasan atau

Pertajam Strategi, Ciptakan Inovasi Hasil Litbang yang Lebih Cepat, Lebih Mudah dan Lebih Murah Motto: Meningkatkan Keandalan Mutu Infrastruktur SDA http//: www. pusair-pu. go. id E-mail: pusat@pusair-pu. go. id sptsda@gmail. com PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR Jl. Ir. H. Juanda no. 193 Bandung E-mail: pusair@pusair-pu. go. id