SIDLACOM CIPTA KARYA Survey Investigation Design Land Acquisition

SIDLACOM CIPTA KARYA Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation, dan Maintenance KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KOMPETENSI DASAR LEVEL 02 (K 04, K 05, K 06, K 07, K 10, K 14, K 15) Mampu melaksanakan proses penyelenggaraan permukiman (SIDLACOM)

OUTLINE 01 02 Perencanaan terpadu Ke-Ciptakarya-an berbasis Kawasan SIDLACOM Cipta Karya Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation, dan Maintenance 03 Manajemen Konstruksi

0 1 PERENCANAAN TERPADU KECIPTAKARYA-AN BERBASIS KAWASAN

URGENSI KETERPADUAN PERENCANAAN Perencanaan harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah; b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan didukung dengan pengadaan lahan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah PRODUK PERENCANAAN PENDANAAN & LAHAN PELAKU PEMBANGUNAN Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan BAGAIMANA CARA MEMADUKAN INFRASTRUKTUR?

ASPEK NORMATIF UUD 1945 pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. ” SEKTOR UU 28/2002 Bangunan Gedung UU 38/2004 Jalan UU 11/1974 Pengairan UU 18/2008 Pengelolaan Sampah UU 20/2011 Rumah Susun KEWILAYAHAN UU 26/2007 Penataan Ruang UU No. 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman TATANAN KEPEMERINTAHAN UU 23/2014 Pemerintahan Daerah LINGKUNGAN HIDUP UU 32/2009 Lingkungan Hidup

HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN H LA H KO SE EGA MEN TAS A R NTO KA LISI PO A PU DIIKAT OLEH KETERPADUA N INFRASTRUKT UR ESM S SK JI MAS D KA WA NTO LIK R OTA RUMAH LINGKUNGAN HUNIAN AN NG PA ET LA ASK B PERUMAHAN H LA H KO SE ENGA A MEN RTAM PE N UA UR I RG PE TINGG SE KO LA DA H SA R GE RE JA IT AK HS MA RU N ME TE AR AP D SJI MA YA RA N SA WA OA KA TOK R N PE PERMUKIMAN OR NT AN KA RAH LU KE JI MAS D G AN A RU BUK R TE IJAU H KAWASAN PERMUKIMAN MA ES S TU AN MB SK PU PE OR N A NT KA MAT CA KE KO N TO NTO LO G KE DIDUKUNG DENGAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG (PEMERINTAHAN, SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI) N SA AN WA OR KA ANT RK PE ILUSTRASI KONSTRU KSI RUANG

HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN (KP) Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. (LH) Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satuan permukiman. (P) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. (SP) Perumahan/Satuan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (R) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya

4 HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN HUNIAN PERMUKIMAN PERUMAHAN Satuan Perumahan Kawasan Permukiman Perkotaan KAWASAN PERMUKIMAN Kawasan Permukiman Perdesaan LINGKUNGAN HIDUP KAWASAN LINDUNG Lingkungan Tempat Tinggal (Lingkungan Hunian) Tempat Kegiatan Permukiman Pusat Kegiatan Fungsi Lain RUMAH Kelompok Rumah PSU

KOMPONEN PSU PRASARANA UTILITAS JARINGAN JALAN ● JARINGAN DRAINASE ● SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ● SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN ● SISTEM SANITASI ● SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PEMERINTAHAN ● PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN ● KEBUDAYAAN DAN REKREASI ● PERIBADATAN ● KESEHATAN ● RUANG TERBUKA HIJAU ● PERDAGANGAN DAN NIAGA JARINGAN ENERGI ● JARINGAN TELEKOMUNIKASI ● JARINGAN GAS Pemenuhan oleh Ditjen Cipta Karya

STANDAR TEKNIS PELAYANAN PRASARANA Jaringan Jalan Permen PU No. 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan Jaringan Drainase Permen PU No. 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permen PU No. 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Sistem Penyediaan Air Minum Permen PU No. 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Sistem Pengelolaan Persampahan Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan Prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis rumah tangga Sistem Proteksi Kebakaran Permen PU No. 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan UTILITAS UMUM SARANA Sarana Pemerintahan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Pendidikan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Kesehatan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Peribadatan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Perdagangan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Kebudayaan SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Sarana Ruang Terbuka Hijau SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Jaringan Listrik SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Jarigan Telekomunikasi SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan Jaringan Gas SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

KONSEP KETERPADUAN PSU PENGIKAT SATU KESATUAN SISTEM KETERPADU AN PSU PKP Keterpaduan prasarana dan sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman dilakukan sebagai pengikat satu kesatuan sistem perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan hirarkinya berdasarkan RTRW. TINDAK LANJUT AMANAT PERATURAN PASAL 90 AYAT (4): Ketentuan mengenai pedoman keterpaduan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hierarki Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Menteri. MEMPERHATIKAN RENCANA PENYEDIAAN TANAH MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN PELAYANAN SESUAI STANDAR TEKNIS KETENTUAN PEMBANGUNAN DALAM KETERPADUAN PSU Sesuai rencana & izin yang dikeluarkan oleh Pemda Dilakukan oleh Pemerintah, pemda, dan/atau setiap orang Kerjasama pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KONSEP KETERPADUAN PSU 1. Keterpaduan dalam Lokasi/ Kawasan 1 perencanaan; • Keterkaitan antar Kawasan (lindung-budidaya, desa-kota)Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb • Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb 21. Keterpaduan intra dan antar infrastuktur; • Intra: dalam lingkup ke cipta karyaan. Antar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air baku dalam kewenangan SDA dalam bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala kawasan) • Antar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air baku dalam kewenangan SDA dalam bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala kawasan) 31. Sinkronisasi Program dan anggaran • Penyiapan program akurat. Penyiapan anggaran prioritas. • Penyiapan anggaran prioritas.

ILUSTRASI KETERPADUAN PRASARANA

DIRJEN CIPTA KARYA KERANGKA PELAKSANAAN KETERPADUAN PROSES PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA ARAHAN DAN KEBIJAKAN STRATEGIS BP SPAM SESDITJEN PENGELOLAA N SDM, BMN, LHP, & ADVOKASI HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIT. BPB PERUMUSAN NORMA DAN STANDAR TEKNIS PENYELENGGARAAN PKP DIT. PLP DIT. SPAM DIT. KIP WASDAL & MONEV UPT/BALAI PROSES/INPUT PELAPORAN MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, FASILITASI PENGADAAN LAHAN SUBDIT. STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN SUBDIT. PERENCANAAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN PUSAT PSPOP BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DIT. PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KETERPADUAN PRASARANA PERMUKIMAN SUBDIT. KAWASAN PERMUKIMAN WILAYAH I PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN SUBDIT. KAWASAN PERMUKIMAN WILAYAH II PELAKSANA PEMBANGUNAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ PEMBANGUNAN PEMANFAATAN/SERAH TERIMA PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SUBDIT. KAWASAN PERMUKIMAN WILAYAH III PEMANTAUAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN TEKNIS, DAN EVALUASI SUB. BAGIAN TATA USAHA

PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN UU 25/2004 SPPN NAWACITA UU 1/2011 PKP PP 14/2016 PPKP UU 26/2007 PENATAAN RUANG RPJPN RTRWN/RTWP RPJMN Urban System UU Sektor Arahan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Dalam Sistem Pembangunan Nasional (Fungsi dan Skala) Penyiapan NSPM sektor RKP/RP 3 Pedoman teknis Bantuan teknis RENSTRA SEKTOR (PUPR) NASIONAL & PROVINSI JAKSTRANAS bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman JAKSTRANAS Pembangunan Kota & JAKSTRA Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman KOTA/ KABUPATEN TURBIN NSPM Air Baku NSPM Jalan/ Drainase NSPM SPAM NSPM DLL RKP RTRWK / RDTR Green City Smart City Urban Transportation RP 3 NSPM Urban Transport NSPM Solid waste/ Sewage NSPM Bangunan Gedung Green City DED & Konstruksi Kawasan/ Lingkungan Hunian/ Perumahan PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) NSPM Smart City Permukiman (liveable, green, smart) Berkembang & Kompak/ Efisien Sesuai karakter Sesuai fungsi dalam wilayah nasional

INSTRUMEN KETERPADUAN RTRW Nasional RENSTRA PUPR RENCANA RINCI TATA RUANG RPJP/ RPJMN WPS SUMBER DAYA AIR JALAN DAN JEMBATAN PERUMAHAN RTRW Provinsi KAWASAN PERMUKIMAN RENCANA RINCI TATA RUANG RPIJM 2. 0 RPIP SSK | RISPAM | RP 2 KPKP RP 3 RTRW Kab/Kota RENCANA RINCI TATA RUANG RPJPD/ RPJMND

INSTRUMEN KETERPADUAN Dokumen mandiri yang disusun oleh DJCK yang akan menjadi instrumen perencanaan program tahunan dan pelaksanaan program di kabupaten/kota prioritas dan strategis nasional, dalam rangka mewujudkan keterpaduan prasarana, dan utilitas umum dalam pengembangan permukiman. Dokumen tindak lanjut RPIJM pada skala kawasan dan/atau antarkawasan dalam wilayah kabupaten/kota yang muatannya adalah: • hasil verifikasi dan prioritisasi program indikatif RPIJM yang siap untuk disinkronisasi pada kegiatan Konreg Kementerian PUPR, serta • kelengkapan Readiness Criteria (Dokumen Teknis/DED, Dokumen Lingkungan, FS, Lahan) agar program/kegiatan yang memperoleh pendanaan siap untuk dilaksanakan pembangunannya pada tahun anggaran berikutnya. PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN JANGKA MENENGAH PERENCANAAN PROGRAM TAHUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN RPIJM Berdasarkan profil, kebutuhan, serta sinkronisasi & penyelarasan dari berbagai dokumen terkait pengembangan permukiman yang telah ada baik di Pusat maupun daerah RPIP Berdasarkan verifikasi program keluaran RPIJM dan pemenuhan prinsip keterpaduan, sebagai bentuk kesepakatan pelaksanaan program prioritas nasional yang masuk dalam sistem penganggaran

INSTRUMEN KETERPADUAN

0 2 PENGANTAR SIDLACOM

ASPEK NORMATIF 1. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (dan peraturan turunannya) 2. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 3. Undang-undang Sektor Terkait 4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah 5. Permen PU No. 603/PRT/M/2005 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum

SIDLACOM SURVEI PENYIAPAN LAHAN melakukan identifikasi data baik data sekunder maupun data primer melakukan penyiapan lahan atau lokasi untuk pembangunan infrastruktur INVESTIGASI KONSTRUKSI melakukan penyiapan dan implementasi termasuk kelayakan teknis, finansial dan lingkungan melakukan pembangunan infrastruktur PERENCANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN melakukan perencanaan mulai dari pembuatan Masterplan, Studi Kelayakan (FS), dan Rencana Teknis Terinci (DED) melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur terbangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

TAHAPAN PROYEK readiness critera tahapan proyek persiapan § Kesiapan DED § Kesiapan lahan § Komitmen Bup/Wal § Sharing kegiatan/ biaya § Rencana Pembiayaan/ RKAKL FS ENG pemanfaatan pembangunan § § § § RD Organisasi DIPA Review Design (RD) Pelaksanaan Pembangunan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Testing & Commissioning Dokumen pembangunan Dokumen Serah Terima Kelola/Asset PROC Survey Design Investigation Land Acquisition § § Serah Terima Kelola Serah Terima Asset Pemanfaatan Asset Pemeliharaan dan Perawatan CONSTRUCTION OPERATIONAL Construction Operation & Maintenance

TAHAPAN PROYEK Persiapan FS ENG Pembangunan RD PROC Survey Design Investigation a. Tahap Pra Kontrak 1) Persiapan Pengadaan 2) Pemilihan Penyedia Jasa b. Tahap Penandatanganan Kontrak 1) Penyusunan Dokumen Kontrak 2) Penandatanganan Kontrak c. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak 1) Persiapan Pelaksanaan Kontrak 2) Pelaksanaan Kontrak 3) Serah Terima Pekerjaan 4) Evaluasi Produk 5) Pemanfaatan Produk CONSTRUCTION Construction a. Tahap Pra Kontrak 1) Persiapan Pengadaan 2) Pemilihan Penyedia Jasa b. Tahap Penandatanganan Kontrak 1) Penyusunan Dokumen Kontrak 2) Penandatanganan Kontrak c. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak 1) Persiapan Pelaksanaan Kontrak 2) Pelaksanaan Kontrak 3) Serah Terima Pekerjaan 4) Evaluasi Produk 5) Pemanfaatan Produk Pemanfaatan OPERATIONAL Operation & Maintenance a. Penyiapan perangkat O & P b. Program O & P c. Ketersediaan perangkat/sumber daya O & P d. Perencanaan Perbaikan e. Pelaksanaan Perbaikan f. Kegagalan Bangunan g. Keluaran/output h. Manfaat/outcome i. Penyerahan proyek selesai Land Acquisition a. Penetapan Lokasi Pembangunan, b. Permohonan Pengadaan Tanah, c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah, d. Keberatan atas Keputusan Panitia, e. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi, f. Pelepasan, Penyerahan, dan Permohonan Hak atas Tanah, g. Risalah Pengadaan Lahan, h. Pengamanan Aset Pengendalian melalui Sistem Pengendalian Manajemen (SISDALMEN)

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SPAM (SIDLACOM) NSPK LOKASI NSPK PROSES PERENCANAAN (RISPAM, FS, DED, COMMIS. TEST PROSES PEMBANGUNAN PEMBANGUNA N SPAM - DANA (APBN/APBD) - PEMBEBASAN TANAH PEMDA MASY/ SWASTA SDM Survei Investigation FASILITASI KELEMBAGAA N PELATIHAN OPERATOR/ KARYAWAN Land Acquisition PROSES OPERASIONAL PELAYANAN AIR MINUM MONEV SPAM PELAKSANA PEYELENGGARAAN SDM TERLATIH Construction Design NSP K Operation & Maintenance

0 3 SURVEY, INVESTIGATION, DESIGN

STUDI KELAYAKAN (FS) Pengertian studi untuk menilai proyek yang akan dikerjakan dimasa mendatang. Penilaian disini tidak lain adalah untuk memberikan rekomendasi apakah sebaiknya proyek yang bersangkutan layak dikerjakan atau sebaiknya ditunda dulu. Cakupan FS 1. 2. 3. 4. 5. 6. Analisis Kebutuhan Analisis Teknis Analisis Ekonomi Analisis Finansial Kajian Lingkungan dan Sosial Untuk KPBU Analisis risiko, Kajian struktur KPBU, Dukungan Pemerintah , Rencana Pelaksanaan Hasil FS 1. Hasil Survei ekonomi 2. Kelayakan Lokasi 3. Analisis Biaya dan manfaat pembangunan bagi masyarakat 4. Perkiraan harga tanah 5. Dampak lingkungan dampak sosialyang mungkin timbul akibat pengadaan tanah dan bangunan.

STUDI KELAYAKAN (FS) Bagan Alir FS

SURVEI DAN INVESTIGASI Survei Teknis Survei Harga Satuan Upah/Bahan/Alat Untuk mendapatkan data-data/informasi kondisi/situasi awal lokasi pembangunan infrastruktur yang sebenarnya. Survei teknis terdiri dari: 1. survey teknis prasarana 2. survey keetersediaan bahan/alat/ tenaga kerja). Survei sekurang-kurangnya dari 3 toko/pemasok setempat/terdekat sebagai referensi data/informasi harga satuan upah/bahan/alat bagi pelaksana untuk menyusun RAB proposal pelaksanaan kegiatan atau menggunakan dasar harga yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Data: 1. Kondisi fisik lokasi (luasan, batas-batas, topografi), 2. kondisi tanah (keras/lunak), 3. keadaan air tanah, 4. peruntukan lahan, 5. rincian penggunaan lahan, 6. perkerasan, 7. penghijauan, 8. dan lain-lain. Survei Calon Tenaga Kerja Diprioritaskan diharapkan sebanyak mungkin dari masyarakat setempatjumlah 1. kualifikasi tenaga kerja 2. Pengalaman/keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja Survei Sosial

DESAIN TEKNIS Desain Berdasarkan hasil Survei kondisi lapangan dimana bangunan akan dibuat dan persyaratan/kriteria desain bangunan yang telah ditetapkan maka dipilih alternatifalternative desain/rancangan bangunan yang sesuai. Harus mempertimbangkan kemungkinan dampak lingkungan yang muncul akibat dari pelaksanaan pekerjaan nanti. Spesifikasi Teknis Dibuat untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai persyaratan- persyaratan teknis dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan/bangunan yang ingin diwujudkan tersebut. Gambar Perencanaan Teknik Berdasarkan desain/sketsa hasil perhitungan dan spesifikasi teknis ini, lalu dibuat gambar teknis bangunan dimana sering gambar-gambar tersebut dicantumkan juga hal-hal penting yang berkenaan dengan mutu prasarana tersebut. Gambar meliputi: Peta Lokasi, Situasi, Denah, Gabar Tampak, Potongan, Prototype (untuk desain prototype)

RENCANA ANGGARAN BIAYA Komponen Rencana Anggaran Biaya Proyek (RAP) Biaya Upah Biaya Bahan Biaya sub kontraktor Biaya Peralatan Biaya Tidak Langsung Biaya asuransi, bank, unsur-unsur bahan, upah, dan alat Pos Persiapan/penyelesaian Pos Overhead Proyek Pos rutin dan Cadangan Biaya Rumah tangga Penyusutan peralatan dan kendaraanpengobatan, transportasi, hotel, dll Biaya perjalanan dinas, ATK, Perlengkapan Kerja Biaya K 3 Berpedoman pada Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang AHSP Bidang PU

ASPEK LINGKUNGAN HIDUP Identifikasi Data Awal - Rona Lingkungan Hidup Awal - Kesesuaian Lokasi Rencana Proyek dengan Tata Ruang - Dampak Penting - Klasifikasi Proyek Penyedia Infrastruktur Tindak Lanjut Studi Amdal - Kalsifikasi Proyek - Dokumen AMDAL - Maksud dan Tujuan Studi Amdal - Dokumen UKL/UPL - Studi Lingkungan Terkait Pengadaan Lahan - Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup - Pembiayaan - Pelaksanaan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup Berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Daftar Jenis Rencana/Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 1. Perencanaan dan Desain yang tidak berkualitas karena tidak menggunakan standar/ kaidah perencanaan dalam desain 2. Hasil konsultan perencana yang tidak memadai (Gambar perencanaan tidak aplikatif dan perlu banyak penyesuaian) 3. Tidak memasukan K 3 dalam RAB DAMPAK 1. Desain tidak terpakai 2. Kecelakaan kerja

0 4 LAND ACQUISITI ON

ASPEK NORMATIF UU NO 2 TAHUN 2012 PERPRES NO 71 TAHUN 2012 PERATURAN KEPALA BPN NO 5 TAHUN 2012 PERATURAN KEPALA BPN NO 6 TAHUN 2015 - PERPRES NO 40 TAHUN 2014 - PERPRES NO 99 TAHUN 2014 - PERPRES NO 30 TAHUN 2015 - PERPRES NO 148 TAHUN 2015 - INPRES NO 1 TAHUN 2016 - KEPPRES NO 3 TAHUN 2016 PERMENDAGRI NO 72 TAHUN 2012 PER MEN KEUANGAN NO 13 TAHUN 2013 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK. 02/2016

Pokok-pokok Kepastian HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN Pengadaan tanah 1. Jaminan terselenggaranya Pengadaan Tanah (PT) oleh pemerintah d/a Pemerintah Daerah disertai jaminan tersedianya anggaran 2. Kewajiban Pihak Yang Berhak untuk melepaskan tanahnya setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap 3. Penegasan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ad. diselenggarakan oleh Pemerintah 4. Dilaksanakan sesuai dg RTRW, RPJMN/RPJMD, Renstra dan Rencana Kerja Instansi yg melibatkan para pengampu dan pemangku kepentingan 5. Kewajiban Pihak Yang Berhak dan pihak yg menguasai Objek Pengadaan Tanah mematuhi ketentuan dalam Undang-undang 6. Prinsip keseimbangan kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat serta pemberian Ganti Kerugian yg adil dan layak

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM SESUAI UU DAN PERPRES No. 71/2012 1. Pertahanan dan Keamanan Nasional 5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi 2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api 6. Pembangkit transmisi, gardu, jaringan distribusi tenaga listrik 3. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya 7. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah 4. Pelabuhan, Bandar Udara dan Terminal 8. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM SESUAI UU DAN PERPRES No. 71/2012 9. Rumah Sakit Pemerintah/ Pemerintah Daerah 13. Penataan Permukimah Kumuh Perkotaan dan/atau Konsolidasi Tanah, serta Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Stasus Sewa 10. Fasilitas Sosial, fasilitas umum dan ruang terbka hijau publik 14. Prasana Pendidikan atau Sekolah Pemerintahan/ Pemerintah Desa 11. Cagar alam dan Cagar Budaya 15. Prasarana Olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah 12. Kantor Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Desa 16. Pasar Umum dan Lapangan Parkir Umum

PENDANAAN PENGADAAN TANAH Undang-Undang No. 2 Thn 2012 Sumber Dana Pengadaan Tanah Sumber pendanaan dibebankan pada APBN dan/atau APBD serta dimungkinkan pendanaan internal BUMN/BUMD dengan aturan khusus Adanya jaminan alokasi pendanaan meliputi (a) anggaran perencanaan, (b) persiapan, (c) pelaksanaan (d) penyerahan hasil (f) administrasi dan pengelolaan dan (f) sosialisasi Adanya jaminan ketersediaan anggaran yang dialokasi pada Instansi yang memerlukan tanah

PENGADAAN TANAH SESUAI LUAS >5, 00 Ha UU. No. 2 Th. 2012 dan PERPRES No. 71 Th. 2012 dg 4 Tahapan (Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil) KEBUTUHAN TANAH < 5, 00 Ha • Perpres No. 148 Th. 2016 Tidak memerlukan SK Pemkot • Dpt dilakukan dg pengadaan langsung (Jual/Beli) melalui notaris/PPAT • Penilaian Harga oleh Apraisal • Tidak diberlakukannya ketentuan konsinyasi • Dilakukan dalam 1 Tahun Anggaran Sesuai Peraturan Kepala BPN No. 5 Thn 2012

MEKANISME PENGADAAN TANAH

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 1. Lahan tidak siap (clean and clear) 2. Komitmen yang dilanggar 3. Faktor sosial (warga setempat yang tidak mendukung kegiatan yang dilakukan) DAMPAK Keterlambatan konstruksi

0 5 CONSTRUCTIO N

MANAJEMEN KONSTRUKSI Pengertian MANAJEMEN KONSTRUKSI Manajemen proyek konstruksi adalah proses penerapan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan penerapan) secara sistimatis pada suatu proyek konstruksi dengan menggunkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan proyek secara optimal.

ASPEK MANAJEMEN KONSTRUKSI Untuk menyelesaikan proyek bangunan fisik secara efisien dan efektif, diperlukan pengetahuan yang salah satunya menyangkut aspek teknis pelaksanaan Perencanaan (Planning) Penjadualan (Scheduling) Pengendalian (Controlling)

SKEMA UMUM PROYEK KONSTRUKSI

TAHAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI 1. Tahap Pra Kontrak • Persiapan Pengadaan • Pemilihan Penyedia Jasa 2. Tahap Penandatanganan Kontrak 3. Tahap Pasca Penandatanganan Kontrak • Penyusunan Dokumen Kontrak • Penandatanganan Kontrak • Persiapan Pelaksanaan Kontrak • Serah terima Pekerjaan

TAHAP PRA KONTRAK Persiapan Pengadaan Menyusun Perencanaan Pengadaan (pemaketan) Mengumumkan paket-paket pekerjaan (Pengumuman Rencana Umum Pengadaan) SIRUP Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan Mengangkat panitia pengadaan Menetapkan Sistem pengadaan (metode pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi) Menetapkan dan mengesahkan (HPS dan Dokumen pengadaan)

TAHAP PRA KONTRAK Pemilihan Penyedia Jasa 1. Pengumuman dan Pendaftaran peserta 2. Penjelasan/Aanwijzing 3. Pemasukan Penyzawaran 4. Pembukaan Dokumen Penawaran 5. Evaluasi Penawaran 6. Evaluasi Administrasi 7. Evaluasi Teknis 8. Evaluasi Harga 9. Pasca Kualifikasi 10. Usulan Penetapan Pemenang 11. Penetapan pemenang 12. Pengumuman Pemenang 13. Sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat 14. Sanggah Banding 15. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia 16. Barang/Jasa (SPPBJ)

TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK Penyusunan Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi didefinisikan sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dokumen kontrak berisi antara lain : 1. surat perjanjian 2. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan 3. harga 4. amandemen kontrak 5. Syarat khusus Kontrak 6. Syarat umum Kontrak 7. Spesifikasi khusus 8. Spesifikasi umum 9. Gambar-gambar rencana 10. Dokumen Lain (ie: SPPBJ, BAHS, BAPP)

TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK Penandatanganan Kontrak 1. Kontrak ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkannya SPPBJ dan penyedia telah menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan yang ditetapkan. 2. Pekerjaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. 3. Bentuk Kontrak: a. bukti pembelian/pembayaran = < 10 juta b. Kuitansi = 50 Juta c. Surat Perintah Kerja (SPK) • Jasa Konsultansi = < 100 Juta • Barang jasa Lainnya = 50 Juta – 200 Juta • Konstruksi = < 200 Juta d. surat perjanjian • Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya = > 200 Juta • Jasa Konsultansi = > 100 Juta e. surat pesanan

TAHAP PASCA PENANDATANGANAN KONTRAK Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak

TAHAP PASCA PENANDATANGANAN KONTRAK Serah Terima Pekerjaan

TAHAP PASCA PENANDATANGANAN KONTRAK Masa Pemeliharaan BAST

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 1. Masa Pelaksanaan. Pembangunan yang mendekati akhir tahun anggaran, sehingga tidak dimungkinkan adanya penambahan waktu (add waktu kontrak) 2. Estimasi biaya pembangunan tidak akurat 3. Pengawasan pihak ke 3 (MK/Konsultan Pengawas) yang Lemah 4. Spesifikasi dan Volume Pekerjaan tidak sesuiai RAB dan Gambar Rencana Teknis. 5. Pelaksanaan metodologi kerja yang tidak tertib prosedur (antara Pekerjaan Arsitektur, Struktur, dan MEP) 6. Faktor sosial ( masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan kegiatan) DAMPAK 1. Pekerjaan terlambat 2. Penambahan biaya 3. Kegagalan konstruksi

0 6 OPERATION & MAINTANANCE

TUJUAN PEMELIHARAAN 1 • memperpanjang usia kegunaan asset (yaitu setiap bagian dari suatu tempat kerja, bangunan dan isinya). 2 • menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi (atau jasa) dan mendapatkan laba investasi (return of investment) maksimum yang mungkin. 3 • menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. 4 • menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut.

BENTUK PEMELIHARAAN

TAHAPAN PELAKSANAAN OP • Inspeksi Rutin • Penelusuran Infrastruktur • Identifikasi dan Analisis Tingkat kerusakan • Pengukuran dan Pembuatan Detail Desain Perbaikan Infrastruktur • Perhitungan RAB • Penyusunan Program dan Rencana Kerja Perencanaan Pelaksanaan • Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan • Pelaksanaan Pemeliharaan • Pemantauan dan evaluasi pada pemeliharaan infrastruktur baik untuk jenis pengamanan infrastruktur, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan penanggulangan/perbaika n darurat. • Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara berkala meliputi: laporan bulanan, dan laporan tahunan Monitoring dan evaluasi

OP SEKTOR KECIPTAKARYAAN (Contoh) Persampahan Operasi PEMELIHARAAN • • Pengoperasian PSP Pengoperasian SPA Pengoperasian TPS 3 R dan TPST Pengoperasian TPA • Pemeliharaan Rutin • Pemeliharaan Berkala

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 1. Kualitas konstruksi kurang memadai 2. Sebagian aset tidak dapat diserahterimakan karena dokumen tidak lengkap DAMPAK 1. Tidak dapat dialokasikan dana OM oleh PEMDA 2. Pemda tidak mau menerima aset

RISIKO SIDLACOM DJCK NO 1 1 2 3 4 5 PERNYATAAN RISIKO PENYEBAB DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN 2 Gagal survei dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman TAHAP KEGIATAN 5 Persiapan Survey 3 4 1. Metode survei tidak mempertimbangkan 1. Hasil survei tidak mendapatkan data sesuai kondisi riil di lokasi kebutuhan 2. Penyusunan metode Survei tidak dilakukan oleh 2. Survei tidak melibatkan stakeholder yang tepat SDM yang memiliki kompetensi 3. Survei tidak dilakukan oleh SDM yang memiliki 3. Survei membutuhkan waktu dan biaya lebih kompetensi 4. Jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur Gagal investigasi dalam rangka 1. Penyusunan metode investigasi tidak dilakukan 1. Hasil investigasi tidak mendapatkan data sesuai Persiapan Penyusunan Dokumen oleh SDM yang memiliki kompetensi kebutuhan Investigation Perencanaan Penyelenggaraan 2. Investigasi tidak dilakukan oleh SDM yang 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur Kawasan Permukiman memiliki kompetensi 1. Sistem Informasi belum optimal Data dan Informasi Tidak Handal 2. Data tidak valid 3. Pengumpulan data tidak sesuai prosedur Persiapan – Survey dan Investigation 1. Kualitas perencanaan & perancangan tidak baik Perencanaan desain tidak Tidak menggunakan standar/kaidah perencanaan 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi mundur Persiapan berkualitas dan Desain Design 3. Adanya pekerjaan tambah kurang yang tidak sesuai dengan rencana anggaran Pekerjaan Konstruksi Terlambat 1. Adanya perubahan desain Gagal bangunan Pelaksanaan dan Kurang Berkualitas 2. Pelaksanaan tidak tertib prosedur 6 Terjadinya Kecelakaan Kerja Konstruksi 7 Sebagian Aset Tidak dapat diserah terimakan Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan K 3 1. Dokumen serah terima aset tidak lengkap 2. Kualitas konstruksi kurang memadai Proses perencanaan pembangunan kawasan permukiman tidak akurat Terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan konstruksi 1. Aset Tidak dapat Dimanfaatkan 2. Tidak memenuhi Penilaian Kinerja (PK) Pelaksanaan Output Delivery

STUDI KASUS

TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT