KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR DIREKTORAT BINA INSTRUKTUR DAN

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR DIREKTORAT BINA INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS RAPAT KOORDINASI PELATIHAN KERJA BALI 16 -18 OKTOBER 2019

LATAR BELAKANG 1. Kualitas kompetensi dan produktivitas SDM sangat ditentukan oleh keberhasilan pembinaan jalur pendidikan formal, pelatihan dan pengembangan di tempat kerja; 2. Pelatihan kerja (lembaga pelatihan/BLK/BPPD) diharapkan menempati posisi strategis, sebagai jalur unggulan pengembangan kuaitas SDM; 3. Instruktur dan tenaga pelatihan merupakan faktor penting dalam sistem pelatihan, sehingga dalam pembinaan dan pengembangan instruktur dan tenaga pelatihan diyakini akan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemecahan masalah pengangguran di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Sekretariat Badan Nasional Sertfikasi Profesi (BNSP) Bagian Perencanaan Regulasi dan Umum Bagian Fasilitas Kerjasama Kelembagaan Sertifikasi Bagian Sistem Sertifkasi dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Binalattas Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Keuangan Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Bagian Kepegawaian dan Umum Unit Pelaksana Teknis Pusat (21 ) 5 BBPLK: Medan, Serang, Bekasi, Bandung dan Semarang 1 BBPP: Bekasi 9 BLK Kelas I: Banda Aceh, Padang, Surakarta, Samarinda, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong 5 BLK Kelas II: Lembang, Lombok Timur, Bantaeng, Sidoarjo, Banyuwangi 1 BPP: Kendari

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Subdit Pengembangan dan Harmonisasi Standar Kompetensi Subdit Pengembangan Program dan Materi Pelatihan Kerja Subdit Pengembangan Sistem dan Metode Pelatihan Kerja Subdit Pengembangan Penyelenggaraan dan Evaluasi Pelatihan Kerja Direktorat Bina Standardisasi Direktorat Bina Kelembagaan Kompetensi dan Pelatihan Kerja Subdirektorat Pengembangan Subdit Standar Penyelenggaraan Mutu Lembaga dan Evaluasi Pelatihan Kerja Subdirektorat Subdit Perizinan Pengembangan dan Akreditasi Penyelenggaraan dan Lembaga Evaluasi Pelatihan Kerja Subdirektorat Subdit Sarana dan Pengembangan Prasarana Penyelenggaraan dan Pelatihan Evaluasi Pelatihan Kerja Subdirektorat Pengembangan Subdit Kemitraan Penyelenggaraan dan Pendanaan dan Evaluasi Pelatihan Kerja Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Direktorat Bina Pemagangan Subdit Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah Subdit Pengembangan Pemagangan Dalam Negeri Subdit Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta Subdit Pengembangan Pemagangan Luar Negeri Subdit Tenaga Pelatihan Pemerintah Subdit Perizinan dan Advokasi Pemagangan Subdit Tenaga Pelatihan Swasta Subdit Pengembangan Jejaring Pemagangan Direktorat Bina Standardisasi Direktorat Bina Kompetensi Produktivitas dan Pelatihan Kerja Subdirektorat Subdit Promosi Pengembangan dan Kerja Sama Penyelenggaraan Produktivitas dan Evaluasi Pelatihan Kerja Subdirektorat Subdit Pengembangan Penyelenggaraan dan Penerapan Sistem dan Evaluasi dan Metode Subdit. Kerja Pelatihan Produktivitas Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Penyelenggaraan Manusia dan Pemberdayaan dan Evaluasi Pelatihan Lembaga Kerja Subdirektorat Produktivitas Subdit Pengembangan Pengukuran dan Penyelenggaraan Analisis dan Evaluasi Produktivitas Pelatihan Kerja

STRUKTUR ORGANISASI Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Sub Direktorat Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah Sub Direktorat Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta Sub Direktorat Tenaga Pelatihan Pemerintah Sub Direktorat Tenaga Pelatihan Swasta Seksi Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah Seksi Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta Seksi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan Lembaga Pelatihan Pemerintah Seksi Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta Seksi Bimbingan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah Seksi Bimbingan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta Seksi Bimbingan Karir Tenaga Pelatihan Lembaga Pelatihan Pemerintah Seksi Bimbingan Karir Tenaga Pelatihan Lembaga Pelatihan Swasta

DIREKTORAT BINA INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN F T U G A S melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang instruktur dan tenaga pelatihan 1. Penyiapan PERUMUSAN KEBIJAKAN dibidang instruktur lembaga pelatihan pemerintah, instruktur lembaga pelatihan swasta, tenaga pelatihan pemerintah dan tenaga pelatihan swasta. U N 3. Penyiapan pemberian BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI dibidang instruktur lembaga pelatihan pemerintah, instruktur lembaga pelatihan swata, tenaga pelatihan pemerintah dan lembaga pelatihan swasta G 4. Penyiapan EVALUASI DAN PELAPORAN dibidang instruktur lembaga pelatihan pemerintah, instruktur lembaga pelatihan swasta, tenaga pelatihan pemerintah dan tenaga pelatihan swasta. S I 2. Penyiapan PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA dibidang instruktur lembaga pelatihan pemerintah, instruktur pembaga pelatihan swasta, tenaga pelatihan pemerintah dan lembaga pelatihan swasta 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat ; dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal. 5

REGULASI BIDANG KEINSTRUKTURAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil. 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M. PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian /Inpassing. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS.

REGULASI BIDANG KEINSTRUKTURAN 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan. 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 Tentang Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium Atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Instruktur dan Permenaker no 16 tahun 2019 tentang perubahan Permenaker no 2 tahun 2018. 10. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP. 188/MEN/2003 dan Nomor 25 A Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya. 11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 252/MEN. X/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. 12. Keputusan Menakertrans Nomor KEP. 264/MEN/2004 tentang Pola Karir dan Diklat Instruktur Pegawai Negeri Sipil.

JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR Kep. Men. PAN No. 36 Tahun 2003 INSTRUKTUR ADALAH PNS PROFESIONAL yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu

URGENSI JABATAN FUNGSIONAL • Ketentuan Peraturan Perundangan • Kebutuhan Organisasi 1 2 • Peraturan Menpan RB Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya • Peraturan Pimpinan K/L dan; • Peraturan Kepala BKN Tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional 3

REKAPITULASI JUMLAH INSTRUKTUR PER PROPINSI No Provinsi Jumlah Instruktur 1 Aceh 92 11 D. K. I. Jakarta 70 2 Sumatera Utara 99 12 Jawa Barat 419 3 Sumatera Barat 126 13 Jawa Tengah 602 4 Riau 26 14 D. I. Yogyakarta 114 5 Jambi 29 15 Jawa Timur 293 6 Sumatera Selatan 111 16 Banten 126 7 Bengkulu 73 17 Bali 52 8 Lampung 64 18 Nusa Tenggara Barat 68 9 Kepulauan Bangka Belitung 31 19 Nusa Tenggara Timur 23 Kepulauan Riau 14 20 Kalimantan Barat 46 10

REKAPITULASI JUMLAH INSTRUKTUR PER PROPINSI No 21 22 23 24 25 26 27 Provinsi Jumlah Instruktur Kalimantan Tengah 28 Kalimantan Selatan 79 Kalimantan Timur 43 Kalimantan Utara 19 Sulawesi Utara 7 Sulawesi Tengah 34 Sulawesi Selatan 192 No 28 29 30 31 32 33 34 Provinsi Jumlah Instruktur Sulawesi Tenggara 58 Gorontalo 25 Sulawesi Barat 10 Maluku 18 Maluku Utara 19 Papua Barat 22 Papua 44

PETA INSTRUKTUR LEMBAGA PELATIHAN KERJA PEMERINTAH 2. 775 Instruktur Pemerintah 931 Instruktur Di UPTP Kemnaker 1. 713 Instruktur UPTD/Dinas 131 Instruktur Kementerian Lain

KONDISI INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN 1. Pola pembinaan yang belum optimal baik instruktur pemerintah maupun swasta menyebabkan profesi nstruktur kurang berkembang secara maksimal. 2. Masih terbatasnya instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi. 3. Masih terbatasnya kemampuan dan kompetensi tenaga pelatihan dalam mengelola pelatihan secara profesional 4. Profesi instruktur bukan menjadi pilihan prioritas karena belum memberikan harapan dan prospek 5. Kuantitas instruktur (PNS) semakin berkurang akibat tingkat mutasi yang terlalu dinamis akibat OTODA dan banyak instruktur yang sudah memasuki usia pension. 6. Jumlah instruktur tiap kejuruan tidak merata. 7. Belum kondusifnya dukungan Pemda terhadap pembinaan instruktur baik dari aspek Perda maupun dukungan anggaran

PERAN INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI PENGGUNA

FORMASI adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu FORMASI = KEBUTUHAN PEGAWAI Kebutuhan pegawai merupakan totalitas jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam jabatan pada suatu unit kerja atau unit organisasi

Metoda ini digunakan untuk jabatan yang hasil kerja, objek kerja, dan alat kerjanya beragam atau abstrak, sehingga harus ditelusuri dari tugas-tugasnya INFORMASI YANG DIPERLUKAN: Uraian tugas, Waktu Penyelesaian Tugas, Waktu Kerja Efektif WPT = waktu pelaksanaan tugas WKE = waktu kerja efektif PERLU DIPERHATIKAN: 1. Menggunakan metoda ini dengan penelusuran beban kerja per tugas yaitu memperkirakan volume setiap tugas, serta mengidentifikasi waktu pelaksanaan tugas untuk penyelesaian beban yang ada 2. Memperkirakan beban kerja tahun yang akan datang mempertimbangkan beban kerja waktu lalu (3 tahun yang lalu)

ANALISIS PENGHITUNGAN KEBUTUHAN (PENGHITUNGAN BEBAN KERJA) INSTRUKTUR PENDEKATAN TUGAS –TUGAS TIME STUDY TUGAS-TUGAS INSTRUKTUR WAKTU KERJA EFEKTIF

WAKTU PELAKSANAAN TUGAS (WPT) TUGAS POKOK INSTRUKTUR PROPORSI WAKTU a. Diklat b. Pelaksanaan Pelatihan - Melatih Teori & Praktik/Uji Komp - Penyusunan Rencana Pelatihan - Pembuatan Perangkat - Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan c. Pengembangan Pelatihan d. Pengembangan Profesi e. Penunjang Tugas Instruktur 10 % 60 % 40 % 5 % 10 % 5% Sebagai dasar penentuan perhitungan formasi 15 % 7, 5 %

Untuk Jafung Angka Kredit Jml Hari dalam 1 tahun : 365 Hari Jml Hari Sabtu & Minggu : 104 Hari Jml Hari Libur : 14 Hari Jml Hari Cuti : 12 Hari 130 Hari 235 Hari

Jam kerja formal 1 Minggu = 37, 5 Jam kerja efektif per minggu : 70 % x 37, 5 Jam kerja efektif per hari = 26, 25 Jam/ Minggu : 26, 25 : 5 hari = 5, 25 Jam/Hari = 1. 233, 75 Jam/tahun Jam kerja efektif per tahun : 235 x 5, 25 Jam Distandarkan 1. 250 Jam/Tahun

Diklat+ Pelaksanaan Pelatihan (Mengajar+ Pembuatan Perangkat Pelatihan, dll) + Pengembangan Pelatihan + Pengembangan Profesi + Tugas Penunjang 1. 250 10 % + ( 40 % + 20 % ) + 15 % + 7, 5 % 125 jam + 500 jam + 250 Jam + 187, 5 jam + 93, 75 Jam = 1 Orang 1. 250 Catatan : q Bila suatu BLK memiliki jam latihan sebesar 500 jam /666 jam latihan (45”) (1 HOK) maka dibutuhkan 1 orang instruktur q Apabila jam latihan kurang dari 333 jam latihan atau kurang dari 250 jam (60”) (kurang dari 1 HOK) maka tidak diperlukan instruktur tetap (dapat menyewa/kerja sama dengan pihak lain) q Demikian pula bila jumlah jam latihannya kurang dari 1, 5 HOK, maka yang diperlukan hanya 1 instruktur dengan kerja lembur/kerja sama dengan pihak lain

TEKNIK PENGHITUNGAN KEBUTUHAN INSTRUKTUR 40 % X 1250 JAM = 500 JAM @ 60 Menit atau 666 jam latihan @ 45 menit q Artinya : bila suatu kejuruan di BLK memiliki program pelatihan setiap tahunnya rata-rata sebesar 666 jam latihan di BLK tersebut membutuhkan 1 orang Instruktur. q Seorang Instruktur yang memiliki jam pelatihan sebesar 666 jam per tahun akan dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat secara normal 4 tahun. q Seorang Instruktur yang mempunyai jam pelatihan 666 jam, Dipandang memiliki beban kerja penuh (1. 250 jam per tahun)

PERHITUNGAN KEBUTUHAN INSTRUKTUR DI UPTP DAN UPTD TAHUN 2019

ANALISA KEBUTUHAN INSTRUKTUR DI UPTP (PUSAT) • Setiap kejuruan di UPTP memiliki 3 Sub kejuruan • Setiap Sub kejuruan maksimal melaksanakan 8 paket pelatihan • Lama pelatihan setiap paket 240 JP • • • Kebutuhan instruktur untuk setiap kejuruan di UPTP adalah : Sub Kejuruan A = (8 x 240) / 666 = 2, 88 (dibulatkan 3) Sub Kejuruan B = (8 x 240) / 666 = 2, 88 (dibulatkan 3) Sub Kejuruan C = (8 x 240) / 666 = 2, 88 (dibulatkan 3) Jadi kebutuhan instruktur untuk setiap kejuruan di UPTP sebanyak 9 orang. • • • Jumlah UPTP sebanyak 21 UPTP Setiap UPTP membuka 7 kejuruan Jumlah instruktur yang harus tersedia adalah: 9 orang X 7 kejuruan X 21 UPTP = 1. 323 orang Jumlah instruktur UPTP yang ada = 889 orang Kekurangan instruktur UPTP adalah = 1. 323 dikurangi 889 orang = 434 orang

ANALISIS KEBUTUHAN INSTRUKTUR BBPP dan BPP (PUSAT) Analisis kebutuhan Instruktur untuk BBPP-UPTP • Berdasarkan beban kerja setiap propinsi dibutuhkan Instruktur sebanyak 2 (dua) orang. • BBPP dan BPP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan di 34 Propinsi • Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dibutuhkan Instruktur produktivitas sebanyak : • 3 orang X 34 Propinsi = 102 orang • Jumlah Instruktur BBPP dan BPP yang ada = 42 orang • Kekurangan Instruktur BBPP dan BPP adalah = 102 dikurangi 43 orang = 60 orang

ANALISIS KEBUTUHAN INSTRUKTUR DI BLK - UPTD • • Setiap kejuruan di UPTD memiliki 3 Sub kejuruan Setiap Sub kejuruan maksimal melaksanakan 3 paket pelatihan Lama pelatihan setiap paket 240 JP Kebutuhan instruktur untuk setiap kejuruan di UPTD adalah : Sub Kejuruan A = (3 x 240) / 666 = 1, 081 (dibulatkan 1) Sub Kejuruan B = (3 x 240) / 666 = 1, 081 (dibulatkan 1) Sub Kejuruan C = (3 x 240) / 666 = 1, 081 (dibulatkan 1) Jadi kebutuhan instruktur untuk setiap kejuruan di UPTD sebanyak 3 orang. • • • Jumlah UPTD sebanyak 282 UPTD Setiap UPTD membuka 5 kejuruan Jumlah instruktur yang harus tersedia adalah: 3 orang X 5 kejuruan X 282 UPTD = 4. 230 orang Jumlah instruktur UPTD yang ada = 1. 656 orang Kekurangan instruktur UPTD adalah = 4. 230 -1. 656 orang = 2. 574 orang

ANALISIS KEBUTUHAN INSTRUKTUR UNTUK BPPD - UPTD • Berdasarkan beban kerja setiap propinsi tergantung dari jumlah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. • Jumlah kabupaten/kota yang ada di Indonesia adalah 514 • BPPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan di 514 kabupaten/kota • Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dibutuhkan Instruktur produktivitas sebanyak : • 1 orang X 514 kabupaten/kota = 514 orang • Jumlah Instruktur UPTD BPPD yang ada = 57 orang • Kekurangan Instruktur UPTD BPPD adalah = 514 dikurangi 57 orang = 457 orang

Kebutuhan Instruktur Per Oktober 2019 No. Nama Instansi dan jumlah 1. BLK UPTP: 21 2. BLK UPTD: 248 3. 4. Jumlah tersedia Jumlah Kekuranga seharusnya n 889 1. 323 434 1. 656 4. 230 2. 574 BBPP UPTP: 2 42 102 60 BPPD UPTD: 6 57 514 457 2. 644 6. 169 3. 525 JUMLAH

STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN INSTRUKTUR Rekrut CPNS Baru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Inpassing Kebijakan Pemerintah untuk pengadaan PNS Baru melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pemen. PANRB No. 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan PNS Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian /Inpassing dan Permenaker No. 23 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan. Alih Jabatan dari Jabatan Fungsional Lainnya Rekrut dari Industri/ILPS PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Pasal 74

TATA CARA PELAKSANAAN INPASSING PPK mengusulkan ke Menteri/Sekjen Tim Seleksi Administrasi Tim Uji Kompetensi Lampiran : 1. Persyaratan administrasi 2. Surat pernyataan pengalaman mengajar/melatih 3. Bukti-bukti kompetensi lainnya Bukti kompetensi (Proto Folio) 1. Surat pernyataan pengalaman mengajar/melatih 2. Bukti-bukti pengalaman mengajar/melatih 3. Bukti-bukti kompetensi lainnya Rekomendasi Pengangkatan JFT Penetapan Pengangkatan JFT PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR DAN SYARAT PENGANGKATANNYA MELALUI INPASSING Syarat Khusus Inpassing: memiliki pengalaman mengajar dan/atau melatih 2 (dua) tahun IV/e IV/b IV/a Instruktur Pelaksana Lanjutan Instruktur Pelaksana III/d KETRAMPILAN Instruktur Penyelia III/c III/b III/a II/d II/c II/b Syarat Umum Inpassing : 1. berijazah paling Instruktur rendah S 1/D 4; Ahli Madya 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Memiliki pengalaman Instruktur kerja 2 tahun; Ahli Muda 4. lulus uji kompetensi 5. Nilai prestasi kerja baik; Instruktur 6. Usia 3 th sebelum Ahli pensiun (pejabat Pertama pelaksana) dan 2 th (pejabat administrator - Kep. Men. PAN No. 36/2003 – JF Instruktur dan pengawas) - Permen. PANRB No. 26/2016 – Inpassing PNS - Permenaker No. 23/2018 - Penyesuaian JF Ketenagakerjaan KEAHLIAN IV/c Pendidikan Diploma II Syarat Umum Inpassing : 1. berijazah paling rendah SLTA; 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; 3. Memiliki pengalaman kerja 2 tahun; 4. lulus uji kompetensi 5. Nilai prestasi kerja baik; 6. Usia 3 th sebelum pensiun (pejabat pelaksana) dan 2 th (pejabat administrator dan pengawas) Pendidikan S 1/DIV IV/d

SISTEM INFORMASI PELATIHAN http: //binalattas. kemnaker. go. id/ http: //KELEMBAGAAN. kemnaker. go. id/ http: //SINTALA. kemnaker. go. id/ 33

TERIMA KASIH 34