BAHAN KULIAH TEORI KONSTITUSI Taufiqurrohman Syahuri Lektor Kepala

BAHAN KULIAH TEORI KONSTITUSI Taufiqurrohman Syahuri (Lektor Kepala Hukum Tata Negara) Email: tsyahuri@gmail. com 2019 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 1

PENGERTIAN KONSTITUSI • Pengertian kontitusi dapat dijelaskan secara etimologi dan terminologi. Dilihat dari sudut pandang etimologi Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis. Dalam Bahasa Perancis kontitusi berasal dari kata “constituer” yang kemudian diartikan dalam bahasa inggris yaitu constitusion • Secara garis besar konstitusi memiliki dua macam pengertian, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit konstitusi hanya mengandung norma-norma hukum yang terdapat dalam suatu Negara untuk tujuan membatasi kekuasaan dalam Negara. Sedangkan dalam arti luas konstitusi dapat dijelaskan sebagai keseluruhan dari hukum dasar, dengan berbagai bentuknya baik tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi secara luas tidak hanya mengandung aspek hukum namun didalamnya juga terdapat aspek bukan hukum. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 2

Pengertian Konstitusi versi Eric Barendt & Dennis C. M. • Eric: “the constitution of a state is the written document or text which outlines the powers of its parliament, government, courts, and other important national institution”. (Eric Barendt, An Introduction to Constitutional Law, London: Oxford University Press, 1998, hal. 1. ) • Dennis: A Constitution as a form of social contract joining the citizens of the state and defining the state itself (Dennis C. Mueller: Constitutional Demokracy, 1996: 61) 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 3

K. C. Wheare Tentang Pengertian Konstitusi Ada 2 pengertian: 1. Menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara. Kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur dan mengarahkan Pemerintah. Peraturan ini bersifat formal dan non formal (konvensi). Contoh Ingris, Selandia Baru 2. Konstitusi dalam arti sempit. Contoh UUD 1945, Konstitusi AS. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 4

James Bryce Tentang Pengertian Konstitusi • James Bryce: mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Hukum menenatapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang ditetapkan. • Konstitusi dapat pula kumpulan prinsip 2 yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 5

C. F. Strong tentang Konstitusi • Konstitusi bisa berupa catatan tertulis, dalam bentuk dokumen yang bisa diubah atau diamandemen. • Konstitusi dapat berupa kumpulan hukum terpisah dan memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi (hukum tertinggi) 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 6

Jimly Asshiddiqie • >> Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dan dapat tidak tertulis. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 7

UUD TERTULIS Konstitusi tertulis (UUD), menurut A. A. H. Struycken, merupakan dokumen formal yang berisi : • hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau; • tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketata negaraan bangsa; • pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; • suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 8

Konstitusi Tidak Tertulis Contoh negara Inggris, konstitusinya tersebar di berbagai peraturan: • Magna Charta (1215) • Bill of Rights (1689) • Parliament Act (1911) 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 9

Carl Schmitt, 4 Arti Konstitusi • Pertama, Konstitusi dalam arti absolut. Pengertian ini mencakup empat sub pengertian yaitu: (1) konstitusi sebagai kesatuan organisasi negara; (2) konstitusi sebagai bentuk negara baik demokrasi ataupun monarki; (3) konstitusi sebagai faktor integrasi; dan (4)konstitusi sebagai norma hukum dasar negara. • Kedua, Konstitusi dalam arti relatif. Maksudnya sebagai konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu. Mislanya: Konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal agar hak-haknya dijamin tidak dilanggar oleh penguasa; • Ketiga, Konstitusi dalam arti positif, yang mengandung pengertian sebagai keputusan politik yang tertinggi tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan politik yang disepakati oleh suatu negara (hukum) • Keempat, Konstitusi dalam arti ideal. Disebut demikian karena ia merupakan idaman atau cita-cita (golongan borjuis leberal) agar pihak penguasa tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat. (dalam bukunya yang berjudul Verfassungslehre, membagi konstitusi dalam empat pengertian) 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 10

NILAI KONSTITUSI Nilai Normatif Nilai normatif konstitusi berarti bahwa konstitusi diterima oleh suatu bangsa dan negara serta diterapkan dalam masyarakatnya, bukan hanya dipandang sebagai arti hukum atau lambang hukum Nilai Nominal Konstitusi dikatakan memiliki Nilai Nominal apabila konstitusi tersebut secara hukum jelas berlaku, dan memiliki daya berlaku, namun dalam prakteknya tidak memiliki kenyataan eksistensi. Pasal-pasal yang ada dalam konstitusi tersebut hanya menjadi dokumen hukum semata, dan ketundukan politiknya tidak berdasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi itu sendiri. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 11

Lanjutan Nilai Semantik Suatu konstitusi disebut konstitusi yang memiliki Nilai Semantik jika norma-norma yang terkandung didalamnya secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk untuk melaksanakan kekuasaan politik semata. Sehingga banyak kalangan yang menilai konstitusi hanya sebagai “jargon” atau semboyan pembenaran sebagai alat pelanggengan kekuasaan saja. Pada intinya keberlakuan dan penerapan konstitusinya hanya untuk kepentingan bagaimana mempertahankan kekuasaaan yang ada. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 12

Pada umumnya materi konstitusi atau undang-undang dasar mencakup tiga hal yang fundamental: • Pertama, adanya jaminan terhadap hakhak asasai manusia dan warganya; • Kedua, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; • Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 13

Jimly Asshiddiqie tentang isi Konstitusi • Perumusan isi konstitusi disusun secara sistematis mulai dari prinsip 2 umum dan mendasar, • perumusan prinsip 2 kekuasaan, • pasal-pasal dan ayat 2 dirumuskan dalam tingkat abstraksi, • ketentuan yang rinci ditentukan dalam UU, • Usahakan tidak bermakna ganda. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 14

Konstitusi memiliki fungsi-fungsi : 1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara. 6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation), serta sebagai center of ceremony. 7. Fungsi sebagai dokumen kitab suci simbolik, yang mengadili. 8. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. 9. Fungsi sebagai social engineering (rekayasa sosial) dan reform 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 15

Herman Heller seorang sarjana Jerman, membagi proses konstitusi ke dalam tiga pengertian: • • • Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (Die politische verfassung als gesellschaftliche Wirklichkeit) sosiologis atau politis Baru setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi itu disebut Rechtverfassung (Die verselbastandigte Rechtverfassung). yuiridis suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 16

PEMBENTUKAN KONSTITUSI RI 1. UUD versi BPUPKI => Pengaruh Jepang 2. UUD versi PPKI (18 -08 -1945)=> kemandirian 3. Konstitusi RIS (1949) => Pengaruh Belanda 4. UUD Sementara (1950) => akibat mosi integral M. Natsir kembali ke NKRI. 5. UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959) Satu jiw dan satu kesatuan dg Piagam Jakarta) 6. UUD Perubahan 1999 -2002 (Nama resmi: UUD Negara RI Tahun 1945) => akibat reformasi 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 17

Dokuritsu Zynbi Choo-sakai (BPUPKI) tanggal 29 April 1945 • Ketuanya, Dokter Radjiman Wediodiningrat dan jumlah anggautanya 62 orang Indonnesia • Tugasnya menyelidiki segala hal yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia • Sidang Pertama berlangsung dari tanggal 29 sampai 1 Djuni 1945 • Sidang kedua berlangsung dari 10 Djuli sampai 17 Djuli 1945 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 18

Janji Perdana Menteri Jepang Kuniako Koiso di depan upacara istimewa “the Imperial Diet” pada tanggal 7 September 1944 Adapun Dai Nipon Teiko sejak dari dahulu sebelum peperangan Asia Timur Raya sudah mulai berikhtiar untuk membebaskan bangsa Indonesia yang berkeluh kesah dalam tindasan pemerintah Hindia Belanda dahulu. . . Oleh karena itu untuk memenuhi keinginan yang sangat diidam-idamkan oleh bangsa Indonesia bertahun-tahun itu, maka menurut tujuan dasar Dai Nipon Teikoku sudah diadakan perjanjian untuk memerdekakan Hindia Timur (Indonesiapen) di kemudian hari 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 19

Mayor Jendral Nishimura menjawab atas pertanyaan Bung Hatta: • mulai pukul 1 tadi siang, sejak kami tentara Jepang di Jawa menerima perintah dari atasan tidak boleh lagi mengubah statusquo. Pimpinan tentara Jepang sangat sedih, bahwa apa yang dijanjikan terhadap Indonesia merdeka tidak dapat kami tolong menyelenggarakannya. Dari mulai tengah hari tadi tentara Jepang di Jawa tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi. Ia semata-mata alat Sekutu dan harus menurut segala perintah Sekutu. … Jadi sekarang rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu terpaksa kami larang. . . 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 20

PENGESAHAN UUD VERSI BPUPKI • K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat dalam rapat pembahasan rancangan Hukum Dasar pada tanggal 16 Juli 1945, antara lain menyatakan: • “Jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi, saya ulangi lagi, Undang undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat supaya yang setuju, yang menerima, berdiri. (Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri). Dengan suara bulat diterima Undang undang Dasar ini. Terimakasih Tuan-tuan. (tepuk tangang)”. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, 21 Konstitusi

Tiga persetujuan pokok KMB Konperensi Meja Bundar ini berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 Nopember 1949 dan hadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overlag)[1] dan Nederland serta sebuah komisi Perserikatan Bangsa untuk Indonesia[2]. Dalam Konperensi ini dihasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu : 1. mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat, 2. penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, 3. didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 22

Piagam Pernyataan Presiden 15 Agustus 1950 • “Dengan ini kami beritahukan kepada rapat gabungan D. P. R. dan Senat R. I. S. bahwa rentjana undang untuk mengubah Konstitusi sementara R. I. S. mendjadi undang-undang dasar sementara Republik Indonesia jang disusun oleh Pemerintah dengan persetudjuan pemerintah-pemerintah daerah-daerah bahagian R. I. S. telah diterima baik oleh D. P. R. dan Senat dalam rapatnja tanggal 14 Agustus 1950. • Pada hari ini tanggal 15 Agustus naskah undang-undang tersebut telah Kami tandatangani dan ditandatangani serta oleh Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman R. I. S. serta diumumkan oleh Menteri Kehakiman. • Berdasarkan Prokalamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Aguatus 1945 maka Kami atas nama rakjat dan tingkatan perdjuangan kemerdekaan sekarang ini menjatakan sebagai perubahan dalam negeri, terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia jang meliputi seluruh Tanah Air dan segenap bangsa Indonesia” 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 23

BAGIAN KONSTITUSIONALISME 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 24

Carl J. Friedrich • Carl J. Friedrich dalam bukunya berjudul “Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America (1967)” berpendapat[1]: Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi. • 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 25

Greg Russell • Dikatakan oleh Greg Russell dalam Jurnal Demokrasi, bahwa: “Teori konstitusionalisme, tak bisa tidak, pemerintah harus adil dan bertindak bijaksana, bukan hanya dari sudut pandang perasaan mayoritas namun juga diiringi ketaatan terhadap hukum yang lebih tinggi tingkatannya, yang oleh Deklarasi Kemerdekaan dinyatakan sebagai “Hukum-hukum Alam dan Tuhan Penguasa Alam”. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 26

Daniel S. Lev, Konstitusionlisme • Daniel S. Lev memandang konstitusionalisme (abstraksi yang sedikit lebih tinggi daripada rule of law[1] atau rechstaat) berarti paham “negara terbatas” di mana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan yang menerimanya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum[2] 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 27

Constitutional States ADNAN BUYUNG NASUTION • Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil: “Government by laws, not by men” Negara yang menganut gagasan ini dinamakan Constitutional States (negara konstitusional)[1]. • Sementara Adnan Buyung Nasution dalam desertasinya, mengatakan bahwa yang dimaksud negara konstitusional adalah pertama-tama ia merupakan negara yang mengakui dan menjamin hak-hak warga negara, serta membatasi dan mengatur kekuasaannya secara hukum[2]. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 28

Muhammad Yamin, berpendapat bahwa dalam pengertian konstitusionalisme harus dipenuhi unsur: 1. pengakuan deklarasi hak-hak asasi manusia merupakan persyaratan mutlak bagi setiap deklaraasi kemerdekaan suatu negara; 2. kekuasaan rakyat atau kedaulatan harus diselaraskan dengan keadilan; 3. kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat tidak hanya perlu dicatat dalam istilah yang jelas, tetapi harus diwujudkan pula dalam pasal-pasal yang jelas di dalam undang-undang dasar. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 29

Konstitutionalisme 1. Kesepakatan tentang cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government) 2. Kesepakatan the Rule of law sebagai pedoman bernegara (the basis of government) 3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures) 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 30

Negara konstitusional, kesmipulan penulis • adalah suatu negara yang melindungi dan menjamin terselenggaranya hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil lainnya serta membatasi kekuasaan pemerintahannya secara berimbang antara kepentingan penyelenggara negara dan warga negaranya. Pembatasan yang termaksud tertuang di dalam suatu konstitusi. Jadi bukan semata-mata karena negara yang dimaksud telah memiliki konstitusi. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 31

BAGIAN PERUBAHAN KONSTITUSI 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 32

George Jellinek membedakan dua cara perubahan konstitusi Ø Pertama, yang disebut “verfassungs-anderung”, yakni cara perubahan konstitusi yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang ditentukan dalam konstitusi[1]. Ø Kedua, melalui prosedur yang disebut “verfassungswandelung” yakni perubahan konstitusi yang dilakukan tidak berdasarkan cara formal yang ditentukan dalam konstitusi sendiri, melainkan melalui jalur istimewa seperti, revolusi, kudeta (coup d’etat), dan konvensi[2] 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 33

4 Cara Perubahan Konstitusi versi C. F. Strong • By the legislature under special restrictions (perubahan konstitusi melalui legislatif dengan persyaratan khusus); • By the people through a referendum (perubahan konstitusi oleh rakyat melalui referendum); • That methods peculiar to federal state where all, or a proportion of the federating units must agree too the change (perubahan konstitusi di negara serikat dan perubahan itu harus disetujui secara proposional oleh negara bagian); • By a special convention for the purpose (perubahan konstitusi melalui konvensi khusus atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk untuk keperlan perubahan). 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 34

Perubahan Konstitusi versi KC Wheare • • 11/25/2020 formal amendment; some primary force; judicial interpretation; usage and convention. Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 35

SASARAN PERUBHANAN KONSTITUSI • Pertama, agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dengan sadar (dikehendaki). • Kedua, agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan. • Ketiga, agar --dan ini berlaku di negara serikat-- kekuasaan negara serikat dan negara-negara bagian tidak diubah semata -mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri. • Keempat, agar supaya hak-hak perseorangan atau kelompok, seperti kelompok minoritas bahasa dan kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 36

BERBAGAI USUL PERUBAHAN NO USUL PERUBAHAN KONSTITUSI CONTOH NEGARA 1 Warga Negara Swis (100 rb WN), Muldova (200 rb), Parguy (30 rb petisi) 2 Parlemen AS (2/3), Afsel (3/4), RRC (1/5 KR). 3 Eksekutif / Pemerintah Iran, Perancis, Tunisia 4 Mahkamah Konstitusi Belarusia 5 Negara Bagian / Propinsi AS (2/3). Afsel (6 Daerah), Rusia (1/5 NB) 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 37

PERUBAHAN KONSTITUSI RI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hukum Dasar (UUD) versi BPUPKI Konstitusi Pertama, adalah UUD Negara RI yang ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 (Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Pebuari 1946) Konstitusi Kedua, adalah Konstitusi (Sementara) Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) tahun 1949 yang merupakan hasil Konperensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949[1]. (Keputusan Presiden RIS No. 48 tahun 1950 tertanggal 31 Januari 1950) Konstitusi Ketiga, adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950, dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1950[2]. (Lembaran Negara RI Serikat tahun 1950 No. 56) Konstitusi Keempat, sama dengan konstitusi pertama yang berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959[3]. Dikenal dengan istilah UUD 1945 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 75) Konstitusi Kelima, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah empat kali, tahun 1999 sampai tahun 2002[4] (LN 2006 No. 11, 12, 13, 14) 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 38

Persamaan cara perubahan Undang Dasar 1945 tersebut dengan pandangan para ahli 1. Pandangan George Jellinek, dengan mengikuti cara verfassungsanderung yaitu cara perubahan yang sesuai dengan cara yuridis formal. 2. Pandangan K. C. Wheare tentang formal amendment, yaitu perubahan Undang Dasar 1945 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi. 3. Pandangan C. F. Strong, karena perubahan Undang Dasar 1945 dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat yang bernama “Majelis Permusyawaratan Rakyat”. 4. [1]Sebetulnya MPR ini lebih tepat disebut sebagai lembaga pembentuk konstitusi atau disebut konstituante, bukan lembaga legislatif karena ia tidak berwenang membentuk undang-undang. Namun demikian, jika dilihat dari segi keanggotaanya, yang sebagian adalah anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat maka penulis masukan ke dalam pendapat C. F. Strong. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 39

Cara negara-negara mengatur perubahan konstitusi Temuan Penulis dalam 100 Konstitusi: n Usul atau inisiatif perubahan konstitusi; n Pembahasan usul inisiatif itu untuk diterima atau ditolak menjadi agenda resmi perubahan; n Pembahasan terhadap perubahan yang diusulkan tersebut; n Pengesahan dan/atau n Pengumuman resmi pemberlakuan perubahan konstitusi. n Ketentuan korum sidang. n Ketentuan kewenangan lembaga pembentuk perubahan konstitusi; n Pembatasan materi konstitusi yang tidak boleh diubah; n Pembatasan materi konstitusi yang baru boleh diubah dengan persyaratan tertentu atau khusus (referendum) 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 40

Dilihat segi substansinya, maka Perubahan UUD 1945 dapat dikelompokan ke dalam tiga macam: 1. penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan; 2. menambah ketentuan atau lembaga baru; dan 3. modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 41

Perbandingan Tahap Perubahan No TEMUAN DALAM 100 KONSTITUSI UUD 1945 SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN 1 Usul atau inisiatif Tidak ada Ada: 1/3 Total Anggota 2 Pembahasan usul inisiatif, diterima atau ditolak Tidak ada Ada 3 Pembahasan perubahan Ada 4 Pengesahan Ada: 2/3 x Anggota Hadir Ada: 50% + 1 x Total Anggota 5 Pengumuman resmi pemberlakuan Ada 6 Korum sidang Ada: 2/3 x Total Anggota 7 Lembaga pembentuk perubahan konstitusi Ada, MPR 8 Pembatasan materi Perubahan Tidak ada Ada: NKRI bukan obyek amandemen 9 Konstitusi baru boleh diubah Tidak ada 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, dengan persyaratan tertentu Konstitusi atau khusus Tidak ada 42

6 KONSTITUSI 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 43

Perubahan UUD BPUPKI Ke UUD PPKI No Hukum Dasar (BPUPKI)16 -7 -1945 Undang Dasar (PPKI) 18 -8 -1945 Istilah “Hukum Dasar” Diganti menjadi “Undang Dasar”[1]. Mukadimah Diganti dengan: Pembukaan Kalimat Pembukaan alinea ketiga: “Atas berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa. . . ” Diganti menjadi: “Atas berkat Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa. . . ”[2] . . dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia. . Diubah dengan: …dalam suatu Undang Dasar Indoesia… … Dengan berdasarkan kepada ke. Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya… Diubah menjadi: …dengan berdasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa. . …menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Diganti dengan: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua orang wakil presiden Diganti menjadi: seorang wakil 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, presiden Konstitusi 44

Presiden haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam Diganti menjadi: Presiden harus orang Indnesia asli[1]. Presiden Indonesia memegang kekuaaan pemerintahan Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Dasar. Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Negara berdasar atas Ketuahan Yang Maha Esa. Syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan oleh undang-undang Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang Tidak ada ketentuan Perubahan UUD Diatur ketentuan perubahan undang dasar. Dalam melaksanakan pertahanan dan Dihapus. pembelaan negara dalam peperangan Asia Timur Raya ini, Negara Indonesia bekerja bersama seeratnya dengan Dai Nippon. Jumlah Pasal 42 (termasuk Ketentuan Jumlah Pasal 37 plus 4 pasal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan) Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan[2] 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 45

Klasifikasi Pengadilan Konstitusional Di Dunia (Ada 78 Negara) • Mahkamah Agung (Supreme Court) > AS • Dewan Konstitusional (Counseil Constitutionel) > Prancis • Arbitrasi Konstitutional (Constitutional Arbitrage) > Belgia • Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) > Austria • Tribunal Constitutionel >Venezuella 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 46

GAMBAR SEBAGIAN KEKUASAAN RAKYAT YANG DILIMPAHKAN KEPADA PENYELENGGARA NEGARA DALAM KONSTITUSI KEDAULATAN RAKYAT Yang belum diulis di UUD ex: …? Sebagaian kekuasaan yang disebut dalam UUD ex: … 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi Catatan: Jadi masih banyak kekuasaan rakyat yang belum disebut dalam konstitusi, misal: Konvensi Kebiasaan Tata Negara Revolusi yg sukses, dst 47

SUSUNAN NORMA Hans Nawiasky • Norma dikualifikasikan menjadi empat tingkat norma hukum yang secara berutan terdiri atas: • Tingkat pertama: staatsfundamentalnorm, atau staatsgrundnorm, yaitu norma fundamental negara, norma pertama, atau norma dasar. • Tingkat kedua: staatsgrundgesetz, yaitu norma hukum dasar negara, aturan pokok negara, atau konstitusi. • Tingkat ketiga: formell gesetz atau gesetzesrechts, yaitu norma hukum tertulis. undang-undang, atau norma hukum kongkrit; • Tingkat keempat : verordnung dan autonome satzung, aturan pelaksana dan aturan otonom. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 48

CURRICULUM VITAE Taufiqurrohman Syahuri, Lahir di Brebes 02 Mei 1960, menikah anak 3 laki, Pendidikan SD s. d. SMA di Brebes, Kuliah S 1 FH-UII Yogyakarta 1985), S 2 Pasca Sarjana FH-UI Jakarta (1993) dan S 3 (Program Doktor) FH-UI Jakarta (2003). Email tsyahuri@gmail. com , HP 081310515825, Pekerjaan : Dosen HTN UNIB dan Dosel LB diberbagai PTN/PTS. Staf Ahli Mahkamah Konstitusi RI 2003 -2007 Karya tulis buku: (1) Hukum Konstitusi, 2004, Jakarta: Ghalia Indonesia; (2) Mengenal Mahkamah Konstitusi (Tanya Jawab Tentang MK di Dunia Maya), Yakarta: Setjen. MK, 2006; (3) “Lima Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaannya Selama Satu Tahun”, Denyut Konstitusi, 2004, Jakarta: Kon. Press, hal. 359 -371. (4) “Hubungan Norma Hukum Konstitusi dan Norma Hukum di bawahnya” dalam Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, Jakarta: The Biography Institute, Cet. Pertama, April 2007 Halman 143 -153. 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 49

SILABI TEORI KONSTITUSI HUKUM DAN KONSTITUSI 1. Hakekat konstitusi 2. Sejarah konstitusi 3. Peristilahan dan pengertian konstitusi 4. Sifat-sifat, Bentuk dan klasifikasi konstitisi 5. Isi konstitusi 6. Nilai konstitusi Fungsi konstitusi 7. Sumber hukum konstitusi 8. Pembentukan konstitusi 9. Perubahan konstitusi 10. Model-model konstitusi (tebal/tipis) 11. Pengaturan Hukum Tata Negara Dalam Konstitusi 12. Pelaksanaan konstitusi dalam Penyelenggaran Ketatanegaraan 13. UTS (penyusunan makalah) 14. UAS (diskusi perorangan). 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 50

Daftar Bacaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Strong, C. F. Modern Political Constitutions, London: Sudgwick & Jackson, 1973 Wheare, K. C. Modern Constitutions, London: Oxford University Press, 1975 Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia, Jakarta, Konpres, 2005. Hans, Kelsen, General Theory Of Law and State, New York : Russell & Russel, 1973. Hilaire Baernett, BA, LLM, Constiusional & Administrative Law, London: Convendish Plublishing, 2004 Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Prenada, 2013 _________ , Hukum dan Konstitusi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid I. Jakarta, : Yayasan Prapanca, 1959 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 51

TUGAS MAKALAH TEORI KONSTITUSI JUDUL TEORI KONSTITUSI A. Pengertian Konstistusi B. Pembentukan Konstitusi C. Isi, Sifat dan Klasisfikasi Konstitiusi D. Nilai Konstitusi dan Fungsi konstitusi E. Konstitusi Hukum Tertinggi Negara F. Model Perubahan Konstitusi. G. Konstitusi Indonseia Catatan: 1. Minimal 20 halaman 2. Ada catatan kaki 3. Daftar pustaka 11/25/2020 Taufiqurrohman Syahuri, Konstitusi 52