ILMU NEGARA TEORI KONSTITUSI Bahan Kuliah Semester II
ILMU NEGARA TEORI KONSTITUSI Bahan Kuliah Semester II Fakultas Hukum Universitas Medan Area ARIE KARTIKA, SH. , MH
Capaian Pembelajaran 1. Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Pertumbuhan Konstitusi 2. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Konstitusi; dan 3. Mahasiswa mampu menjelaskan Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Konstitusi.
1. Sejarah Pertumbuhan Konstitusi • Konstitusi tertulis pertama adalah Konstitusi Madinah atau disebut sebagai Piagam Madinah. • Dalam piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dan lain-lain. Arie Kartika, SH. , MH
Sejarah Pertumbuhan Konstitusi Tertulis Konstitusi Modern Du Contract Social Perancis Konstitusi (zaman Rasulullah SAW) Piagam Madinah (Masa Kekaisaran Roma) Kumpulan Ketentuan oleh para Kaisar Arie Kartika, SH. , MH
2. Sejarah Lahirnya Konstitusi di Indonesia q Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi segera harus dirumuskan. Pasca Ikrar Kemerdekaan Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut: 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahannya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945; Arie Kartika, SH. , MH 6
2. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang UUD tanggal 16 Juni 1945; 3. Memilih ketua persiapan Kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno sebagai Presiden dan wakil ketua Drs. M. Hatta sebagai wakil Presiden; dan 4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional. Arie Kartika, SH. , MH 7
SEJARAH KONSTITUSI INDONESIA DAN SISTEM PEMERINTAHAN UUD TAHUN 1945 (17 AGUSTUS 1945 – 27 DESEMBER 1949) PRESIDENSIIL & PARLEMENTER KONSTITUSI RIS (27 DESEMBER 1949 – 17 AGUSTUS 1950) PARLEMENTER UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA TAHUN 1950 (17 AUGUSTUS 1950 – 5 JULI 1959) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 (DEKRIT 5 JULI 1959 – 11 MARET 1966 DAN 11 MARET 1966 - MEI 1998) UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (MEI 1998 S/D TAHUN 2002 - SEKARANG) PARLEMENTER PRESIDENSIIL (Demokrasi Terpimpin & Demokrasi Militeristik-Birokratik)) PRESIDENSIIL (Transisi - Demokrasi Koalisi)
PERUBAHAN/AMANDEMEN UNDANG DASAR SIDANG KNIP 22 AGT 1945 SIDANG KNIP 31 AGT 1945 MAKLUMAT 3 NOP 1945 MAKLUMAT WAPRES NO X 16 OKT 1945 MAKLUMAT 14 NOP 1945 PERUBAHAN KETATANEGA-RAAN 1. KNIP DIBERI PERAN SEBAGAI LEMBAGA LEGISLASI DAN MENYUSUN GBHN 2. SISTEM PARLEMENTER 3. PRESIDEN SBG KEPALA NEGARA UNDANG N 0 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM MERUBAH KETENTUAN PASAL 37 UNDANG DASAR 1945 TENTANG TATACARA PERUBAHAN UUD DARI MELALUI MPR MENJADI MELALUI REFERENDUM AMANDEN 1 19 OKT 1999 AMANDEN 2 18 AGT 2000 AMANDEN 3 9 NOP 2001 AMANDEN 4 10 AGT 2002 KONVENSI PENGANGKATAN WAKIL MENTERI REFORMASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. KELEMBAGAAN NEGARA OTONOMI DAERAH SISTEM POLITIK SISTEM EKONOMI HAK ASASI MANUSIA DLL.
2. Pengertian Konstitusi q Konstitusi berasal dari Bahasa Perancis “Constituir” yang artinya adalah membentuk. Dalam bahasa Belanda dikenal “Grondwet” yang berarti Undang-Undang Dasar. Dalam Bahasa Jerman dikenal dengan istilah Grundgesetz. q Secara Terminologi Konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pengertian Konstitusi ke dalam 2 (dua) pengertian, yaitu: 1) Berdasarkan Sosiologis dan Politik. Pengertian Konstitusi merupakan faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antar kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. 2) Berdasarkan Yuridis. Pengertian Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Arie Kartika, SH. , MH
3. KEDUDUKAN KONSTITUSI NEGARA Sebagai Kontrak Sosial dan Konsensus Bangsa Sebagai Landasan untuk Mewujudkan Cita-Cita Nasional suatu Bangsa Sebagai Pedoman untuk Menyelenggarakan dan Membangun Sistem Kenegaraan Sebagai Sarana untuk Membatasi Kekuasaan Penguasa agar tidak sewenang Sebagai SUMBER HUKUM DASAR Sebagai Wahana Pengaturan Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara
Tujuan adanya Konstitusi 1. • Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik; 2. • Melepas Kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri; dan 3. • Memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalan kekuasaannya. Arie Kartika, SH. , MH
Arti Penting Konstitusi Bagi Negara Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung. Arie Kartika, SH. , MH 14
Banyak orang yang sebenarnya sudah dekat dengan sukses, tapi sayangnya mereka kemudian menyerah. (Thomas A. Edison)
- Slides: 15