KONSTITUSI Herman Heller Verfassunglehre o Konstitusi sebagai pengertian

KONSTITUSI

Herman Heller (Verfassunglehre) o Konstitusi sebagai pengertian sosial politik: keputusan dari masyarakat o Konstitusi sebagai pengertian hukum (rechtsfervassung): perumusan normatif yang harus berlaku dan mendapat sanksi bila dilanggar. Abstraksi yaitu suatu cara dalam ilmu pengerahuan hukum untuk menarik unsur-unsur hukum dari kenyataan sosial yang kemudian dijadikan perumusan hukum o Konstitusi sebagai suatu peraturan hukum: suatu peraturan hukum yang tertulis. o Pengertian Herman Heller ini menegaskan bahwa konstitusi memiliki pengertian yang lebih luas dari UUD, karena selain yang tertulis, konstitusi memiliki pengertian sosiologis, politis, dan yuridis. Sedangkan UUD merupakan bagian dari konstitusi yang tertulis

Pembagian Pengertian Konstitusi o Konstitusi dalam arti materil: memuat hal-hal yang fundamental seperti mengenai dasar negara, bentuk negara, atau mengenai cara-cara untuk mengubah konstitusi o Konstitusi dalam arti formil: menekankan pada bentuknya, yaitu berada pada satu naskah tertentu sehingga menimbulkan istilah grodwet atau grundgezets. Selain itu juga konstitusi dalam arti formil memuat hal-hal yang dianggap penting untuk negara. Konstitusi dalam arti formil juga melihat proses pembentukan maupun perubahan konstitusi harus melalui prosedur tertentu dan badan khusus pula

Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis o Konstitusi terdiri dari hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum o o dasar tidak tertulis (konvensi) Gagasan mengenai living constitustion yaitu suatu konstitusi yang hidup dalam masyarakat dan tidak hanya terdiri dari naskah yang tertulis saja, tetapi juga meliputi konvensi-konvensi. Mengenai konstitusi tidak tertulis atau tidak dalam satu naskah tertentu ternyata banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi Menurut Dicey konstitusi di negara Inggris terbagi menjadi dua golongan, yaitu hukum konstitusi (the law of the constitution) dan konvensi (the convention of the constitution) Hukum konstitusi merupakan hukum yang diakui dan dapat dipaksakan berlakunya oleh pengadilan sedangkan konvensi tidak dapat.

Hukum Konstitusi (the law of the constitution) o Historic Documents (dokumen-dokumen sejarah) seperti Magna Charta 1215 dan Bill of Right 1689 o Parliamentary Statues (undang-undang yang dibuat oleh parlemen) misalnya undang-undang yang membatasi kekuasaan raja o Judicial Decission (keputusan-keputusan pengadilan) yang menentukan arti serta memberi batasan pada undang-undang dan traktat

Konvensi (the convention of the constitution) o Kelaziman (habits) o Tradisi (traditions) o Kebiasaan (customs) o Praktik-praktik (practices)

Konstitusi dalam satu naskah atau tidak dalam satu naskah o Konstitusi dalam satu naskah: a) kelebihannya: mempunyai kepastian hukum dan pada umumnya negara dapat berjalan stabil karena jaminan yan lebih jelas dari ketentuan-ketentuan dalam konstitusi; b) kelemahannya konstitusi tidak dengan mudah mengikuti perkembangan kesadaran hukum dari masyarakat o Kosntitusi tidak dalam satu naskah: a) kelebihannya: mudah mengikuti perkembangan kesadaran hukum masyarakat; b) siapa yang dapat atau berhak menentukan kebiasaan yang baru dalam masyarakat merupakan suatu hukum yang baru.

Sejarah Konstitusi pada Satu Naskah Tertentu (Bryce) o Abad Menengah: rakyat menghendaki agar hasil perjanjian antara rakyat dengan penguasa diletakkan dalam suatu naskah tertentu (legez fundamentaliz) o Abad Menengah: perjanjian antara pihak penguasa dengan rakyat yang merupakan dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda menghendaki agar perjanjian yang sifatnya timbal balik tersebut diletakkan dalam satu naskah tertentu o Suatu naskah tertentu juga diperlukan untuk menunjukkan adanya keinginan untuk membentuk suatu organisasi negara yang baru. o Dalam negara-negara serikat ada kebutuhan dari negara yang bergabung untuk merumuskan apa yang menjadi dasar kerjasama dan tujuan dari organisasi negara.

Cara Merubah Konstitusi (Bryce) o Harus ada badan khusus untuk merubahnya o Dengan mengadakan referendum umum untuk rakyat o meminta jumlah suara terbanyak dari negara-negara yang bergabung o melalui konvensi/kebiasaan khusus atau special convention

Sejarah Perkembangan Konstitusi o Yunani Kuno: Aristotes membedakan arti Politea (konstitusi yang mempunyai kekuasaan membentuk) dan Nomoi (undang biasa). Istilah konstitusi berkaitan dengan ucapan Princep Legibus Solutus Est Salus Publica Supreme Lex yang artinya rajalah yang berhak menentukan struktur organisasi negara karena raja pula satu-satunya yang berhak membuat undang-undang o Romawi adanya Lex Regia yaitu perjanjian penyerahan kekuasaan kepada raja, kekuasaan rakyat tersedot habis karena rakyat menyerahkan kekuasaannya secara penuh kepada raja (translatio empirii). Timbul kekuasaan mutlak raja o Abad Menengah muncul golongan Monarchomachen yang menolak kekuasaan absolut. Caranya dengan membuat Legez Fundamentalis.

Sejarah Perkembangan Konstitusi (lanjutan) o Legez Fundamentalis merupakan bentuk pertaa dari naskah o o konstitusi tertulis atau yang berada pada satu naskah. Legez Fundamentalis menetapkan hak dari rakyat (rex) dan hak dari penguasa (regnum). Abad pertengahan di Eropa muncul gagasan untuk membatasi kekuasaan penguasa melalui konstitusi agar hak-hak rakyat lebih terlindungi, gagasan ini dinamakan konstitusionalisme Magna Charta (1215) Raja John mengakui pembatasan hak raja Bill of Rights (1689) jaminan pelaksanaan Habeas Corpus Act yang merupakan perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan peradilan yang cepat. Declaration of Independent (1776) salah satu tulang punggung jaminan hak-hak kebebasan individu.

Macam Konstitusi o Konstitusi Murni merupakan penjelmaan ide atau pandangan bernegara suatu bangsa. Konstitusi semacam ini tidak memerlukan suatu norma tertentu sebagai dasar pembentukkannya, karena mempunyai kekuasaan yang mandiri yang bersumber pada falsafah hidup yang terpancar dari ide atau pandangan bernegara suatu bangsa (normloze Macht) o Konstitusi Buatan (prefabicated constitution) merupakan konstitusi yang kekuasaannya bersumber pada konstitusi lain.

Sifat Konstitusi o Sifat Konstitusi yaitu konstitusi yang fleksibel (luwes) dan rigid (kaku) yang dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: a) cara merubah konstitusi; b) mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman; dan c) kekuatan yang nyata dalam masyarakat yang merupakan suatu pengertian politis o Cara merubah konstitusi menurut Strong apabila suatu UUD memiliki prosedur yang sama dengan merubah undang-undang biasa disebut bersifat fleksibel. Sebaliknya jika perubahan UUD memiliki cara perubahan yang khusus berbeda dengan cara perubahan undang-undang disebut bersifat rigid. o Mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman dilihat dari isi ketentuan yang terdapat dalam suatu konstitusi. Jika konstitusi tersebut

Sifat Konstitusi (lanjutan) o Memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok maka bersifat fleksibel. Sedangkan jika konstitusi tersebut mengatur ketentuan-ketentuan pokok dan ketentuan-ketentuan yang bersifat penting maka konstitusi tersebut bersifat rigid o kkeuatan politis bertahan lama sehingga UUD tetap bertahan dan tidak mengalami perubahan maka bersifat rigid. Sedangkan apabila dalam kondisi kekuatan politis yang ada, UUD sering mengadakan perubahan untuk mengikuti perkembangan masyarakat maka bersifat fleksibel

Nilai Konstitusi (Kal Loewenstein) o Nilai Normatif: berlaku secara resmi atau legal dan dalam kenyataannya juga berlaku efektif o Nilai Nominal: secara hukum berlaku tetapi dalam pelaksanaannya tidak seluruh ketentuan dalam konstitusi tersebut berlaku secara efektif o Nilai Semantik: secara hukum berlaku akan tetapi dalam kenyataannya hanya bertujuan memberi bentuk atau memberi tempat bagi pelaksanaan kekuatan politik pihak penguasa.

Isi atau Segi Konstitusi (Tinjauan Yuridis) o Konstitusi memuat hal-hal yang fundamental (walaupun terkadang juga memuat hal-hal yang penting. Inilah yang menyebabkan perbedaan isi konstitusi masing-masing negara) o Sifat absolut pada isi konstitusi yaitu bahwa konstitusi menentukan segala bentuk yang ada dalam negara (formarum). Sifat absolut lainnya, konstitusi merupakan norma hukum yang tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi seluruh ketentuan hukum yang berlaku (normarum)

Isi atau Segi Konstitusi (Tinjauan Politis) o Menurut Carl Schmitt (dalam verfassunglehre) isi konstitusi: o a. konstitusi dalam arti absolut yaitu konstitusi meneptakan hal- hal yang fundamental (formarum, normarum, dan faktor integrasi) o b. konstitusi dalam arti relatif yaitu selain memuat hal-hal yang fundamental juga memuat hal-hal yang penting sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. o c. konstitusi dalam arti positif, yaitu merupakan keputusan tertinggi dari rakyat o d. konstitusi dalam arti ideal, yaitu secara historis merupakan suatu yang diidamkan.

Isi atau Segi Konstitusi (Tinjauan Ekonomis) o Charles A. Beard berpendapat keadaan ekonomi suatu negara o o o mempengaruhi isi konstitusinya. Segi-segi ekonomis konstitusi pada umumnya mengatur: a. masalah distribusi kekayaan alam milik negara b. masalah pinjaman obligasi dari luar negeri c. masalah perpajakan d. sistem perekonomian dari negara yang bersangkutan

Perubahan Konstitusi (Georg Jellinek) o Verfassung anderung yaitu perubahan konstitusi yang ada dalam konstitusi. Tatacara perubahan dapat melalui suatu lembaga yang khusus atau melalui suatu prosedur khusus yang merupakan suatu kebiasaan ketatanegaraan (convention). Halhal yang dirubah pada umumnya bersifat terbatas yaitu mengenai hal-hal yang dianggap penting bukan mengenai hal yang fundamental o verfassung wandlung yaitu perubahan konstitusi karena terjadi peubahan dalam masyarakat. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh revolusi, coup d’etat, atau putch. Sehingga halhal yang dapat dirubah tidak terbatas