BAHASA HUKUM KETATANEGARAAN Bahasa yang dipakai dalam pengertian

BAHASA HUKUM KETATANEGARAAN �Bahasa yang dipakai dalam pengertian tentang hukum ketatanegaraan, baik bersifat tertulis atau tidak tertulis. �Istilah hukum Ketatanegaraan dapat dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. �Dalam arti sempit hanya menguraikan tentang aturan sesuatu negara tertentu (staatrecht) �Dalam arti luas bukan hanya menguraikan tentang aturan sesuatu negara tertentu melainkan termasuk HAN bahkan HI.

Pengertian istilah yang dipakai dalam hukum ketatanegaraan �Konstitusi : hukum dasar yang mengatur susunan suatu negara. Ada 2 : Konstitusi Formal dan materil. �Konvensi : HTN; Hukum Acara Pedata; HI �Bentuk Kenegaraan; Negara kesatuan, Negara serikat, Koloni dan Protektorat, Konfederasi dan Persemakmuran, Uni, Kerajaan, Republik, Demokrasi.

�Ideologi : pandangan hidup atau cita-cita hidup dari negara. �Kedaulatan: kedaulatan territorial dan personil. Kedaulatan negara, rakyat, hukum. �Trias Politica: Pemisahan kekuasaan. �Hak Asasi Manusia : paham kemanusiaan yang menganggap bahwa sejak lahir di muka bumi dan hidup bermasyarakat telah memiliki dan membawa hak asasinya.

�Perubahan konstitusi (amandements atau revesion). Apabila perubahan itu menyangkut dasar atau bentuk ketatanegaraannya, maka disebut penggantian undang-undang dasar. �Hukum Administrasi negara : hukum yang menata/mengatur usaha /tugas jabatan pemerintahan untuk kepentingan umum, tidak termasuk tugas-tugas pembuatan perundangan, pelaksanaan pemerintahan dalam arti luas dan juga tidak termasuk tugas pemerintah daerah yang bersifat swatantra.

� Hukum Internasional : isi hukum internasional terdiri hukum damai dan hukum perang. Hukum damai mengatur tentang batas-batas negara, perwakilan negara, pembentukan peraturan internasional, kerjasam internasional delik internasional penyelesaian perdamaian. Hukum perang terdiri dari Hukum peperangan dan hukum netral. � Hukum peperangan : mengatur batas-batas dalam melakukan perang. � Hukum netral : mengatur hak dan kewajiban negara yang berperang terhadap negar-negara netral, larangan bagi negara netral untuk mencampuri dan melibatkan diri terhadap negara yang berperang.

�Hukum Internasional : �Hukum publik Internasional mengatur hubungan antara subyek-subyek hukum internasional berdasarkan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum HI dan putusan MI dan Mahkamah arbitrase Int. �Hukum perdata internasional mengatur hububungan antara warga- berbagai negara dan mengenai obyek hukum orang yang berlainan kebangsaan. �Hukum pidana internasional mengatur delik-delik yang mengandung unsur-unsur yang tidak bersifat nasional.