Konstitusi di Indonesia NILAI DAN NORMA KONSTITUSI PERTEMUAN

  • Slides: 7
Download presentation
Konstitusi di Indonesia NILAI DAN NORMA KONSTITUSI PERTEMUAN KESEMBILAN KOORDINATOR DRS. SYAMSU RIDHUAN, M.

Konstitusi di Indonesia NILAI DAN NORMA KONSTITUSI PERTEMUAN KESEMBILAN KOORDINATOR DRS. SYAMSU RIDHUAN, M. PD MATAKULAIH UMUM UNIVERSITAS

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN : MAHASISWA DAPAT MENGIMPLEMENTASIKAN PENGETAHUAN NILAI DAN NORMA KONSTITUSI UUD

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN : MAHASISWA DAPAT MENGIMPLEMENTASIKAN PENGETAHUAN NILAI DAN NORMA KONSTITUSI UUD NRI 1945 YANG DIMANIFESTASIKAN PADA SIKAP DAN PERILAKU DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BAIK PENGERTIAN 1. Sempit : Suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan dasar untuk menyelenggarakan negara 2. Luas : Merupakan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan berjalan Konstitusi diperlukan untuk membantasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara dan memberi jaminan HAM kepada warga negara

MUATAN KONSTITUSI 1. Organisasi Negara 2. HAM 3. Prosedur Mengubah UUD 4. Cita-cita Rakyat

MUATAN KONSTITUSI 1. Organisasi Negara 2. HAM 3. Prosedur Mengubah UUD 4. Cita-cita Rakyat 5. Azas-Azas Idiologi Negara

Historis, Sosiologis dan Politis KONSTITUSI HISTORIS KONSTITUSI N 0 KONSTITUSI MASA BERLAKU 1 UUD

Historis, Sosiologis dan Politis KONSTITUSI HISTORIS KONSTITUSI N 0 KONSTITUSI MASA BERLAKU 1 UUD NRI 1945 Masa Kemerdekaan 18 -08 -1945 s. d. 27 -12 -1949 2 RIS 1949 27 -12 -1949 s. d. 17 -8 -1950 3 UUDS 1950 17 -8 -1950 s. d. 5 -7 -1959 4 UUD NRI 1945 Masa Orde Lama 5 -7 - 1959 -1965 5 UUD NRI 1945 Masa Orde Baru 1965 s. d. 1998

Historis, Sosiologis dan Politis KONSTITUSI SOSIOLOGIS, konstitusi di Indonesia 1. Perubahan konstitusi kebutuhan bersama

Historis, Sosiologis dan Politis KONSTITUSI SOSIOLOGIS, konstitusi di Indonesia 1. Perubahan konstitusi kebutuhan bersama 2. Tuntutan reformasi mengamandemen UUD 1945 3. Perubahan dilakukan dengan cara adendum melalui Sidang Umum MPR RI sebanyak 4 kali sidang : Pertama tanggal 14 - 21 Oktober 1999 Kedua tanggal 7 – 18 Agustus 2000 Ketiga tanggal 1 – 9 November 2001 Keempat tanggal 1 - 11 Agustus 2002

Historis, Sosiologis dan Politis KONSTITUSI POLITIS UU No. 10/2004 UU No. 12/2011 UUD 1945

Historis, Sosiologis dan Politis KONSTITUSI POLITIS UU No. 10/2004 UU No. 12/2011 UUD 1945 1. Konstitusi mempunyai derajat supremasi kedudukan tertinggi dalam tertib hukum UU/PERPU PP KEPPRES PERDA 2. Jenjang norma hukum di Indonesia J E N J A N G H U N K O U R M M A TAP MPR UU/PERPU PP PERPRES PERDA PROVINSI PERDA KAB/KOTA

PERSENTASI DAN PENGKAJIAN PERSENTIASI TUGAS PERTEMUAN KEDELAPAN Persentasi kelompok hasil Analisis berita : Judul

PERSENTASI DAN PENGKAJIAN PERSENTIASI TUGAS PERTEMUAN KEDELAPAN Persentasi kelompok hasil Analisis berita : Judul berita dan sumber, isi pokok berita, kaitannya dengan jenis integrasi, faktor penyeban terjadinya disintegrasi dan alternatif penyelesaiannya. TUGAS INDIVIDU Buat daftar perubahan UUD NRI 1945, yang sudah diamademen sesuai dengan tahapan dalam setiap Sidang Umum MPR RI. Tugas di tulis tangan sendiri.