REPUBLIK INDONESIA RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

REPUBLIK INDONESIA RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DAN PEMANFAATAN ENERGI 2010 – 2014 DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL www. djlpe. esdm. go. id 0

I. PENDAHULUAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi 2010 -2014 ini merupakan dokumen yang berisikan langkah strategis yang menggambarkan arah sub sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi nasional dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi stakeholders dalam mengambil langkah-langkah strategis yang rasional untuk mewujudkan sub sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi nasional yang efisien guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. 2

II. PENGERTIAN (1) a. Audit energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta menentukan langkah-langkah peningkatan efisiensi pada pengguna energi dan pengguna sumber energi. b. Diversifikasi energi adalah penganekaragaman pemanfaatan sumber energi. c. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru. d. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. e. Keselamatan ketenagalistrikan adalah kondisi andal bagi instalasi, kondisi aman bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan. f. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. g. Kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut kompetensi adalah kemampuan tenaga teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. j. Konservasi enegi adalah upaya sistematis, terencana dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. k. Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. l. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung dari sumber energi. m. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian. 3

II. PENGERTIAN (2) n. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian. o. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. p. Rasio desa berlistrik adalah perbandingan jumlah total desa yang berlistrik dengan total desa yang ada. q. Rasio elektrofikasi adalah perbandingan jumlah total rumah tangga yang berlistrik dengan total rumah tangga yang ada. r. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal). s. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batubara, gambut dan serpih bitumen. t. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. u. Tenaga listrik adalah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat. 4

III. VISI DAN MISI VISI : Terwujudnya sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang andal, aman, akrab lingkungan, kualitas tinggi, efisien dan rasional untuk memperkokoh pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. MISI : 1. Menyelenggarakan pembangunan sarana penyediaan dan penyaluran tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional. 2. Melaksanakan pengaturan usaha penyediaan dan usaha penunjang tenaga listrik. 3. Melaksanakan pengaturan keselamatan ketenagalistrikan dan lindungan lingkungan. 4. Memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya energi, yang terbarukan dan tak terbarukan dengan memperhatikan keekonomiannya. 5. Meningkatkan program diversifikasi sumber daya energi melalui pemanfaatan energi setempat terutama energi baru terbarukan (EBT). 6. Mewujudkan pemanfaatan energi yang efisien dan rasional. 5

IV. ASAS DAN TUJUAN ASAS: 1. Manfaat; 2. Keadilan; 3. Kebersamaan; 4. 5. 6. 7. 8. 9. Efisien; Optimasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi; Pengembangan yang berkelanjutan; Keyakinan pada kemampuan sendiri; Keselamatan; dan Kelestarian fungsi lingkungan hidup. TUJUAN : 1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. 2. Mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan energi, dengan: § Jumlah yang cukup; § Kualitas yang baik; § Harga yang wajar; § Efisien, andal, aman dan akrab lingkungan. Mewujudkan Indonesia Incorporated 1) di bidang ketenagalistrikan dan energi. 3. Note: 1) Merupakan hasil kerjasama sinergis tiga pilar utama pembangunan, yaitu kalangan akademisi, masyarakat bisnis dan pemerintah 6

V. KONDISI SEKTOR AKHIR 2008 (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kondisi sistem: § Interkoneksi : Sistem Jawa-Madura-Bali dan Sistem Sumatera § Lainnya masih terpisah (isolated). Pertumbuhan tenaga listrik 6, 9 % per tahun. Total kapasitas terpasang saat ini 30. 940 MW: § Pembangkit PLN : 25. 409 MW (82, 1%) § Pembangkit Swasta (IPP) : 4. 159 MW (13, 4%) § Perusahaan Listrik Terintegrasi (PPU): 913 MW ( 3, 0%) § EBT (Biomassa + surya + angin ) : 460 MW ( 1, 5%). Pemanfaatan energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik § Batubara : 39% § Gas Bumi : 20% § BBM : 30% § Panas Bumi : 3% § Tenaga Air : 8%. Rasio elektrifikasi : 65, 1%. Rasio desa berlistrik : 92, 2%. Total panjang jaringan transmisi : § Tegangan 500 k. V : 5. 048 kms § Tegangan 275 k. V : 781 kms § Tegangan 150 k. V : 24. 365 kms § Tegangan 70 k. V : 4. 737 kms. 7

V. KONDISI SEKTOR AKHIR 2008 (2) 7. Investasi sektor ketenagalistrikan (tidak termasuk EBT/off grid) : § Pembangkitan : USD 2. 837, 70 juta § Transmisi dan GI : USD 1. 204, 20 juta § Distribusi : USD 671, 70 juta 8. Pemanfaatan energi terbarukan : § Mini/microhydro : 86, 1 MW § Biomassa : 445, 0 MW § Energi surya : 14, 0 MW § Energi angin : 1, 4 MW. 9. Intensitas energi Indonesia : 393 TOE/Juta US$ (OECD : 136 TOE/Juta US$). 10. Desa Mandiri Energi (DME) sebanyak 424 DME § Berbasis Non BBN : 286 DME § Berbasis BBN : 138 DME. 11. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan : § Bidang Pembangkitan : 9. 775 sertifikat § Bidang Transmisi : 2. 083 sertifikat § Bidang Distribusi : 4. 860 sertifikat § Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik: 743 sertifikat. 12. Standar Kompetensi Personel (SKP): § Standar Kompetensi Asesor : 331 standar § Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan : 2. 473 standar. 8

VI. PERKIRAAN KONDISI SEKTOR AKHIR 2009 (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kondisi sistem: § Interkoneksi : Sistem Jawa-Madura-Bali dan Sistem Sumatera § Lainnya masih terpisah (isolated). Pertumbuhan tenaga listrik 8, 9 % per tahun. Total kapasitas terpasang saat ini 33. 894 MW: § Pembangkit PLN : 28. 234 MW (83, 3%) § Pembangkit Swasta (IPP) : 4. 276 MW (12, 6%) § Perusahaan Listrik Terintegrasi (PPU): 920 MW ( 2, 7%) § EBT (Biomassa + surya + angin) : 464 MW ( 1, 4%). Pemanfaatan energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik: § Batubara : 47% § Gas Bumi : 24% § BBM : 16% § Panas Bumi : 5% § Tenaga Air : 8%. Rasio elektrifikasi : 66, 3%. Rasio desa berlistrik : 96, 8%. Total panjang jaringan transmisi : § Tegangan 500 k. V : 5. 207 kms § Tegangan 275 k. V : 781 kms § Tegangan 150 k. V : 30. 139 kms § Tegangan 70 k. V : 4. 817 kms. 9

VI. PERKIRAAN KONDISI SEKTOR AKHIR 2009 (2) 7. Investasi sektor ketenagalistrikan : USD 7. 542, 5 juta § Pembangkitan : USD 4. 588 juta § Transmisi dan GI : USD 2. 111 juta § Distribusi : USD 761, 5 juta § Energi Baru Terbarukan : USD 82 juta 8. Pemanfaatan energi terbarukan : § Mini/microhydro : 87, 3 MW § Biomassa : 445, 0 MW § Energi surya : 17, 9 MW § Energi angin : 1, 4 MW. 9. Intensitas energi Indonesia : 375 TOE/Juta US$ (OECD : 136 TOE/Juta US$). 10. Desa Mandiri Energi (DME) sebanyak 515 DME § Berbasis Non BBN : 345 DME § Berbasis BBN : 170 DME. 11. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan : § Bidang Pembangkitan : 10. 275 sertifikat § Bidang Transmisi : 2. 133 sertifikat § Bidang Distribusi : 5. 010 sertifikat § Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik: 843 sertifikat. 12. Standar Kompetensi Personel (SKP): § Standar Kompetensi Asesor : 331 standar § Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan : 2. 473 standar. 10

VII. SASARAN (1) 1. Tercapainya penambahan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2010 sebesar 7. 819 MW dan pada tahun 2014 sebesar 30. 613 MW. 2. Tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 67, 2 % pada tahun 2010 dan 76, 8 % pada tahun 2014. 3. Tercapainya rasio desa berlistrik sebesar 94 % pada tahun 2010 dan 98 % pada tahun 2014. 4. Terwujudnya interkoneksi sistem penyaluran untuk Pulau Sumatera melalui jaringan 275 k. V pada tahun 2010. 5. Tercapainya penambahan jaringan transmisi sepanjang 13. 170 kms pada tahun 2010 dan 27. 779 kms pada tahun 2014. 6. Tercapainya penambahan gardu induk sebesar 17. 820 MVA pada tahun 2010 dan 49. 026 MVA pada tahun 2014. 7. Tercapainya penambahan sistem distribusi, dengan target sebagai berikut: § Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 15. 307 kms pada tahun 2010 dan 78. 565 kms pada tahun 2014 § Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 17. 971 kms pada tahun 2010 dan 98. 052 kms pada tahun 2014 § Gardu Distribusi (GD) sebesar 2. 348 MVA pada tahun 2010 dan 13. 148 MVA pada tahun 2014. 8. Tercapainya penurunan subsidi listrik. Pada tahun 2010 subsidi listrik diharapkan sebesar 35, 24 trilyun dan pada tahun 2014 sebesar 25, 16 Trilyun. 9. Berlakunya SNI wajib bidang ketenagalistrikan sebanyak 5 SNI pada tahun 2010 dan 11 SNI pada tahun 2014. 11

VII. SASARAN (2) 10. Tercapainya pembangunan listrik pedesaan, dengan target sebagai berikut: § Penambahan kapasitas pembangkit Energi Baru Terbarukan sekitar 5400 k. W pada tahun 2010 dan menjadi 72. 000 k. W pada tahun 2014 § Penambahan Gardu Distribusi (GD) sebesar 42. 600 k. VA pada tahun 2010 dan 233. 950 k. VA pada tahun 2014 § Penambahan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 2. 125 kms pada tahun 2010 dan 24. 083 kms pada tahun 2014 § Penambahan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 1. 930 kms pada tahun 2010 dan 8. 035 kms pada tahun 2014. 11. Terwujudnya pembangunan Desa Mandiri Energi (DME) pada tahun 2010 sebanyak 1. 200 desa dan pada tahun 2014 sebanyak 3. 000 desa. 12. Tercapainya intensitas pemakaian energi pada tahun 2010 sebesar 372 TOE/Juta USD dan tahun 2014 sebesar 357 TOE/Juta USD. 13. Terselenggaranya audit energi pada tahun 2010 sebanyak 160 obyek dan tahun 2014 sebanyak 200 obyek. 14. Terbentuknya forum energi daerah pada tahun 2010 di 10 provinsi dan 33 provinsi pada tahun 2014. 15. Tercapainya sertifikasi kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebanyak 20. 000 orang pada tahun 2010 dan 25. 000 orang pada tahun 2014. 12

VIII. KEBIJAKAN (1) 1. MENINGKATKAN RASIO ELEKTRIFIKASI DAN DESA BERLISTRIK § Meningkatkan kapasitas pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik § Mendorong pemanfaatan sumber energi setempat untuk penyediaan tenaga listrik § Meningkatkan sambungan listrik ke konsumen rumah tangga § Meningkatkan listrik perdesaan di daerah belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perbatasan antar negara § Mendorong peran serta pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan tenaga listrik. 2. MENGEMBANGKAN IKLIM INVESTASI DAN PENDANAAN DALAM USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI § Menyempurnakan produk regulasi yang mendorong investasi § Pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal § Memanfaatkan semaksimal mungkin pendanaan yang bersumber dari dalam negeri dan sumber dari luar negeri 3. MENINGKATKAN EFISIENSI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK § Menurunkan susut jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik § Pemilihan jenis teknologi yang lebih efisien § Optimalisasi penggunaan dan biaya bahan bakar pada pembangkit listrik § Mendorong rasionalisasi biaya pokok penyediaan tenaga listrik. 4. MENERAPKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) § Meningkatkan kemampuan usaha penunjang tenaga listrik § Mendorong penggunaan TKDN dalam usaha penyediaan tenaga listrik § Menegakkan peraturan perundang-undangan tentang TKDN. 13

VIII. KEBIJAKAN (2) 5. MENERAPKAN KETENTUAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN § Menerapkan standar peralatan dan pemanfaat tenaga listrik § Mewajibkan sertifikasi laik operasi bagi instalasi tenaga listrik § Mewajibkan sertifikasi bagi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik § Mewajibkan sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik § Mewajibkan sertifikasi dan registrasi bagi Badan Usaha Jasa Penunjang tenaga listrik § Menerapkan standar baku mutu lingkungan § Menerapkan standar instalasi tenaga listrik terhadap petir § Menerapkan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 6. MENINGKATKAN PROGRAM DIVERSIFIKASI ENERGI § Program diversifikasi energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik dan untuk non listrik § Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan setempat, termasuk pengembangan DME § Mendorong partisipasi koperasi, UKM dan Swadaya Masyarakat untuk pemanfaatan energi terbarukan. 7. MENINGKATKAN PROGRAM KONSERVASI ENERGI § Meningkatkan budaya hemat energi bagi masyarakat dan kantor-kantor pemerintah § Mendorong implementasi dan penerapan efisiensi energi melalui kebijakan insentif dan disinsentif § Mendorong penggunaan peralatan pemanfaat energi yang efisien melalui standard dan label § Mendorong industri dan bangunan komersial untuk meningkatkan pelaksanaan efisiensi energi. 14

VIII. KEBIJAKAN (3) 8. MENERAPKAN PRINSIP “GOOD GOVERNANCE” § Menyederhanakan mekanisme pelayanan perizinan dan penandasahan rencana impor barang dalam usaha penyediaan tenaga listrik § Meningkatkan pelayanan proses penunjukan Lembaga Inspeksi Teknis untuk melakukan uji laik operasi § Meningkatkan pelayanan proses pemberian sertifikat laik operasi dan sertifikat produk § Meningkatkan pelayanan proses sertifikasi kompetensi tenaga teknik § Menerapkan sanksi kepada pelaku usaha terhadap pelanggaran peraturan § Meningkatkan pelayanan perizinan dalam Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik § Meningkatkan pelayanan proses pemberian sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik § Meningkatkan pelayanan proses registrasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik § Meningkatkan pelayanan proses akreditasi Lembaga Sertifikasi. 15

IX. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEGIATAN POKOK (1) 1. PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA LISTRIK § Review Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebagai rolling plan dalam pembangunan dan pengembangan sektor ketenagalistrikan § Memastikan kecukupan penyediaan tenaga listrik untuk jangka menengah dengan mendorong pelaku usaha untuk menambah kapasitas pasokan listrik § Melakukan program diversifikasi penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik § Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk pemanfaatan biofuel untuk pembangkitan tenaga listrik § Meningkatkan kemampuan sistem penyaluran tenaga listrik akibat adanya pertumbuhan beban dan pembangunan pembangkit baru § Fasilitasi penyelenggaraan investasi dan pendanaan infrastruktur tenaga listrik. 2. MELAKUKAN PENGEMBANGAN MISI SOSIAL KETENAGALISTRIKAN § Pelaksanaan program listrik perdesaan, baik on grid maupun off grid § Meningkatkan penyediaan tenaga listrik dengan pemanfaatan potensi energi alternatif untuk daerah: perdesaan, belum berkembang, terpencil dan perbatasan antar negara § Mendorong Pemerintah Daerah dalam pembentukan institusi pengelola ketenagalistrikan sosial § Pemberian subsidi listrik bagi pelanggan yang tidak mampu. 3. PEMBINAAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK § Menyiapkan kebijakan untuk peningkatan penggunaan komponen produk dalam negeri (barang dan jasa) di bidang ketenagalistrikan. 16

IX. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEGIATAN POKOK (2) 4. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SERTIFIKASI § Pemberlakuan SNI wajib untuk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang prioritas § Penetapan dan pemberlakuan Rancangan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Standar Kompetensi sebagai standar wajib di sektor Ketenagalistrikan § Memberdayakan Lembaga Inspeksi Teknis untuk sertifikasi laik operasi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen § Memberdayakan Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) untuk sertifikasi dan pengujian produk peralatan dan pemanfaatan § Memberdayakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk sertifikasi kompetensi tenaga kerja di bidang usaha ketenagalistrikan dan penyiapan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bekerjasama dengan Lembaga Diklat Terakreditasi § Memberdayakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk sertifikasi dan registrasi badan usaha Jasa penunjang tenaga listrik § Memberdayakan ”Komisi Akreditasi Ketenagalistrikan” untuk akreditasi lembaga sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan lembaga sertifikasi kompetensi di sektor ketenagalistrikan. 17

IX. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEGIATAN POKOK (3) 5. PENINGKATAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI § Penyusunan bahan Kebijakan dan Regulasi di Bidang Konservasi Energi § Menerapkan program konservasi energi di berbagai sektor melalui audit energi dan implementasi peralatan dan teknologi hemat energi § Menerapkan labelisasi peralatan hemat energi § Melakukan sosialisasi penghematan pemanfaatan energi § Melanjutkan pengembangan Clearing House Energi Efisiensi dan Konservasi Energi. 6. PENINGKATAN PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN § Review potensi sumber energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik § Melanjutkan pengembangan clearing house energi baru terbarukan § Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkitan tenaga listrik seperti PLT Biofuel, PLT Bayu, PLTS, Mikro-Hidro, maupun non-listrik seperti biogas, biofuel, dan biomassa lainnya § Melanjutkan pengembangan Desa Mandiri Energi. 18

IX. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEGIATAN POKOK (4) 7. MELAKSANAKAN PELAYANAN OPTIMAL DI BIDANG USAHA TENAGA LISTRIK § Menyusun sistem pelayanan investasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik § Menyusun pola dan mekanisme penetapan tarif listrik menuju keekonomian secara bertahap § Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen § Melakukan rasionalisasi dan regionalisasi tarif dasar listrik § Pemberdayaan media fasilitasi perselisihan dan perangkat pendukungnya § Peningkatan peran serta PPNS dalam penertiban pemakaian listrik ilegal § Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan regulasi di bidang usaha penyediaan tenaga listrik. 8. MENYUSUN LEGISLASI DAN REGULASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DAN PEMANFATAN ENERGI § Menyusun RPP sebagai aturan pelaksanaan dari Undang tentang Ketenagalistrikan yang baru, antara lain : Ø RPP tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Ø RPP tentang Keselamatan Ketenagalistrikan Ø RPP tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik Ø RPP tentang Harga Jual Beli Tenaga Listrik dan Mekanisme Subsidi Ø RPP tentang Transaksi Tenaga Listrik Lintas Negara Ø RPP tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Izin Operasi Ø RPP tentang Kompensasi. 19

IX. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEGIATAN POKOK (5) § Menyusun RPP dan RPerpres sebagai aturan pelaksanaan UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi, yaitu : Ø RPP tentang Konservasi Energi Ø RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan Ø RPP tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Ø RPerpres tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional § Melengkapi perangkat peraturan perundangan di Bidang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi. 9. MEMFASILITASI PELAKSANAAN COMMUNITY DEVELOPMENT (COMDEV) § Melakukan sosialisasi dan fasilitasi kegiatan community development pada perusahaan listrik § Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pemakaian listrik secara legal dan budaya hemat listrik § Memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kemitraan dengan pendekatan partisipatif yang jenis kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal § Fasilitasi penyelesaian keberatan masyarakat yang tinggal dibawah jalur transmisi tenaga listrik. 20

LAMPIRAN 21

RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT (SISTEM JAWA-MADURA-BALI) (dalam MW) Note: tambahan tersebut telah mengakomodasi proyek percepatan pembangunan pembangkit tahap I dan II dan memperhatikan reserve margin sebesar 35%-40% serta kemungkinan adanya kemunduran jadual proyek (slipage) 22

RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT (SISTEM LUAR JAWA-MADURA-BALI) (dalam MW) Note: tambahan tersebut telah mengakomodasi proyek percepatan pembangunan pembangkit tahap I dan II dan memperhatikan reserve margin sebesar 35%-40% serta kemungkinan adanya kemunduran jadual proyek (slipage) 23

RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT (INDONESIA) (dalam MW) 24

RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI Jawa-Madura-Bali (dalam kms) Luar Jawa-Madura-Bali (dalam kms) Indonesia (dalam kms) 25

RENCANA PEMBANGUNAN GARDU INDUK Jawa-Madura-Bali (dalam MVA) Luar Jawa-Madura-Bali (dalam MVA) Indonesia (dalam MVA) 26

RENCANA PEMBANGUNAN SISTEM DISTRIBUSI Jawa-Madura-Bali Luar Jawa-Madura-Bali Indonesia 27

KEBUTUHAN DANA INVESTASI PEMBANGKIT (SISTEM JAWA-MADURA-BALI) Disbursement (dalam juta USD) Fixed Asset (dalam juta USD) 28

KEBUTUHAN DANA INVESTASI PEMBANGKIT (SISTEM LUAR JAWA-MADURA-BALI) Disbursement (dalam juta USD) Fixed Asset (dalam juta USD) 29

KEBUTUHAN DANA INVESTASI PEMBANGKIT (INDONESIA) Disbursement (dalam juta USD) Fixed Asset (dalam juta USD) 30

KEBUTUHAN DANA INVESTASI JARINGAN TRANSMISI Jawa-Madura-Bali Disbursement (dalam juta USD) Fixed Asset Addition (dalam juta USD) Luar Jawa-Madura-Bali Disbursement (dalam juta USD) Fixed Asset Addition (dalam juta USD) 31

KEBUTUHAN DANA INVESTASI JARINGAN TRANSMISI Indonesia Disbursement (dalam juta USD) Fixed Asset Addition (dalam juta USD) 32

KEBUTUHAN DANA INVESTASI GARDU INDUK Jawa-Madura-Bali Disbursement (dalam juta USD) Fixed Asset Addition (dalam juta USD) Luar Jawa-Madura-Bali Disbursement (dalam juta USD) Fixed Asset Addition (dalam juta USD) 33

KEBUTUHAN DANA INVESTASI GARDU INDUK Indonesia Disbursement (dalam juta USD) Fixed Asset Addition (dalam juta USD) 34

KEBUTUHAN DANA INVESTASI SISTEM DISTRIBUSI Jawa-Madura-Bali (dalam juta USD) Luar Jawa-Madura-Bali (dalam juta USD) Indonesia (dalam juta USD) 35

REKAPITULASI KEBUTUHAN DANA INVESTASI (SISTEM JAWA-MADURA-BALI) Disbursement (dalam juta USD) 36

REKAPITULASI KEBUTUHAN DANA INVESTASI (SISTEM LUAR JAWA-MADURA-BALI) Disbursement (dalam juta USD) 37

REKAPITULASI KEBUTUHAN DANA INVESTASI (INDONESIA) Disbursement (dalam juta USD) 38

PROGRAM PERCEPATAN TAHAP I (JAWA) NO PROYEK KAPASITAS (MW) TOTAL MW PROGRES KONSTRUKSI (%) COD 1 Labuan, Banten 2 x 300 600 97 Sep-09 2 Rembang, Jateng 2 x 315 630 88 Sep-09 3 Indramayu, Jabar 3 x 330 990 79 Sep-09 4 Suralaya, Banten 1 x 625 80 Mar-10 5 Paiton, Jatim 1 x 660 73 Mar-10 6 Pacitan, Jatim 2 x 315 630 72 Feb-10 7 Pelabuhan Ratu, Jabar 3 x 350 1, 050 42 Feb-10 8 Teluk Naga, Banten 3 x 315 945 50 Feb-10 9 Tanjung Awar 2, Jatim 2 x 350 700 7 Oct-10 10 Adipala, Jateng 1 x 660 0 Awal 2012 TOTAL 7, 490 39

PROGRAM PERCEPATAN TAHAP I (LUAR JAWA) NO PROYEK KAPASITAS (MW) TOTAL MW PROGRES KONSTRUKSI (%) COD 1 Sulteng, Kendari 2 x 10 20 52. 0 Feb-10 2 Gorontalo 2 x 25 50 34. 0 Jan-10 3 NTT 1, Ende 2 x 7 14 64. 0 Feb-10 4 Sulut 2, Amurang 2 x 25 50 40. 0 Nov-09 5 Tarahan, Lampung 2 x 100 27. 0 Apr-10 6 Kepri, Tjg B. Karimun 2 x 7 14 72. 0 Mar-10 7 Riau 2, Selat Panjang 2 x 7 14 1. 0 Oct-10 8 Kalbar 2, Bengkayan 2 x 27. 5 55 1. 0 Jun-10 9 Maluku Utara 2 x 8. 1 16 15. 0 Jun-10 10 NAD, Meulaboh 2 x 110 220 17. 0 Nov-10 11 NTT 2, Kupang 2 x 16. 5 33 5. 0 Agt-10 12 Riau 1, Bengkalis 2 x 10 20 1. 0 Oct-10 40

PROGRAM PERCEPATAN TAHAP I (LUAR JAWA) NO PROYEK KAPASITAS (MW) TOTAL MW PROGRES KONSTRUKSI (%) COD 13 Teluk Sirih, Sumbar 2 x 112 224 4. 0 Apr-11 14 Kalteng 1, Pulang Pisau 2 x 60 120 2. 0 Apr-10 15 Pangkalan Susu, Sumut 2 x 220 440 35. 0 Aug-10 16 NTB 2, Lombok 2 x 25 50 1. 0 Jul-10 17 NTB 1, Bima 2 x 10 20 1. 0 Jul-10 18 Kalsel, Asam-Asam 2 x 65 130 5. 0 Agt-10 19 Babel 4, Belitung 2 x 16. 5 33 5. 0 Jun-10 20 Papua 2, Jayapura 2 x 10 20 1. 0 Agt-10 21 Babel 3, Bangka Baru 2 x 30 60 11. 0 Oct-10 22 Sulsel, Barru 2 x 50 100 20. 0 Nov-10 23 Kalbar 1, Parit Baru 2 x 50 100 0. 0 Apr-11 24 Papua 1, Timika 2 x 7 14 Tender ulang 25 Maluku, Ambon 2 x 15 30 Tender ulang TOTAL 2, 047 41

PETA LOKASI PROGRAM PERCEPATAN TAHAP I TOTAL 9. 537 MW 35 LOKASI PLTU NAD – Meulaboh (2 x 110 MW) PLTU SUMUT – Pangkalansusu (2 x 200 MW) KALIMANTAN 405 MW 4 LOKASI PLTU 1 RIAU – Bengkalis (2 x 10 MW) PLTU KEP. RIAU – Tj. Balai Karimun (2 x 7 MW) PLTU 2 RIAU – Selat Panjang (2 x 7 MW) PLTU SUMBAR – Teluk Sirih (2 x 112 MW) SUMATERA 1. 225 MW 9 LOKASI PLTU 3 BANGKA – Bangka Baru (2 x 30 MW) SULAWESI 220 MW 4 LOKASI MALUKU 46 MW 2 LOKASI PLTU SULUT – Amurang (2 x 25 MW) PLTU 1 KALBAR – Parit Baru (2 x 50 MW) PLTU GORONTALO – Anggrek (2 x 25 MW) PLTU 2 KALBAR – Bengkayan (2 x 27, 5 MW) PLTU MALUT – Tidore (2 x 8 MW) PAPUA 34 MW 2 LOKASI PLTU 1 KALTENG – Pulang Pisau (2 x 60 MW) PLTU 1 KALSEL – Asam (2 x 65 MW) PLTU 4 BANGKA – Belitung (2 x 16, 5 MW) PLTU SUTENG – Kendari (2 x 10 MW) PLTU MALUKU – Ambon (2 x 15 MW) PLTU LAMPUNG – Tj. Selaki (2 x 100 MW) PLTU 3 BANTEN – Lontar NUSA TENGGARA PLTU SUSEL – Barru (3 x 315 MW) PLTU 1 JABAR – Indramayu (2 x 50 MW) 117 MW PLTU 1 BANTEN – Suralaya (3 x 330 MW) PLTU 1 JATENG – Rembang 4 LOKASI (1 x 625 MW) (2 x 315 MW) PLTU 3 JATIM – Tj. Awar PLTU 2 BANTEN – Labuhan (2 x 350 MW) (2 x 315 MW) PLTU 2 JATIM – Paiton PLTU 2 JABAR –Pelabuhan Ratu (1 x 660 MW) PLTU 1 NTB – Bima (2 x 350 MW) PLTU 2 JATENG – Cilacap Baru (2 x 10 MW) (1 x 660 MW) PLTU 1 NTT – Ende PLTU 1 JATIM – Pacitan (2 x 7 MW) (2 x 315 MW) PLTU 2 NTB – Lombok JAWA PLTU 2 NTT – Kupang (2 x 25 MW) 7. 490 MW (2 x 16, 5 MW) PLTU 2 PAPUA – Jayapura (2 x 10 MW) PLTU 1 PAPUA – Timika (2 x 7 MW) 10 LOKASI 42

PROGRAM PERCEPATAN TAHAP II JAMALI 5. 725 MW TOTAL MW 10. 547 MW MW LUAR JAMALI 4. 822 MW MW MW 43

PETA LOKASI PROGRAM PERCEPATAN TAHAP II TOTAL SUMATERA • • PLTA : 174 MW PLTP : 1. 825 MW PLTU : 1. 014 MW PLTGU : 66 MW Subtotal : 3. 079 MW KALIMANTAN • PLTU : • PLTGU : Subtotal : 706 MW 120 MW 826 MW SULAWESI • PLTP : • PLTU : • PLTGU : Subtotal : 125 MW 198 MW 240 MW 563 MW • • PLTA PLTP PLTU PLTGU TOTAL : 1. 174 MW : 3. 583 MW : 4. 164 MW : 1. 626 MW : 10. 547 MW PAPUA • PLTU : Subtotal : MALUKU JAWA • • PLTA : PLTP : PLTU : PLTGU : Subtotal : 1. 000 MW 1. 525 MW 2. 000 MW 1. 200 MW 5. 725 MW 114 MW • PLTP : • PLTU : Subtotal : NTB • PLTP : • PLTU : Subtotal : 40 MW 70 MW 110 MW 37 MW 32 MW 69 MW NTT • PLTP : • PLTU : Subtotal : 31 MW 30 MW 61 MW 44

RENCANA PEMBANGUNAN LISTRIK PERDESAAN 2010 -2014 (1) 45

RENCANA PEMBANGUNAN LISTRIK PERDESAAN 2010 -2014 (2) 46

RENCANA REGULASI SNI WAJIB LOKASI INSTALASI 1 RUMAH TANGGA, PERKANTORAN DAN HOTEL 2 JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH 1. KABEL LISTRIK 2. KONDUIT 3. PERLENGKAPAN JTR KONDUKTOR/KABEL LISTRIK KONDUIT ISOLATOR PERLENGKAPAN JTM V V - V JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN MENENGAH 1. 2. 3. 4. KONDUKTOR/KABEL LISTRIK ISOLATOR KONEKTOR MENARA TRANSMISI - V V 5 11 3 4 JARINGAN TRANSMISI 5 PEMBANGKIT TOTAL JENIS PERALATAN RENCANA REGULASI NO. 1. KONDUIT 2. KABEL LISTRIK 3. BATANG PENTANAHAN 1. KABEL DAYA 2. BATANG PENTANAHAN 2010 2011 S. D 2014 V V V V 47

ENERGY MIX UNTUK PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (SESUAI RUKN 2008 – 2027) 2008 2010 2014 48

ROADMAP PENGEMBANGAN DME * * Rencana Strategis Program Desa Mandiri Energi 2010 -2014 49