Republik Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBAPPENAS PEMBANGUNAN EKONOMI

Republik Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DALAM KERANGKA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YOGYAKARTA, 03 JUNI 2005

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Tujuan SPPN a. b. c. d. – mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ruang Lingkup Perencanaan NASIONAL DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 5 tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1 tahun Rencana Kerja Kementerian / Lembaga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 1 tahun

Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) NASIONAL DAERAH Penjabaran Tujuan Nasional kedalam: ¨ Visi; ¨ Misi; ¨ Arah Pembangunan Nasional; Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: ¨ Visi; ¨ Misi; ¨ Arah Pembangunan Daerah;

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM NASIONAL Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional Isi: n n RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi: Strategi Pemb. Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: ¨ Kerangka Regulasi ¨ Kerangka Anggaran n n Strategi Pemb. Daerah Kebijakan Umum Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: ¨ Kerangka Regulasi ¨ Kerangka Anggaran

Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) RKP Penjabaran RPJM Nasional Isi: n n RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP Isi: Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: ¨ Kerangka Regulasi ¨ Kerangka Anggaran n n Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Makro. Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: ¨ Kerangka Regulasi ¨ Kerangka Anggaran

Alur Perencanaan dan Penganggaran Pedoman RPJP Nasional Diacu RPJM Dijabar kan RKP Diperhatikan Rincian APBN Pedoman RAPBN Diserasikan melalui Musrenbang RPJM Dijabark an Daerah Pedoman Renstra SKPD RKA-KL Diacu Nasional Pedoman RKP Daerah Pedoman RAPBD RKA SKPD Rincian APBD Diacu Pedoman UU SPPN Renja SKPD Pedoman UU KN Pemerintah Daerah RPJP Daerah Pedoman Renja KL Pemerintah Pusat Renstra KL

PROSES PERENCANAAN 1. Proses Politik : Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (publik choice theory of planning) àKhususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM 2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan àKhususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana 3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stake holders) àAntara lain melalui pelaksanaan Musrenbang 4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan

Tahapan Perencanaan n n Penyusunan Rencana ¨ Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah ¨ Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD ¨ Musyawarah Perencanaan Pembangunan ¨ Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Penetapan Rencana ¨ RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda ¨ RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah ¨ RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Kinerja

Penyusunan dan Penetapan RKP/D Rancangan Awal RKP/D • • • Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da à Pagu Indikatif Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renja - KL / SKPD SEB Men. PPN + Men. Keu Program Kement/Lembaga / SKPD d) Program Kement/Lembaga / SKPD MUSRENBANGPUS/DA Rancangan Akhir RKP/D • • • Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat • Penetapan RKP/D Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN Sinkronisasi Program KL/SKPD Harmonisasi Dekon dan TP (4) menyelenggarakan Bappenas/da MUSRENBANGNAS • • Sinkronisasi Program KL/SKPD Harmonisasi Dekon dan TP

MEKANISME PERENCANAAN TAHUNAN

KEGIATAN PENYUSUNAN RKP (1) Minggu Kegiatan 23 februari Menyusun Rancangan Awal RKP yang dilengkapi dengan: ¨ Exercise pagu indikatif dana perimbangan Pusat dan Daerah ¨ Exercise pagu indikatif bagi Kementerian/Lembaga (KL) 24 FEBRUARI Rancangan Awal RKP dibahas dalam Sidang Kabinet 28 FEBRUARI 01 -07 maret SEB antara Men. PPN dan Menkeu tentang ¨ Prioritas pembangunan nasional ¨ Pagu Indikatif n KL menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada Rancangan Awal RKP dan menyampaikannya ke Bappenas n Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD n Khusus untuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyusunan rencana kerjanya dikoordinasikan oleh Gubernur Dasar Hukum Pasal 20 ayat (1) UU SPPN PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (1) PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 20 Ayat (2) UU SPPN Pasal 32 Ayat (4) UU SPPN 13

KEGIATAN PENYUSUNAN RKP (2) Minggu Kegiatan Dasar Hukum 08 - 14 Maret Penelaahan Renja-KL dalam hal: ü Konsistensinya dengan Rancangan Awal RKP; ü Kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (3) 14 - 17 Maret Bappenas menyusun Draft II Rancangan RKP 21 Maret Musrenbang Pusat untuk menyerasikan kegiatan dekon dan tugas pembantuan dengan Rancangan RKPD 28 - 31 Maret Musrenbang Propinsi untuk menyelaraskan kembali rencana kegiatan dekon dan tugas pembantuan - Idem - 10 April Menyusun Draft III Rancangan RKP - Idem - 11 -13 April Musrenbang Nasional untuk mensinergikan kegiatan pembangunan antar KL, dan antara Pusat dan Daerah dalam hal kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 6 Ayat (1) dan (2) - Idem - 14

KEGIATAN PENYUSUNAN RKP (3) Minggu 14 – 20 APRIL 21 APRIL Kegiatan Menyusun Rancangan Akhir RKP ü Sidang Kabinet membahas RKP dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Kerangka Ekonomi Makro untuk menghasilkan kebijakan pemerintah tentang RAPBN ü Menetapkan Rancangan Akhir RKP menjadi RKP dengan Peraturan Presiden ü Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di DPR dengan bahan RKP yang sudah ditetapkan Dasar Hukum UU SPPN Pasal 24 Ayat (1) n. UU No 17 Tahun 2003 Pasal 8 n. PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 7 Ayat (1) UU SPPN Pasal 24 Ayat (1) PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 7 Ayat (2) 15

Penyelenggaraan MUSRENBANG Tahun 2005 Penyusunan RKP Musrenbang Nasional PEMERINTAH PUSAT Renja K/L RKP Musrenbang Pusat Musrenbang Provinsi Penyusunan RKPD Provinsi Pasca Musren Provinsi Forum SKPD Provinsi Penyusunan Renja SKPD Provinsi Forum SKPD Kabupaten/Kota Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota Renja SKPD Pasca Musrenbang Kab/Kota RKPD Renja SKPD Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/Kelurahan B U L A N JANUARI FEBRUARI MARET APRIL Sumber: SEB MPPN/Kepala Bappenas dan Mendagri tentang Juknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005 MEI PEMERINTAH DAERAH Musrenbang Kab/Kota Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota RKPD

17

18

PENUTUP Sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden RI pada tanggal 18 Mei 2005 telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006. Pada tanggal 19 Mei 2005, RKP Tahun 2006 tersebut disampaikan oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas kepada DPR-RI dalam forum Raker dengan Panitia Anggaran DPR-RI. RKP Tahun 2006 hasil pembahasan dengan DPR akan menjadi pedoman bagi penyusunan RAPBN tahun 2006. Mengenai Arah pembangunan ekonomi pada era Otonomi Daerah dititik beratkan pada pendayagunaan sumber daya daerah yang efisien dan berdaya saing dengan berbasis pada kemandirian lokal sebagai motor penggerak ekonomi daerah. 19