PERENCANAAN PEMBANGUNAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005 -2025 RPJPN 2005 -2025 secara garis besar memberikan pedoman dan arah pembangunan dalam visi dan misi untuk 20 tahun ke depan, untuk mencapai tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD-RI 1945, dan merupakan acuan dari setiap tahap RPJMN yang berkesinambungan dan berkelanjutan

PERENCANAAN Merumuskan indikator yang memenuhi kriteria (a) kualitatif dan kuantitatif, (b)SMART § § § Specific (khusus): Menyebutkan dengan jelas data dan kemudahan akses. Measureable (terukur) : Indikator dapat terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif Atributeable (or Accountable): dapat dipertanggungjawabkan: o Berada dlm rentang kendali unit kerja yang bersangkutan o Memperhitungkan kemampuan unit pelaksana dlm mencapai target kinerja Result-Oriented (Relevan) : o Relevan/ terkait langsung dg kegiatan yang diukur o Uji dengan “jika – maka” Time-bound (Periode waktu tertentu) : - Memperhitungkan periode waktu pencapaian

PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN VISI: Menjadi Ditjen yang profesional dalam mewujudkan peternakan berbasis sumberdaya lokal, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk mencukupi pangan hewani dan meningkatkan kesejahteraan peternak MISI (ungkapan eksistensi sebuah organisasi) § Merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang peternakan § Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan: perbibitan, budidaya ternak ruminansia dan non ruminansia, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. § Meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam penyelenggaraan administrasi publik TUGAS: Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peternakan

JAWA BARAT VISI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JABAR “Menjadi Dinas yang memberdayakan masyarakat peternakan demi Ketahanan Pangan asal hewan serta Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat” MISI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JABAR 1. Melayani masyarakat peternakan di Jabar melalui kemitraan stategis secara profesional 2. Memfasilitasi pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan produk yang berdaya saing dan kesejahteraan bagi masyarakat; dan 3. Mendorong peningkatan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

PERAN PEMERINTAH /KEBIJAKAN Sebagai : Fasilitator, Motivator, Stabilisator dan Dinamisator Alat verifikasi untuk pelaksanaan rencana kerja dalam perwujudan visi: 1. Populasi ternak dan tingkat ketersediaan produk peternakan; 2. Kecukupan konsumsi dan ketahanan pangan berbasis protein hewani asal ternak; 3. Tingkat kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian Jawa Barat; dan 4. Perwujudan agribisnis peternakan Jabar memiliki keunggulan kompetitif

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN JAWA BARAT Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui aktivitas ekonomi agribisnis peternakan berbasis sumberdaya lokal; Perluasan lapangan kerja pada sub sektor peternakan yang berbasis AGRIBISNIS; Meningkatkan produktivitas usaha dan tingkat efisiensi; Meningkatkan nilai tambah dan meningkatnya daya saing produk industri manufaktur yang berbahan baku lokal; Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur peternakan yang terbebaskan dari KKN.

KEGIATAN-PROGRAM APA YANG HARUS DILAKUKAN…… PERBIBITAN BUDIDAYA TERNAK RUMINANSIA BUDIDAYA TERNAK NON RUMINANSIA KESEHATAN HEWAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

ISSUE MASALAH PETERNAKAN RUMINANSIA Produktivitas ternak masih rendah Ketersediaan bibit unggul masih rendah Adaptabilitas ternak terhadap kondisi manajemen setempat Ketersediaan pakan yang tidak teratur Ancaman kesehatan ternak Sistem usahaternak yang belum optimal Tataniaga dan pemasaran untuk komoditas peternakan belum efisien Kebijakan/larangan impor sapi potong

ISSUE MASALAH PETERNAKAN UNGGAS Impor Chicken Leg Quarter (CLQ), dan Machine Deboning Meat (MDM) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan baku dan produk peternakan Penyakit Flu Burung (FB) manusia dikaitkan Avian Influenza (AI) Unggas Kenaikan BBM yang berdampak pada seluruh lini Kebijakan Pemerintah lain seperti Kebijakan Otonomi Daerah (OTDA) yang sering menghambat pertumbuhan peternakan sebagai penyokong ketahanan pangan Dll.

Terkait dengan slide no 9, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi kegiatan/program yang harus dilakukan dan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan kegiatan /program tersebut