Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD RPJMD dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun Penjabaran Pedoman Memperhatikan Jangka Waktu Penetapan 1 visi, misi, dan program kepala daerah RPJP Daerah RPJM Nasional & SPM yang ditetapkan Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik

MEKANISME PENYUSUNAN APBD

MEKANISME PENYUSUNAN APBD (UU NO. 17/2003) Rencana Kerja Pemerintah Daerah PEMDA Kebijakan Umum APBD dan PPAS DPRD kesepakatan SE Penyusunan RKASKPD Prestasi kerja yg akan dicapai Rencana Kerja & prakiraan dan Anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 3 Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang RAPBD

Teknis Penyusunan APBD Dalam menyusun APBD pada tahun anggaran 2007, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 adalah: 1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2. Pembahasan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah dengan DPRD 3. Penetapan Nota Kesepahaman KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) 4. Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD 5. PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses Evaluasi 6. Pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan SKPD 7. Penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD 8. Pembahasan Raperda APBD 9. Proses penetapan Perda APBD baru dapat dilakukan jika Mendagri/Gubernur menyatakan bahwa Perda APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi 10. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Diagram Proses Penyusunan Rancangan APBD Januari – April Mei - Agustus September - Desember Depdagri/ Propinsi Evaluasi Mendagri/ Gubernur Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD DPRD KDH RPJMD Sekda PPKD SKPD Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Daerah RKPD Nota Kesepakatan, KUA, Prioritas Dan Plafon Pedoman Rancangan RAPBD Penyusunan Kebijakan Dan RKASKPD, KUA, Umum APBD Lampiran Prioritas dan Plafon SE Prioritas Program & Indikasi Pagu Pembahasan Tim Anggaran Konsistensi dengan KUA Draft Perda APBD Ra Perkada Rincian APBD RENJA SKPD RKASKPD Perda APBD Perkada Rincian APBD Pembahasan Tim Anggaran Konsistensi dengan Perkada Rincian APBD Lampiran APBD (Himpunan RKA-SKPD) Pemuta. Khiran Data & Proyeksi Ekonomi & Fiskal RENSTRA SKPD Pembahasan RAPBD Konsep Dokumen Anggaran Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

KUA DAN PPAS KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) “ Adalah “ dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun n n 6 Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD - Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait. - Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. - Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran, SKPD yang melaksanakan. 7

LANJUTAN …PPAS Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga). PPA memuat: 1. skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan 2. urutan program untuk masing-masing urusan, dan 3. plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. -

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun Memuat : Rancangan kerangka ekonomi daerah Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 9

SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA PPKD (Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89) SE Memuat hal-hal sebagai berikut a. prioritas pembangunan daerah dan program/ kegiatan yang terkait; b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. 10

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 11

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) adalah Rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah a. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. b. Untuk pendapatan, memuat dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; c. Untuk belanja, memuat belanja bunga, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, belanja tak terduga; d. Pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan 12

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya Pedoman Penyusunan RKASKPD Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD Pendekatan penyusunan 1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah 2. Penganggaran terpadu 3. Penganggaran berdasarkan prestasi kerja 13 memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanj, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya

Bagan Alir Pengerjaan RKA-SKPD 14 Kode Nama Formulir RKA-SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD RKA-SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan SKPD RKA-SKPD 2. 1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD RKA-SKPD 2. 2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Prog. dan Keg. SKPD RKA-SKPD 2. 2. 1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan SKPD

Bagan Alir RKA-PPKD Kode 15 Nama Formulir RKA-PPKD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan PPKD RKA-PPKD. 1 Rincian Anggaran Pendapatan PPKD selaku BUD RKA-PPKD 2. 1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD selaku BUD RKA-PPKD 3. 1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD RKA-PPKD 3. 2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD

Penyiapan Raperda APBD Kepala SKPD/SKPKD PPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) RKA-SKPD/ RKA-PPKD Disampaikan RKASKPD/RKAPPKD RKA-SKPD/PPKD yang telah ditelaah 16 Raperda tentang APBD dokumen pendukung Nota Keuangan Rancangan APBD Tim Anggaran Pemerintah Daerah RKASKPD/ PPKD Dibahas penelaahan kesesuaian dengan ● kebijakan umum APBD ● prioritas dan plafon anggaran sementara ● prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya ● dokumen perencanaan lainnya ● capaian kinerja ● indikator kinerja ● analisis standar belanja ● standar satuan harga ● standar pelayanan minimal

Struktur APBD Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah • PAD • Dana Perimbangan • Klasifikasi belanja menurut organisasi • Penerimaan Pembiayaan • Lain-lain pendapatan daerah yang sah • Klasifikasi belanja menurut fungsi • Pengeluaran Pembiayaan • Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan • Klasifikasi belanja menurut jenis belanja 17

PENYAMPAIAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD KEPALA DAERAH BERSAMA DPRD

Penyampaian & Pembahasan Raperda APBD Raperda tentang APBD menyampaikan Kepala Daerah Penjelasan minggu pertama Oktober tahun sebelumnya kepada DPRD Dokumen Pendukung dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD 19

Penetapan Raperda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah dievaluasi menjadi selambat-lambatnya 31 Desember Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi 20 Mendagri Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD Disampaikan selambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan Kabupaten/Kota Gubernur

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Gubernur / Bupati / Walikota 1 4 Laporan Keuangan (unaudited) 2 BPK Audit (2 bulan) 21 5 Raperda LPJ (Lap. Keuangan) 31 Maret Laporan Keuangan (audited) 3 6 DPRD 30 Juni

Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Laporan Realisasi APBD Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Dilampiri: Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24/2005) 22 Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-SKPD GUB/WALIKOTA/BUPATI 1 5 4 Laporan Keuangan SKPD (unaudited) Sebelum 31 Maret 2 PPKD Laporan Keuangan PEMDA (unaudited) Laporan Keuangan Konsolidasian (unaudited) 3 Sebelum 31 Maret 23 6 BPK 31 Maret

Teknis penyusunan perubahan APBD (APBD-P) Perubahan APBD harus dilandasi dengan perubahan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Syarat/kriteria Perubahan APBD sebagai berikut: 1. Perkembangan yang terjadi tidak sesuai dengan asumsi KUA, misalnya perubahan asumsi makro, proyeksi pendapatan daerah terlampaui atau tidak tercapai, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah, dan adanya perubahan kebijakan di bidang pembiayaan 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan 4. Keadaan darurat 5. Keadaan luar biasa.