MUSRENBANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
MUSRENBANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 -2022 JEPARA, 19 SEPTEMBER 2017
Konten Paparan Musrenbang 05 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan 06 Arah Kebijakan dan Program Prioritas 03 Gambaran Kinerja Keuangan 07 Indikasi Program dan Pendanaan 04 Isu Strategis 08 Indikator Kinerja Daerah 01 Pendahuluan 02 Gambaran Umum Kab. Jepara 2
01 PENDAHULUAN Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Tujuan, Sistematika Your Date Here Your Footer Here 3
Latar Belakang • Tanggal 15 Februari 2017, Pasangan H. Ahmad Marzuqi, S. E dan H. Dian Kristiandi, S. Sos, terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati dan dilantik pada tanggal 22 Mei 2017. • Tanggal 27 Juli 2017, Telah dilaksanakan Konsultasi Publik RPJMD 4
Musrenbang RPJMD PASAL 65 PERMENDAGRI 54 TAHUN 2010 Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD Penajaman antara lain kepada: 1) Sasaran Pembangunan Jangka Menengah; 2) strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah; 3) kebijakan umum; 4) program prioritas; 5) capaian indikator; 6) komitmen antara stakeholder; 7) keterkaitan dengan RPJMN, RPJPD, dsb.
Persiapan Penyusunan RPJMD 1 Tahapan Penyusunan RPJMD Pengolahan data & informasi Hasil evaluasi capaian RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RTRW daerah lainnya Analisis Gambaran umum kondisi daerah & pengelolaa n keuangan daerah Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi Analisis isuisu strategis Penelaahan RPJPD Perumusa n Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal RPJMD 4 Perumusan Strategi dan arah kebijakan Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah 2 Penyusunan Rancangan Renstra PD Rancangan RPJMD Perumusan Indikasi rencana program prioritas & Kerangka pendanaan Musrenbang RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Pembahasan dengan DPRD Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah 3 5 6 Pembahasan dan persetujuan bersama RANPERDA RPJMD Penyelarasan program prioritas dan pendanaan 7 Evaluasi RANPERDA RPJMD Penetapan 6
Maksud dan Tujuan MAKSUD • Memberikan pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun mendatang yaitu tahun 2017– 2022 TUJUAN • Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui perumusan tujuan sasaran, strategi, kebijakaan dan program. • Menjadi standar atau tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. • Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah • Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 7
01 02 03 04 05 06 Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 9 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 -2019 Perda Prov. Jateng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jateng Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Prov. Jawa Tengah Tahun 2013 -2018 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 20052025 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
02 GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN KAB. JEPARA
1. Pertumbuhan Ekonomi • Pertumbuhan Ekonomi 2014 -2016 Kabupaten Jepara mengalami sedikit perlambatan dibanding 2013 • Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 masih berada dibawah beberapa kabupaten sekitar, kecuali Kudus dan Nasional. • Menurunnya PE disebabkan oleh menurunnya produksi pertanian yang juga secara langsung berpengaruh terhadap transaksi perdagangan lokal di Kabupaten Jepara.
2. Laju Inflasi • Laju Inflasi Kabupaten Jepara pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 • Namun pada tahun 2015 inflasi Kab Jepara tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain disekitarnya maupun Jawa Tengah (2, 36) dan Nasional (3, 02).
0. 45 3. Pemerataan Pendapatan • Indeks Gini Kabupaten Jepara meningkat dari waktu ke waktu (2010 -2014) kendati masih dalam kategori sedang akan tetapi 2014 menunjukkankecenderungan menurun. • Pada tahun 2013, Indeks Gini Kab. Jepara dibandingkan dengan kab. sekitar masih lebih jelek dibandingkan Kab. Rembang dan Pati 0. 40 0. 3800000 002 0. 41 0. 38 0. 35 0. 34 0. 30 0. 41 0. 39 0. 38 0. 35 0. 32 0. 41 0. 33 0. 31 0. 25 0. 20 0. 15 0. 20 2011 Kab. Jepara 2012 Jawa Tengah 2013 Nasional 2014
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71. 00 70. 00 69. 00 68. 00 67. 00 66. 00 Jepara Jawa Tengah Nasional 2011 67. 63 66. 64 66. 53 2012 68. 45 67. 21 67. 09 2013 69. 11 68. 02 68. 31 2014 69. 61 68. 78 68. 90 2015 70. 02 69. 49 69. 55 • Capaian IPM Kabupaten Jepara mengalami peningkatan setiap tahunnya. • Capaian IPM Kabupaten Jepara lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah maupun Nasional
Indikator Pembentuk IPM Indikator Pembentuk Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 Angka Harapan Hidup Tahun 75, 59 75, 61 75, 63 75, 64 75, 65 Harapan Lama Sekolah Tahun 11, 58 11, 82 12, 06 12, 25 12, 27 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6, 72 6, 96 7, 09 7, 29 7, 31 Pengeluaran Per Kapita Juta Rp 8. 821 8. 999 9. 177 9. 195 9. 504 • Seluruh indikator pembentuk IPM mengalami peningkatan. • Indikator yang masih memiliki capaian belum ideal adalah indikator Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai 7, 31 tahun. • Harapan Lama Sekolah Kabupaten Jepara telah mencapai 12, 27 tahun atau telah lulus SLTA.
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92. 00 91. 00 90. 32 90. 00 89. 42 90. 07 89. 52 89. 00 88. 00 91. 12 90. 92 88. 21 2010 90. 19 91. 89 91. 21 90. 34 90. 19 88. 78 2011 Jepara 89. 64 91. 50 2012 JAWA TENGAH 2013 2014 NASIONAL • Capaian IPG Kabupaten Jepara mengalami peningkatan setiap tahunnya. • Capaian IPG Kabupaten Jepara tahun 2014 meningkat melewati capaian Nasional akan tetapi masih dibawah Jawa Tengah.
Indikator Pembentuk IPG Indikator AHH HLS RLS Sat 2010 2011 2012 2013 2014 Th L 73, 56 P 77, 48 L 73, 58 P 77, 50 L 73, 59 P 77, 51 L 73, 61 P 77, 53 L 73, 62 P 77, 54 Th 10, 99 11, 78 11, 48 11, 91 11, 73 12, 05 11, 97 12, 19 12, 22 12, 72 Th 7, 21 5, 86 7, 30 6, 15 7, 49 6, 45 7, 52 6, 54 7, 55 6, 63 Rp 11. 967. 771 6. 148. 741 12. 347. 117 6. 580. 038 12. 569. 240 7. 016. 621 12. 791. 362 7. 386. 815 13. 087. 571 7. 760. 468 Pengeluaran per kapita *) *) Tingkat pendapatan yang diukur dari pengeluaran per kapita. • Tingginya capaian IPG di Kabupaten Jepara disebabkan oleh masih terlihat adanya ketimpangan Rata-rata lama sekolah antara lakli dan permpuan yaitu laki 7, 55 th sedangkan perempuan 6, 63 tahun serta perbedaan besarnya pendapatan dibandingkna laki yaitu 37: 63
5. Indeks Pember. Dayaan Gender (IDG) 80. 00 70. 00 60. 00 50. 00 40. 00 Jepara JAWA TENGAH NASIONAL 2010 46. 11 67. 96 68. 15 2011 47. 23 68. 99 69. 14 2012 47. 29 70. 82 70. 07 2013 47. 92 71. 22 70. 46 2014 47. 85 74. 46 70. 68 • IDG Kabupaten Jepara cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2010 -2014 • Kendati mengalami peningkatan, capaian IDG Kabupaten Jepara masih berada dibawah capaian Jawa Tengah (74, 46) dan Nasional (70, 68)
Indikator Pembentuk IDG Indikator IDG Keterlibatan perempuan di Parlemen Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Satuan % 2010 6, 00 2011 6, 00 2012 8, 00 2013 6, 00 2014 % 43, 19 47, 90 45, 67 50, 05 52, 75 % 22, 07 22, 26 22, 57 22, 76 22, 96 6, 00 • Indikator pembentuk IDG dari unsur keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2012 meningkat dibanding periode sebelumnya. Persentase keterwakilan perempuan di legislatif pada tahun 2014 baru mencapai 6, 00 atau 3 orang dari 50 orang anggota DPRD, idealnya adalah 15 orang atau 30% • Capaian sumbangan pendapatan perempuan kendati mengalami peningkatan, namun masih belum setara
Perbandingan IPM, IPG dan IDG IPM IDG • Capaian IPM Secara umum bagus namun posisinya masih kalah dibandingkan kabupaten terdekat, Kab. Kudus. • Posisi IPG Jepara dengan Kabupaten sekitar tertinggi, namun masih dibawah rata-rata Jawa Tengah • IDG terendah, dibandingkan kabupaten sekitar dan juga dibandingkan dengan Prov. Jateng dan Nasional.
03 KINERJA KEUANGAN DAERAH Kinerja dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Penerimaan Daerah Your Date Here Your Footer Here 20
Asumsi yang Mendasari Proyeksi Keuangan Daerah • Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2015 -2019 berada pada angka diatas 5%. • Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara tumbuh pada angka diatas 5%. • Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik rata-rata sebesar 28, 08% per tahun. • Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak meningkat sebesar 25, 3% per tahun. • Dana Alokasi Umum (DAU) naik 11, 19% per tahun. • Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun mengalami kenaikan sebesar 5, 63% per tahun.
Realisasi Pendapatan Daerah Uraian PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 2012 1, 304, 004, 470, 978 129, 076, 570, 089 2013 1, 386, 691, 761, 062 133, 778, 055, 195 2014 1, 599, 479, 007, 592 231, 791, 691, 470 2015 1, 930, 958, 695, 918 270, 251, 582, 727 2016 2, 106, 087, 671, 994 322, 509, 753, 285 28, 434, 798, 831 13, 600, 889, 981 4, 640, 566, 066 29, 069, 102, 310 21, 188, 867, 774 5, 728, 455, 300 49, 086, 466, 601 20, 481, 250, 138 8, 320, 435, 303 60, 707, 167, 213 18, 871, 801, 489 8, 119, 059, 450 96, 623, 790, 936 38, 657, 736, 647 8, 214, 999, 246 82, 400, 315, 211 77, 791, 629, 811 153, 903, 539, 428 182, 553, 554, 575 179, 013, 226, 456 853, 435, 775, 057 64, 234, 783, 057 938, 844, 273, 033 56, 976, 579, 033 1, 012, 160, 578, 239 43, 097, 774, 239 1, 105, 250, 447, 896 32, 960, 277, 896 1, 383, 615, 805, 500 43, 932, 231, 816 712, 740, 462, 000 76, 460, 530, 000 321, 492, 125, 832 814, 380, 324, 000 67, 487, 370, 000 314, 069, 432, 834 887, 768, 694, 000 81, 294, 110, 000 355, 526, 737, 883 935, 771, 120, 000 136, 519, 050, 000 555, 456, 665, 295 1, 000, 373, 359, 000 339, 310, 214, 684 399, 962, 113, 209 47, 168, 818, 092 68, 146, 052, 740 1, 152, 739, 687 74, 397, 705, 757 686, 753, 738 96, 212, 953, 000 10, 195, 474, 303 125, 999, 519, 590 11, 665, 457, 212 125, 758, 517, 997 116, 288, 445, 000 150, 452, 500 172, 937, 410, 000 313, 166, 391, 000 165, 584, 788, 000 89, 888, 810, 000 88, 066, 486, 890 85, 689, 621, 145 106, 095, 280, 402 96, 953, 350, 000
Realisasi Belanja Daerah Uraian 2012 1, 297, 076, 712, 359 2013 1, 351, 530, 902, 258 2014 1, 504, 467, 714, 336 2015 1, 856, 335, 588, 279 2016 2, 157, 976, 237, 985 BELANJA TIDAK LANGSUNG 728, 186, 943, 673 798, 334, 700, 159 844, 261, 553 1, 067, 918, 654, 106 1, 209, 343, 128, 239 Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa 609, 315, 726, 345 0 2, 483, 701, 500 57, 879, 453, 462 18, 411, 600, 434 2, 988, 454, 131 710, 553, 045, 718 0 234, 076, 500 32, 436, 280, 400 5, 601, 357, 676 3, 014, 598, 165 745, 966, 674, 964 852, 271, 129, 190 0 - 0 234, 081, 000 40, 862, 220, 000 21, 020, 250, 000 7, 561, 890, 000 6, 804, 970, 500 3, 986, 379, 197 5, 939, 737, 416 875, 829, 834, 075 - 234, 081, 000 59, 372, 500, 000 9, 682, 227, 100 6, 840, 193, 454 37, 049, 789, 801 46, 495, 341, 700 45, 254, 129, 609 181, 648, 486, 000 257, 379, 558, 610 Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS / DEFISIT 58, 218, 000 568, 889, 768, 686 36, 372, 435, 104 235, 320, 051, 087 297, 197, 282, 495 6, 927, 758, 619 0 553, 196, 202, 099 19, 678, 080, 275 374, 719, 273, 549 158, 798, 848, 275 35, 160, 858, 804 632, 967, 783 660, 203, 452, 783 17, 736, 233, 800 453, 519, 786, 529 188, 947, 432, 454 95, 011, 293, 256 0 788, 416, 934, 173 22, 026, 364, 000 435, 970, 687, 511 330, 419, 882, 662 74, 623, 107, 639 4, 734, 000 948, 633, 109, 746 24, 518, 760, 500 527, 035, 731, 079 397, 078, 618, 167 (51, 888, 565, 991) BELANJA
Realisasi Pembiayaan Daerah Uraian PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Badan usaha milik daerah (BUMD) Penyertaan Modal Badan usaha milik swasta PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 2012 2013 2014 2016 2015 107. 869. 939. 431 107. 352. 156. 099 140. 684. 420. 903 225. 197. 735. 469 292. 311. 868. 716 106. 657. 091. 831 106. 141. 966. 599 140. 113. 014. 903 225. 038. 237. 959 292. 240. 640. 853 - - 1. 212. 847. 600 1. 210. 189. 500 571. 406. 000 159. 497. 510 71. 227. 863 8. 653. 243. 951 2. 400. 000 9. 901. 000 7. 670. 000 16. 481. 609. 780 8. 653. 243. 951 2. 400. 000 9. 901. 000 7. 670. 000 16. 260. 000 0 0 221. 609. 780 99. 216. 695. 480 104. 952. 156. 099 130. 783. 420. 903 217. 527. 735. 469 275. 830. 258. 936 24
Proyeksi Pendapatan Daerah Uraian PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2. 114. 586. 014. 000 276. 034. 167. 000 2. 299. 313. 883. 504 300. 204. 726. 426 2. 499. 176. 975. 432 322. 220. 314. 892 2. 724. 330. 484. 880 350. 169. 637. 065 2. 973. 960. 281. 845 380. 906. 613. 291 3. 251. 017. 582. 482 414. 749. 114. 204 61. 016. 000 70. 015. 860. 000 80. 126. 150. 184 91. 696. 366. 271 104. 937. 321. 560 120. 090. 270. 793 15. 552. 901. 000 17. 014. 873. 694 14. 265. 617. 379 14. 978. 898. 248 15. 727. 843. 160 16. 514. 235. 318 9. 924. 400. 000 10. 420. 620. 000 10. 941. 651. 000 11. 488. 733. 550 12. 063. 170. 228 12. 666. 328. 739 189. 540. 866. 000 202. 753. 372. 732 216. 886. 896. 330 232. 005. 638. 997 248. 178. 278. 343 265. 478. 279. 354 1. 363. 748. 431. 000 1. 461. 459. 585. 177 1. 567. 325. 345. 305 1. 682. 056. 430. 493 1. 806. 426. 381. 715 1. 941. 277. 139. 275 44. 259. 349. 000 1. 000. 373. 359. 000 1. 089. 363. 358. 414 1. 186. 269. 622. 215 1. 291. 796. 355. 845 1. 406. 710. 408. 598 1. 531. 846. 220 319. 115. 723. 000 327. 836. 877. 763 336. 796. 374. 090 346. 000. 725. 648 355. 456. 624. 117 365. 170. 944. 055 25
Proyeksi Pendapatan Daerah (2) Uraian LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2017 2018 2019 2020 2021 2022 474. 803. 416. 000 537. 649. 571. 900 609. 631. 315. 235 692. 104. 417. 323 786. 627. 286. 839 894. 991. 329. 003 Pendapatan Hibah 16. 984. 250. 000 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 97. 935. 325. 000 112. 625. 623. 750 129. 519. 467. 313 148. 947. 387. 409 171. 289. 495. 521 196. 982. 919. 849 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 301. 616. 651. 000 346. 859. 148. 650 398. 888. 020. 948 458. 721. 224. 090 527. 529. 407. 703 606. 658. 818. 859 58. 267. 190. 000 16. 984. 250. 000 61. 180. 549. 500 16. 984. 250. 000 64. 239. 576. 975 16. 984. 250. 000 67. 451. 555. 824 16. 984. 250. 000 70. 824. 133. 615 16. 984. 250. 000 74. 365. 340. 296 26
Proyeksi Belanja Daerah No 5 5. 1. 1 5. 1. 2 5. 1. 3 5. 1. 4 5. 1. 5 5. 1. 6 5. 1. 7 5. 1. 8 5. 2. 1 5. 2. 2 5. 2. 3 Uraian Proyeksi Pendapatan 2017 (APBD) 2018 2019 2020 2021 2022 2. 378. 236. 014. 000 2. 290. 190. 406. 260 2. 493. 518. 098. 677 2. 718. 858. 293. 622 2. 968. 603. 596. 252 3. 245. 778. 801. 079 1. 303. 647. 774. 000 1. 361. 533. 343. 308 1. 402. 373. 232. 034 1. 484. 073. 609. 205 1. 599. 285. 424. 809 1. 667. 532. 604. 695 921. 495. 759. 000 986. 427. 338. 556 1. 021. 039. 653. 461 1. 101. 500. 399. 379 1. 188. 301. 674. 396 1. 281. 943. 129. 724 0 0 0 3. 484. 085. 000 234. 085. 000 5. 226. 127. 500 48. 939. 064. 000 75. 939. 064. 000 48. 939. 064. 000 12. 417. 310. 000 12. 097. 619. 000 8. 615. 725. 645 9. 705. 676. 073 10. 945. 307. 326 12. 355. 847. 913 13. 961. 572. 471 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 302. 045. 401. 000 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa 3. 168. 536. 000 Belanja Tidak Terduga 1. 073. 453. 840. 000 BELANJA LANGSUNG 40. 899. 169. 000 Belanja Pegawai 586. 888. 508. 000 Belanja Barang dan Jasa 445. 666. 163. 000 Belanja Modal (263. 650. 000) SURPLUS / DEFISIT 302. 045. 401. 000 2. 854. 419. 107 3. 000. 000 928. 657. 062. 952 1. 091. 144. 866. 642 1. 234. 784. 684. 417 1. 369. 318. 171. 444 1. 578. 246. 196. 384 44. 290. 432. 350 53. 726. 834. 850 627. 328. 059. 075 702. 786. 777. 320 651. 854. 127. 480 725. 305. 989. 672 840. 223. 756. 546 549. 722. 620. 213 607. 345. 952. 382 529. 203. 722. 087 590. 285. 346. 922 684. 295. 604. 989 8. 250. 000 8. 323. 869. 927 8. 250. 000 8. 250. 000 27
Proyeksi Pembiayaan Daerah No 6. 1 Proyeksi Pendapatan Uraian 2017 (APBD) 281. 400. 000 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2018 281. 400. 000 6. 1. 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun - Anggaran Sebelumnya 6. 1. 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 6. 1. 5 2019 2021 2022 0 0 0 - - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 0 0 6. 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 17. 750. 000 8. 250. 000 8. 323. 869. 927 8. 250. 000 8. 250. 000 6. 2. 1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 6. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 17. 750. 000 8. 250. 000 6. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang 0 0 73. 869. 927 0 0 0 6. 2. 4 Pemberian Pinjaman Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 2020 0 0 263. 650. 000 (8. 250. 000) (8. 323. 869. 927) (8. 250. 000) (8. 250. 000) 0 0 0 28
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Proyeksi Pendapatan Uraian 2017 (APBD) Total Pendapatan dan 2. 395. 986. 014. 000 Penerimaan Pembiayaan Pendapatan 2. 114. 586. 014. 000 Penerimaan Pembiayaan Prioritas I (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama) Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Pengeluaran Pembiayaan Kapasitas 2018 2019 2020 2021 2022 2. 299. 313. 883. 5 2. 499. 176. 975. 43 04 2 2. 724. 330. 484. 8 80 2. 973. 960. 281. 8 3. 251. 017. 582. 48 45 2 2. 299. 313. 883. 5 2. 499. 176. 975. 43 04 2 0 0 2. 724. 330. 484. 8 80 0 2. 973. 960. 281. 8 3. 251. 017. 582. 48 45 2 0 0 679. 053. 311. 693 705. 582. 498. 20 6 746. 219. 703. 479 783. 954. 095. 58 2 823. 765. 162. 88 1 865. 695. 167. 632 667. 730. 233. 926 693. 114. 79 2 11. 889. 383. 414 0 733. 659. 058. 500 809. 983. 258. 02 5 13. 781. 904. 856 0 851. 211. 722. 867 12. 486. 775. 052 73. 869. 927 770. 837. 095. 90 7 13. 116. 999. 674 0 1. 593. 731. 385. 2 1. 752. 957. 271. 95 1. 940. 376. 389. 2 2. 150. 195. 118. 9 2. 385. 322. 414. 85 281. 400. 000 11. 323. 077. 766 0 14. 483. 444. 765 0 29 riil 1. 716. 932. 702. 307
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil (2) No C Uraian 2017 Prioritas II (Belanja 1. 063. 265. 162. 2 Langsung untuk 34 Program Unggulan Kepala daerah dan Program Prioritas diluar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama) Belanja Langsung untuk 1. 063. 265. 162. 2 Program Unggulan Kepala 34 daerah dan Program Prioritas diluar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Your Date Here 2018 2019 2020 2021 2022 917. 553. 809. 05 1. 076. 259. 597. 7 1. 219. 167. 656. 8 1. 352. 932. 283. 6 1. 561. 052. 654. 8 7 36 75 21 83 Your Footer Here 30
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil (3) No Uraian D Prioritas III a Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai diluar belanja gaji dan tunjangan Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kab/ Kota Belanja Tidak Terduga Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pemberian Pinjaman Your Date Here Daerah b 2017 2018 2019 2020 2021 2022 653. 667. 540. 07 4 635. 917. 540. 07 4 269. 347. 229. 07 4 676. 177. 576. 24 1 667. 927. 576. 24 1 301. 671. 382. 13 4 676. 697. 674. 21 8 668. 447. 674. 21 8 302. 045. 899. 21 8 721. 208. 732. 42 3 712. 958. 732. 42 3 346. 556. 957. 42 3 797. 262. 835. 34 2 789. 012. 835. 34 2 395. 611. 060. 34 2 824. 269. 759. 96 8 816. 019. 759. 96 8 449. 617. 984. 96 8 48. 939. 064. 000 12. 417. 310. 000 302. 045. 401. 00 0 75. 939. 064. 000 12. 417. 310. 000 302. 045. 401. 00 0 48. 939. 064. 000 12. 417. 310. 000 302. 045. 401. 00 0 3. 168. 536. 000 2. 854. 419. 107 3. 000. 000 17. 750. 000. 000 8. 250. 000 0 0 Your Footer Here 0 31 0
04 ISU STRATEGIS Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Kabupaten Jepara Your Date Here Your Footer Here 32
Isu Strategis Kesehatan Derajat kesehatan belum optimal, dilihat dari IR DBD tinggi, resiko penularan HIV/AIDs, ketersediaan tenaga kesehatan serta kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan tingkat pertama masih kurang Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi melambat, diikuti oleh angka inflasi yang cukup tinggi Ketimpangan Gender Masih terjadinya ketimpangan gender, meskipun IPG tinggi namun IDG rendah 33 Kemiskinan Persentase penduduk miskin rendah namun jumlah (absolutnya) tinggi 33
Isu Strategis Ketimpangan Pendapatan Ketimpangan pendapatan semakin naik meskipun dalam kategori “sedang” Good Governance Masih belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan, ditandai oleh rendahnya skor LKj. IP; kapabilitas AKIP dan maturitas SPIP masih berada pada level rendah 34 Infrastruktur Masih belum optimalnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Jepara, ditandai oleh masih rendahnya rasio jalan dalam kondisi baik dan rendahnya jalan yang memilki sarana pelengkap Lingkungan Masih belum optimalnya usaha pelestarian lingkungan 34
05 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi, Misi, Tujuan, Sasaran m dan Pentahapan Pembangunan
Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING
Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING 1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya. 2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat 3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri 4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. 5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional.
Keterkaitan Visi dan Misi Berdasarkan Frase Visi No Frasa Visi No Misi 1. Berkarakter 1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya 2 Maju 2 Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat 3 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri 3 Berdayasaing 4 5 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesionalkatkan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang Profesional
Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING No 1. 2. Misi Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat Urusan Terkait 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pendidikan Perpustakaan Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemuda dan Olahraga Kebudayaan 1. 2. 3. 4. Perikanan Pertanian Pangan Lingkungan Hidup OPD pengampu urusan harus mendukung tercapainya visi dan misi Pasangan Bupati Wakil Bupati
Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING No Misi Urusan Terkait 3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 4. Mewujudkan Pembangunan keadilan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pemerataan yang Ber- Koperasi dan UMKM Penanaman Modal Pariwisata Perdagangan Perindustrian Tenaga Kerja Transmigrasi Perumahan dan Pemukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak OPD pengampu urusan harus mendukung tercapainya visi dan misi Pasangan Bupati Wakil Bupati
Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING No 5. Misi Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional Urusan Terkait 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Komunikasi & Informatika Persandian Statistik Kearsipan Kepegawaian Fungsi Perencanaan Pembangunan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Fungsi Keuangan Fungsi Pengawasan Fungsi Setda Fungsi Setwan
Tujuan Dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Syarat tujuan yang baik: 1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi 2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan 3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah 4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami
Tujuan Dan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan Syarat Sasaran yang Baik: 1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan 2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran 3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah 4. Memenuhi kriteria SMART-C
Tujuan Sasaran TUJUAN SASARAN Misi 1: Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan 1. 1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan Pendidikan dan Kesehatan yang bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun non menyeluruh kepada masyarakat formal 1. 2 Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan 1. 3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas pembangunan 2. 1 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak gender 3. Meningkatkan integrasi nilai – nilai 3. 1 Meningkatnya upaya pelestarian cagar budaya dan karakter masyarakat kebudayaan asli Kabupaten Jepara 4. Meningkatkan potensi dan kapasitas 4. 1 Meningkatnya prestasi pemuda dan kapasitas pemuda dalam menghadapi era organisasi pemuda dalam mewujudkan generasi persaingan global yang berkualitas 4. 2 Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat regional dan nasional
TUJUAN SASARAN Misi 2: Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat 5. Meningkatkan kualitas pendayagunaan 5. 1 Meningkatnya sumberdaya keanekaragaman hayati dan pengelolaan lingkungan, sumberdaya alam yang berkelanjutan 5. 2 Terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang lestari dan ramah lingkungan 5. 3 Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang mendorong partisipasi masyarakat Misi 3: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri 6. Peningkatan pertumbuhan 6. 1 Meningkatnya kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi perekonomian masyarakat yang mantap serta UMKM dan berdaya saing 6. 2 Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing 6. 3 Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing 6. 4 Meningkatnya kinerja perindustrian, perdagangan dan investasi daerah 6. 5 Meningkatnya produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya 6. 6 Meningkatnya popularitas Jepara sebagai daerah destinasi wisata bertaraf internasional kebanggaan Jawa Tengah
TUJUAN SASARAN Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan 7. Meningkatkan cakupan pemenuhan 7. 1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi infrastruktur cipta karya dan masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh infrastruktur bina marga 7. 2 Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak bagi seluruh masyarakat 7. 3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan Misi 5: Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional 8. Meningkatkan kualitas aparatur 8. 1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam birokrasi menyelenggaran pelayanan publik yang 8. 2 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian profesional serta peningkatan kualitas dan evaluasi kinerja pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik 9. Meningkatkan peran serta masyarakat 9. 1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan mewujudkan pembangunan keterbukaan informasi publik 9. 2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mewujudkan keterbukaan informasi publik
Pentahapan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 -2022
Tahun 2018 • • • Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri pertanian dan pariwisata. Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensial lokal. Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis dan kondusif. Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan
Tahun 2019 • • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang industri pariwisata, pembangunan akses jalan yang memadai serta penyiapan SDM kepariwisataan yang berkualitas. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster. Penguatan SDM pelaku usaha industri dan komoditas potensial di Kabupaten Jepara dalama pemanfaatan teknologi, baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompentensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik
Tahun 2020 • Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar; • Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. • Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana. • Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. • Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik
Tahun 2021 • • • Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan; Penguatan ketahanan pangan dan pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, distribusi sarpras pertanian, pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Peningkatan kapasitas, keterampilan teknis pelaku perikanan, fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarpras penunjang serta pemanfaatan teknologi perikanan budidaya dan tangkap tepat guna Pembanguan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan cakupan pengangkutan sampah perkotaan. Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik
Tahun 2022 • • • Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan; Penguatan ketahanan pangan dan pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, distribusi sarpras pertanian, pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Peningkatan kapasitas, keterampilan teknis pelaku perikanan, fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarpras penunjang serta pemanfaatan teknologi perikanan budidaya dan tangkap tepat guna Pembanguan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan cakupan pengangkutan sampah perkotaan. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis yang dilaksanakan serentak
06 ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Prioritas yang Menjadi Janji Politik Kepala Daerah Your Date Here Your Footer Here 53
Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati No Program Unggulan Urusan Terkait Program Prioritas • Program Pendidikan, 1. Peningkatan akses, Pendidikan PAUD dan Non Formal kualitas, relevansi dan • Program Pembinaan tata kelola pendidikan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan • Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar 2. Peningkatan derajat Kesehatan kesehatan dan gizi masyarakat • Program Pelayanan Kesehatan Kegiatan Prioritas Antara lain: • peningkatan kesejahteraan guru GTT/PTT dan guru madin • Terselenggaranya Pembinaan pelaksanaan SNP dan pendidikan budi pekerti (pendidikan budi pekerti dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal sekolah di Kab Jepara) • Beasiswa kelas ukir Antara lain: • Pelayanan Gratis Kelas III di Puskesmas dan Jaringannya serta RS untuk Penduduk Jepara yang Belum Mempunyai Jaminan Kesehatan
Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati No Program Unggulan Urusan Terkait Program Prioritas • Program Pengembangan 3. Pemantapan budaya Kebudayaan Nilai Budaya dan karakter • Program Pengelolaan masyarakat Jepara Keragaman Budaya • Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan Prioritas Antara lain; • Fasilitasi dan Apresiasi Komunitas Seni Budaya • Festival dan Event Budaya
Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati No Program Unggulan 4. Peningkatan jaringan infrastruktur transportasi hingga ke pelosok pedesaan Urusan Terkait Program Prioritas Pekerjaan Umum • Program Infrastruktur dan Penataan Pedesaan Ruang • Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh • Program Sumberdaya Air • Program Penataan Ruang Daerah • Program Pembangunan Jalan • Program Pengendalian Banjir Perhubungan • Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan • Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan • Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Prioritas Antara lain: • Pembangunan Coastal Road • Peningkatan dan Penataan Jalan Kartini (city walk) • Peningkatan dan Penataan Jalan Pemuda (city walk) • Revitalisasi Kali Wiso • Penanganan Abrasi Pantai Semat-Kedung Malang Antara lain: • Pengadaan Fasilitas perlengkapan Jalan • Optimalisasi Lampu PJU
Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati No Program Unggulan Urusan Terkait Program Prioritas Kegiatan Prioritas Antara lain: 5. Peningkatan pemenuhan Perumahan Rakyat Dan • Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kawasan Kumuh • RTLH kebutuhan hunian • Program Pengembangan • Program Penyediaan Air Minum masyarakat termasuk Sarana dan Prasarana Umum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat peningkatan kualitas RTLH Permukiman (PAMSIMAS) • Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat • Peningkatan PSU untuk perumahan / permukiman 6. Peningkatan pengelolaan Pertanian dan pendayagunaan sumber daya alam Perikanan • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan • Program Peningkatan SDM Pertanian • Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan • Program Pengembangan Perikanan Tangkap • Program Pengembangan Budidaya Perikanan Antara lain: • Perintisan Desa Mandiri Pangan • Antara lain: • Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya • Diversifikasi Alat Tangkap Ikan ramah lingkungan
No Program Unggulan Urusan Terkait 7. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup konservasi sumberdaya alam dan lingkungan 8. Peningaktan pertumbuhan Koperasi dan UMKM perekonomian masyarakat Penanaman Modal yang mantap Pariwisata Perdagangan Tanaga Kerja Program Prioritas Kegiatan Prioritas • Program Pengembangan Antara lain: Kinerja Pengelolaan • Pemeliharaan Taman Kota, Persampahan Kanstin, Sarana/Prasarana • Program Perlindungan Dan Taman Konservasi Sumber Daya Alam • Pengelolaan TPA Sampah, • Program Pengelolaan Ruang Instalasi Pengolah Lumpur Terbuka Hijau Tinja (IPLT) dan Pengolah Sampah Organik • Program Pengembangan Antara lain: Kewirausahaan dan Keunggulan • Pembinaan dan pemberdayaan Kompetitif Usaha Kecil UMKM melalui peningkatan Menengah ketrampilan usaha • Program Peningkatan Kualitas • Pembangunan dan SDM Koperasi pemeliharaan pasar • Program Peningkatan Kualitas • Penunjang Pelaksana Event Dan Produktifitas Tenaga Kerja Pariwisata • Program Peningkatan Sarana • Penataan dan Pengembangan Perdagangan Kawasan Daya Tarik Wisata • Program Pengembangan (DTW) Kabupaten Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Destinasi Pariwisata • Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati No Program Unggulan Urusan Terkait • 9. Peningkatan keterpaduan Perindustrian industri manufaktur pertanian dan kelautan secara berkelanjutan. 10. Peningkatan kualitas Penunjang Kepegawaian • aparatur pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat Penunjang Pengawasan 11. Peningkatan peran serta Komunikasi dan masyarakat dalam Informatika mewujudkan keterbukaan informasi publik serta pelaksanaan pembangunan pada umumnya Program Prioritas Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Program Kapasitas Aparatur Kegiatan Prioritas • Bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk kerajinan dan konveksi di Kab. Jepara Peningkatan Antara lain: Sumberdaya • kegiatan peningkatan kapasitas kualifikasi teknis PNS dalam jabatan fungsional tertentu (beasiswa dokter spesialis) • Program Pengembangan Antara lain: Komunikasi, Informasi Dan • Pertunjukan Media Tradisional • Pelayanan Informasi Media Massa
07 INDIKASI PENDANAAN DAN PROGRAM PRIORITAS Indikasi pendanaan dan program seluruh urusan
Proyeksi Pagu Anggaran Program Prioritas URUSAN PENDIDIKAN Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal Program Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar URUSAN KESEHATAN Program Pelayanan Kesehatan URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Infrastruktur Pedesaan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Sumberdaya Air Program Penataan Ruang Daerah Program Pembangunan Jalan Program Pengendalian Banjir 97, 253, 166, 000 89, 932, 909, 000 155, 897, 170, 000 - 114, 911, 824, 000 - 30, 800, 000 200, 000, 000 71, 000, 000 16, 400, 000 866, 286, 000 28, 000, 000
Proyeksi Pagu Anggaran Program Prioritas URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi URUSAN TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja URUSAN PANGAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Program Peningkatan SDM Pertanian URUSAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - 4, 725, 120, 000 1, 660, 000 - 19, 984, 799, 000 - 16, 000, 000 5, 741, 000 - 35, 268, 700, 000
Proyeksi Pagu Anggaran Program Prioritas URUSAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau URUSAN PERHUBUNGAN Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa - 35, 268, 700, 000 - 97, 561, 320, 000 7, 786, 350, 000 20, 310, 000 - 17, 400, 000 161, 150, 000 16, 020, 000 - 23, 956, 386, 000
Proyeksi Pagu Anggaran Program Prioritas URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - Program Pengembangan Perikanan Tangkap 27, 559, 106, 000 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 50, 845, 280, 000 URUSAN PARIWISATA - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 40, 230, 410, 000 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 158, 466, 930, 000 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 4, 895, 050, 000 URUSAN KEBUDAYAAN - Program Pengembangan Nilai Budaya 3, 545, 000 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 15, 445, 000 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 8, 371, 250, 000 URUSAN PERDAGANGAN - Program Peningkatan Sarana Perdagangan 390, 923, 222, 784 URUSAN PERINDUSTRIAN - Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 9, 346, 400, 000 FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 19, 520, 000
08 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator Kinerja Daerah Your Date Here Your Footer Here 81
INDIKATOR KINERJA DAERAH Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Indikator Makro Pertumbuhan Ekonomi Laju Inflasi Indeks Gini Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembanunan Gender (IPG) PDRB per kapita Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 0 Persen Nilai Persen 5, 02 3, 45 0, 32 5, 10 5, 61 0, 32 5, 17 5, 40 0, 32 5, 25 5, 35 0, 31 5, 33 5, 30 0, 31 5, 41 5, 25 0, 31 5, 49 5, 20 0, 30 Indeks 70, 25 70, 71 71, 17 71, 63 72, 09 72, 56 73, 03 Indeks 91, 29 91, 64 91, 99 92, 33 92, 69 93, 04 93, 39 20. 184, 77 (Proyeksi 2016) 21. 953 23. 876 25. 968 28. 242 30. 716 33. 407 Ribu Rupiah
INDIKATOR KINERJA DAERAH Aspek Pelayanan Umum Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2022 Pendidikan Angka harapan lama sekolah Tahun 7, 32 7, 33 7, 35 7, 37 7. 40 7, 43 7, 48 0 7, 48 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 12, 18 12, 20 12, 22 12, 24 12, 26 12, 28 12, 3 Kesehatan Angka Harapan Hidup Angka Kematian Ibu 75, 67 14 75, 68 20 75, 69 19 75, 7 18 75, 71 18 75, 72 17 75, 73 16 0 75, 73 16 5, 4 5, 35 5, 3 5, 25 5, 2 5, 15 0, 011 0, 008 0, 006 0, 004 0, 002 Angka kematian Bayi Persentase Balita Gizi buruk Tahun Per 100. 000 KH Per 1. 000 KH Persen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Jaringan irigasi Persen dalam kondisi baik Persentase jalan kabupaten Persen kondisi baik Perumahan dan Permukiman Cakupan ketersediaan rumah Persen layak huni 0 7 8, 0 9 10 11 12 13 13 42, 11 47, 81 53, 51 59, 21 64, 41 70, 61 76, 31 0 77, 42 77, 82 78, 22 78, 62 79, 02 79, 42 79, 82
INDIKATOR KINERJA DAERAH Persentase kawasan pemukiman kumuh Akses sanitasi layak bagi masyarakat Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Urusan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Urusan tenaga kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Persentase Penempatan Tenaga Kerja Tingkat pengangguran terbuka Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara Persen Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 0, 024 Persen 77, 43 Satuan Target Capaian Setiap Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2022 0, 01 0 0 0 80 85 100 100 100 0 Persen 28, 3 29, 3 31 32, 3 33 34, 3 Persen 72, 62 76, 45 80, 25 84, 06 87, 87 91, 67 95, 48 0 95, 48 Angka 68, 13 68, 5 68, 6 68, 7 68, 8 68, 9 69 0 69 3, 12 3, 1 3, 05 3 3 Persen Angka 0 Nilai - 600 - 750 - 801 - -
INDIKATOR KINERJA DAERAH Urusan Pangan Ketersediaan energi per kapita Satuan K. Kal/kg Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 2. 050 Target Capaian Setiap Tahun 2017 2. 015 2018 2. 020 2019 2. 025 2020 2. 030 2021 2. 035 2022 2. 040 Urusan Lingkungan Hidup Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2040 0 Persentase penanganan sampah Persen 9, 24 10, 13 13, 17 15, 62 18, 18 20, 82 23, 86 Luas RTHK Publik Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk Persen 0 7, 34 7, 35 7, 36 7, 37 7, 38 7, 39 0 Persen 90, 02 91, 37 92, 28 93, 19 94, 12 95, 06 96 96 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Lembaga Keuangan Mikro Persen (LKM) aktif Persentase jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persen 0 tad 25 25 30 30 35 35 35 3, 45 4, 67 5, 84 6, 66 6, 89 7, 02 7, 45
INDIKATOR KINERJA DAERAH Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TFR (Total Fertility Rate) Urusan Perhubungan Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik; Satuan Nilai Persen Urusan Komunikasi dan Informatika Persentase informasi pembangunan Persen daerah yang terinformasikan kepada masyarakat Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase usaha mikro menjadi Persen usaha kecil Urusan Pemuda dan Olahraga Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional Urusan Penanaman Modal Prestasi Nilai Realisasi Investasi (PMDN) Rupiah Kondisi Kinerja pada awal periode 2017 RPJMD 2016 2, 36 100 2, 35 100 Target Capaian Setiap Tahun 2018 2, 34 100 2019 2, 33 100 2020 2, 32 100 2021 2, 31 100 2022 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 0 2, 3 100 0 100 100 0 0, 7 0, 9 1, 04 1, 42 1, 4 0 13 15 15 17 17 19 20 20 0 108. 000. 110. 00 112. 000. 115. 00 116. 000 120. 000
INDIKATOR KINERJA DAERAH Urusan Kebudayaan Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Urusan Kearsipan Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip) Urusan Kelautan dan Perikanan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Produksi perikanan budidaya Urusan Pariwisata Kunjungan wisata (Wisman) Kunjungan wisata (Wisnus) Jumlah obyek wisata unggulan Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2022 Persen 39 39 44 50 56 61 67 0 67 Persen 17 11 11 12 13 14 16 16 Ton 10. 534, 90 9. 371, 27 9. 675, 83 9. 990, 30 10. 314, 98 10. 650, 22 10. 996, 35 Ton 28. 748 23. 736 24. 985 26. 234 27. 545 28. 992 30. 348 Orang 21. 228 25. 000 29. 000 33. 000 37. 000 41. 000 45. 000 Orang 1. 733. 267 1. 800. 000 1. 900. 000 2. 100. 000 2. 200. 000 2. 300. 000 4 4 4 4 Unit
INDIKATOR KINERJA DAERAH Urusan Perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Urusan Perindustrian Kontribusi Perindustrian terhadap Total PDRB Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Litbang Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran Fungsi Penunjang Keuangan Opini BPK terhtadap Lap. Keu Daerah Fungsi Penunjang Seketariat Daerah Nilai LPPD Nilai LKj. IP Satuan Persen Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 17, 86 (2015) 33, 47 (2015) Target Capaian Setiap Tahun 2017 2018 18 33, 5 2019 18, 5 34 2020 19 34, 5 2021 19, 5 35 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2022 20 35, 5 20, 5 0 20, 5 36 0 Persen 55 55 55 60 65 70 75 75 0 Opini WTP WTP 0 Nilai sangat sangat memuaskan memuaskan CC CC B BB BB sangat memuaskan BB
INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2022 Fungsi Penunjang Pengawasan Tingkat Maturiti SPIP 0 Level 2 2 3 3 4 4
- Slides: 74