Perpajakan Indonesia Agenda Konsep Pajak Regulasi Pajak Diskusi

Perpajakan Indonesia

Agenda Konsep Pajak Regulasi Pajak Diskusi 2

Mengapa Belajar Pajak ? ? Kewajiban Individu Pertumbuhan ekonomi (Makro) Pajak Kewajiban Perusahaan (AK) Penerimaan Negara (ASP) 3

Karir di Bidang Pajak Tax manajemen Lainnya Karir Tax officer (DJP) Tax Consultant 4

Pajak - Perusahaan Transaksi Keputusan Manajemen Pajak dalam Perusahaan Kewajiban Perusahaan Laporan Keuangan 5

PERTANYAAN MENDASAR § Bagaimana Anda membayar pajak ? ? § Bagaimana mencatat ? – – Penjualan Pembayaran gaji Pembayaran sewa Penerimaan pendapatan jasa? § Dari mana pos-pos pajak dalam Laporan Keuangan diperoleh ? – Beban pajak penghasilan – Utang pajak penghasilan / pajak dibayar dimuka – Aset dan liabilitas pajak tangguhan § Bagaimana pengungkapan dalam laporan keuangan? – Catatan atas laporan keuangan koreksi fiskal 6

Pajak dalam Laporan Keuangan � Laporan posisi keuangan � Laporan laba rugi � Arus kas 7

Pajak dalam Laporan Keuangan � Catatan atas Laporan keuangan 8

Ilustrasi Pajak Perusahaan LABA RUGI Laba sebelum pajak Pajak kini (current tax) Pajak tangguhan (deferred tax) Laba tahun bjln dari operasi dilanjutkan Kerugian/pendapan operasi dihentikan Laba tahun berjalan Penghasilan komprehensif lain Pajak penghasilan terkait Total laba komprehensif Laba yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali NERACA Aset Pajak Tangguhan Liabilitas Pajak Tangguhan xxx (xxx) xxx xxx xxx atau 9

Pajak Perusahaan Dipotong PPh 23 atas penghasilan jasa Badan Penghasilan Beban yang dapat dikurangkan Penghasilan kena pajak X tarif pajak Pajak terutang 1 thn fiskal Kredit pajak • Angsuran pajak (PPh 25) • Dipotong pihak lain (22, 23) • Pajak luar negeri (24) Memoton g PPh 21 atas gaji PPN atas penyeraha n barang/jas a PBB Meterai BPHTB Pajak Daerah Lapor KPP Setor Kas negara 10

PAJAK dalam Perusahaan § Pajak atas Penghasilan Perusahaan – Dibayar langsung oleh perusahaan : • Angsuran pajak (PPh 25) • Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29) – Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23) – Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di Neraca utang pajak / pajak dibayar dimuka § Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax) – Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26) – PPN pajak atas penyerahan barang / jasa kena pajak – Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di Neraca sebagai utang atau pajak dibayar dimuka § Pajak Lainnya – PBB, pajak daerah, PPn. BM beban – Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP) – Pajak Daerah – Bea Materai 11

PAJAK untuk Individu § Individu SPTnya berbeda – Bekerja dari satu pemberi kerja – Bekerja lebih dari satu pemberi kerja – Pemilik usaha § Pajak atas Individu – Dibayar langsung oleh individu: • Angsuran pajak (PPh 25) • Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29) – Dipotong oleh pihak lain (PPh 21, PPh 23, PPh 22, PPh 24, tidak final, ) § Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax) Pph 21, PPh final – Orang pribadi yang mempekerjakan pihak lain – PPN untuk individu yang menjalankan usaha § Pajak Lainnya – – PBB, pajak daerah, PPn. BM beban Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP) Pajak Daerah Bea Materai 12

Perbedaan Pajak dan Akuntansi -1 PSAK Undang AKUNTANSI PAJAK PERBEDAAN Permanen Penelitian: Book tax Gap Eff Tax Rate Temporer Pajak Tangguhan: § Aktiva/utang § Beban/Pendapatan 13

Pengertian Pajak Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1990: 5) 14

PENGERTIAN PAJAK Prof. Dr. P. J. A. Adriani Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yg langsung dpt ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan Mr. DR. N. J. Feldmann Pajak adalah prestasi yang dilaksanakan oleh dan terutang kepada Pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata 2 digunakan untuk menutup pengeluaran 2 umum. Prof. Edwin R. A. Seligman “Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred. ” 15

Definisi Pajak • Dipungut berdasarkan undang-undang • Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi • Dipungut negara baik pemerintah pusat dan daerah • Diperuntukkan pengeluaran pemerintah public investment • Mempunyai tujuan lain reguler 16

PERBEDAAN PAJAK • RETRIBUSI Mendapat kontraprestasi langsung Unsur yang melekat pada pengertian retibusi adalah: 1. Pemungutan retribusi harus berdasarkan undang. 2. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan 3. Pemungutannya dilakukan oleh negara 4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum 5. Kontraprestasi langsung dapat dirasakan oleh 17

PERBEDAAN PAJAK § SUMBANGAN Yang mendapat manfaat penerima sumbangan • Sumbangan tidak diartikan untuk kepentingan pengeluaran 2 yang dikelola oleh pemerintah, tetapi dilaulan oleh dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukum pungutannyaberdasarkan UU serta unsur pelaksanaannya pun tidak ada • Sumbangan pungutannya tidak berdasarkan UU tetapi lebih bersifat gotong royong 18

Fungsi Pajak • Budgetair sumber penerimaan utama • Reguler PPn. BM Minimun keras, PPh pengusahan kecil lebih rendah, § Redistribusi § Demokrasi 19

Pajak dalam APBN 2018 20

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Dalam Triliun Rp Pertumbuhan per tahun Tax Ratio Arti sempit: hanya pajak saja Arti luas: termasuk SDA Migas dan minerba 21

Komposisi Penerimaan Pajak APBN 2017 22

Komposisi Pajak dan Tax Amnesty 23

Azas pajak • EQUALITY adil dan merata Pajak – Adil secara vertikal – Adik horisontal § CONVINIENCE tidak menyulitkan, Pay as you earn, ex: withholding system § ECONOMY efisien ex: self assesment § CERTAINTY tidak sewenang-wenang, berdasarkan undang yang dilaksanakan Adam Smith dalam An Inquiri into the nature and cause of the wealth of nations 24

Azas Pemungutan Azas Menurut Falsafah Hukum • Teori Asuransi (melindungi) • Teori Kepentingan • Teori daya pikul • Teori Bakti • Teori azas daya beli Azas ekonomi Negara perekonomian meningkat. Pajak tidak menghambat ekonomi Azas yuridis Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum UU Azas untuk memungut § Azas tempat tinggal § Azas kebangsaan § Azas sumber 25

TEORI ASURANSI Benarkah ? • Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. • Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. 26

TEORI KEPENTINGAN • Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat 27

TEORI GAYA PIKUL • Tiap orang dikenakan pajak dengan bobot yang sama (adil) sesuai dengan daya pikul: – Unsur Obyektif (besarnya penghasilan) – Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran) 28

TEORI GAYA BELI • Pajak untuk memelihara kepentingan masyarakat • Pajak ditekankan untuk fungsi mengatur 29

TEORI BAKTI • Pajak dianggap sebagai bentuk bakti rakyat kepada negara • Teori kewajiban pajak mutlak. • Pada jaman kerajaan, pajak=ulubekti sebagai bentuk kesetiaan rakyat pada raja. Raja=wakil Dewa 30

HUKUM PAJAK Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak 31

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK MATERIAL mengatur tentang obyek pajak, subyek pajak, besar pajak yang dikenakan timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP • UU Pajak Penghasilan • UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn. BM) • UU Bea Meterai • UU Pajak dan Retribusi Daerah • UU Pajak Bumi dan Bangunan HUKUM PAJAK FORMAL tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan • UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, • UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, • UU Pengadilan Pajak 32

UU PAJAK PENGHASILAN (UU 36/2008) Perubahan keempat dari UU 7/1983 Subyek Pajak Obyek Pajak • Obyek; bukan obyek; pengurang dan bukan pengurang Cara Menghitung Pajak • Tarif, struktur modal, harga transaksi, revaluasi Pelunasan pajak dalam Tahun Berjalan • PPh 21; 22; 23; 24; 25 Perhitungan pajak akhir tahun • PPh 28; PPh 29 33

Subjek Pajak Pasal 2 Ayat (1 dan 1 a) Orang Pribadi (OP) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, bersifat menggantikan yang berhak. Badan Bentuk usaha tetap (BUT), merupakan subyek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subyek pajak badan. 34

Definisi Penghasilan Pasal 4 Ayat (1) Merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang: - Diterima atau diperoleh wajib pajak. - Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. - Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Dengan nama dan dalam bentuk apapun 35

Lima Pilar Standar Akuntansi Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - PSAK Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah - SAK EMKM Standar Akuntansi Syari’ah – SAK Syariah Standar Akuntansi Pemerintahan – SAP PP 71 tahun 2010 § IFRS hanya diadopsi PSAK full 2012. Tahun 2013 dilakukan revisi standar dan ditambahkan standar baru 65, 66, 67, 68 yang efektif pada 2015. § Pada 2015 dikeluarkan PSAK 69 Agrikultur dan revisi beberapa standar. § Pada tahun 2016 dikeluarkan PSAK 70 dan PSAK 71 & PSAK 72. Tahun 2017 PSAK 73 efektif berlaku pada 2020 § SAK ETAP dikeluarkan tahun 2010, dan 2016 dikeluarkan SAK EMKM § Pada 26 Mei 2016: Revisi PSAK 108 Akuntansi Transasi Asuransi Syariah dan PSAK 101 LK Syariah 36

UU PPN & PPn. BM (UU 42/2009) Perubahan keempat dari UU 8/1983 Pengukuhan pengusaha kena pajak Kewajiban melaporkan usaha, memungut dan menyetor dan melaporkan pajak terutang Obyek Pajak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Saat dan tempat terutang Laporan Perhitungan pajak Ketentuan Khusus - pemungut 37

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK FISKUS WAJIB PAJAK c c Pendaftaran (NPWP-NPPKP) Pemeriksaan Penetapan (SKP) Pembukuan/ Pencatatan Keberatan Pembayaran (SSP) Banding Pelaporan (SPT) BPP MA Kasasi 38

Ilustrasi Hukum Formal: Surat Administratif Keterangan SPT SKP STP Definisi Surat untuk pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak terutang. Surat keterangan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN. Surat untuk menagih pajak dan sanksi administrasi. Fungsi Pelaporan dan pertanggungjawab an penghitungan jumlah pajak terutang, pembayaran sendiri, pemotongan. Alat koreksi, sarana mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak. Alat koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak. 39

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK • Hukum Perdata Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata • Hukum Pidana Adanya sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan 40

Kedudukan Hukum Pajak • Hukum Pidana Mengenakan sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan. • Hukum Perdata Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata. 41

Ilustrasi Ketentuan Pidana: (Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000) • Karena kealpaan – Tidak menyampaikan SPT; atau – Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. • Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 42

Ilustrasi Ketentuan Pidana: (Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000) • Kesalahan Disengaja – Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau – Tidak menyampaikan SPT; atau – Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau – Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau – Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau – Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau – Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. • Dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. 43

Hutang pajak • Saat timbul hutang pajak – Materiil : saat diberlakukannya UU – Formal : saat ditagih / ditetapkan oleh fiskus • Berakhirnya utang pajak – Pembayaran – Kompensasi – Daluwarsa – Pembebasan / penghapusan 44

Jenis Pajak Golongan Sifat Pajak Subyektif Pajak Langsung pajak tdk langsung Lemb. Pemungutnya Pajak Obyektif Pajak Pusat Pajak Daerah 45

Perlawanan Pajak • PASIF • Struktur Ekonomi • Sistem Pemungutan • Moral dan Intelektual penduduk • AKTIF • Tax Avoidance • Tax Evasion 46

CARA(STELSEL) PEMUNGUTAN PAJAK § Stelsel § Fiktif PPh ps 25 § Riil PPh ps 21, 23 § Campuran PPh ps 29 Pembayaran Angsuran PPh 25 (fiktif) Pemotongan pajak oleh pihak lain (PPh 21, 22, 23, 24) Penghitung an kembali PPh ps 29 47

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK § Sistem pemungutan § Official assessment SKP, PBB § Self assessment PPh tahunan § Withholding system PPh 21, 23, 48

YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK § Azas pemungutan pajak § Domisili / tempat tinggal § Sumber § Kebangsaan 49

TARIF PAJAK PRESENTASE TARIF STRUKTUR TARIF 1. MARGINAL 2. EFEKTIF 1. PROPORSIONAL (PPN) 2. PROGRESIF : progresif Progresif degresif 3. DEGRESIF 4. TETAP (materai) 50

Penelitian Bidang Pajak • Perusahaan: – Ketaatan perusahaan memenuhi kewajiban pajak – Pajak dalam laporan keuangan book tax difference; earning management; pajak tangguhan. – Tax management, tax avoidance, tax evasion – Pajak internasional transfer pricing, heaven countries, thin capitalization • Kebijakan pajak – menguji efektivitas kebijakan yang telah dilakukan • Penelitian individu – ketaatan / tax compliance 51

TERIMA KASIH Dwi Martani - 081318227080 martani@ui. ac. id atau dwimartani@yahoo. com http: //staff. blog. ui. ac. id/martani/ 52