Perpajakan Indonesia Agenda Konsep Pajak Regulasi Pajak Diskusi

Perpajakan Indonesia

Agenda Konsep Pajak Regulasi Pajak Diskusi 2

Mengapa Belajar Pajak ? ? Kewajiban Individu Pertumbuhan ekonomi (Makro) Pajak Kewajiban Perusahaan (AK) Penerimaan Negara (ASP) 3

Karir di Bidang Pajak Tax manajemen Lainnya Karir Tax officer (DJP) Tax Consultant 4

Pajak - Perusahaan Transaksi Keputusan Manajemen Pajak dalam Perusahaan Kewajiban Perusahaan Laporan Keuangan 5

PERTANYAAN MENDASAR § Bagaimana Anda membayar pajak ? ? § Bagaimana mencatat ? – – Penjualan Pembayaran gaji Pembayaran sewa Penerimaan pendapatan jasa? § Dari mana pos-pos pajak dalam Laporan Keuangan diperoleh ? – Beban pajak penghasilan – Utang pajak penghasilan / pajak dibayar dimuka – Aset dan liabilitas pajak tangguhan § Bagaimana pengungkapan dalam laporan keuangan? – Catatan atas laporan keuangan koreksi fiskal 6

Pajak Perusahaan Dipotong PPh 23 atas penghasilan jasa Badan Penghasilan Beban yang dapat dikurangkan Penghasilan kena pajak X tarif pajak Pajak terutang 1 thn fiskal Kredit pajak • Angsuran pajak (PPh 25) • Dipotong pihak lain (22, 23) • Pajak luar negeri (24) Memoton g PPh 21 atas gaji PPN atas penyeraha n barang/jas a PBB Meterai BPHTB Pajak Daerah Lapor KPP Setor Kas negara 7

Perbedaan Pajak dan Akuntansi -1 PSAK Undang AKUNTANSI PAJAK PERBEDAAN Permanen Penelitian: Book tax Gap Eff Tax Rate Temporer Pajak Tangguhan: § Aktiva/utang § Beban/Pendapatan 8

Pengertian Pajak Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1990: 5) 9

PENGERTIAN PAJAK Prof. Dr. P. J. A. Adriani Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yg langsung dpt ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan Mr. DR. N. J. Feldmann Pajak adalah prestasi yang dilaksanakan oleh dan terutang kepada Pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata 2 digunakan untuk menutup pengeluaran 2 umum. Prof. Edwin R. A. Seligman “Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred. ” 10

Definisi Pajak • Dipungut berdasarkan undang-undang • Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi • Dipungut negara baik pemerintah pusat dan daerah • Diperuntukkan pengeluaran pemerintah public investment • Mempunyai tujuan lain reguler 11

PERBEDAAN PAJAK • RETRIBUSI Mendapat kontraprestasi langsung Unsur yang melekat pada pengertian retibusi adalah: 1. Pemungutan retribusi harus berdasarkan undang. 2. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan 3. Pemungutannya dilakukan oleh negara 4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum 5. Kontraprestasi langsung dapat dirasakan oleh 12

PERBEDAAN PAJAK § SUMBANGAN Yang mendapat manfaat penerima sumbangan • Sumbangan tidak diartikan untuk kepentingan pengeluaran 2 yang dikelola oleh pemerintah, tetapi dilaulan oleh dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukum pungutannyaberdasarkan UU serta unsur pelaksanaannya pun tidak ada • Sumbangan pungutannya tidak berdasarkan UU tetapi lebih bersifat gotong royong 13

Fungsi Pajak • Budgetair sumber penerimaan utama • Reguler PPn. BM Minimun keras, PPh pengusahan kecil lebih rendah, § Redistribusi § Demokrasi 14

Pajak dalam APBN 2019 Referensi: nformasi APBN 2019 15

Kontribusi Perpajakan APBN 2019 Referensi: nformasi APBN 2019 16

Perkembangan Tax Ratio Pajak APBN 2019 Referensi: nformasi APBN 2019 17

Komposisi Penerimaan Pajak APBN 2019 Referensi: nformasi APBN 2019 18

Komposisi Pajak 2019 Referensi: nformasi APBN 2019 19

Kebijakan Bidang Perpajakan 2019 Referensi: nformasi APBN 2019 20

Azas pajak • EQUALITY adil dan merata Pajak – Adil secara vertikal – Adik horisontal § CONVINIENCE tidak menyulitkan, Pay as you earn, ex: withholding system § ECONOMY efisien ex: self assesment § CERTAINTY tidak sewenang-wenang, berdasarkan undang yang dilaksanakan Adam Smith dalam An Inquiri into the nature and cause of the wealth of nations 21

Azas Pemungutan Azas Menurut Falsafah Hukum • Teori Asuransi (melindungi) • Teori Kepentingan • Teori daya pikul • Teori Bakti • Teori azas daya beli Azas ekonomi Negara perekonomian meningkat. Pajak tidak menghambat ekonomi Azas yuridis Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum UU Azas untuk memungut § Azas tempat tinggal § Azas kebangsaan § Azas sumber 22

HUKUM PAJAK Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak 23

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK MATERIAL mengatur tentang obyek pajak, subyek pajak, besar pajak yang dikenakan timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP • UU Pajak Penghasilan • UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn. BM) • UU Bea Meterai • UU Pajak dan Retribusi Daerah • UU Pajak Bumi dan Bangunan HUKUM PAJAK FORMAL tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan • UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, • UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, • UU Pengadilan Pajak 24

UU PAJAK PENGHASILAN (UU 36/2008) Perubahan keempat dari UU 7/1983 Subyek Pajak Obyek Pajak • Obyek; bukan obyek; pengurang dan bukan pengurang Cara Menghitung Pajak • Tarif, struktur modal, harga transaksi, revaluasi Pelunasan pajak dalam Tahun Berjalan • PPh 21; 22; 23; 24; 25 Perhitungan pajak akhir tahun • PPh 28; PPh 29 25

Subjek Pajak Pasal 2 Ayat (1 dan 1 a) Orang Pribadi (OP) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, bersifat menggantikan yang berhak. Badan Bentuk usaha tetap (BUT), merupakan subyek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subyek pajak badan. 26

Definisi Penghasilan Pasal 4 Ayat (1) Merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang: - Diterima atau diperoleh wajib pajak. - Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. - Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Dengan nama dan dalam bentuk apapun 27

Ketentuan Pembukuan Pasal 28 Ayat (1), (7) dan Penjelasan (7) 28

Standar Akuntansi Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - PSAK Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah - SAK EMKM Standar Akuntansi Syariah • Mengatur transaksi Syariah • Pelaporan organisasi Syariah • Diterapkan bersamaan dengan PSAK / SAK ETAP / EMKM tergantung entitasnya. ISAK 35 Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba menggantikan PSAK 45 Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba • Mengatur pelaporan • Ekuitas = Net aset • Diterapkan bersamaan PSAK / SAK ETAP Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP 71 tahun 2010, digunakan untuk entitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyusun laporan keuangan. Standar berbasis Akrual, dengan referensi utama IPSAS / International Public Sector Accounting Standards. 29

UU PPN & PPn. BM (UU 42/2009) Perubahan keempat dari UU 8/1983 Pengukuhan pengusaha kena pajak Kewajiban melaporkan usaha, memungut dan menyetor dan melaporkan pajak terutang Obyek Pajak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Saat dan tempat terutang Laporan Perhitungan pajak Ketentuan Khusus - pemungut 30

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK FISKUS WAJIB PAJAK c c Pendaftaran (NPWP-NPPKP) Pemeriksaan Penetapan (SKP) Pembukuan/ Pencatatan Keberatan Pembayaran (SSP) Banding Pelaporan (SPT) BPP MA Kasasi 31

Fase timbulnya hak dan kewajiban Berlakunya UU Fase self Fase assessme Pengawa Sengketa nt san Ber-NPWP & PKP Pemeriksaan Keberatan Pembukuan Hak dan kewajiban Ketetapan Menyampai. Pajak kan SPT Diperiksa ? Setuju? Surat Kep. Keberatan Setuju? Tidak 5 Th Tidak Ya Ya Fase Penyeles aian Sengketa Pengadilan Pajak S E BANDING L E S A I PUTUSAN BANDING

Pendaftaran Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan KUP Pasal 1 ayat 2 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Setiap pengusaha yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pembukuan • Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan atau penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi pada setiap tahu pajak berakhir • Wajib Pajak yang Wajib menyelenggarakan Pembukuan: • WP pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas • WP badan di Indonesia • WP pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung dengan penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. WP pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas – Orang yang dikecualikan menyelenggarakan pembukuan wajib melakukan pencatatan

Ilustrasi Hukum Formal: Surat Administratif Keterangan SPT SKP STP Definisi Surat untuk pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak terutang. Surat keterangan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN. Surat untuk menagih pajak dan sanksi administrasi. Fungsi Pelaporan dan pertanggungjawab an penghitungan jumlah pajak terutang, pembayaran sendiri, pemotongan. Alat koreksi, sarana mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak. Alat koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak. 35

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK • Hukum Perdata Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata • Hukum Pidana Adanya sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan 36

Kedudukan Hukum Pajak • Hukum Pidana Mengenakan sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan. • Hukum Perdata Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata. 37

Ilustrasi Ketentuan Pidana: (Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000) • Karena kealpaan – Tidak menyampaikan SPT; atau – Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. • Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 38

Ilustrasi Ketentuan Pidana: (Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000) • Kesalahan Disengaja – Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau – Tidak menyampaikan SPT; atau – Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau – Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau – Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau – Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau – Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. • Dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. 39

Hutang pajak • Saat timbul hutang pajak – Materiil : saat diberlakukannya UU – Formal : saat ditagih / ditetapkan oleh fiskus • Berakhirnya utang pajak – Pembayaran – Kompensasi – Daluwarsa – Pembebasan / penghapusan 40

Jenis Pajak Golongan Sifat Pajak Subyektif Pajak Langsung pajak tdk langsung Lemb. Pemungutnya Pajak Obyektif Pajak Pusat Pajak Daerah 41

Perlawanan Pajak • PASIF • Struktur Ekonomi • Sistem Pemungutan • Moral dan Intelektual penduduk • AKTIF • Tax Avoidance • Tax Evasion 42

CARA(STELSEL) PEMUNGUTAN PAJAK § Stelsel § Fiktif PPh ps 25 § Riil PPh ps 21, 23 § Campuran PPh ps 29 Pembayaran Angsuran PPh 25 (fiktif) Pemotongan pajak oleh pihak lain (PPh 21, 22, 23, 24) Penghitung an kembali PPh ps 29 43

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK § Sistem pemungutan § Official assessment SKP, PBB § Self assessment PPh tahunan § Withholding system PPh 21, 23, 44

YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK § Azas pemungutan pajak § Domisili / tempat tinggal § Sumber § Kebangsaan 45

TARIF PAJAK PRESENTASE TARIF STRUKTUR TARIF 1. MARGINAL 2. EFEKTIF 1. PROPORSIONAL (PPN) 2. PROGRESIF : progresif Progresif degresif 3. DEGRESIF 4. TETAP (materai) 46

Penelitian Bidang Pajak • Perusahaan: – Ketaatan perusahaan memenuhi kewajiban pajak – Pajak dalam laporan keuangan book tax difference; earning management; pajak tangguhan. – Tax management, tax avoidance, tax evasion – Pajak internasional transfer pricing, heaven countries, thin capitalization • Kebijakan pajak – menguji efektivitas kebijakan yang telah dilakukan • Penelitian individu – ketaatan / tax compliance 47

TERIMA KASIH Dwi Martani - 081318227080 martani@ui. ac. id atau dwimartani@yahoo. com http: //staff. blog. ui. ac. id/martani/ 48