PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak PENGANTAR PERPAJAKAN l Definisi

  • Slides: 22
Download presentation
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak

PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak

PENGANTAR PERPAJAKAN l Definisi Pajak ; Iuran rakyat, Dapat dipaksakan, Tidak adanya, Kontraprestasi, Dipungut

PENGANTAR PERPAJAKAN l Definisi Pajak ; Iuran rakyat, Dapat dipaksakan, Tidak adanya, Kontraprestasi, Dipungut oleh negara, Diperuntukkan bagi pengeluaran negara Fungsi Pajak Budgetair , Reguler Pungutan Lain Retribusi, Sumbangan Pengertian Hukum Pajak Materiil, Formal Kedudukan Hukum Pajak Perdata, Publik Asas Pemungutan Pajak Domisili, Sumber, Kebangsaan Cara Pemungutan Pajak Nyata, Fiktif, Campuran Tarif Pajak Proporsional, Progresif, Degresif, Tetap, Advalorem, Spesifik l Hapusnya Utang Pajak Pembayaran, Kompensasi, Daluarsa, Pembebasan, Penghapusan l l l l Pengantar Pajak 2

Lima unsur pokok dalam definisi pajak adalah : l 1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada

Lima unsur pokok dalam definisi pajak adalah : l 1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada negara 2. Pajak dipungut berdasarkan undang 3. Pajak dapat dipaksakan 4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi 5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah) Pengantar Pajak 3

PENGERTIAN, FUNGSI, DAN CARA MENDAPATKAN NPWP, NPPKP l Definisi : NPWP : adalah No

PENGERTIAN, FUNGSI, DAN CARA MENDAPATKAN NPWP, NPPKP l Definisi : NPWP : adalah No Pokok Wajib Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib pajak. NPPKP : adalah No Pokok Pengusaha Kena Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib Pajak (PKP) l Fungsi NPWP ; Identitas WP, tertib dlm pembayaran dan pengawasan pajak, untuk keperluan dgn dokumen pajak, memenuhi kewajiban pajak, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, dan untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan NPPKP ; Identitas, pemenuhan kewajiban PPN dan PPn. Bm, dan pengawasan perpajakan l Cara Mendapatkan NPWP dan NPPKP ; mendaftarkan diri ke kantor Dir. Jen Pajak yang terdekat dengan tempat tinggal WP/PKP Pengantar Pajak 4

PENGERTIAN & FUNGSI SPT, SKP, STP KET SPT SKP STP Definisi Surat untuk pelaporan

PENGERTIAN & FUNGSI SPT, SKP, STP KET SPT SKP STP Definisi Surat untuk pelaporan perhitungandan pembayaran pajak terutang Surat keterangan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN Surat untuk menagih pajak dan sanksi adm Fungsi Pelaporandan pertanggungjawa ban perhitungan jml pajak terutang, pembayaran sendiri dan dari pemotong Alat koreksi, sararna mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak Alat koreksi pajak terutang, sararna mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak Pengantar Pajak 5

l Surat Setoran Pajak (SSP) dan pembayaran Pengertian: SSP : bukti penyetoran / pembayaran

l Surat Setoran Pajak (SSP) dan pembayaran Pengertian: SSP : bukti penyetoran / pembayaran pajak yg telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Fungsi SSP: bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran-validasi Tempat Pembayaran : ^ bank (ditunjuk menkeu) ^ Kantor Pos Pengantar Pajak 6

Syarat Pemungutan Pajak l l l Adil (syarat keadilan) Sesuai Undang-undang 1945 pasal 23

Syarat Pemungutan Pajak l l l Adil (syarat keadilan) Sesuai Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 (pajak hrs memberikan keadilan bagi negara maupun masyarakat. (syarat yuridis) Tidak mengganggu Perekonomian (syarat ekonomis) Efisien (syarat finansial) sederhana Pengantar Pajak 7

Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak Teori Asuransi (melindungi) l Teori Kepentingan l Teori daya

Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak Teori Asuransi (melindungi) l Teori Kepentingan l Teori daya pikul l Ø Ø Unsur Obyektif (besarnya penghasilan) Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran) Teori Bakti l Teori azas daya beli l Pengantar Pajak 8

Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak l l l l Pemungutan pajak di Indonesia diatur

Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak l l l l Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2) UUD Dasar’ 45. Hukum Pajak = bagian dari Hukum Publik = Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Administrasi. Hukum Pajak = Bagian dari Hukum Administrasi. Hukum pajak ada 2 macam : Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) Hukum pajak Formil (Ketentuan Umum & Tata cara Perpajakan Pengantar Pajak 9

Asas dan cara Pemungutan Pajak Golongan Pajak Lagsung pajak tdk langsun g Sifat Pajak

Asas dan cara Pemungutan Pajak Golongan Pajak Lagsung pajak tdk langsun g Sifat Pajak Subyekt if Pengantar Pajak Lemb. Pemungutnya Pajak Obyektif Pajak Pusat Pajak Daerah 10

KEWAJIBAN PEMBUKUAN Itikad baik Menerminkan keadaan dan kegiatan usaha sebenarnya l Taat asas ;

KEWAJIBAN PEMBUKUAN Itikad baik Menerminkan keadaan dan kegiatan usaha sebenarnya l Taat asas ; pengakuan penghasilan dan biaya dengan stelsel akrual/kas l Syarat ; Dilakukan di Indonesia, menggunakan huruf latin/angka Arab, menggunakan satuan rupiah/mata uang lain yang diijinkan Men. Keu, menggunakan bahasa Indonesia/bahasa lain yang diijinkan Men. Keu l l Pengantar Pajak 11

Tata cara pemungutan pajak l l l Stelsel Nyata ( Riel) pemungutan di akhir

Tata cara pemungutan pajak l l l Stelsel Nyata ( Riel) pemungutan di akhir tahun Stelsel Anggapan (fictieve) Pemungutan di awal tahun dgn berdasar nilai pajak tahun sebelumnya. Stelsel campuran Pemungutan di awal tahun dan disesuaikan kembali di akhir tahun. Pengantar Pajak 12

Asas Pemungutan Pajak (1) Asas Domisili (tempat tinggal) n(2) Asas sumber (3) Asas Kebangsaan

Asas Pemungutan Pajak (1) Asas Domisili (tempat tinggal) n(2) Asas sumber (3) Asas Kebangsaan Pengantar Pajak 13

Sistem Pemungutan Pajak Official Assessment System Sistem pemungutan oleh pemerintah l Self Assessment System

Sistem Pemungutan Pajak Official Assessment System Sistem pemungutan oleh pemerintah l Self Assessment System Sistem pemungutan oleh wajib pajak l sendiri l With Holding System pemungutan oleh pihak ketiga Pengantar Pajak 14

Tarif Pajak terdiri dari 4 tarif l l l Tarif Sebanding (proporsional) PPN tarifnya

Tarif Pajak terdiri dari 4 tarif l l l Tarif Sebanding (proporsional) PPN tarifnya =10 % Tarif Tetap tarif bea materai Tarif Progresif Tarif semakin besar apabila jml yg dikenai pajak semakin besar. misal : Pasal 17 UU PPh 2000 Penghasilan bruto> 25 jt s/d 50 jt , tarif 5% Penghasilan bruto > 50 jt s/d 100 jt , tarif 10% Penghasilan bruto > 100 jt s/d 200 jt , tarif 15% Penghasilan bruto > 200 jt , tarif 30% l Tarif degresif Tarif semakin kecil apabila jml yg dikenai pajak semakin besar. Pengantar Pajak 15

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak l Timbulnya utang pajak ada 2 : ü ü

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak l Timbulnya utang pajak ada 2 : ü ü l Ajaran Formil , timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak (official assessment system) Ajaran Materiil , timbulnya utang pajak karena undang ( self assessment system) Hapusnya utang pajak disebabkan : ü ü Pembayaran Kompensasi Kadaluarsa Pembebasan/penghapusan Pengantar Pajak 16

PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK Definisi ; kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dlm rangka pengawasan

PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK Definisi ; kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dlm rangka pengawasan l Tujuan ; menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tujuan lain (pemberian/pencabutan NPWP, pencocokan data dan atau alat keterangan, dll) l Tindak pidana bisa berupa alpa, sengaja, pengulangan, percobaan l Pengantar Pajak 17

KEBERATAN DAN BANDING l Tata Cara Penyelesaian Keberatan : ü ü ü ü ü

KEBERATAN DAN BANDING l Tata Cara Penyelesaian Keberatan : ü ü ü ü ü WP ajukan keberatan ke Dir. Jen Pajak Tertulis dalam bahasa Indonesia Jangka waktu 3 bulan Jika tidak memenuhi syarat 2 dan 3, dianggap tidak dipertimbangkan Bukti penerimaan Surat Keberatan Keputusan dari Dir. Jen Pajak (jk. Waktu 12 bln) Lewat dr 12 bln dianggap SK dikabulkan Tidak menunda kewajiban membayar pajak Jika SK dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan Pengantar Pajak 18

KEBERATAN DAN BANDING l Tata Cara Penyelesaian Banding ü ü ü Ajukan permohonan ke

KEBERATAN DAN BANDING l Tata Cara Penyelesaian Banding ü ü ü Ajukan permohonan ke Badan Peradilan Pajak Jangka waktu 3 bln Diputuskan oleh Badan Peradilan Pajak Tidak menunda pembayaran pajak Jika banding diterima, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan Pengantar Pajak 19

PENAGIHAN PAJAK l Dasar penagihan STP, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan

PENAGIHAN PAJAK l Dasar penagihan STP, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding l Jenis penagihan seketika, sekaligus l Negara mempunyai hak mendahului untuk menagih pajak yaitu pokok pajak, bunga, denda adm, kenaikan, biaya penagihan Pengantar Pajak 20

l STP = Surat Ketetapan Pajak l SKPKB = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

l STP = Surat Ketetapan Pajak l SKPKB = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar l SKPKBT = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Terutang Pengantar Pajak 21

SANKSI PERPAJAKAN l. Bunga l. Kenaikan l. Denda l. Sanksi pidana Pengantar Pajak 22

SANKSI PERPAJAKAN l. Bunga l. Kenaikan l. Denda l. Sanksi pidana Pengantar Pajak 22