PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DOKUMENTASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (R P J M D) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 -2023

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DOKUMENTASI PROSES PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2018 -2023

Dokumentasi Proses Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2018 -2023 1. Pembahasan Internal Bappeda (Ruang Rapat Sidang B Bappeda Jabar) 2. Konsultasi Publik Rancangan Awal (26 -27 September 2018) Bidang Pemsosbud Bidang Ekonomi Bidang Fisik 3. Pembahasan Rancangan Awal dengan Gubernur (14 Oktober 2018) 4. Penyerahan Rancangan Awal ke DPRD (15 Oktober 2018)

Dokumentasi Proses Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2018 -2023 5, Pembahasan Kerangka Pendanaan (Ruang Rapat Sidang B Bappeda Jabar) (06 – 02 – 2019) 6. Pembahasan Ranwal RPJMD (Ruang Banmus) (07 – 02 - 2019) Bidang Pemsosbud Bidang Ekonomi Bidang Fisik 7. Pembahasan Rancangan Akhir RPJMD (Gedung Sate) (11 – 02 – 2019) 8. Persetujuan akhir Perubahan RPJPD dan RPJMD (11 – 02 – 2019)

Dokumentasi Proses Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2018 -2023 8. Persetujuan akhir Perubahan RPJPD dan RPJMD (Kab Indramayu) (09 – 01 – 2019) 7. Pembahasan Rancangan Akhir RPJMD (Kota Cirebon) (10 – 01 – 2019) 5. Pembahasan Konsultasi Tim Pansus VIII RPJMD 6. Pembahasan Ranwal Tim Pansus RPJMD (Ruang Rapat Bangda (21 – 01 - 2019) (Kta Cirebon) (Ruang Rapat Bappenas) (13 – 02 – 2019) Bidang Pemsosbud Bidang Ekonomi Bidang Fisik

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH CATATAN HASIL KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS RPJMD

RESUME KUNJUNGAN KERJA PANSUS VIII DPRD PROVINSI JAWA BARAT NO PERTANYAAN TANGGAPAN 1. Tagline Juara harus jelas definisinya dan indikator juaranya seperti apa Tagline juara telah dijabarkan dalam program prioritas pembangunan daerah Jawa Barat 2018 -2023 yang tertuang dalam BAB VI RPJMD Jawa Barat 2018 -2023. Setiap Tagline juara telah dijelaskan maksud dan tujuan yang ingin dicapai pada setiap tagline juara dan selanjutnya diterjemahkan dalam rencana kegiatan selama lima tahun. 2. Ada data IKU pembanding dengan provinsi lainnya sebagai bahan dalam penetapan target tahunannya Berkenaan dengan IKU Gubernur Jawa Barat, bahwa terdapat 29 IKU Gubernur Jawa Barat yang tercantum dalam BAB V RPJMD Jawa Barat 2018 -2023. Setiap IKU Gubernur telah dilakukan positioning dengan pemerintah pusat maupun dengan provinsi lainnya dengan melihat kondisi eksisting data IKU tahun 2017 dan positioning target yang ingin dicapai (kondisi akhir) tahun 2023.

RESUME KUNJUNGAN KERJA PANSUS VIII DPRD PROVINSI JAWA BARAT NO PERTANYAAN TANGGAPAN 8. Upaya mengupgrade SMK swasta untuk Berdasarkan data statistik bahwa penyumbang angka mengurangi pengangguran dengan memasukkan pengangguran terbesar berasal dari lulusan SMK. Melalui kurikulum-kurikulum entrepreneur tagline SMK juara yang dijabarkan dalam RPJMD BAB VI, akan dibangun dan direvitalisasi SMK di Jawa Barat baik SMK swasta maupun SMK negeri, seperti diantaranya melalui kejasama antar SMK dengan perusahaan-perusahaan untuk memperbaharui kurikulum serta mencetak lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lokal. 9. Memperbanyak kuota magang / bekerja di Jepang dan setelah selesai kontrak magang membentuk komunitas usaha lanjutan di Jawa Barat Dalam rangka peningkatan kesempatan kerja ke luar negeri, akan dibangun migrant centre sebagai upaya peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia melalui layanan bagi calon pekerja, pekerja dan purna pekerja migran. Layanan yang diberikan diantaranya: pelatihan, layanan terpadu satu atap keimigrasian, dan layanan call center. Hal tersebut merupakan penjabaran dari tagline migran juara sebagaimana tertuang di RPJMD BAB VI.

RESUME KUNJUNGAN KERJA PANSUS VIII DPRD PROVINSI JAWA BARAT NO PERTANYAAN 10. Definisi tagline juara yang lebih konkret dan terukur. Harus mendapat respon dan disepakati dari seluruh perangkat daerah. Memfokuskan program juara, baik secara kinerja maupun penganggaran 11. TANGGAPAN Penjelasan dituangkan dalam Bab VI khususnya pada Sub Bab 6. 3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 -2023. Bidang ekonomi terkait dengan prioritas pembangunan no. 3 Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi dan no. 4 Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata Seberapa besar kinerja pemprov mempengaruhi Penjelasan dituangkan dalam Bab V. Tujuan dan Sasaran. LPE Jabar? Ke depan tidak hanya mengandalkan APBD, bagaimana strategi regulasi kita? Indikator LPE, merupakan proyeksi indikator makro hasil dari pelaksanaan program/kegiatan berbagai sumber daya dan pelaku pembangunan. Peran Pemprov Jabar dengan kemampuan sumber daya yang ada lebih bersifat regulator dan perijinan.

RESUME KUNJUNGAN KERJA PANSUS VIII DPRD PROVINSI JAWA BARAT NO PERTANYAAN 12. Bagaimana penentuan proyeksi indikator makro, baik LPE, imnflasi dan lain-lain? 13. Jelaskan yang dimaksud dengan petani juara? Bagaimana strategi pencapaian juara tersebut. TANGGAPAN Penjelasan dituangkan dalam Bab V. Tujuan dan Sasaran. Penentuan proyeksi LPE dan indikator makro lainnya melibatkan berbagai stakeholder terkait (Bank Indonesia, akademisi, pakar ekonomi, pe; aku usaha dan lainnya) Penjelasan dituangkan dalam Bab VI khususnya pada Sub Bab 6. 3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 -2023. Strategi yang dilakukan pada prinsipnya mempertahankan target produksi dan kesejahteraan petani. Diantaranya adalah mempertahankan Perda No. 4/2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dituangkan dalanm strategi pembangunan dan lebih rinci dalam Renstra OPD.

RESUME KUNJUNGAN KERJA PANSUS VIII DPRD PROVINSI JAWA BARAT NO PERTANYAAN TANGGAPAN 14. Akses permodalan di bidang pertanian harus ada perbaikan, ada semacam Bank Tani. Pertanian adalah sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja, tapi justru generasi muda banyak yang tidak berminat. Harus ada upaya terintegrasi bagaimana kewirusaan muda di sektor agribisnis ini terdongkrak di 5 tahun mendatang. Pengembangan pariwisata di wilayah Cirebon Raya Penjelasan dituangkan dalam Bab VI khususnya pada Sub Bab 6. 3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 -2023. Dituangkan dalam strategi pembangunan dan lebih rinci dalam Renstra OPD. 15. 16. Ketika jawa barat menetapkan prioritas pada sektor pariwisata, maka harus didukung dengan anggaran yang cukup. Penjelasan dituangkan dalam Bab VI khususnya pada Sub Bab 6. 2. Strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan spasial. Salah satu target wilayah pengembangan pariwisata sesuai dengan Riparprov dan RTRW adalah Wilayah PEngembangan Ciayumajakuning. Jenis wisata yang akan dikembangkan adalah wisata sejarah. Penjelasan dituangkan dalam Bab VII, terdapat kenaikan anggaran pada OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka pembangunan destinasi dan promosi.

RESUME KUNJUNGAN KERJA PANSUS VIII DPRD PROVINSI JAWA BARAT NO PERTANYAAN 17. Dukungan aksesibilitas dan konektivitas serta pembangunan MICE harus diprioritaskan 18. 19. TANGGAPAN Penjelasan dituangkan dalam Bab VI khususnya pada Sub Bab 6. 2. Strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan spasial. Dilakukan sinkronisasi program dengan pembangunan infrastruktur transortasi baik jalan tol, kereta api dan udara. Indikator pariwisata bukan hanya jumlah Penjelasan dituangkan dalam Bab V table 5. 1 yang menjelaskan wisman dan wisnus tapi juga lama tinggal dan IKU Gubernur yaitu Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB jumlah pengeluaran Jawa Barat dan dilanjutkan dengan indicator program perangkat daerah pada Renstra OPD. Ketika jawa barat menetapkan prioritas pada Penjelasan dituangkan dalam Bab VII, terdapat kenaikan sektor pariwisata, maka harus didukung anggaran pada OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam dengan anggaran yang cukup. rangka pembangunan destinasi dan promosi.

RESUME KUNJUNGAN KERJA PANSUS VIII DPRD PROVINSI JAWA BARAT NO PERTANYAAN 20. Industri harus menjadi prioritas, kalau perlu dinas indag dibagi 3 menjadi dinas industri kreatif, industri manufaktur dan dinas perdagangan. Industri kreatif harus menjadi panglima pembangunan ekonomi di jabar. 21. Bagaimana upaya pengurangan lahan kritis? TANGGAPAN Penjelasan dituangkan dalam Bab VI khususnya pada Sub Bab 6. 3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 -2023. Lahan usaha industri masih menjadi kotribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Barat. Didalam strategi pencapaian target, industry kreatif menjadi prioritas pembangunan, diantaranya melalui pembangunan creative hub di beberapa daerah. Penjelasan dituangkan dalam Bab VI khususnya pada Tabel 6. 1. Misi 3 dengan tujuan meningkatnya daya dukung dan daya tamping lingkungan melalui arah kebijakan meningkatkan kualitas tutupan lahan.

RESUME KUNJUNGAN KERJA PANSUS VIII DPRD PROVINSI JAWA BARAT NO PERTANYAAN 22. Pemanfaatan Hutan untuk pengembangan wisata 23. Pengembangan tambak garam TANGGAPAN Penjelasan dituangkan dalam Bab VI khususnya pada Sub Bab 6. 3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 -2023. Melalui prioritas pembangunan Pengembangan Destinasi dan Infastruktur Pariwisata, salah satu program juara yang menjadi focus adalah Pariwisata Juara yang didukung dari berbagai sektor yaitu pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan. Penjelasan dituangkan dalam Bab VI khususnya pada Tabel 6. 1. Misi 4 melalui strategi mengembangkan inovasi untuk peningkatakan produksi/produkvitas dan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan serta dalam Renstra OPD Dinas Kelautan dan Perikanan

RESUME KUNJUNGAN KERJA PANSUS VIII DPRD PROVINSI JAWA BARAT NO 24. 25. 26. PERTANYAAN Pengembangan budidaya ikan laut seperti Lobster TANGGAPAN Penjelasan dituangkan dalam Bab VI khususnya pada Tabel 6. 1. Misi 4 melalui strategi mengembangkan inovasi untuk peningkatakan produksi/produkvitas dan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan serta dalam Renstra OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Bagaimana tata kelola Kopi Jawa Barat yang Penjelasan dituangkan dalam Bab VI khususnya pada Tabel 6. 1. dinilai mahal tetapai masih terkendala dengan Misi 4 melalui strategi mengembangkan inovasi untuk ketersedian. Kopi Jabar mahal peningkatakan produksi/produkvitas dan nilai tambah hasil perkebunan serta dalam Renstra OPD Perkebunan. Program wirausaha baru jangan berhenti Penjelasan dituangkan dalam Bab VI khususnya pada Sub Bab 6. 3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 -2023 serta dalam Renstra OPD Dinas KUK Merupakan bagian dalam upaya pencapaian program juara UMKM Juara.

RESUME KUNJUNGAN KERJA PANSUS VIII DPRD PROVINSI JAWA BARAT NO PERTANYAAN TANGGAPAN TINDAKLANJUT 27. 9 proyek prioritas, kenapa ada proyek pusat yg sebetulnya urusan pusat, seharusnya proyek yg akan dibangun sendiri yg dicantumkan sehingga membangun kemandirian transportasi; serta urgensi proyek-proyek pembangunan tersebut (perlu disebutkan juga bagaimana pendanaannya Dituangkan dalam BAB VI pada Sub Bab 6. 3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 -2023 dalam Tabel 6. 7 Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2018 - 2023 28. Bagaimana Kertajati dan aerocity akan dikembangkan dalam 5 Tahun ke depan Pembangunan Bandara Sukabumi untuk ketimpangan; sehingga 5 Tahun ke depan akan diselesaikan: Reaktivasi KA, BIJB Patimban, Bandara Sukabumi dan Pangandaran, Jalan Tambang. TPPAS Nambo diharapkan segera beroperasi 2019; Legoknangka dipersiapkan untuk lelang; Ciayumajakuning lahan sudah siap (dari Perhutani); Selain itu ada penyelesaian persampahan dari sumbernya (bagian dari Citarum Juara) dengan teknologi dan TPS 3 R Perpanjangan runway BIJB ultimate 4. 000 melalui Angkasa Pura 2 29. Kenapa Jalan Provinsi selalu untuk pemeliharaan (teknologi harus bertahan 10 Tahun), padahal kebutuhan jalan dari sentra produksi ke pasar. Gambarkan jalan yg sudah ada dan jalan baru yg akan dibangun. Jalan tambang lebih baik dibangun swasta /CSR Kemantapan Jalan 100 % 2023 dengan parameter baru (saat ini masih 90 %); peningkatan konektivitas melalui pelebaran min 6 meter pada jalur utara selatan (2023 = 89, 7%), mendukung BIJB, Wisata dan VCR tinggi ; Pembangunan = Jl Puncak II, Lingkar Cirebon, Jalur tengah selatan Jabar, Cikidang-Palabuhan Ratu, Lingkar Sukabumi, Jalur Tambang, FO

RESUME KUNJUNGAN KERJA PANSUS VIII DPRD PROVINSI JAWA BARAT NO PERTANYAAN TANGGAPAN TINDAKLANJUT 30. konsep infrastruktur pembangunan harus matang, Kereta Api menjadi backbone transportasi; Melalui reaktivasi 4 Jalur Kereta api Dituangkan dalam BAB VI pada yang menghubungkan Pusat Pariwisata Sub Bab 6. 3 Prioritas dan Pusat Produksi di Jawa Barat Pembangunan Daerah Tahun 2018 -2023 dalam Tabel 6. 7 Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2018 – 2023 Tercantum di dalam Tabel 7. 2, 31. Perda Rencana Umum Energi Daerah Sudah terintegrasi dalam program dimasukan dalam kebijakan RPJMD. Strategis Energi 7. 3, dan 8. 3 32. Perlunya dukungan Infrastruktur terhadap sektor pariwisata; 33. Urgensi kebutuhan pembangunan CBL; Dukungan Infrastruktur melalui peningkatan Konektivitas menuju daerah Tujuan Wisata Mendatangkan Pendapatan bagi Jawa Barat karena bongkar muat dilakukan di wilayah Jawa Barat, serta untuk menangani Permasalahan lalu lintas logistik dari maupun ke Wilayah Industri di sekitar Bekasi, Bogor, Karawang dan Purwakarta Dituangkan dalam BAB VI pada Sub Bab 6. 3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 -2023 dalam Tabel 6. 7 Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2018 – 2023

RESUME KUNJUNGAN KERJA PANSUS VIII DPRD PROVINSI JAWA BARAT NO PERTANYAAN TANGGAPAN TINDAKLANJUT 34. Rutilahu belum tepat Sasaran Dalam 5 Tahun sudah tertangani sebanyak Tercantum di dalam Tabel 7. 2, 7. 3, 191. 000 Rutilahu, Pemprov tetap konsisnten untuk dan 8. 3 menangani rutilahu sebanyak 20. 000 per tahun dengan satuan biaya bantuan sebesar Rp. 17. 500. 000 / unit selain itu juga ada penanganan Rutilahi melalui skema APBN sebanyak 9. 000 – 10. 000 unit/tahun. Skema pengusulan dilakukan melalui koordinasi dengan BKM/LPM di tingkat kelurahan/desa. 35. Pemenuhan air seperti apa dalam 5 tahun ke depan dan pemenuhan kebutuhan 20 Tahun ke depan dengan skenario pembangunan penyediaan air Terkait SPAM: Kebutuhan untuk seluruh warga Jabar dihitung dalam perhitungan kebutuhan air minum, Provinsi menangani pemenuhan melalui SPAM Regional (Metro Bandung dan Metro Cirebon) selanjutnya dikerjasamakan dengan Kab (sambungan rumah, SPAM IKK) atau Pusat (misal: Instalasi IPA, Pamsimas). Penganggaran KPBU menjadi altenatif pembangunan SPAM Jatigede (Rp. 4 T). Cakupun Pelayanan Air minum naik 12 % menjadi 85 %. Dituangkan dalam BAB VI pada Sub Bab 6. 3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 -2023 dalam Tabel 6. 7 Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2018 – 2023 serta Tabel 7. 2, 7. 3 dan 8. 3

RESUME KUNJUNGAN KERJA PANSUS VIII DPRD PROVINSI JAWA BARAT NO PERTANYAAN TANGGAPAN Secara keseluruhan Jabar : Kebutuhan lebih kecil dari ketersediaan Air (2018: Suplai=720. 000 m 3 Demand=858. 000 m 3). Selain itu ada 5 titik revitalisasi sumber daya air yg mendukung pariwisata Pembangunan Bandara Karawang tidak 36. Rencana Pembangunan Bandara Karawang, perlu diantisipasi dengan ada dalam RPJMD menanyakan kepada Pemerintah Pusat karena akan menurunkan peran BIJB 37. Konektivitas bandara dan pelabuhan Sudah dimuat dalam RPJMD dan perlu dilakukan melalui merupakan bagian dari Program Prioritas pembangunan KA Baru (prioritas Daerah antar hub dan tempat wisata); TINDAKLANJUT Dituangkan dalam BAB VI pada Sub Bab 6. 3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 -2023 dalam Tabel 6. 7 Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2018 – 2023

RESUME KUNJUNGAN KERJA PANSUS VIII DPRD PROVINSI JAWA BARAT NO PERTANYAAN TANGGAPAN 38. Peningkatan jalan kab/ kota menjadi jalan Provinsi seperti Jalan Karawang - Sentul perlu diantisipasi Integrasikan pembangunan di Citarum Diantisipasi melalui program pemeliharaan dan peningkatan Jalan provinsi agar tercapai Kemantapan jalan Provinsi 100% 2023 Akan dilakukan Rencana Aksi Citarum Harum diintegrasikan pada RPJMD 2018 -2023 Dituangkan pada tabel 7. 2 dan 7. 3. 40. Awasi perizinan KBU karena akan mengancam ketersediaan Air Dilakukan Melalui program pengendalian pemanfaat ruang Dituangkan pada tabel 7. 2, 7. 3 dan 8. 3 41. Target Pembangunan Infrastruktur dalam 5 tahun kedepan harus jelas dan terukur Sudah diakomdir pada RPJMD 2018 -2023 Dituangkan pada tabel 6. 6, 7. 2, 7. 3 dan 8. 3 42. Rencana induk sistem pembangunan jalan Kemantapan Jalan 100 % 2023 dengan di Jabar harus diimplementasikan, untuk parameter baru (saat ini masih 90 %); menambah panjang jalan peningkatan konektivitas melalui pelebaran min 6 meter pada jalur utara selatan (2023 = 89, 7%), mendukung BIJB, Wisata dan VCR tinggi ; Pembangunan meliputi: Jl Puncak II, Lingkar Cirebon, Jalur tengah selatan Jabar, Cikidang. Palabuhan Ratu, Lingkar Sukabumi, Jalur Tambang, FO 39. TINDAKLANJUT Dituangkan pada tabel 6. 5 dan 6. 6. Dituangkan dalam BAB VI pada Sub Bab 6. 3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 -2023 dalam Tabel 6. 7 Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2018 – 2023

RESUME KUNJUNGAN KERJA PANSUS VIII DPRD PROVINSI JAWA BARAT NO PERTANYAAN 43. Tingkatkan kemampuan fiskal daerah melalui inovasi dan kolaborasi TANGGAPAN Potensi KPBU: Jalan Tol Cigatas dan Puncak TINDAKLANJUT Dituangkan dalam BAB VI pada Sub Bab 6. 3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 -2023 dalam Tabel 6. 7 Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2018 – 2023

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH EVALUASI KEMENDAGRI TERHADAP RANCANGAN AWAL RPJMD JABAR TAHUN 20182023

REKOMENDASI HASIL KONSULTASI RANCANGAN AWAL RPJMD NO. REKOMENDASI HASIL KONSULTASI TINDAKLANJUT 1. Sub Bab 1. 1. Latar Belakang Dalam Sub Bab ini terdapat gambar 1. 1 dan analisa yang perlu diperbaiki sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada Gambar 1. 1. Halaman 5 sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 2. Sub Bab 1. 2. Dasar Hukum Penyusunan Dalam Sub Bab ini, dapat ditambahkan produk hukum yang menjadi landasan penyusunan RPJMD secara langsung dan menyesuaikan tata urutan pembentukan produk hukum seperti: ditambahkan produk hukum tentang Pembentukan Daerah dan tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pada Sun Bab I. 2 Halaman 6, sudah ditambahkan produk hukum yang menjadi landasan penyusunan RPJMD secara langsung, serta sudah ditambahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat BAB II 1. Bab ini perlu dicermati dan dilihat kembali khususnya terkait struktur penulisan angka pada sub bab dan penomoran tabel Struktur Penulisan Angka pada Sub Bab dan Penomoran Tabel sudah diperbaiki 2. Sesuai amanat Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Data yang digunakan adalah data dan informasi yang dikelola SIPD

Lanjutan……… NO. REKOMENDASI HASIL KONSULTASI TINDAKLANJUT 3. Data kinerja makro maupun data kinerja tiap urusan yang disajikan dalam bentuk tabel agar dinarasikan atas makna dari tabel yang dimaksud, setidaknya dadibandingkan dengan pencapaian target kinerja nasional. Sudah dinarasikan sesuai table yang dimaksud 4. Masih terdapat beberapa urusan yang belum memiliki indikator kinerja pembangunan. Sehingga perlu untuk dilengkapi kembali seperti: pada fungsi penunjang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan Sudah dilengkapi (Bab II - 157) 5. Perlu ditambahkan sub bab khusus terkait penjelasan pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Bahwa sejak Januari 2019, SPM harus diterapkan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan Penyesuaian target dan indikator pemenuhan kebutuhan dasar. penyesuaian tersebut berpedoman pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM Sudah ditambahkan, (Bab II - 59) 6. Pada bab ini perlu ditambahkan sub bab khusus yang memuat kinerja BUMD khususnya jikalau terdapat kinerja BUMD yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat Sudah ditambahkan, (Bab II - 188)

Lanjutan……… NO. REKOMENDASI HASIL KONSULTASI TINDAKLANJUT 7. Pada bab ini perlu ditambahkan sub bab yang memuat kerjasama daerah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui perjanjian kerjasama, baik kerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak swasta Telah dituangkan dalam Bab IV – 22 Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan 8. Terkait dengan tabel 2. 113 yang merupakan rekapitulasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 -2017 agar seluruhnya dapat disertakan seperti untuk: urusan persandian, fungsi penunjang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan. Indikator yang diangkat dapat disesuaikan sembari menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang LPPD disahkan Sudah disajikan dalam Tabel 2. 147 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Bab II - 147 9. a. Sub urusan Bangunan Gedung masih ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sub urusan Bangunan Gedung masuk dalam urusan pemerintahan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kemudian pada sektor persampahan sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum yang menangani Keciptakaryaan, melaksanakan kewenangannya berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan arah kebijakan Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional meliputi perencanaan dan penyediaan prasarana dan sarana TPATPST/SPA lintas kabupaten/kota dan kawasan strategis provinsi. Cakupan Layanan Persampahan sudah disesuaikan pada Bab II - 85

Lanjutan……… NO. REKOMENDASI HASIL KONSULTASI TINDAKLANJUT 9. b. Perlu ditambahkan data terkait: Rasio dokter, rasio tenaga medis, data cakupan imunisasi, cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC, data kasus TBC yang terditeksi dalam program DOTS yang diobati dan sembuh prevalensi HIVIAIDS, cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Diare, serta data penyakit menular dan tidak menular lainnya yang merupakan permasalahan di Provinsi Jawa Barat. Terkait data kasus AKB, AKI, AHH, Presentase Balita Gizi Buruk pada halaman II - 38 -40 seharusnya bagian dari data yang dimuat dalam sub bab 2. 5. 1. 2. Kesehatan Sudah disesuaikan pada Bab II - 63 9. c. Berdasarkan SK No. 306 Tahun 2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional Per Provinsi Tahun 2018 yaitu Lahan Kritis Provinsi Jawa Barat seluas 911, 192 Ha. Data rehabilitasi hutan dan lahan yang terdapat pada BAB IV Permasalahan dan Isu strategis Daerah urusan Kehutanan hanya menampilkan fluktuasi prosentase RHL Tahun 2014 s. d 2016 Pada Bab II-183 telah dituangkan pada Tabel 149 Capaian Indikator SDGs Provinsi Jawa Barat. Terkait Lahan Kritis Provinsi Jawa Barat telah dituangkan pada, Urusan Pilihan Bidang Kehutanan Bab IV - 22 9. d. Kebijakan Pengembangan Wilayah yang tertuang dalam Sub bab 6. 2 Strategi dan Arah Kebijakan dengan pendekatan spasial, sudah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi 2009 -2029 yang terbagi dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan. Namun, perlu memasukkan sektor unggulan dan komoditas unggulan yang akan dikembangkan di masing-masing Wilayah Pengembangan (WP). Sudah dituangkan pada Bab II - 12

Lanjutan……… NO. REKOMENDASI HASIL KONSULTASI TINDAKLANJUT 9. d. 1. sektor Unggulan Purwasuka mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata dan pertambangan Sudah dituangkan pada Bab II - 12 9. d. 2. sektor Unggulan Ciayumajakuning meliputi agribisnis, agroindustr perikanan, pertambangan dan pariwisata Sudah dituangkan pada Bab II - 13 9. d. 3. sektor Unggulan WP Priangan Timur-Pangandaran meliputi pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan dan pertambangan mineral Sudah dituangkan pada Bab II - 13 9. d. 4. sektor Unggulan WP Sukabumi dan sekitarnya meliputi peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis kelautan, serta pertambangan mineral Sudah dituangkan pada Bab II - 13 9. d. 5. sektor Unggulan WP KK Cekungan Bandung meliputi pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan Sudah dituangkan pada Bab II - 13 9. e Perlu menetapkan tujuan/fokus arah pengembangan wilayah dari masing-masing WP sesuai karakteristik dan potensi wilayah dengan berfokus pada sektor unggulan Sudah dituangkan pada Bab II - 13

Lanjutan……… NO. REKOMENDASI HASIL KONSULTASI TINDAKLANJUT 9. f. Perlu menetapkan sasaran pembangunan wilayah dari masing-masing WP sesuai target pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia) selama kurun waktu 5 tahun series sehingga Kabupaten/Kota di masing-masing dapat ditargetkan besaran kontribusinya dari beberapa indikator yang telah ditetapkan khususnya Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran dan Pembangunan Manusia Sudah dituangkan dalam Bab VI – 15 Kebijakan Pengembangan Wilayah 9. g. Perlu menetapkan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan beserta lokasinya dari masing-masing WP sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dalam bentuk Matrik Sudah dituangkan dalam Bab VI – 15 Kebijakan Pengembangan Wilayah 9. h. Terkait urusan ESDM belum terlihat isu strategis terkait kebijakan nasional energi baru terbarukan Terkait urusan ESDM sudah dituangkan pada Bab IV – 23 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 9. i. Secara umum pengintegrasian skenario KLHS telah terlihat dalam RPJMD ini. Namun, terdapat beberapa data dan informasi yang perlu dicermati kembali terkait lingkungan hidup belum sinergi dengan KLHS RPJMD Misalnya daya dukung pangan telah terpenuhi, tetapi masih ada masalah rawan pangan. Kemudian, terkait prioritasnya adalah peningkatan kualitas air, sedangkan daya dukung airnya masih defisit. Data dan informasi yang ada belum memperlihatkan dukungan terhadap langkah-langkah 5 (lima) tahun ke depan Telah dituangkan pada Bab IV – 31 Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan sesuai Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan 9. j. Perlu memperhatikan potensi irisan kewenangan yang dapat tumpang tindih antarurusan. Sudah dicermati kembali

Lanjutan……… NO. REKOMENDASI HASIL KONSULTASI TINDAKLANJUT BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 1. Proyeksi pendapatan yang disajikan berkesan pesimis, tidak sesuai dengan analisa rata-rata besaran pendapatan periodesasi sebelumnya. Padahal ini dibutuhkan untuk melihat proyeksi kemampuan keuangan ril Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan analisa perorma keuangan 5 (lima tahun/periodesasi sebelumnya Telah dilakukan penghitungan ulang terhadap pendapatan (Tabel 3. 14) Bab III-9 2. Perlu diperhatikan kembali terkait pemberian angka tabel dimana masih ditemukan angka yang sama seperti: tabel 3. 2 tentang Rata-Rata Pertumbuharn Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2017 dengan tabel 3. 2 tentang Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 -2023 Sudah dilakukan perbaikan untuk penomoran Tabel 3. Perlu diperhatikan kembali tabel 3. 2 halaman II 136 khususnya terkait Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Provinsi Jawa Barat bukan merupakan Daerah otonomi khusus/istimewa Pada Tabel 3. 2 Dana Otonomi Khusus sudah dihilangkan 4. Pada tabel Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 20182023 Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol agar dicantumkan dianggarkan setiap tahunnya Sudah dianggarkan, dapat dilihat pada Tabel 3. 16 Bab III - 42

Lanjutan……… NO. REKOMENDASI HASIL KONSULTASI TINDAKLANJUT 5 Untuk memisahkan materi yang seharusnya cukup pada kertas kerja dan tidak perlu dituangkan dalam dokumen RPJMD seperti: analisa SWOT Sudah dirubah dan tidak dituangkan dalam RPJMD 6. Secara umum tatacara penyusunan dan penyajian Bab Ill harus disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Sudah disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 1. . Pada sub bab 4. 1 Permasalahan Pembangunan, supaya dalam merumuskan permasalahan pembangunan berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan yang tertuang dalam BAB II Permasalahan pembangunan sudah melihat pada analisis gambaran umum capaian kinerja pembangunan 2. Pada sub bab 4. 2 Isu Strategis, penentuan isu strategis harus diperhatikan isu strategis internasional, nasional maupun regional Sudah diperhatikan isu strategis internasional, nasional maupun regional 3. Perlu ditambahkan isu strategis terkait pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sudah dituangkan pada Bab IV -1

Lanjutan……… NO. REKOMENDASI HASIL KONSULTASI TINDAKLANJUT BAB V VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN 1. Pada Tabel 5. 1 target tahunan pada tujuan tidak perlu dicantumkan. Target Tahunan pada Tujuan tetap dicantumkan karena ada Beberapa Indikator Tujuan dipakai sebagai Indikator Sasaran 2. Perlu diperhatikan frame logic dalam cascading dalam penentuan tujuan dan sasaran. Contoh: pada misi 3 (tiga) tujuan 3. 2 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan sasaran 3. 2. 3 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana. Pada Tujuan 3. 2 sasaran 3. 2. 3 tetap menggunakan Sasaran "Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana" karena keterkaitan antara Lingkungan dengan Kebencanaan seperti contoh, Apabila Lingkungan Hutan Rusak maka akan terjadi Banjir Bandang atau Longsor 3. Perlu diperhatikan kembali dalam penentuan indikator tujuan maupun indicator sasaran khususnya terkait keseimbangan antara sasaran dan indicator yang dipilih. Contoh : 3. a. Pada misi 2 (dua) tujuan 2. 1 Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat sasaran 2. 11 Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sasaran pada sasaran 2. 1. 1 telah diganti menjadi Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan memperluas kesempetan pemenuhan kebutuhan dasar dengan Indikator Indeks Kebahagian (poin) Sedangkan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) tidak menjadi Indikator tersendiri, melainkan Komposit dari beberapa Indikator 3. b. Pada misi 3 (tiga) tujuan 3. 1 Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan sasaran 3. 1. 4 Meningkatnya pemerataan pembangunan dan mendorong pusat perekonomian baru dengan indikator Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (Usulan); "Sasaran 3. 1. 4 Sudah di ganti dengan ""Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan "" dengan Indikator Kinerja Sasaran Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (Usulan) " 3. c. Sebaiknya cascading RPJMD yang dilakukan sampai dengan tingkat outcome sehingga lebih mudah nantinya memverifikasi program usulan dari Renstra Perangkat Daerah Sudah dilaksanakan Cascading Sampai Tingkat Outcome (Renstra) Terrlampir pada Buku II RPJMD

Lanjutan……… NO. REKOMENDASI HASIL KONSULTASI TINDAKLANJUT 3. d. Perlu melakukan klarifikasi atas cascading level Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah secara utuh. Sudah dilaksanakan Cascading Sampai Tingkat Outcome (Renstra) Terlampir pada Buku II RPJMD BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1. Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih dan diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sub bab 6. 2 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial (hal VI-14) 2. Dalam bab ini memuat program prioritas dari visi dan misi kepala daerah terpilih yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pada Bab V dan disertai dengan kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan. Program pembangunan daerah harus menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih Tabel 6. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 2018 -2023 (Hal VI-4) 3. 7 Masih ditemukan program yang tidak memiliki target dan rupiah selama 5 (lima) tahun. Contoh: pada Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan pada Perangkat Daerah penanggung jawab Sekretariat Daerah. Keseluruhan Program Merupakan Hasil Cascading sampai tingkat Renstra Perangkat Daerah dan telah mengalami perubahan terhadap Program Rancangan Awal RPJMD dan Program Pada Raperda RPJMD, keseluruhan Tabel target telah terisi disertai Pagu Indikatif pertahun dan Perangkat DAerah Pengampu Program Tersebut (tabel 6. 6)

Lanjutan……… NO. REKOMENDASI HASIL KONSULTASI TINDAKLANJUT 4. 1. Pencantuman indikator target dalam setiap program perlu diperhatikan diperjelas apakah sesuai dengan apa yang akan dicapai. Telah dilakukan Verifikasi dan Pencermatan ulang sehingga terjadi Perubahan (tabel 6. 6) 4. 2 Sebaiknya agar diperjelas dengan pencantuman Bidang penanggung jawab terhadap 1 (satu) program atau outcome dari setiap OPD yang bertanggung jawab dalam pencapaian target kinerja visi misi bapak gubernur. Hal ini juga bermanfaat dalam melihat kinerja antar UPT Telah dicantumkan PD Penanggung jawab terhadap Maasing-Masing Program (tabel 6. 6) BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKA DAERAH 1 Bab ini harus memasukkan seluruh program baik program prioritas dan program perangkat daerah yang bersifat rutin dan disertai dengan kebutuhan pendanaan indikator dan target pencapaian tahunan dan akhir periodesasi RPJMD Telah dimasukan Keseluruhan Program disertai kebutuhan pendanaan indikator dan target pencapaian tahunan dan akhir periodesasi RPJMD pada Buku II RPJMD (Tabel 7. 3 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan) 2. Sehubungan dengan pendanaan, bab ini harus terkait dan konsisten dengan Bab Ill Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan. Oleh karena itu, rumusan program, indikator dan target kinerja outcome serta total kerangka pendanaan setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang dicantumkan dalam bab ini harus sesuai dengan total kebutuhan pendanaan seluruh program baik dalam rangka belanja langsung dan belanja tidak langsung yang disajikan dalam Tabel Kerangka Pendanaan Proyeksi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 -2023 Telah di sesuaikan pada Buku II RPJMD (Tabel 7. 3 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan)

Lanjutan……… NO. REKOMENDASI HASIL KONSULTASI TINDAKLANJUT 3. Agar dipastikan semua program dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat masuk di dalam Bab VII Telah di sesuaikan pada Buku II RPJMD (Tabel 7. 3 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan) 2. Target program supaya memperhatikan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SDG's. Telah disesuaikan dengan SPM dan SDG's 3. Perlu kehati-hatian dalam menyusun program, karena masih ditemukan program yang dilaksanakan oleh beberapa bidang. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu perhitungan kinerja organisasi Telah dilaksanakan Cascading sampai Level Renstra, sehingga tidak ada Program yang digunakan oleh beberapa Bidang atau Ess III sehingga jumlah Program Pada RPJMD 2018 -2023 Provinsi Jawa Barat Sebanyak 323 Program Pembangunan Daerah dan 811 Program Perangkat Daerah IBAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 Bab ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Yang dimaksud dengan IKU adalah indikator sasaran yang terseleksi. Pada dokumen masih ditemukan Indikator tujuan menjadi bagian daripada IKU. 2. Perlu dipisahkan antara Target Indikator Kinerja Utama (KU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam 2 (dua) tabel yang terpisah. Telah dipisahkan Antara IKU dan IKK, Untuk Indikator Kinerja Utama sebanyak 29 Indikator (tabel 8. 2 Hal VIII-4) dan Indikator Kinerja Daerah terbagi dari 3 Aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat 62 Indikator, Aspek Daya Saing Daerah 7 Indikator dan Aspek Pelayanan Umum 1618 Indikator

Lanjutan……… NO. REKOMENDASI HASIL KONSULTASI TINDAKLANJUT 3. Tidak perlu membuat tabel khusus terkait indikator outcome karena IKU tidak sama dengan IKK. Yang perlu diperhatikan adalah IKK tidak sama dengan indikator outcome Sudah di sesuaikan 4. Khusus IKK, harus melihat indikator yang sudah ditampilkan pada BAB Il sebagai data pencapaian kinerja awal. Sudah di sesuaikan 6. Perlu kehati-hatian dalam memproyeksikan indikator makro (kemiskinan, gini rasio, IPM, angka pengangguran) karena indikator dimaksud merupakan kontribusi dari seluruh stakeholder (internasional, swasta, daerah sekitar, budaya dan lainnya) Proyeksi indikator Makro telah dihitung secara teliti menggunakan Rumus yang ada pada Permendagri 86 Tahun 2017 serta berdasarkan Anilisis kenaikan rata dan Regresi (tabel 8. 1 Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 -2023 Hal VIII-3)

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA DAN NASKAH PERSETUJUAN BERSAMA DPRD PROVINSI JAWA BARAT

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN DPRD

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN DPRD