PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH JAYA RAHMAD KOORDINATOR PENGAWASAN BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH I GARUT, 26 DESEMBER 2019
1. MATURITAS SPIP PEMERINTAH KABUPATEN GARUT LEVEL 3 2. KAPABILITAS APIP LEVEL 2
Level dan Karakteristiknya 1. Rintisan Ada praktik pengendalian, namun pendekatan risiko & pengendalian yg diperlukan msh bersifat ad-hoc & tdk terorganisir dgn baik, tanpa komunikasi& pemantauan sehingga kelemahan tdk teridentifikasi. 2. Berkembang Tlh melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tdk terdokumentasi dgn baik, blm melibatkan semua unit organisasi. 3. Terdefenisi Pemda tlh melaksanakan praktik pengendalian & terdokumentasi dgn baik, namun evaluasi atas pengendalian dilaku-kan tanpa dokumentasi yg memadai. 4. Terkelola & terukur Pemda tlh menerapkan pengendalian, evaluasi dilakukan scr formal, namun kebanyakan evaluasi dilakukan scr manual, blm pakai alat bantu komputer. 5. Optimum Pemda tlh menerapkan pengendalian berkelanjutan, terintegrasi dlm pelaksanaan & didukung oleh pemantauan otomatisasi menggunakan aplikasi komputer, manajemen risiko dan penegakkan aturan. Evaluasi trs menerus dilakukan. Pegawai aktif dlm penyempurnaan sistem pengendalian.
Level Kapabilitas APIP 1. Initial APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi. 2. Infrastructure APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi. 3. Integrated APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. 4. Managed APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. 5. Optimizing APIP menjadi agen perubahan. Elemen : 1. Peran dan Layanan APIP 2. Pengelolaan SDM 3. Praktik Profesional 4. Akuntabilitasdan Manajemen Kinerja 5. Budaya dan Hubungan Organisasi 6. Struktur Tata Kelola
KENAPA SUDAH LEVEL 3 TAPI KENA OTT
Three lines of defense 3 rd 2 nd 2222 1 st 3
HASIL KAJIAN BPKP ADA BEBERAPA MASALAH, a. l. : 1. KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO MSH BERUPA PERINTAH/ HIMBAUAN. 2. PENILAIAN RISIKO MSH FORMALITAS, BLM MENJADI PERTIMBANGAN DLM PERENCANAAN PENGAWASAN. 3. RTP TIDAK DI TL. 4. WAKTU PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO TDK TERSTANDAR, MSH SE-WAKTU 2. 5. PENILAIAN RISIKO BERSIFAT MANUAL, BLM PAKAI APLIKASI. 6. TAHAPAN PENILAIAN RISIKO TDK DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN.
7. PENILAIAN RISIKO MASIH ATAS KEGIATAN OPERASIONAL BELUM ATAS TUJUAN STRATEGIS. 8. PENILAIAN RISIKO DILAKUKAN SENDIRI. 9. TIDAK JELAS YG MELAKUKAN PENILAIAN RISIKO. 10. PEJABAT STRATEGIS BLM DILIBATKAN DALAM PENILAIAN RISIKO. 11. BELUM TERDAPAT KEGIATAN MONITORING ATAS PROSES PENILAIAN RISIKO.
TERIMA KASIH
- Slides: 11