DIT PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA Mata diklat

DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA

Mata diklat ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang tahapan pembangunan Bangunan Gedung Negara, yang meliputi tahap persiapa, tahap perencanaan teknis, tahap pelaksanaan konstruksi, dan tahap pendaftaran Bangunan Gedung Negara, yang disajikan dengan menggunakan metode pelatihan orang dewasa (andragogi) yang meliputi ceramah interaktif, diskusi, dan latihan. DIT. PBL DISKRIPSI SINGKAT MATA DIKLAT

Tujuan Pembelajaran Umum: Setelah selesai mengikuti pembelajaran mata diklat ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pembangunan gedung negara Tujuan Pembelajaran Khusus: Pada akhir sesi ini, peserta mampu menjelaskan dan menerapkan: 1. 2. 3. 4. 5. Dasar hukum dan tahapan pembangunan BGN Tahap Persiapan BGN Tahap Perencanaan Teknis BGN Tahap Pelaksanaan Konstruksi Fisik Tahap Pasca Konstruksi DIT. PBL TUJUAN PEMBELAJARAN

DIT. PBL MATERI BAHASAN 1. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN 2. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 3. TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN

DIT. PBL DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN

Jasa Konstruksi UU No. 18/1999 UU Lainnya No. 32/2009 Benda Cagar Budaya No. 32/2009 Kesehatan No. 32/2009 Perlindungan &Pengelolaan LH Penanggulangan Bencana No. 24/20087 Pengelolaan Sampah No. 18/2008 Perum& Kaw Perkim & Rusun UU No. 1/2011 UU No. 20/2011 Jalan & Jembatan UU No. 38/2004 Sumber Daya Air UU No. 7/2004 Bangunan Gedung UU No. 28/2002 Rumah Negeri No. 72/1957 DIT. PBL Dasar Hukum Bangunan Gedung Negara Penataan Ruang UU No. 26/2007

DIT. PBL DASAR HUKUM a. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. b. Peraturan Pemeerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undangundang RI No. 28 Tahun 2002. c. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung. e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. (Dan Draf Revisinya). g. Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. h. Peraturan Menteri PU Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik Fungsi. i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Sistim Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Cagar Budaya k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Hijau

PENGERTIAN DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN 1. Pembangunan BGN merupakan bagian dari penyelenggaraan BGN. 2. Pembangunan BGN adalah kegiatan mendirikan BGN yang diselenggarakan melalui TAHAP § perencanaan teknis, § pelaksanaan konstruksi, dan § pengawasan teknis, baik merupakan pembangunan baru, perawatan, maupun perluasan yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan BGN.

DIT. PBL PENYELENGGARAAN BG UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA PENDATAAN / PENDAFTARAN M RTRW KAB/KOTA, RDTRKP AMDAL TA M M TA RTBL IMB PERENCANA- AN TA TA SLFn SLF 1 PELAKSANAAN M KT PEMBONGKARAN KI PERSETJ/ REKOM. INSTANSI LAIN PELESTARIAN PENYEDIA JASA TA RTB PEMANFAATAN PEMBANGUNAN M

DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG STATUS LAHAN/IZIN LOK PERSIAPAN IZIN MENDIRIKAN BGN STATUS KEPEMILIKAN BG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI PERENCANAAN TEKNIS PELAKSANAAN KONSTRUKSI PASCA KONSTRUKSI PENGAWASAN MANAJEMEN KONSTRUKSI DOK. PEMBIAYAAN DOK. PERENCANAAN ORG. KEGIATAN DOK. PELELANGAN FISIK BGN STATUS BMN DOK. PELAKSANAAN DOK. PENDAFTARAN PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS

PERSIAPAN DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN 1. PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN § merupakan tahap awal proses pembangunan Bangunan Gedung Negara; § kegiatan untuk menentukan: o program kebutuhan ruang dan fasilitas bangunan, serta o penyusunan kebutuhan biaya pembangunan.

PERSIAPAN 2. PERSIAPAN KEGIATAN DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN § Pembentukan Organisasi Pengelola Kegiatan dan ULP Pengadaan Barang dan Jasa; § Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi untuk kegiatan yang menggunakan penyedia jasa MK.

PERENCANAAN TEKNIS 1. merupakan tahap penyusunan rencana teknis (disain) BGN, termasuk yang dilakukan dengan menggunakan disain berulang atau dengan disain prototip. DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN

PERENCANAAN TEKNIS 2. dilakukan dengan cara menggunakan penyedia jasa perencanaan konstruksi: § perorangan ahli, atau § badan hukum yang kompeten, sesuai dengan ketentuan, apabila tidak terdapat penyedia jasa perencanaan konstruksi yang bersedia, dapat dilakukan oleh instansi PU/instansi teknis setempat. (bangunan sederhana) DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN

PERENCANAAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN 3. Rencana teknis disusun berdasarkan: a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan perencanaan teknis; b. surat perjanjian pekerjaan perencanaan teknis beserta lampiran; dan/atau c. perubahan pekerjaan perencanaan yang dituangkan dalam berita acara perubahan pekerjaan perencanaan teknis; d. Standar Manajemen Mutu (SMM); dan e. Standar Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK 3).

PERENCANAAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN 4. Dokumen rencana teknis BGN, meliputi: a. Gambar rencana teknis (ASMET); b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, dan spesifikasi teknis BGN; c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan; d. Laporan akhir tahap perencanaan.

PERENCANAAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN 5. Keluaran akhir tahap perencanaan, berupa: Gambar Rencana Teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate), dan Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) yang disusun sesuai ketentuan; 6 Kontrak kerja perencanaan konstruksi dan berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima pekerjaan perencanaan, mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan presiden tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

PERENCANAAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN 7. Tahap perencanaan teknis konstruksi untuk bangunan gedung negara: § yang berlantai diatas 4 lantai; dan/atau § dengan luas total diatas 5. 000 m 2; dan/atau § dengan klasifikasi khusus; dan/atau § yang melibatkan lebih dari satu konsultan perencana maupun pemborong; dan/atau; § yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears project); diharuskan melibatkan penyedia jasa manajemen konstruksi, sejak awal tahap perencanaan.

PERENCANAAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN Pembobotan prestasi sesuai tahapan pelaksanaan perencanaan No Tahap Bobot Keterangan Prestasi 10% TOR dan Proposal perencana 1 Konsep rancangan 2 Pra rancangan 20% Aktualisasi ide rencana 3 Pengembangan rancangan 25% ASMET 4 Rancangan detail, spesifikasi teknik serta Rencana Angga ran Biaya (RAB) 25% ASMET 5 Pelelangan 5% PBJ 6 pengawasan berkala 15% Selama konstruksi fisik

PELAKSANAAN KONSTRUKSI DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi) dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi sesuai ketentuan.

PELAKSANAAN KONSTRUKSI DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN Proses pelaksanaan konstruksi terdiri atas: § pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama/provisional hand over (PHO) pekerjaan; dan § pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima kedua/final hand over (FHO) pekerjaan.

PELAKSANAAN KONSTRUKSI DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN 1. Dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi, dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan. 2. Dilakukan sesuai dengan: kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, sesuai RKS. 3. Harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa manajemen konstruksi. 4. Harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K 3).

PELAKSANAAN KONSTRUKSI DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN 5. Kontrak Kerja Pelaksanaan Konstruksi dan Berita cara Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi maupun Pengawasan Konstruksi mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan presiden tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan petunjuk teknis pelaksanaannya. 6. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.

PELAKSANAAN KONSTRUKSI DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN 7. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar gedung, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna. 8. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara, masa pemeliharaan konstruksi untuk bangunan gedung semi permanen minimal selama 3 (tiga) bulan dan untuk bangunan gedung permanen minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

PELAKSANAAN KONSTRUKSI 9. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah: a. Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi; b. Dokumen hasil Pelaksanaan Konstruksi, meliputi: 1) gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings). 2) semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 3) kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta segala perubahan/ addendumnya. DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN

PELAKSANAAN KONSTRUKSI DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN 4) laporan harian, mingguan, bulanan pelaksanaan konstruksi fisik, laporan akhir manajemen konstruksi/ pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala. 5) berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik. 6) foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik. 7) manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan M&E

PENGAWASAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN § Pengawasan teknis pembangunan gedung negara merupakan kegiatan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Negara. § Pengawasan teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dilakukan dalam bentuk: o kegiatan pengawasan, atau o Kegiatan manajemen konstruksi

PENGAWASAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN Pengawasan teknis dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan/ manajemen konstruksi dilaksanakan berdasarkan: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK). 2. surat perjanjian pekerjaan pengawasan/manajemen konstruksi beserta lampirannya; dan/atau 3. surat perjanjian pekerjaan perencanaan beserta lampiran, dalam hal manajemen konstruksi; 4. surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi/pemborongan beserta lampirannya; 5. perubahan pekerjaan pada saat pelaksanaan konstruksi di lapangan yang dituangkan dalam berita acara perubahan pekerjaan; 6. SMK 3 dan SMM.

PENGAWASAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN Pengawasan teknis pembangunan Bangunan Gedung Negara, meliputi kegiatan: § pengawasan perencanaan teknis (utk manajemen konstruksi) § persiapan konstruksi; § pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama/Provisional Hand Over (PHO) pekerjaan konstruksi; dan § pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima kedua/Final Hand Over (FHO) pekerjaan konstruksi.

PENGAWASAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN Kegiatan pengawasan teknis pembangunan Bangunan Gedung Negara, dengan melakukan pengendalian thd: § waktu, § biaya, § mutu pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), serta § tertib administrasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

PENGAWASAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawas teknis, terdiri atas: a. memeriksa dan mempelajari dokumen; b. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya; c. pemeriksaaan kelaikan fungsi bangunan; d. mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik; e. mengumpulkan data dan informasi di lapangan;

PENGAWASAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN f. menyelenggarakan rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, ; g. meneliti gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi; h. meneliti gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I (PHO); i. menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I (PHO), mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan; j. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima I (PHO) dan II (FHO) pelaksanaan konstruksi;

PENGAWASAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN k. menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung; l. membantu menyusun Dokumen Pendaftaran, penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

PENGAWASAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN Penggunaan Manajemen konstruksi § klasifikasi tidak sederhana dengan ketentuan jumlah lantai di atas 4 (empat) lantai dan dengan luas bangunan minimal 5. 000 m 2; § klasifikasi khusus; § melibatkan lebih dari satu penyedia jasa, baik perencanaan maupun pelaksana konstruksi; dan/atau § dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears contract).

PENGAWASAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN Kegiatan manajemen konstruksi tahap persiapan: 1. membantu Pengelola Kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh; dan 2. membantu pengelola kegiatan melaksanakan persiapan pengadaan penyedia jasa perencanaan, termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), memberi saran waktu dan strategi pengadaan, serta bantuan evaluasi proses pengadaan.

PENGAWASAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN Kegiatan manajemen konstruksi tahap pengadaan penyedia jasa perencana teknis: 1. membantu ULP dalam penyebarluasan pengumuman seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan 2. membantu ULP melakukan prakualifikasi calon peserta seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan; 3. membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan; 4. membantu ULP dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner’s Estimate (OE) pekerjaan perencanaan;

PENGAWASAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN Kegiatan manajemen konstruksi tahap pengadaan penyedia jasa perencana teknis: 5. membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap usulan teknis dan biaya dari penawaran yang masuk; 6. membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan perencanaan; dan 7. membantu pengelola kegiatan menyiapkan surat perjanjian pekerjaan perencanaan.

PENGAWASAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN Kegiatan manajemen konstruksi tahap perencanaan teknis: 1. mengevaluasi program pelaksanaan kegiatan perencanaan; 2. memberikan konsultansi kegiatan perencanaan; 3. mengendalikan program perencanaan; 4. melakukan koordinasi dengan pihak yang terlibat pada tahap perencanaan; 5. menyusun laporan bulanan kegiatan konsultansi manajemen konstruksi;

PENGAWASAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN Kegiatan manajemen konstruksi tahap perencanaan teknis: 6. meneliti kelengkapan dokumen perencanaan dokumen pelelangan; 7. menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan perencanaan; dan 8. mengadakan dan memimpin rapat koordinasi perencanaan, , dan membuat laporan kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi.

PENGAWASAN TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN Kegiatan manajemen konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi: 1. mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh pelaksana konstruksi; 2. mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik; 3. pemeriksaaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan gedung 4. melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;

PENGAWASAN TEKNIS Kegiatan manajemen konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi: 5. melakukan koordinasi antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik; dan 6. melakukan kegiatan pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi. DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN

PENGAWASAN TEKNIS Bobot Tahapan Kegiatan Manajemen konstruksi No Tahap 1 tahap persiapan/pengadaan konsultan Perencana 2 tahap review rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan 3 tahap pelelangan pemborong 4 tahap konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan kons-truksi fisik di lapangan s. d. serah terima kedua pekerjaan Bobot Prestasi 5% Keterangan TOR Perencana 10% Kinerja MK tahap perenca naan. 5% Membantu ULP K/L 80% Kinerja MK tahap pelaksa naan konstruksi DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN

PASCA KONSTRUKSI 1. MENDAPATKAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI § Konsultan manajemen konstruks/pengawas membantu pengguna anggaran untuk memproses perolehan SLF kepada Pemda setempat, dengan menyerahkan dokumen yang diperlukan. 2. PENETAPAN STATUS BGN SEBAGAI BMN § BMN berupa tanah dan/atau bangunan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang § BMN selain tanah dan/atau bangunan dng nilai perolehan sampai dengan Rp 100 juta ditetapkan oleh pengguna barang. § Mengacu pada PMK 246/PMK. 06/2014 DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN

PASCA KONSTRUKSI DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN 3. DOKUMEN PENDAFTARAN BGN § Setiap Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga wajib mendaftarkan BGN yang telah selesai dibangun kepada Menteri PUPR cq Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, kecuali untuk BGN di luar DKI Jakarta, dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggungjawab dalam pembinaan bangunan gedung; § Kelengkapan dokumen pendaftaran, meliputi: a. Surat permohonan pendaftaran bangunan gedung dan rumah negara; b. Daftar inventaris bangunan gedung dan rumah negara; c. Kartu legger bangunan gedung dan rumah negara; d. Gambar legger dan situasi;

PASCA KONSTRUKSI DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN 3. DOKUMEN PENDAFTARAN BGN § Kelengkapan dokumen pendaftaran, meliputi: e. Photo bangunan (tampak depan, samping, belakang, dan persfektif); f. Fotokopi Dokumen Pembiayaan/DIPA (otorisasi pembiayaan); g. Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah; h. Kontrak atau Perjanjian Pemborongan; i. Berita Acara Serah Terima I dan II; j. As built drawings (gambar sesuai yang dilaksanakan); k. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).