KOMISI PENILAI AMDAL KPA KOMISI PENILAI AMDAL KPA

KOMISI PENILAI AMDAL (KPA)

KOMISI PENILAI AMDAL (KPA) Dokumen ANDAL Dokumen RKL-RPL Dokumen KA-ANDAL KOMISI PENILAI AMDAL Tim khusus (ad-hoc) yang dibentuk Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL dan memberikan rekomendasi keputusan. Rekomendasi Kesepakatan KAANDAL Rekomendasi Keputusan Kelayakan Lingkungan Pengambilan keputusan Kesepakatan KA-ANDAL dan Kelayakan Lingkungan oleh Menteri Gubernur, Bupati, atau Walikota

DIAGRAM UTAMA: KOMISI PENILAI & KELEMBAGAAN AMDAL INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP AMDAL LISENSI KOMISI PENILAI AMDAL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA KEWENANGAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI SEKRETARIAT KOMISI PENILAI INSTANSI LINGKUNGAN

INSTANSI YANG BERTANGGUNGJAWAB INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP AMDAL Bertanggungjawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan AMDAL Berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan. Tingkat pusat Tingkat provinsi Tingkat kabupaten Tingkat kota Menteri Lingkungan Hidup Gubernur Bupati Walikota Membentuk Komisi Penilai AMDAL untuk membantu penilaian AMDAL (dan memberikan Lisensi).

INSTANSI LINGKUNGAN Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, maupun kota. Instansi lingkungan hidup di tingkat pusat adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Komisi Penilai AMDAL bukan bagian dari instansi lingkungan memfasilitasi penyelenggaraan urusan AMDAL. menaungi kesekretariatan Komisi Penilai AMDAL. mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan AMDAL. menyiapkan anggaran untuk kepentingan penilaian. INSTANSI LINGKUNGAN

KETUA KOMISI PENILAI AMDAL Melakukan koordinasi penilaian Memprakarsai dan memimpin rapat penilaian Merumuskan hasil rapat penilaian Menyampaikan rekomendasi keputusan KETUA Komisi Penilai dipimpin seorang Ketua merangkap anggota. Syarat Ketua : KOMISI PENILAI SYARAT KETUA Provinsi Pejabat Eselon II di instansi lingkungan provinsi Kabupaten / Kota Pejabat Eselon II di instansi lingkungan Badan Sekretaris Daerah untuk instansi lingkungan Kantor

SEKRETARIS KOMISI PENILAI AMDAL Membantu tugas ketua mengkoordinasi penilaian Menyusun rumusan hasil penilaian (berita acara) SEKRETARIS Ex-officio memimpin Tim Teknis. (menggantikan tugas ketua yang berhalangan) Syarat Sekretaris : KOMISI PENILAI SYARAT KETUA Provinsi Pejabat Eselon III bidang AMDAL di instansi lingkungan Kabupaten / Kota Pejabat Eselon III bidang AMDAL di instansi lingkungan

ANGGOTA KOMISI PENILAI AMDAL Instansi Pemerintah Pertimbangan kebijakan pembangunan, pengembangan wilayah, dan sektoral Perguruan Tinggi Pertimbangan kaidah ilmu pengetahuan Pakar Pertimbangan keahlian bidang kegiatan Lembaga swadaya masyarakat Anggota Masyarakat Pertimbangan kepentingan lingkungan hidup Aspirasi dan kepentingan masyarakat ANGGOTA Komposisi dapat berubah sesuai jenis kegiatan. Wakil instansi yang menjadi “Pemrakarsa” tidak boleh menjadi anggota Komisi Penilai bagi kegiatannya. Contoh anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi • badan perencanaan pembangunan daerah provinsi • wakil instansi penanaman modal daerah • wakil instansi pertanahan di daerah • wakil instansi pertahanan keamanan di daerah • wakil instansi kesehatan daerah provinsi • wakil kabupaten/kota bersangkutan • PSLH perguruan tinggi bersangkutan • organisasi lingkungan hidup di daerah • organisasi lingkungan hidup sesuai bidang kegiatan • warga masyarakat terkena dampak • anggota lain yang dipandang perlu

TIM TEKNIS KOMISI PENILAI AMDAL Melakukan penilaian secara teknis dari dokumen AMDAL. Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kesesuaian pedoman AMDAL Kesesuaian peraturan sektoral Ketepatan metoda analisis dan kesahihan data Kelayakan desain, teknologi , proses produksi, Kelayakan ekologis Dipimpin Ketua Tim Teknis (ex-officio oleh sekretaris komisi penilai) Tim Teknis harus memiliki anggota yang sudah lulus kursus AMDAL: Kursus Penyusunan AMDAL (2 orang) & Kursus Penilaian AMDAL (3 orang) Anggota Tim tidak boleh menjadi penyusun AMDAL di wilayahnya TIM TEKNIS KOMISI PENILAI Contoh anggota Tim Teknis: • wakil instansi lingkungan hidup, • wakil instansi daerah terkait, • ahli di bidang lingkungan hidup, • ahli di bidang yang berkaitan.

SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL Mengelola urusan kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh komisi penilai. Berkedudukan di instansi lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota ! Komisi Penilai tidak dapat dibentuk di provinsi, kabupaten, atau kota yang tidak memiliki instansi lingkungan hidup. Kepala Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai. pejabat eselon setingkat lebih rendah dari sekretaris komisi penilai. SEKRETARIAT KOMISI PENILAI

PEMBAGIAN KEWENANGAN KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT Kegiatan strategis Kegiatan petahanan keamanan Kegiatan berlokasi di; - lebih dari 1 wilayah provinsi - wilayah sengketa - wilayah laut > 12 mil - lintas batas NKRI PROVINSI Kegiatan strategis Kegiatan berlokasi di; - lebih dari 1 wilayah kabupaten/kota - wilayah laut < 12 mil - lintas kabupaten/kota KABUPATEN / KOTA Kegiatan lainnya • Pangkalan militer • Pelabuhan internasional (laut atau udara) • Peluncuran satelit • Industri amunisi dan peledak • Tambang mineral tertentu • Kegiatan minyak dan gas • Reaktor dan instalasi nuklir • Fasilitas pengolahan limbah B 3 • Usaha pemanfaatan hasil hutan • Pelabuhan nasional (laut atau udara) • Peluncuran satelit • Industri pulp-kertas, petrokimia hulu • Bendungan atau waduk KEWENANGAN • PLTA atau listrik dari gambut • Fasilitas pengumpulan limbah B 3 • Fasilitas pemanfaatan limbah B 3

LISENSI KOMISI PENILAI AMDAL Tanda bukti bahwa suatu Komisi Penilai AMDAL sudah memenuhi persyaratan diperbolehkan menjalankan tugasnya LISENSI Ketua Komisi Penilai AMDAL setingkat ESELON II Sekretariat Komisi Penilai di instansi lingkungan hidup Anggota Tim Teknis yang sudah lulus kursus AMDAL Anggota Komisi Penilai: Ahli biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan wilayah, dan lingkungan Wakil dari organisasi LH atau LSM Kerjasama dengan laboratorium (minimal untuk air dan udara). Lisensi hanya dapat diterbitkan setelah ada rekomendasi KOMISI PENILAI PENERBIT LISENSI PEMBERI REKOMENDASI PENGAWASAN PUSAT Menteri LH -- PROVINSI Gubernur Menteri LH KAB / KOTA Bupati / Walikota Gubernur Pengajuan Rekomendasi Bupati/walikota ke Gubernur Verifikasi Gubernur & Tim Terpadu Sesuai syarat? Tanpa lisensi, kewenangan penilaian AMDAL harus dialihkan ya Pemberian Rekomendasi Lisensi berlaku 3 tahun (dapat diperbaharui) Gubernur maks. 30 hari kerja Penerbitan Lisensi Bupati tidak

KETUA KOMISI PENILAI AMDAL Komisi Penilai AMDAL dipimpin seorang Ketua (merangkap anggota) yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan penilaian AMDAL di wilayahnya Memiliki peranan penting, dapat membuat suatu rencana kegiatan batal

DIAGRAM UTAMA: KETUA KOMISI PENILAI AMDAL TUGAS KOMPETENSI SYARAT TANTANGAN

TUGAS KETUA KOMISI PENILAI AMDAL Memastikan penilaian AMDAL berjalan dengan lancar dan baik TUGAS Menentukan anggota Komisi Penilai AMDAL dan Tim Teknis Memprakarsai dan memimpin rapat penilaian AMDAL Merumuskan hasil rapat penilaian AMDAL Menyampaikan rekomendasi keputusan Komisi Penilai AMDAL Memastikan semua dokumen dan informasi AMDAL tersimpan baik

KOMPETENSI KETUA KOMISI PENILAI AMDAL unit kompetensi Mengelola Komisi Penilai AMDAL dengan seluruh perangkatnya Mengenali pemenuhan dasar suatu dokumen AMDAL KOMPETENSI Memprakarsai dan memimpin rapat Komisi Penilai AMDAL Menyusun rumusan rekomendasi keputusan penilaian AMDAL Mengelola dokumentasi informasi AMDAL Belum ada Standar Kompetensi resmi untuk seorang Ketua Komisi Penilai AMDAL

SYARAT KETUA KOMISI PENILAI AMDAL Ketua Komisi Penilai AMDAL ditunjuk & bertugas karena jabatan-nya di instansi lingkungan (tanpa pemilihan & persetujuan anggota komisi) Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Pejabat Eselon II di instansi lingkungan Provinsi Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten / Kota Pejabat Eselon II di instansi lingkungan Badan Sekretaris Daerah untuk instansi lingkungan Kantor SYARAT Sebaiknya memiliki bekal pengetahuan sesuai tugas dan kompetensi yang diharapkan

TANTANGAN KETUA KOMISI PENILAI AMDAL Ketua Komisi Penilai AMDAL akan mengalami berbagai tekanan saat menjalankan tugasnya sementara harus mematuhi aturan dan tatacara AMDAL yang ada Beban politis untuk secepatnya menyetujui rencana kegiatan, tanpa mempertimbangkan kelangsungan dan hasil proses penilaian. PIMPINAN Beban kinerja institusi yang mengharuskan rencana kegiatan sektornya dapat terlaksana. KOLEGA TANTANGAN MASYARAKAT Beban investasi atau target kinerja institusi yang mengharuskan rencana kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan biaya yang dialokasikan. PEMRAKARSA Keinginan masyarakat yang memaksa agar rencana kegiatan harus disetujui atau ditolak.

SLIDE TAMBAHAN

KOMISI PENILAI AMDAL KETENTUAN PENGALIHAN KEWENANGAN PENILAIAN Komisi Penilai AMDAL Provinsi STATUS LISENSI Punya KEMAMPUAN MENILAI PELAKSANA PENILAIAN LOKASI PENILAIAN KEPUTUSAN KELAYAKAN Mampu Komisi Penilai Provinsi Gubernur Tidak mampu Komisi Penilai Pusat Provinsi Gubernur Belum punya -- Komisi Penilai Pusat Provinsi Menteri Dicabut -- Komisi Penilai Pusat Provinsi Menteri Komisi Penilai AMDAL Kabupaten / Kota STATUS LISENSI Punya KEMAMPUAN MENILAI PELAKSANA PENILAIAN LOKASI PENILAIAN KEPUTUSAN KELAYAKAN Mampu Komisi Penilai Kab / Kota Bupati/Walikota Tidak mampu Komisi Penilai Provinsi Kab / Kota Bupati/Walikota Belum punya -- Komisi Penilai Provinsi Kab / Kota Gubernur Dicabut -- Komisi Penilai Provinsi Kab / Kota Gubernur Peraturan Menteri LH Nomor 05 Tahun 2008 Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL