ASPEK ETIKO LEGAL PRAKTIK KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT

ASPEK ETIKO LEGAL PRAKTIK KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT Rasmudjito, SKep. Ns. , MH. Kes Waket Hukum & Pemberdayaan Politik

RUNTUHNYA RASA TANGGUNG JAWAB SBG KODRAT INSANI

Pengertia n Tanggung Jawab • wajib menanggung segala sesuatu akibat dari apa yg telah dilakukan • dilakukan oleh setiap individu berdasarkan hati nurani atas kewajiban. • bersifat kodrati, merupakan bagian dari kehidupan manusia, • ciri manusia yang beradab (berbudaya). Difinisi Kewenang an • kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain • hak seorang individu utk melakukan sesuatu tindakan dg batas-batas tertentu & diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu sesuai dengan kompetensinya

Era globalisasi pengetahuan masyarakat tentang hak – hak hukum sangat cepat meningkat Hubungan Masa Hak – hak ps tdk di Lalu hargai Nakes tdk pernah Nakes VS Ps salah Nakes kebal Vertikal Paternalistik hukum Hubungan Saat Ini Nakes VS Klien Kontraktual Horisontal Ps sbg mitra Kedudukan hukum sama Hak & kuwajiban hukum sama

Koordinasi Integrasi Kontinuitas Pelayanan Tim Asuhan Interdisiplin Patient Centern ed Care PROFESI KES • Profesional • Kompeten • Etis • Paham Perundangan Kode Etik Standar Profesi SPO DPJP APOT EKER PPJP FISIO TERA PI 1. 2. 3. AHLI GIZI KLIEN RADI OGRA FER DLL ANALI S Team Leader Koodinasi & Review Mengintegrasikan Asuhan

HUBUNGAN PROFESINAL PERAWAT DOKTER Dokter Asuhan Medis VERLENG DE ARM VAN DE ARTS Jaman Belanda ( Kepanjangan Tangan Dokter ) Dignosa Medis 1983 PERAWAT SBG PROFESI Cure /Pengobatan FUNGSI KOLABOR ASI Perawat Asuhan Keperawatan Diagnosa Keperawatan Care/Askep Indipendent Interdependent Dependent UU NO 38 TH 2014 TT KEPERAWATAN Kemandirian • Praktik Perawat • Delegasi • Mandatori • KEDARURATA N UU No. 38 TH 2014 Tentang Keperawatan 6 Pasal 30 Perawat berwenang (1)pemberi As. Kep di bidang upakes perorangan, Pasal 32 Pelimpahan Wewenang, Delegasi, Mandatori Pasal 35 Kedaruratan , Pertolongan pertama, Penetapan 3/19/2018 Kedaruratan, Ketentuan Kedaruratan diatur dg PMK

IK T E Etik mrpkn prinsip yg menyangkut benar & salah baik & buruk dlm hubungan dg orang lain. Etik mrpkn studi ttg perilaku, karakter & motif yg baik serta ditekankan pd penetapan apa yg baik dan berharga bagi semua orang. Moral mendeskripsikan perilaku aktual, kebiasaan dan kepercayaan sekelompok orang atau kelompok tertentu. E D KOTIK E Adl norma, aturan, asas, etika, yg sdh di tetapkan oleh Organisasi Profesi yg harus dipatuhi & ditaati oleh setiap anggotanya dlm praktik profesi & dlm kehidupan sehari - hari Fundamental Of Nursing Undang – Undang No. 8 Tahun 2011, tentang Pokok – Pokok

Respek Menghormati/menghargai klien, keluarganya, sejawat dan profesi lain “informed concent” hak-hak klien dalam membuat Otonomi menghargai keputusan tentang pengobatan/perawatan dirinya. hati kewajiban melakukan hal Beneficence Kemurahan yg baik dan tidak membahayakan klien/orla PRIN SIP ETIK Non. Maleficence kewajiban untuk tidak dengan sengaja menimbulkan kerugian atau cidera Kerahasiaan semua informasi tentang Konfidensialitas klien yang dirawatnya Justice Fidelity Berlaku adil kpd semua orang tidak membedakan suku, agama, kelas social, politik Kewajiban untuk selalu setia pada kesepakatan dan tanggung jawab yang telah dibuat & kejujuran

Kesehatan dan Kesejahteraan Pilihan NILAI 2 ETIK Martabat Akuntabilita s peduli thd kesehatan & kesejahteraan membantu orang lain mencapai tingkat kesehatan yang optimal mendukung dan menghargai otonomi klien serta membantu mendapatkan inf’ yankes yg tepat. menghargai dan mengadvokasi martabat dan kehormatan diri manusia. bertindak secara konsisten sesuai dg UU & standar praktik serta tanggung jawab profesi Lingkungan kep’ Menciptakan lingkungan kep’ yg kondusif utk menjamin mutu & yg kondusif keselamatan pasien

Penjabaran Perilaku Kode Etik • Menghargai menghormati martabat manusia tanpa membedakan suku, agama, Keperawatan klas social, politik nilai-nilai budaya, adat-istiadat, dari klien Perawat • ASKEP mrpkn tanggungjawab utama & menjaga rahasia klien kecuali utk hukum Klien Perawat Praktik • Sll meningkatkan kompetisi menjaga mutu pelayanan keperawatan yg tinggi disertai kejujuran, membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat, senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi • memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, melindungi klien dari nakes yg memberikan yankes secara Perawat tidak kompeten, tidak etis dan ilegal. Masy Perawat & Sejawat Perawat & Profesi • senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, • mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan, berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan,

Aspek Legal Praktik Keperawatan UU No. 36 TH 2014 tt Na. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang Kes diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan. Praktik Keperaw atan ASKEP adl rangkaian interaksi perawat dg klien dan lingkungannya utk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan & kemandirian klien dlm merawat dirinya. Pada semua sarana/tatanan Yan. Kes, baik di rumah sakit umum maupun khusus, puskesmas, praktik keperawatan di rumah (home care)

Aspek Legal Praktik Keperawatan Lanjutan Adl regulasi ketatalaksanaan sosial yg dikembangkan untuk melindungi Aspek masyarakat. Huku Suatu aturan yg mengatur prilaku manusia dlm hubungannya dg orang lain di masyarakat & dg pemerintahan m Hukum Kesehat an Adl semua ketentuan hukum yg berhubungan langsung dg pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya serta yg mengatur hubungan antara pihak nakes dg klien/masyarakat Hukum Kontine ntal Hub’ Hk Nakes Klien Asas 2 Perjanjia n Adl sistem hukum dg ciri-ciri adanya berbagai hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya & mengutamakan hokum positif Inspannings verbintenis artinya dilaksanakan dg kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara nakes dan klien dalam bentuk upaya maksimal Asas konsensualisme, perjanjian terjadi dengan tercapainya kata sepakat (konsensus) di antara pihak.

RANAH IKHTIAR Meletakkan kewajiban pihak yg satu utk membuat ikhtiar (upaya semaksimal mungkin) & pihak lain menerima ikhtiar. untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu UU Nakes 36 th 2014 Ps. 61 ( Penjelasan ) Inspannings KESESUAIAN THD verbintenis UU Peraturan 2 Standar Profesi Ukuran Standar Kompetensi Kode Etik Sumpah Profesi SAK SPO KEPATUHAN ? MORAL RESPONSIBIL ITY TUHA N YME Responsibil ity Hubungan Hukum Nakes VS Klien Kontraktual Horisontal

Sumpah/Janji Defini si Lanjutan Adalah suatu pernyataan yang khidmat dg menyebut nama Tuhan dan bahwa Tuhan akan menghukum tiap dusta atau memberi peneguhan pada waktu orang memberikan suatu keterangan, janji/kesanggupan KUHPerdata Pasal 1313 Norma Suatu persetujuan adl suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih engikatkan diri thd satu orang lain atau lebih. KUHPerdata Pasal 1233 Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa : Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang keperawatan

Landasan Hukum Praktik Keperawatan UU No. 36 TH 2014 tt Nakes PPNI Rekomend KKIK TKI asi STR DIKTI Sertfikasi PPNI Pemda Terakridita Rekomeas Kab/Kota i si SIPP 25 SKP & PPNIPKB UKOM SERKOM PMK 49 Th 2013 Kom. Kep Kredensial 1. Ijazah cari sumber utama 2. STR cari sumber utama 3. Sertfikasi yg di miliki ( SKP) 4. Kompetensi jenis kewenangan 5. Assessement oleh Mitra Bestari 6. Surat Penugasan Kerja Klinik (SPKK) 7. Periodik setiap 3 th

Tanggung Jawab Hukum Dalam Pratik Medis Keperawatan Pengerti an Tanggun g Jawab Difinisi Kewenang an • wajib menanggung segala sesuatu akibat dari apa yg telah dilakukan • Yg dilakukan oleh setiap individu berdasarkan hati nurani atas kewajiban. • bersifat kodrati, artinya sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, • ciri manusia yang beradab (berbudaya). • kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain • hak seorang individu utk melakukan sesuatu tindakan dg batas-batas tertentu & diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu sesuai dengan kompetensinya

Kewenangan Atribusi adl kewenangan yg di dapatkan seseorang utk memberikan pelayanan public atas undang – undang yg berlaku sesuai dg kompetensi yg dimilikinya. JENIS 2 KE WENAN GAN Kewenangan Delegasi Adl pelimpahan kewenangan dari seseorang kpd orang lain yang memiliki kompetensi yg sama dalam suatu lingkup kerja atau team disertai dengan pelimpahan tanggung jawabnya. Kewenangan Mandat Adl pelimpahan kewenangan dari seseorang kepada orang lain yang memiliki kompetensi yang sama dalam suatu lingkup kerja atau team tidak disertai dengan pelimpahan tanggung jawabnya Kewenangan Reanimasi ( Good Samaritan ) kewenangan melakukan tindakan kepada sesama tanpa pamrih dengan di dasari rasa kemanusiaan.

KEWENANGAN PERAWAT Pengertian Kewenangan Perawat • Adl hak dan otonomi untuk melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan kemampuan, tingkat pendidikan, dan posisi sarana kesehatan ( Juklak Kep Men Kes 1239/2001 ) UU 38 -2014 tt Kep Pasal 29 (1) Perawat bertugas sebagai: a. pemberi Asuhan Keperawatan(2) secara bersama ataupun sendiri-sendiri. b. penyuluh dan konselor bagi Klien; c. pengelola Pelayanan Kep’ (3) harus dilaksanakan d. peneliti Keperawatan secara bertanggung e. pelimpahan wewenang; jawab dan akuntabel. f. keadaan keterbatasan Pasal 32 Perawat berwenang • pelimpahan wewenang hrs tertulis • melakukan tindakan medis sesuai dg • secara delegatif atau mandat • Profesi/vokasi terlatih yg memiliki kompetensinya • pelayanan kes’ kompetensi sesuai yg dibutuhkan sesuai dg program Pemerintah.

Pasal 33 tugas dalam keadaan keterbata san Pasal 35 Dalam keadaan darurat • keadaan tidak adanya dokter. Wewenang perawat pada keadaan keterbatasan la; dan/atau kefarmasian • pengobatan utk penyakit • ditetapkan oleh Pemda Kab/Kota. umum • dengan memperhatikan • merujuk pasien sesuai dg kompetensi Perawat. ketentuan • melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas • memberikan pertolongan pertama, Perawat dapat melakukan tindakan medis & pemberian obat sesuai dg kompetensinya • utk menyelamatkan nyawa Klien & mencegah kecacatan lebih lanjut • merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan Klien. • ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya. • keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

AKUNTABILITAS PERAWAT SESUAI PERAN FUNGSI DALAM PRATIK KEPERAWATAN Fungsi Indipenden • • • Individual Responsibility • Moral Responsibility Personal Akuntabilitas • Tanggung jawab hukum pidana Personal Liability • Tanggung jawab hukum perdata Fungsi Dependen • • Kesalahan order Vicariouse Akuntability Personal Akuntabilitas • Kesalahan prosedur Personal Liability • Tanggung jawab fasyankes Fugsi Interdependen • • • Kesalahan order Vicariouse Akuntability • Tanggung jawab hukum Personal Akuntabilitas pidana Personal Liability Corporate Liability • Tanggung jawab hokum perdata • Tanggung jawab

DOKUMENTASI MEDIS KEPERAWATAN (REKAM MEDIK) • Catatan SEBAGAI yg merupakan bukti pelaksanaan asuhan medis BUKTI HUKUM keperawatan Pengertian • Catatan tt respon klien thd tind’ medis kep’/reaksi klien thd Dokument penyakit. asi Medis • Kumpulan informasi medis kep’ & kesehatan klien yg Keperawat dilakukan oleh medis keperawatan sbg an pertanggungjawaban & pertanggugatan thd asuhan medis keperawatan yg dilakukan Dokument • Akta adalah suatu tulisan tentang suatu peristiwa yang di buat si Medis untuk kepentingan hukum (Subekti 1993 profesor) Keperawat • Akta ontentik adalah akta yang di buat oleh pejabat an berwenang Sebagai • Akta di bawah tangan di buat oleh bukan pejabat berwenang Akta Dok’ Medis Kep’sbg Bukti Hukum • Pasal 1866, Alat bukti terdiri : bukti tulisan, bukti saksi, sangkaan, pengakuan, sumpah • Pasal 1867, Pembuktian dg tulisan dibuktikan dengan tulisan otentik maupun dg tulisan - tulisan di bawah tangan • Pasal 1875, Suatu akta di bawah tangan yg tanda tangannya diakui oleh yg menandatangani maka dianggap sempurna layaknya akta otentik

Aspek Medikolegal Pelayanan Kegawatan Masalah utama pada pelayanan medis kegawat daruratan • Periode waktu pengamatan/pelayanan relatif singkat • Perubahan klinis yang mendadak • Mobilitas petugas yang tinggi • Faktor psikologi pasien & klg Hubungan Dokter - Pasien dalam Keadaan Gawat Darurat • merupakan hub’ yg spesifik. • Tdk di dasari pada Azas voluntarisme • Tdk dpt di dasari pada pre-existing relationship • Azas Good Samaritan Kematian pada Instalasi Gawat Darurat Sur. Ket kematian tdk boleh di keluarkan: • meninggal pd saat dibawa ke IGD • • meninggal krn b’bagai kekerasan meninggal akibat keracunan meninggal dg berbagai peristiwa kecelakaan Kecuali kematiannya alamiah karena penyakit

t n e m e t a t s g n i s o Clo KITA KOMPETEN TAPI TIDAK CARE BANYAK TERJADI TINDAKAN BRUTAL KITA CARE TETAPI TIDA KOMPETEN BANYAK TINDAKAN MALPRAKTIK

18 s o N Ke U U 4 tt 201 Jiwa UU 38 2014 PMK 54 2017 Penanggula ngan. Pemas ungan TERIMA KASIH EMUA DA S N A T A U B S E S K U S S A T A F A A M N O MOH GAN N A R U K E K A L A G E S