Analisis Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup Orientasi UU

Analisis Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup (Orientasi UU No 32 Tahun 2009 dan Peraturan Perundangan yang Terkait) Oleh : Dr. AL. Sentot Sudarwanto, SH. , M. Hum

Dasar Hukum Perlindungan dan Pengelolaan LH • UUD 1945 • Pasal 28 h ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. • Pasal 33 ayat (1) “Perkonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan pinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. • Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. • Pasal 33 ayat (4) “Perkonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemanjuan dan kesatuan ekonomi nasional. ”

UU No. 4/1982 UU LH UU No. 23/1997 UU PLH UU No. 32/2009 UU PPLH PP No. 29/1986 AMDAL PP 51/1993 AMDAL PP 27/1999 AMDAL Di dukung dengan peraturan pelaksanaan PP. 27/2012 Izin Lingkungan

PENGENDALIAN PENCEMARAN 1. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan. 2. Pengendalian pencemaran lingkungan dilaksanakan dalam rangka Pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Pengendalian pencemaran lingkungan meliputi: a. Pencegahan b. Penanggulangan c. Pemulihan 4. Pengendalian pencemaran lingkungan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) KLHS a Tata ruang b Baku mutu LH c Kriteria baku kerusakan LH d AMDAL e UKL-UPL f Perizinan g h Instrumen ekonomi LH i PUU berbasis LH Anggaran berbasis j LH k Analisis risiko LH l Lingkungan Audit LH m Instrumen lain sesuai kebutuhan Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Baku Mutu Lingkungan Pasal 20 Konsekuensi Baku Mutu Lingkungan: - baku mutu air limbah - baku mutu air laut - baku mutu udara ambien - baku mutu emisi - baku mutu gangguan Sesuai dengan definisi Pencemaran Lingkungan, maka jika suatu usaha dan/atau kegiatan melanggar baku mutu air, baku mutu air laut dan baku mutu udara ambien dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun atau dengan denda paling sedikit Rp. 3 milyar dan paling banyak Rp. 10 milyar. Baku mutu air, air laut dan udara ambien ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Jika melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi dan baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 3 milyar. Tindak pidana ini hanya dikenakan jika sanksi administratif telah dijatuhkan atau pelanggaran lebih dari satu kali. Baku mutu air limbah, emisi dan gangguan ditetapkan dengan Peraturan MENLH.

AMDAL • Kajian AMDAL sudah harus mencakup upaya-upaya pengelolaan air limbah, emisi, dan sumber pencemar lainnya. • Atas dasar itu, titik penaatan, desain sistem pengendalian pencemaran, sistem pengelolaan limbah B 3, karakteristik air limbah dan limbah, serta teknologi pengelolaan sudah harus ditentukan dalam AMDAL. Izin Lingkungan Pasal 36 - 40 Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL/UPL Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh Izin usaha dan/atau kegiatan Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan Konsekuensi Konsep AMDAL harus berubah, karena untuk menetapkan izin lingkungan harus terdapat informasi teknis yang cukup detil untuk dapat menentukan kewajiban/larangan bagi penerima izin. Izin pembuangan air limbah, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi lahan, dan izin pengelolaan limbah B 3 yang telah ada selama ini, harus diintegrasikan kedalam satu izin lingkungan. Usaha dan/atau kegiatan yg beroperasi tanpa izin lingkungan dipidana paling singkat 1 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1 milyar.

MUATAN BARU • Filosofi: sebagai tanggapan 4 hal utama: a) Lingkungan hidup yang baik & sehat: Hak Azasi (Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara RI); b) Pembangunan ekonomi nasional: mengacu prinsip Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan; c) Otonomi Daerah (Otda): adanya perubahan hubungan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; d) Kualitas Lingkungan Hidup: semakin menurun & diperparah pemanasan global akibat perubahan iklim.

MUATAN BARU …. lanjutan • Materi Baru: mencakup 14 Substansi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Rencana Perlindungan & Pengelolaan LH Ekoregion Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) AMDAL Versi Baru Izin Lingkungan Penguatan. Instrumen Ekonomi Lingkungan Peraturan PUU berbasis lingkungan hidup Anggaran berbasis lingkungan Analisa Risiko Lingkungan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Pengaturan masyarakat adat & kearifan lokal dalam perlindungan & pengelolan lingkungan 12) Peningkatan peran PPLH dan PPNS 13) Pengenaan sanksi pidana dan denda minimal dan maksimal 14) Kewenangan lembaga LH bukan hanya menetapkan dan melakukan koordinasi tetapi lembaga dengan portofolio melaksanakan kebijakan PPLH 9

MUATAN BARU … lanjutan • Tambahan kelengkapan: a) Penguatan peran masyarakat untuk memiliki hak & kesempatan sama dan seluas-luasnya untuk berperan b) Penguatan kewenangan Pemerintah & Pemerintah Daerah di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selaras dengan Kebijakan Otonomi Daerah c) Aspek hukum: Pengawasan & sanksi administratif, penyelesaian hidup & ketentuan pidana

BENTUK KELEMBAGAAN • dalam “Penjelasan”: UU baru memuat 27 kewenangan baru: 1)perencanaan , 2) pencegahan, 3)pengendalian, 4)pemanfaatan, 5) pemulihan, 6)pengawasan, 7)penegakan hukum

HAL-HAL PENTING TERKAIT AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup [Pasal 14]; Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL [Pasal 28]; Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun Kab/Kota wajib memiliki lisensi AMDAL [Pasal 29, Ayat (2)]; AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan [Pasal 36]; Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya [Pasal 36, Ayat (4)]; Penegakan Hukum terkait Pelanggaran AMDAL[Pasal 109, 110, 111]; Tidak memiliki dokumen AMDAL �Audit LH; Tidak memiliki UKL-UPL �DPLH [Pasal 121];

Kedudukan AMDAL & Izin Lingkungan PERTAMA TATA RUANG KEDUA STUDI KELAYAKAN /REKOMENDASI KETIGA IZIN LINGKUNGAN IMB RTRWN RTRWP RTRWK RDTR AMDAL/ UKL-UPL RKL/RPL RINCI UKL-UPL RINCI Izin Usaha dan/atau kegiatan

Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22 -33 UU 32/2009 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL Pasal 34 UU 32/2009 SPPL Pasal 35 UU 32/2009 Kegiatan berdampak penting terhadap LH Batas AMDAL Peraturan MENLH No 5/2012 Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH Batas dokumen UKL-UPL Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota

Beberapa Perbedaan Filosofis Mendasar PP 27/1999 dengan PP 27/2012 PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan 1. Durasi penilaian amdal sekitar 180 hari kerja, dokumen Amdal terdiri atas 5 dokumen Kemajuan Mendasarnya adalah Streamlining Proses Amdal Durasi penilaian amdal sekitar 125 hari kerja, dokumen amdal terdiri atas 3 dokumen 2. Penilaian amdal oleh komisi penilai amdal cenderung mereduksi makna amdal sebagai kajian ilmiah Kemajuan Mendasarnya adalah Mengembalikan Kaidah Amdal sebagai Kajian Ilmiah Dengan memperkuat peran dan kompetensi tim teknis dalam penilaian amdal 3. Terdapat kesulitan terhadap upaya Kemajuan Mendasarnya adalah Memberikan Ruang penegakan hukum atas pelanggar Amdal Penegakan Hukum atas Pelanggar Amdal-UK-UPL & UKL-UPL (Kajian Lingkungan Hidup) Dengan skema izin lingkungan yang merupakan mengingat amdal & UKL-UPL adalah keputusan TUN yang enforceable dan memiliki bukan keputusan TUN konsekuensi hukum atas pelanggarannya sesuai dengan yang diatur dalam UU 32/2009

Lanjutan Beberapa Perbedaan Filosofis Mendasar No PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan 4. Terdapat ruang untuk keterlibatan masyarakat Kemajuan Mendasarnya adalah Memperkuat Akses Partisipasi Masyarakat Dengan terdapat 3 kali pengumuman dalam tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka ruang masyarakat untuk memberikan saran, tanggapan dan pendapat akan lebih luas 5. Amdal dan UKL-UPL masih dipandang sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat “dibuat bagus, tidak dibuat tidak apa-apa” Kemajuan Mendasarnya adalah Mengubah Mindset Seluruh Pemangku Kepentingan Dengan terbitnya PP ini maka banyak konsekuensi hukum yang dapat diterapkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan pemrakarsa apabila terlibat dalam pelanggaran amdal & UKL-UPL

Faktor Penentu AMDAL PENEGAKAN HUKUM Kompetensi & Integritas Penilai/Komisi Kompetensi & Integritas Penyusun Mutu Dokumen AMDAL Implementasi AMDAL Pandangan & Komitmen Pemrakarsa KEBIJAKAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sumber: Adiwibowo, 2005

(Sumber: M. Askary, 2010) Proposal Kegiatan Wajib AMDAL Pengumuman & konsultasi masyarakat Penyusunan KA-ANDAL Pemeriksaan Administrasi Penilaian KA-ANDAL Wajib UKL/UPL IZIN PPLH Izin pembuangan air limbah Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah [land application] Izin penyimpanan sementara LB 3 Izin pengumpulan LB 3 Izin pengangkutan LB 3 Izin pemanfaatan LB 3 Izin pengolahan LB 3 Izin penimbunan LB 3 Izin pembuangan air limbah ke laut Izin dumping ke laut Izin reinjeksi ke dalam formasi Izin venting ke udara Penyusunan ANDAL & RKL-RPL, Permohonan Penilaian ANDAL & RKL-RPL Permohonan Izin Lingkungan [Persyaratan Adm & Teknis] Permohonan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan Administrasi Pengumuman Penilaian ANDAL & RKL-RPL Tidak Layak Pemeriksaan UKL/UPL SKKLH Rekomendasi UKL-UPL Izin Lingkungan Pengumuman

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL Wajib Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL IZIN LINGKUNGAN Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Proses Izin Lingkungan Penyusunan Amdal & UKL-UPL 1 Penilaian Amdal & Pemeriksaan UKL-UPL 2 3 Permohonan & Penerbitan Izin Lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan 20

Penyusunan Dokumen Amdal Tahap Perencanaan 1 2 Rencana Umum Studi Kelayakan 3 4 Disain Rinci Konstruksi 5 Operasi Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan KA 1 2 RKL-RPL 3 ANDAL Dokumen AMDAL Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang Sumber: Pasal 4 -5 PP 27/2012 Izin Lingkungan Tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa

Pengikutsertaan Masyarakat dalam Amdal Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat: 1 • terkena dampak; 2 • Pemerhati lingkungan hidup 3 • Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal 10 HARI [Pengumuman] Pemrakarsa 1 Pengumuman 2 Konsultasi Publik Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota Sumber: Pasal 9 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Penyusun Dokumen Amdal Pemrakarsa 1 Penyusun dari Pemrakarsa sendiri Menyusun Dokumen Amdal Pihak Lain: DILARANG ! PNS di Instansi Lingkungan Hidup (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) 2 • 3 • Penyusun Perorangan Penyusun yang tergabung dalam LPJP Sumber: Pasal 10 -12 PP 27/2012 Izin Lingkungan Persyaratan Penting ! Penyusunan dokumen Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal 11. Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal; dan 22. Uji kompetensi

Penyusunan UKL-UPL Tahap Perencanaan 1 2 Rencana Umum Studi Kelayakan 3 Disain Rinci 4 Konstruksi 5 Operasi UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan 11. Identitas pemrakarsa; usaha dan/atau 22. Rencana kegiatan; 33. Formulir UKL-UPL 44. Dampak lingkungan yang akan terjadi; dan Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Sumber: Pasal 14 -15 PP 27/2012 Izin Lingkungan 1. Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang. 2. Tidak sesuai: tidak dapat dinilai dan dikembalikan

Permohonan Izin Lingkungan Permohon izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKLRPL atau Pemeriksaan UKL-UPL Permohonan tertulis Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Persyaratan 1. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; 2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, dan 3. Profil usaha dan/atau kegiatan Sumber: Pasal 42 -43 PP 27/2012 Izin Lingkungan • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Saran, Pendapat & Tanggapan 10 hari: Andal & RKL-RPL • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota Sumber: Pasal 45 -46 PP 27/2012 Izin Lingkungan 3 hari: UKL-UPL Pengumuman Multimedia & Papan Pengumuman Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung Paling lama 2 (Tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan administratif serta UKL-UPL yang dimohonkan dinyatakan lengkap Andal dan RKL-RPL yang dimohonkan dinyatakan lengkap Masyarakat

Penerbitan Izin Lingkungan Hidup AMDAL SK Kelayakan LH dari Menteri Izin lingkungan dari Menteri SK Kelayakan LH dari gubernur Izin lingkungan dari gubernur SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota Izin lingkungan dari bupati/ walikota UKL-UPL Rekomendasi dari Menteri Izin lingkungan dari Menteri Rekomendasi dari gubernur Izin lingkungan dari gubernur Rekomendasi dari bupati/ walikota Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL Sumber: Pasal 47 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Media Massa dan/atau multimedia Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Izin Lingkungan diterbitkan Sumber: Pasal 49 PP 27/2012 Izin Lingkungan Masyarakat

Sanksi Administratif Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan 1 Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutan izin lingkungan 2 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Ketentuan Penutup Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan Sumber: Pasal 73 PP 27/2012 Izin Lingkungan