PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PANDUAN PELAKSANAAN PRA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PRA-MUSRENBANG) KEWILAYAHAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 REVISI - UNTUK PEGANGAN PERANGKAT DAERAH DAN KABUPATEN DAN KOTA
TUJUAN PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN 1. Membahas rencana pembangunan di wilayah pengembangan yang terdiri dari WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Cekungan Bandung, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur – Pangandaran dan WP Sukabumi Dsk; 2. Membahas usulan kegiatan yang mendukung terhadap pembangunan di 6 (Enam) wilayah pengembangan, usulan kegiatan lintas kabupaten/kota dan antar provinsi serta usulan kegiatan wilayah perbatasan; 3. Menyepakati usulan kegiatan kewilayahan Provinsi Jawa Barat
KEDUDUKAN RTRW DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN RTRWN RTR Pulau Aspasial Pusat Spasial RTR KSN RTRW Provinsi RTRW Kabupaten /Kota Daerah RTR KSP RTR KSK RDTR Tata Ruang sebagai acuan dalam perencanaan harus diimplementasikan…. !!! Penjelasan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang: RTR merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang
KEBIJAKAN WILAYAH PENGEMBANGAN (WP) PROVINSI JAWA BARAT § Pembagian 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) serta keterkaitan fungsional antarwilayah dan antarpusat pengembangan. § Penetapan WP untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan, dan merupakan penjabaran dari Kawasan Strategis Nasional dan pada sistem nasional. Kebijakan Pengembangan Wilayah Ditujukan meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antarwilayah kabupaten/kota maupun kawasan perkotaan dan perdesaan, melalui : Strategi Pengembangan Wilayah : 1. Penetapan 6 Wilayah Pengembangan (WP) Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Pembangunan ditujukan meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antarwilayah kabupaten/kota maupun kawasan perkotaan dan perdesaan 2. Keterkaitan Fungsional Antar WP ditujukan untuk meningkatkan sinergitas dan integrasi pengembangan wilayah antar WP dan Kawasan Khusus (KK) untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah WP PURWASUKA I II WP BODEBEKPUNJUR IV WP CIAYUMAJAKUNING VI III WP SUKABUMI DAN SEKITARNYA WP KK CEKUNGAN BANDUNG V WP PRIATIM DAN PANGANDARAN Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 -2029
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT 2009 -2029 Keterkaitan Fungsional Antar WP Keterkaitan fungsional antarwilayah pengembangan merupakan strategi yang ditujukan untuk meningkatkan sinergitas dan integrasi pengembangan wilayah antar WP dan Kawasan Khusus (KK) untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kawasan Barat : DITINGKATKAN 2. kawasan yang terletak di bagian timur provinsi, mencakup sebagian WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung dan WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan sebagai kawasan yang didorong perkembangannya; 3. kawasan yang terletak di bagian selatan provinsi, meliputi sebagian WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya serta WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya; 4. kawasan yang terletak di bagian barat provinsi, meliputi sebagian WP Bodebekpunjur, WP KK Cekungan Bandung dan WP Sukabumi dan sekitarnya, ditetapkan menjadi kawasan yang ditingkatkan perkembangannya. II WP BODEBEKPUNJUR Meliputi : 1. kawasan yang terletak di bagian utara provinsi, mencakup WP Bodebekpunjur dan sebagian WP Purwasuka, WP KK Cekungan Bandung dan WP Ciayumajakuning, menjadi kawasan yang dikendalikan perkembangannya; WP PURWASUKA I VI WP SUKABUMI DAN SEKITARNYA Kawasan Utara : DIKENDALIKAN IV WP CIAYUMAJAKUNING III Kawasan Timur : DIDORONG WP KK CEKUNGAN BANDUNG Kawasan Selatan : DIBATASI V WP PRIATIM DAN PANGANDARAN Dikendalikan : membatasi perkembangan kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis Didorong : memfasilitasi berkembangnya kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dibatasi : pengembangan kota-kota perlu memperhatikan keseimbangan dayadukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Ditingkatkan : Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 -2029 prioritas fasilitasi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju cita-cita yang diinginkan, tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang harus dijaga
PETA REVISI SISTEM PERKOTAAN RTRW PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 -2029
ARAHAN PENGEMBANGAN WP BODEBEKPUNJUR Fokus Pengembangan : Kota terdepan yang merupakan bagian dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur Simpul pelayanan dan jasa perkotaan dan pengembangan perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja Fokus Pengembangan : Penyangga perkotaan Jabodetabek dan pengembangan industri ramah lingkungan, pertambangan mineral logam dan non-logam ARAH PENGEMBANGAN : 1. Melengkapi fasilitas pendukung PKL KAB BEKASI KOTA DEPOK KAB BOGOR Fokus Pengembangan : Kawasan Puncak (Kab. Bogor-Cianjur) Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung TEMA PENGEMBANGAN: MENGENDALIKAN PERKEMBANGAN FISIK WILAYAH KOTA BOGOR 2. Mengembangkan infrastruktur strategis 3. Mengembangkan perdagangan jasa, industri non polutan dan industri kreatif, pariwisata 4. Investasi padat modal yang efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi, nonpolutif 5. Pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan konservasi, pelibatan swasta dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, peningkatan SDM lokal 6. Peningkatan produksi dan
ARAHAN PENGEMBANGAN WP PURWASUKA Simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, bisnis kelautan, industri nonpolutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, agroindustri Sektor unggulan yang dapat dikembangkan : Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan. KAB SUBANG KAB PURWAKARTA ARAH PENGEMBANGAN : 1. Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL 2. Mengembangkan infrastruktur strategis KAB KARAWANG Kegiatan utama: industri non-polutif dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, agroforestry, industri kreatif, pariwisata, agroindustri, pertambangan mineral logam dan non-logam TEMA PENGEMBANGAN: MENDORONG PENGEMBANGAN KAWASAN DENGAN TETAP MENGENDALIKAN SAWAH DI PANTURA Simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, agroforestry, industri nonpolutif dan nonekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, bisnis kelautan, pertambangan mineral nonlogam 3. Mengembangkan pertanian tanaman pangan, agroindustri, industri manufaktur non polutif dan non ekstraktif, industri kreatif dan multimedia, bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor
ARAHAN PENGEMBANGAN WP CEKUNGAN BANDUNG kegiatan utama: industri non-polutif, pertanian, industri kreatif, teknologi tinggi kegiatan utama: perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif Kegiatan utama: perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, pariwisata KAB BANDUNG BARAT pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agribisnis, dan industri nonpolutif TEMA PENGEMBANGAN: MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN DENGAN MENGOPTIMALKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH KAB SUMEDANG ARAH PENGEMBANGAN : KOTA CIMAHI 1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL 2. Mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan 3. Mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan KOTA BANDUNG KAB BANDUNG Sektor unggulan yang dapat dikembangkan : 4. Pertanian hortikultura, agroforestry, industri Mengembangkan pembangunan dan hunian non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan vertikal jasa, pariwisata, perkebunan dengan Kegiatan utama: industri non-polutif, agroindustri, wisata alam, Pertanian, perkebunan 9 meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas Kab. / Kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan percepatan perwujudan PKN Metropolitan Bandung Raya
ARAHAN PENGEMBANGAN WP CIAYUMAJAKUNING Kegiatan utama: pertanian tanaman pangan, bisnis perikanan dan kelautan, industri yang tidak mengganggu aktivitas persawahan, pertambangan minyak, gas, agribisnis dan agroindustri Kegiatan utama: agribisnis, industri bahan bangunan, pertambangan mineral Kegiatan utama: industri, bisnis kelautan dan pertanian, pariwisata, pertambangan mineral KAB INDRAMAYU Simpul utama pelayanan jasa & perdagangan, industri, wisata budaya dan religi KAB CIREBON KOTA CIREBON KAB SUMEDANG ARAH PENGEMBANGAN : 1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL 2. Mengembangkan infrastruktur strategis 3. Pola ruang PKN dalam bentuk ring (Ring 1: Jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2: Industri berbasis lokal, Ring 3: Penyedia bahan baku) 4. Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam KAB MAJALENGKA Kegiatan utama: agribisnis, industri, pariwisata, pertambangan mineral TEMA PENGEMBANGAN: MENDORONG PENGEMBANGAN WILAYAH GERBANG TIMUR JAWA BARAT KOTA KUNINGAN 5. Mendorong agribisnis didukung sektor industri, Kegiatan utama: pertanian, perikanan laut dan darat, wisata alam, agroindustri, perlindungan sumber air pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di kawasan pinggiran Sektor unggulan yang dapat dikembangkan : Agroforestry, agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, pariwisata 6. Mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak
ARAHAN PENGEMBANGAN WP PRIANGAN TIMUR DAN PANGANDARAN Kegiatan utama: industri pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan mineral non-logam Pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa industri Kegiatan utama: pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisata alam dan minat khusus, pertambangan mineral logam dan non-logam. KOTA TASIKMALAYA TEMA PENGEMBANGAN: Kegiatan utama: perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang Daerah berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah KAB CIAMIS KOTA BANJAR KAB TASIKMALAYA KAB GARUT KAB PANGANDARAN Kegiatan utama: pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam Daerah tujuan wisata nasional dan internasional 11 MENDORONG PERKEMBANGAN PKW TASIKMALAYA DAN PKW PANGANDARAN, SERTA PENGEMBANGAN SECARA TERBATAS KAWASAN JAWA BARAT BAGIAN SELATAN ARAH PENGEMBANGAN : 1. Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL 2. Mengembangkan infrastruktur strategis 3. Mengembangkan pariwisata Pangandaran dsk 4. Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan dengan meningkatkan akses sentra produksi Sektor unggulan yang dapat dikembangkan : Kehutanan, pertanian, perkebunan, Perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, pertambangan mineral
ARAHAN PENGEMBANGAN WP SUKABUMI TEMA PENGEMBANGAN: MENDORONG PERKEMBANGAN KORIDOR SUKABUMI-CIANJUR DAN PKW PALABUHANRATU, SERTA MEMBATASI PERKEMBANGAN DI BAGIAN SELATAN SUKABUMI DAN CIANJUR Pusat pengolahan agribisnis dan peternakan, agropolitan, wisata agro, industri nonpolutif dan tidak mengganggu resapan air, serta perdagangan dan jasa Kegiatan utama: agribisnis, pertanian, perkebunan, kehutanan, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata agro, wisata alam, industri kreatif, pengembangan wilayah pesisir untuk perikanan tangkap, wisata minat khusus, kawasan perdagangan dan jasa, pertambangan mineral logam dan non-logam KOTA SUKABUMI KAB SUKABUMI Kegiatan utama: agroforestry, agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa, perikanan tangkap, serta pertambangan mineral logam dan non-logam, bisnis kelautan skala nasional dan internasional ARAH PENGEMBANGAN : 1. Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL 2. Mengembangkan infrastruktur strategis 3. Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, dan wisata minat khusus 4. Pengembangan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global KAB CIANJUR Sektor unggulan yang dapat dikembangkan : Kehutanan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis kelautan, serta pertambangan mineral 12
Kendala Perbatasan KENDALA PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERBATASAN 01 Keterbatasan sumber daya 02 Kurang diprioritaskan 03 Pendudukan relatif sedikit dibandingkan di pusat perekonomian 04 Jauh dari pusat pemerintahan / ibukota kabupaten-kota / provinsi 05 Jauh dari pusat bisnis - perekonomian 01 02 03 04 05
Kendala Perbatasan DAERAH PERBATASAN SEBAGAI WILAYAH STRATEGIS Secara geografis menjadi etalase Daerah Sebagai pintu gerbang keluar masuk Daerah Strategis dari aspek pertahanan 2 1 8 Strategis secara tata kelola pemerintahan Strategis secara ekonomi 3 4 7 5 Strategis secara kamtibmas Strategis secara politik 6 Strategis secara sosial budaya
CONTOH PENGISIAN MATRIK USULAN KEGIATAN KEWILAYAHAN MATRIKS USULAN KEGIATAN PRIORITAS KEWILAYAHAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah Provinsi : No Indikasi Kegiatan (1) Usulan Kegiatan (2) (3) Lokasi (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota) (4) Rencana Anggaran (Rp. ) (5) Output (6) 1 1 Pembangunan Jembatan Desa, Kecamatan di Kabupaten Indramayu 5. 000 Jembatan x 2 Pembangunan Puskesmas Desa, Kecamatan di Kabupaten Indramayu 3. 000 Puskesmas mampu Poned 1 Pengembangan fasilitas bisnis perikanan 1 Desa, Kecamatan di Kabupaten Kuningan Desa, Kecamatan di Kabupaten Sukabumi 50. 000 Jalan Akses Kuningan - Ciamis Pembangunan Jalan Akses Kuningan - Ciamis Peningkatan sarana dan prasarana PPI JUMLAH Wilayah Perbatasan/Lintas Kabupaten. Kota/Antar Provinsi Rencana Kegiatan 100. 000 Pelabuhan perikanan X 158. 000 #Catatan : 1. Kolom 1 s/d kolom 10 diisi oleh Kabupaten Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan urusan dan kewenangan masing berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan merujuk pada Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 2. Kolom 2 , diisi dengan indikasi kegiatan yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 3. Kolom 3, diisi dengan judul kegiatan PRIORITAS untuk mendukung pembangunan di wilayah pengembangan, lintas kabupaten/kota dan antar provinsi serta wilayah perbatasan 4. Kolom 4, diisi dengan lokasi kegiatan Mulai dari desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota 5. Kolom 5, diisi dengan kebutuhan anggaran 6. Kolom 6 dan 7, diisi dengan output kegiatan dengan target kegiatan 7. Kolom 8, diisi dengan hasil yang di harapkan dan bermanfaat untuk masyarakat, daerah dan regional 8. Kolom 9, diisi dengan keterangan “Wilayah Perbatasan” , “Lintas Kabupaten/Kota”, dan “Antar Provinsi”; 9. Kolom 10, diisi dengan lokasi yang saling berbatasan langsung antar kabupaten/kota lingkup desa, kecamatan dan kabupaten/kota 10. Kolom 11, diisi berdasarkan wilayah pengembangan (Diisi Oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat)* 11. Matrik dibuat menggunakan excel dengan format sebagai mana terlampir atau dapat mengunduh di website : bappeda. jabarprov. go. id 12. Matrik disampaikan ke Bappeda Provinsi Jawa Barat paling lambat hari sabtu, 16 Maret 2019 melalui email : rkpdjabar 2020@gmail. com 13. Usulan kegiatan dapat diinputkan pada aplikasi e-planning Target Hasil yang diharapkan (7) (8) 100 Meter Meningkatkan Mobilitas Penduduk dan Ekonomi 1 Puskesmas 15 Km 100 Meter Keterangan Kabupaten/Kota (9) Wilayah Perbatasan Meningkatkan Pelayanan Wilayah Perbatasan Kesehatan di Wilayah Perbatasan Indramayu dan Cirebon Meningkatkan. Konektifitas Antar Lintas Kabupaten/Kota Wilayah Meningkatkan produksi perikanan Wilayah Pengembangan* (Diisi Oleh Bappeda Provinsi) (10) (11) Desa, Kecamatan di Kabupaten Cirebon WP. Ciayumajakuning Desa, Kecamatan di Kabupaten Ciamis WP. Ciayumajakuning dan WP. Priangan Timur WP. Sukabumi UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat (3) : Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
SUSUNAN ACARA PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN Sesi Pleno – Senin, 18 Maret 2019 NO 1 Registrasi 2 3 4 5 6 7 8 ACARA WAKTU PESERTA 08. 00 - 09. 00 WIB Dihadiri oleh : 1. Staf Ahli Gubernur Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 09. 00 - 09. 05 WIB 2. Asisten Sekretaris Daerah Pembacaan Doa 09. 05 - 09. 10 WIB 3. Kepala Perangkat Daerah Laporan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat 09. 10 - 09. 20 WIB 4. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Sambutan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat 09. 20 - 09. 30 WIB Barat Sambutan Gubernur Jawa Barat sekaligus Pembukaan Pra 09. 30 - 09. 45 WIB 5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Musrenbang mengusulkan kegiatan kewilayahan Cofee Break 09. 45 - 10. 10 WIB 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Paparan Kepala Bappeda Jawa Barat terkait Arah Kebijakan 10. 10 - 10. 25 WIB Kabupaten/Kota Pembangunan Berdasarkan 6 (enam) Wilayah 7. Sekretariat Daerah Pengembangan dan Pengarahan Teknis Mekanisme Sidang Kabupaten/Kota (Bagian Kelompok yang menangani Kerjasama) RUANG SIDANG Braga Ballroom Hotel Crowne Plaza Jalan Lembong No 19 Bandung
SUSUNAN ACARA PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN Sesi Sidang Kelompok : 18 – 20 Maret 2019 WILAYAH PENGEMBANGAN HARI/TANGGAL WAKTU KAB/KOTA 1 WP SUKABUMI Senin, 18 Maret 2019 10. 25 – 13. 00 WIB Kota Sukabumi, Kab, Sukabumi, Kab Cianjur 2 REHAT Senin, 18 Maret 2019 13. 00 – 14. 00 WIB 3 WP PURWASUKA Senin, 18 Maret 2019 14. 00 – 17. 00 WIB Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab Karawang 4 WP BODEBEKPUNJUR Selasa, 19 Maret 2019 09. 00 – 12. 30 WIB 5 REHAT Selasa, 19 Maret 2019 12. 30 – 13. 30 WIB 6 WP CIAYUMAJAKUNING Selasa, 19 Maret 2019 13. 30 – 17. 00 WIB Kota Cirebon, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Indramayu, Kab Sumedang. 7 WP CEKUNGAN BANDUNG Rabu, 20 Maret 2019 09. 00 – 12. 30 WIB Kota Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi, Ka b Sumedang 8 REHAT Rabu, 20 Maret 2019 12. 30 – 13. 30 WIB 9 WP PRIANGAN TIMUR PANGANDARAN Rabu, 20 Maret 2019 13. 30 – 17. 00 WIB Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab Bogor, Kab Bekasi, Kab Cianjur Kab Pangandaran, Kab Ciamis, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kab Garut, KETERANGAN Ruang Sidang : 1. Braga Ballroom Hotel Crowne Plaza Jalan Lembong No 19 Bandung 2. Daftar Perangkat Provinsi yang perlu hadir pada sidang kelompok akan diinformasikan pada saat sidang Pleno Pra Musrenbang
SUSUNAN ACARA PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN Sesi Desk Kerjasama Daerah : 18 – 20 Maret 2019 WILAYAH PENGEMBANGAN HARI/TANGGAL WAKTU 1 WP SUKABUMI Senin, 18 Maret 2019 14. 00 – 16. 00 WIB 2 WP PURWASUKA Senin, 18 Maret 2019 17. 00 – 18. 00 WIB 3 WP BODEBEKPUNJUR Selasa, 19 Maret 2019 13. 30 – 14. 30 WIB 4 WP CIAYUMAJAKUNING Selasa, 19 Maret 2019 17. 00 – 18. 00 WIB 5 WP CEKUNGAN BANDUNG Rabu, 20 Maret 2019 13. 30 – 14. 30 WIB 6 WP PRIANGAN TIMUR PANGANDARAN Rabu, 20 Maret 2019 17. 00 – 18. 00 WIB KAB/KOTA Kota Sukabumi, Kab, Sukabumi, Kab Cianjur KETERANGAN Ruang Desk : 1. Room Dago 1 Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab (sebelah Braga Karawang Ballroom) Hotel Crowne Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab Plaza Jalan Bogor, Kab Bekasi, Kab Cianjur Lembong No 19 Bandung Kota Cirebon, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab 2. Bappeda dan Indramayu, Kab Sumedang. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bandung, Kab didampingi oleh Bandung Barat, Kota Cimahi, Ka b Bagian Sumedang Kerjasama Setda Kabupaten/Kota Kab Pangandaran, Kab Ciamis, Kab Tasikmalaya, Kota Banjar, Kab Garut,
Mekanisme Sidang Kelompok Pra Musrenbang Kewilayahan 1. Pengarahan Sidang Kelompok oleh Kepala Bidang Perencana 2. Sesi Provinsi : a) Kepala Perangkat Daerah menjelaskan usulan kegiatan pendukungan terhadap wilayah pengembangan, lintas kabupate/kota dan wilayah perbatasan (30’) b) Kabupaten/Kota menanggapi terhadap usulan Perangkat Daerah Provinsi (30’) c) Menyepakati usulan kegiatan pendukungan terhadap wilayah pengembangan, lintas kabupate/kota dan wilayah perbatasan d) Membuat ploting kegiatan kedalam peta wilayah pengambangan 3. Sesi Kabupaten/Kota : a) Kabupaten/Kota menjelaskan usulan kegiatan pendukungan terhadap wilayah pengembangan, lintas kabupate/kota dan wilayah perbatasan b) Perangkat Daerah menanggapi terhadap usulan kegiatan pendukungan terhadap wilayah pengembangan, lintas kabupate/kota dan wilayah perbatasan c) Menyepakati usulan kegiatan perbatasan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota d) Membuat ploting kegiatan kedalam peta wilayah pengambangan
Mekanisme Desk Kerjasama Pra Musrenbang Kewilayahan 1. Pengarahan Desk Kelompok oleh Biro Pemerintahan dan Kerjasama 2. Sesi Desk : a) Kabupaten/kota yang telah selesai mengikuti sidang kelompok dan telah ada identifikasi usulan kegiatan prioritas yang akan dikerjasamakan antar kabupaten/kota, selanjutnya untuk di fasilitasi kerjasamanya oleh Biro Pemerintahan dan kerjasaa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat b) Pembahasan usulan kegiatan kabupaten/kota yang akan dikerjasamakan TIM PELAKSANA DESK KERJASAMA 1. Koordinator : Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Anggota : a. Kasubbid pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia b. Jafung Perencana dan Pelaksana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia 3. Notulensi : Endah Firliyah 4. Operator : Imam
Penanggung Jawab Dan Pelaksana Sidang Kelompok Pra Musrenbang Kewilayahan 1. WP SUKABUMI : a. Moderator : Asisten Administrasi b. Pendamping : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam c. Penelaah Usulan : 1) Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II 2) Kasubbid Infrastruktur Wilayah II 3) Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam II d. Notulensi : 1) Fierstea Octa Merryana S. Pt. , M. Si 2) Eduard Fredrik Teffa, ST 3) Supradi, S. KM. , M. A. P e. Operator : Fahmy Rinaldy 3. WP BODEBEKPUNJUR : a. Moderator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan b. Pendamping : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan c. Penelaah Usulan : 1) Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III 2) Kasubbid Infrastruktur Wilayah III 3) Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam III d. Notulensi : 1) Eki Muntakilah, S. STP 2) Ane Carolina, S. Si. , M. Eng 3) Gilang Bayu Erlangga, SE e. Operator : Wiki Arifin Sabekti 2. WP PURWASUKA : a. Moderator : Asisten Administrasi b. Pendamping : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam c. Penelaah Usulan : 1) Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II 2) Kasubbid Infrastruktur Wilayah II 3) Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam II d. Notulensi : 1) Ira Maulani, SKM. , MKM 2) Dr. Sri Bagjawati Suparman, S. Si. , MT 3) Tunggul Harymurtie ST e. Operator : Feby Giansyah 4. WP CIAYUMAJAKUNING : a. Moderator : Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial b. Pendamping : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia c. Penelaah Usulan : 1) Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I 2) Kasubbid Infrastruktur Wilayah I 3) Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam I d. Notulensi : 1) Mujiono, SAP. , M. A. P 2) Maya Hikmatyati S. Si. , MAP 3) Yusman Permadi, S. T. , M. T. e. Operator : Muhammad Haidir Ali, S. Pd
Penanggung Jawab Dan Pelaksana Sidang Kelompok Pra Musrenbang Kewilayahan 5. WP CEKUNGAN BANDUNG : a. Moderator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan b. Pendamping : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan c. Penelaah Usulan : 1) Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II 2) Kasubbid Infrastruktur Wilayah II 3) Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam II d. Notulensi : 1) Delsi Taurustiati, S. KM. , M. Med. Sc 2) Lina Yulianty ST. , MT 3) Asep Sahriman Muljanapradja SP e. Operator : Nisa Shifa Rahimah 6. WP PRIANGAN TIMUR –PANGANDARAN : a. Moderator : Asisten Pemerintahan, Hukum dan kesejahtetaan sosial b. Pendamping : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia c. Penelaah Usulan : 1) Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III 2) Kasubbid Infrastruktur Wilayah III 3) Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam III d. Notulensi : 1) Dra. Ani Sri Mulyani, M. MPd 2) Sismadani, ST 3) Dra. Reni Marlina, M. Si e. Operator : Unar
Pembagian Tugas Sidang Kelompok Pra Musrenbang Kewilayahan Kepala Bidang Perencana 1. Menyiapkan bahan untuk sidang kelompok kewilayahan 2. Menganalisis, memvalidasi dan mengevaluasi usulan kegiatan kewilayahan yang di usulkan oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota 3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait substansi teknis usulan kegiatan perbatasan 4. Memberikan masukan dan arahan kepada kabupaten kota terkait usulan kegiatan perbatasan 5. Mengawal mekanisme pelaksanaan sidang kelompok 6. Memberikan Approval terhadap usulan kegiatan perbatasan (persetujuan di atas peta dan matrik) Perangkat Daerah 1. Bersama dengan bidang perencana Bappeda untuk menelaah secara teknis setiap usulan kegiatan perbatasan 2. Memberikan rekomendasi teknis terhadap kelayakan usulan kegiatan perbatasan 3. Memberikan Approval terhadap usulan kegiatan perbatasan (persetujuan di atas peta dan matrik) Kasubbid Perencana 1. Menyiapkan gambaran dan kondisi wilayah perbatasan sebagai bahan untuk analisis usulan kegiatan perbatasan dari Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota 2. Menelaah setiap usulan kegiatan perbatasan berdasarkan kebutuhan kewilayahan, permasalahan diwilayah perbatasan serta kejelasan output kegiatan dan manfaat dari kegiatan yang dihasilkan 3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah selama proses pra musrenbang 4. Memberikan Approval terhadap usulan kegiatan perbatasan (persetujuan di atas peta dan matrik) Jafung Perencana dan pelaksana bidang 1. Menelaah setiap usulan kegiatan perbatasan berdasarkan 2. 3. 4. 5. kebutuhan, permasalahan diwilayah perbatasan serta kejelasan output kegiatan dan manfaat dari kegiatan yang dihasilkan Membantu kepala bidang perencana dan kasubbid mulai dari penyiapan bahan, kelancaran sidang kelompok dan membuat laporan setiap siding kelompok Menyiapkan berita acara pramusrenbang kewilayahan berdasarkan sidang kelompok Menjadi Notulensi dan tim tayang pada sidang kelompok Membuat Notulensi dan resume pelaksanaan pra musrenbang mulai dari sesi pleno sampai dengan sidang kelompok
Help Desk Kapasitas 250 Kursi LED T : 3 M; L : 6 M Asrot + Notulen Kapasitas 250 Kursi Lay Out Ruang Sidang Kelompok Pra Musrenbang Kewilayahan Fungsional/ Mitra PD Bappeda Provinsi (187 Kursi) Esselon II Provinsi (9 Kursi) Esselon II Provinsi (9 Kursi) TAP (6 Kursi) DPRD Provinsi (3 Kursi) Esselon II Kab. /Kota (7 Kursi) Esselon II Kab. /Kota (7 Kursi) Peserta ASN Kab. /Kota (196 Kursi) Ess II dan Ess III Bappeda Provinsi
Sekretariat Pra Musrenbang Kewilayahan Sekretariat Pra Musrenbang : Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1. Mengawal jalannya pelaksanaan pra musrenbang 2. Mengarahkan Mekanisme pelaksanaan sidang kelompok kewilayahan 3. Membantu bidang perencana pada saat sidang kelompok kewilayahan 4. Menyiapkan semua kebutuhan dan sarana dan prasarana pra musrenbang kewilayahan 5. Menyiapkan bahan pra musrenbang kewilayahan 6. Menyiapkan berita acara sidang pra musrenbang 7. Memantau Pelaksanaan pra musrenbang dan sidang kelompok Kewilayahan 8. Menjadi penghubung kabupaten/kota selama pelaksanaan pra musrenbang 9. Menyiapkan sarana dan prasarana selama pra musrenbang berlangsung 10. Menyusun laporan pelaksanaan pra musrenbang
Bahan yang harus disiapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Pelaksanaan Pra Musrenbang Kewilayahan 1. Menyusun gambaran dan kondisi wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dan antar provinsi; 2. Menyusun usulan kegiatan yang mendukung arah pembangunan di 6 (Enam) Wilayah Pengembangan di Jawa Barat; 3. Menyusun usulan kegiatan perbatasan berdasarkan prioritas permasalahan kewilayahan, kebutuhan prioritas di wilayah perbatasan dan pemenuhan kebutuhan layanan dasar 4. Menyusun usulan kegiatan lintas kabupaten/kota dan antar provinsi; 5. Usulan kegiatan dapat dirasakanan kebermanfaatannya secara langsung oleh masyarakat sekitar, daerah dan skala regional; 6. Usulan kegiatan diutamakan dalam bentuk pembangunan fisik; 7. Usulan kegiatan di urut berdasarkan urutan prioritas; 8. Melakukan pembahasan usulan kegiatan dan membuat mapping usulan kegiatan dalam peta; 9. Usulan kegiatan dapat diinputkan ke dalam sistem e planning.
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERIMA KASIH 1 Email : public@bappeda. jabarprov. go. id Panduan dan Bahan Sidang Kelompok Pra Musrenbang dapat diunduh di website Bappeda : www. bappeda. jabarprov. go. id “Sukses Perencanaan Sukses Implementasi” Jalan Ir. H. Juanda No. 287, Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat | 40135 Telp : (022) 25 16065 | Fax (022) 2510731 Email : public@bappeda. jabarprov. go. id
- Slides: 28