DISAJIKAN OLEH Slamet Sugiharto ssugiharto 81yahoo com Widyaiswara

DISAJIKAN OLEH Slamet Sugiharto ssugiharto 81@yahoo. com Widyaiswara Utama PUSDIKLAT DEPDAGRI REGIONAL YOGYAKARTA 2009

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM memiliki pemahaman dan mampu menerapkan visi, misi, dan strategi pembangunan nasional serta penjabarannya dalam program pembangunan instansional dalam kerangka sistem administrasi NKRI

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Mampu memahami dan menjelaskan: 1. Arti dan manfaat pembangunan daerah, sektor dan nasional 2. Dasar pemikiran dan kebijaksanaan pembangunan 3. Visi, misi dan strategi pembangunan nasional 4. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional 5. Keterkaitan antara program pembangunan nasional, sektoral dan daerah 6. Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dalam Renstra

MATERI POKOK Tujuan dan asas dasar pembangunan Pembangunan Nasional Pembangunan Daerah Pembangunan Sektor

PEMBANGUNAN (Todaro) Proses yang ditujukan untuk: meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar: pangan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan meningkatkan taraf hidup, pendapatan yang lebih tinggi, penyediaan lapangan kerja dan pendidikan yang lebih baik, perhatian yang lebih terhadap nilai budaya dan kemanusiaan memperluas kisaran pilihan sosial dan ekonomi bagi individu dan bangsa.

PEMBANGUNAN (STREETEN) MODERNISASI Proses transformasi umat manusia MENYANGKUT PERUBAHAN: Sikap mental mendasar tentang hidup dan kerja Kelembagaan sos-bud-pol KEMAJUAN DALAM DIMENSI: Output dan income Kondisi produksi Taraf hidup: nutrisi, perumahan, kesehatan, pendidikan Attitude terhadap kerja Kelembagaan Kebijaksanaan

PEMBANGUNAN MANUSIA n n Proses untuk memperluas pilihan bagi masyarakat Pilihan yang paling kritis: l l l n menjalani hidup sehat dan panjang usia, memperoleh pendidikan, dan akses ke sumberdaya yang diperlukan bagi suatu standar kehidupan yang layak Pilihan penting lain: l l l Kebebasan politik Hak asasi manusia Harga diri

4 KOMPONEN UTAMA n Produktivitas n Pemerataan n Berkelanjutan n Pemberdayaan

PEMBANGUNAN NASIONAL Usaha meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat Indonesia Secara terus menerus Berlandaskan kemampuan nasional Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Serta memperhatikan perkembangan global

PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25/2004) Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara

PEMBANGUNAN DAERAH Usaha meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat daerah Secara terus menerus Berlandaskan kemampuan daerah dan nasional Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Serta memperhatikan tantangan perkembangan daerah sebagai daerah otonom

PEMBANGUNAN SEKTOR Usaha peningkatan sumber daya sektor, kualitas pengaturan penguasaan sumberdaya dan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah Dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah Dengan memperhatikan tantangan daerah, nasional, dan global Sesuai ruang lingkup dan tanggungjawab serta sumber daya sektor ybs

PRINSIP KETRKAITAN Pembangunan Nasional, Daerah, dan Sektor Adanya hubungan timbal balik dan saling ketergantungan: Nasional dengan Daerah Sektor dengan Daerah Sektor dengan sektor Hubungan dan saling ketergantungan itu mencakup: Wilayah (ruang) Logistik (ekonomi) Ekologis Administratif Hubungan dan saling ketergantungan itu dipengaruhi oleh Distribusi kewenangan Distribusi kekuasaan Distribusi kekuatan Distribusi sarana Dominasi dapat menghambat, bahkan menggagalkan pembangunan

LIMA PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN Politik Teknokratik Parsitipatif Top-down Bottom-up

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH (UU 32/2004) a. b. c. d. e. f. Politik luar negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter dan fiskal nasional agama

URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN PEMDA PROVINSI (UU NO. 32/2004) Urusan dalam skala propinsi yang meliputi: a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat d. Penyediaan sarana dan prasaranan umum e. Penanganan bidang kesehatan f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya potensial g. Penanggulangan masalah sosial lintas`kabupaten/kota h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas`kabupaten/kota

KEWENANGAN PEMDA PROVINSI (LANJUTAN) i. j. k. l. m. n. o. p. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota Pengendalian lingkungan hidup Pelayanan pertanahan termasuk lintas`kabupaten/kota Pelayanan kependudukan dan catatan sipil Pelayanan administrasi umum pemerintahan Pelayann administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan

HIRARKHI PEMBANGUNAN (UU 25/2004) Aline IV Pembukaan UUD 45 RPJP N RPJP D RPJM N RPJM D Renstra SKPD Renstra KL RKPD Renja KL APBN Renja SKPD APBD

GLOBALISASI Mobilitas keserentakan “pencarian jalan tol” pluralisme 2003 : AFTA 2010 : APEC 2020 : WTO Smart technology Customers Competition Change

Millennium Development Goals Menanggulangi kemiskinan dan kelaparann Mencapai pendidikan dasar untuk semua Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayan perempuan Menurunkan angka kematian anak Meningkatkan kesehatan ibu Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya Memastikan kelestarian lingkungan hidup Mengembangkn kemitraan global untuk pembangunan

DAYA SAING Kemampuan daya tarik (attractiveness) atau kemampuan membentuk dan menawarkan lingkungan paling produktif dan kinerja unggul yang berkelanjutan bagi dunia usaha (termasuk menarik talenta, investasi, dan faktor bergerak lainnya)

PILAR DAYA SAING (Forum Ekonomi Dunia) Kelembagaan Infrastruktur Ekonomi makro Kesehatan Pendidikan dasar, tinggi, pelatihan Efisiensi pasar Kesiapan teknologi Kecanggihan berbisnis Inovasi

TUJUAN DASAR ALINEA IV PEMBUKAAN UUD ’ 45 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

ASAS DASAR Pemerataan dan keadilan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi Pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi Membina dan menjaga stabilitas nasional dalam bidang poleksosbudhankam Menjaga dan meningkatkan ketahanan nasional

TANTANGAN 2005 -2025 A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama • • • Tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing Kualitas hidup dan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah Derasnya arus globalisasi Mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan.

HDI beberapa negara terpilih sesuai HDR 2007/2008 Angka Harapa n Hidup (th) Angka Melek Huruf Partisipasi Dewasa (%) Sekolah Gabungan (%) GDP/kap Nilai (PPPUS HDI $) Rang -king High Human Development -Islandia -USA -Jepang -Singapura -Brunei -Malaysia 81, 5 77, 9 82, 3 79, 4 76, 7 73, 7 99, 0 92, 5 92, 7 88, 7 95. 4 93, 3 85, 9 87, 3 77, 7 74, 3 36. 510 41. 890 31. 267 29. 663 28. 161 10. 822 0, 968 0, 951 0. 953 0, 922 0, 894 0, 811 1 12 8 25 30 63 Medium Human Development -Domonika -Thailand -Philippina -Indonesia -Vietnam -Kamboja -Myanmar -Laos 75, 6 69, 6 71, 0 69, 7 73, 7 58. 0 60. 8 63. 2 88, 0 92, 6 69, 7 90, 3 73. 6 89. 9 68. 7 81 71, 2 81, 1 68, 2 63, 9 60 49. 5 61. 5 6. 393 8, 677 5, 137 3. 843 3. 071 2. 727 1. 027 2. 039 0, 798 0, 781 0, 771 0, 728 0, 733 0, 598 0, 553 0, 601 71 78 90 107 105 131 132 130 Low Human Development -Sinegal 62. 3 39. 6 1. 792 0, 499 156 NEGARA

B. Ekonomi • cita-cita mewujudkan perekonomian yang tangguh dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. • Secara eksternal: situasi persaingan ekonomi antarnegara yang makin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses globalisasi. • Secara internal: pertambahan penduduk nasional yang masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produktif yang diperkirakan mencapai tingkat maksimal (sekitar 50 persen dari total penduduk) pada periode tahun 2020– 2030. • Tantangan internal yang penting lainnya: terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian di pulau Jawa yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya. • mempertahankan kedaulatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. • Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi • Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan.

D. Sarana dan Prasarana • Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan • mengembangkan sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. • Globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pembangunan pos dan telematika • Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses dan penyalurannya untuk keperluan domestik • penyediaan perumahan yang diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. • anggaran pemerintah akan lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial bermanfaat, tetapi secara finansial kurang layak.

E. Politik • Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. • Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan seluruh masyarakat Indonesia yang bersatu padu dalam wadah NKRI. Tantangan utamanya adalah meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dengan memerhatikan berbagai keanekaragaman latar belakang dan kondisi. • Tantangan lain untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya mereformasi birokrasi sipil dan TNI-Polri. • Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa. • Berkenaan dengan hubungan luar negeri, tantangan dalam dua puluh tahun mendatang adalah menempatkan posisi Indonesia secara tepat atas isi-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasional dan merevitalisasi konsep identitas nasional dalam politik luar negeri.

F. Pertahanan Keamanan • membangun kekuatan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal, sehingga disegani di kawasan regional dan internasional. • Potensi dan ancaman konflik berintensitas rendah yang didukung dengan perkembangan metode dan alat teknologi tinggi diperkirakan makin meningkat pada masa mendatang. • menciptakan kemandirian alutsista TNI dan alat utama (alut) Polri yang dibarengi dengan penataan lebih lanjut pola interaksi antara TNI dan Polri terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya masing-masing. • Upaya memodernkan alutsista TNI secara bertahap terhambat oleh embargo yang dilakukan oleh beberapa negara.

G. Hukum dan Aparatur • mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran. • Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi

H. Wilayah dan Tata Ruang • Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. • Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. • Perekonomian nasional akan menjadi lebih terbuka sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerah-daerah di Indonesia.

I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • • • tiga ancaman: krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Ketiga krisis itu menjadi tantangan nasional jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, yaitu terancamnya persatuan bangsa, meningkatnya semangat separatisme, dan menurunnya kesehatan masyarakat. Kemajuan dapat diperoleh dengan memanfaatkan (a) sumber daya alam daratan (seperti hutan, tambang, dan lahan untuk budidaya yang cakupannya dibatasi oleh wilayah kedaulatan negara) dan (b) sumber daya kelautan, yang tersebar di wilayah laut teritorial, zona ekonomi ekslusif sampai dengan 200 mil laut dan hak pengelolaan di wilayah laut lepas yang jaraknya dapat lebih dari 200 mil laut. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan.

VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005 -2025 (UU NO 17/2007)

MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005 -2025 (UU NO 17/2007) 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005 -2025 (UU NO 17/2007) 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004 -2009 Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun damai; Terwujudnya masyarakat , bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan

MISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004 -2009 Mewujudkan Indonesia yang aman damai Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAMAI Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat Pengembangan kebudayaan berlandaskan nilai luhur Peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas Pencegahan dan penanggulangan separatisme Pencegahan dan penanggulangan terorisme Peningkatan kemampuan pertahanan negara Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional

MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS Pembenahan sistem hukum dan politik hukum Penghapusan diskriminasi Penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hukum dan pengakuan atas HAM Peningkatan kualitas kehidupan dan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Penanggulangan kemiskinan Peningkatan investasi dan ekspor non migas Peningkatan daya saing industri manufaktur Revitalisasi pertanian Pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro , kecil, dan menengah Peningkatan pengelolaan BUMN Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi Perbaikan iklim ketenagakerjaan Pemantapan stabilitas ekonomi makro

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pembangunan pedesaan Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah Peningkatan akses masyarakat terhadap penidikan yang berkualitas Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial Pembangunan kependudukan, keluarga kecil berkualitas, dan pemuda dan olahraga Peningkatan kualitas kehidupan beragama Perbaikan pengelolaan SDA dan pelestarian mutu LH Percepatan pembangunan infrastruktur

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (UU 32/2004) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (pasal 150 ayat (1)). Perencanaan pembangunan daerah disusun sesuai kewenangannya yang dilaksanakan oleh Bappeda (pasal 150 ayat (2)).

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (pasal 152 ayat (1)) Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (pasal 153)

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 30 PROPINSI DI INDONESIA SESUAI IHDR 2004 •

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 20 KABUPATEN/KOTA TERPILIH DI INDONESIA SESUAI IHDR 2004 •

PRIORITAS PROGRAM (RPJM) 1. REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH – Penataan Peraturan Perundang-undangan – Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah – Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah – Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah – Peningkatan Kerjasama Antar Daerah – Penataan Daerah Otonomi

PRIORITAS PROGRAM 2. PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAERAH – Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh – Pengembangan Kawasan Tertinggal – Pengembangan Perkotaan – Pengembangan Wilayah Perbatasan – Pemulihan Kawasan Konflik – Penataan Ruang – Pengelolaan Pertanahan

PRIORITAS PROGRAM 3. PEMBANGUNAN PERDESAAN – Dengan lintas program yang dilaksanakan di kawasan perdesaan untuk: u meningkatkan kegiatan ekonomi di perdesaan; u meningkatkan sarana dan prasarana perdesaan; u meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perdesaan; u meningkatkan pengelolaan pertanahan dan tata ruang di perdesaan; u meningkatkan perlindungan sumber daya alam dari kegiatan pemanfaatan yang tidak terkendali dan eksploitatif di perdesaan,

KEBIJAKSANAAN pengurangan ketimpangan DAERAH MISKIN § PERATURAN UNTUK MENDORONG KEGIATAN EKONOMI larangan perkembangan industri ttt. di dh. maju bantuan keuangan untuk investasi keringanan fiskal § PENINGKATAN SARANA EKSOS peningkatan sarana transportasi peningkatan sarana air minum, listrik dan telekomunikasi pendirian kawasan industri DAERAH KAYA § PENGEMBANGAN PERUMAHAN § PEREMAJAAN BAGIAN KOTA TUA § PERENCANAAN SARANA MASA DEPAN

sektor u Kelompok kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan dan kegiatan masyarakat luas yang memberikanhasil berupa barang atau jasa yang sejenis dan memiliki manfaat yang sama bagi kehidupan bangsa dan negara

Faktor yg hrs diperhatikan dlm penyusunan strategi sektoral Keadaan dan penyebaran sumber daya sektor u Kuantitas dan kualitas dukungan sumber daya sektor u Kualitas pelayanan sektor u ‘economic linkage’ u Keadaan dan perkembangan ekosospol global u Keseimbangan penyediaan dan permintaan di pasar dunia, nasional n lokal u Hambatan yang mungkin u

STRATEGI PEMBANGUNAN SEKTOR EKONOMI (PRODUKTIF) u LINKAGE: Backward Linkage Forward Linkage NON-EKONOMI (NON-PRODUKTIF) u Mendukung pertumbuhan sektor ekonomi u Pertimbangan spesifik sektor u Memperhatikan kepentingan nasional dan daerah u Membantu pembangunan daerah