CATATAN AKHIR KINERJA DPR PERIODE 2014 2019 POLITIK

CATATAN AKHIR KINERJA DPR PERIODE 2014 -2019 POLITIK LEGISLASI MEMBELA ELIT, FUNGSI ANGGARAN TIDAK PRO RAKYAT, PENGAWASAN TAK BERTARING, PERFORMA LEMBAGA MERANA 26 SEPTEMBER 2019 1

Bidang Evaluasi EVALUASI KINERJA DPR • LEGISLASI • ANGGARAN • PENGAWASAN • KELEMBAGAAN • Pimpinan DPR • Relasi DPR dan Pemerintah • Kode etik • Kehadiran dalam Rapat 2

FUNGSI LEGISLASI Data RUU yang digunakan dalam catatan ini berdasarkan data capaian RUU yang tercatat hingga tanggal 25 Sept 2019 3

PERBANDINGAN CAPAIAN LEGISLASI DPR 2009 -2014 DAN 2014 -2019 ANTARA PROLEGNAS & KUM TERBUKA 2009 -2014 56 45% PROLEGNAS 2014 -2019 69 55% KUMULATIF TERBUKA 38 44% 49 56% PROLEGNAS KUMULATIF TERBUKA Total RUU yang disahkan DPR 2014 -2019 sebanyak 87 RUU, kalah jauh dari DPR 2009 -2014 yang mencapai 125 RUU. 4

PERBANDINGAN ANTARA TARGET PROLEGNAS DAN CAPAIAN ANTARA DPR 2009 -2014 DAN 2014 -2019 2009 -2014 -2019 38 69 247 TARGET PROLEGNAS CAPAIAN 189 TARGET PROLEGNAS CAPAIAN Prosentase capaian legislasi DPR 2014 -2019 hanya 20, 1% (38 RUU), jauh lebih sedikit dari capaian DPR 2009 -2014 yang mencapai 27% (69 RUU). 5

PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN RUU PRIORITAS & KUMULATIF TERBUKA PER TAHUN 16 14 14 13 12 11 10 10 10 9 8 6 6 4 6 5 3 2 0 2015 2016 2017 RUU PRIORITAS 2018 2019 KUM TERBUKA 13 RUU Prioritas pada 2019 termasuk 3 RUU yang tidak tercantum dalam daftar target Prioritas 2019 yakni: RUU Perkawinan, Revisi UU MD 3, dan Revisi UU KPK. 6

PERBANDINGAN TARGET PRIORITAS & CAPAIAN PER TAHUN 60 50 50 40 55 52 50 40 30 20 13 10 10 6 3 5 0 2015 2016 2017 TARGET PRIORITAS 2018 2019 CAPAIAN 13 RUU Prioritas pada 2019 termasuk 3 RUU yang tidak tercantum dalam daftar target Prioritas 2019 yakni: RUU Perkawinan, Revisi UU MD 3, dan Revisi UU KPK.

CAPAIAN LEGISLASI PER AKD 2014 -2019 25 23 20 15 11 10 7 7 5 2 0 0 0 BANGGAR BALEG 0 PANSUS 4 3 3 2 0 KOM II 3 KOM III PRIORITAS 0 KOM IV 3 0 KOM V 0 0 0 4 4 3 1 1 KOM VIII KOM IX 3 3 0 KOM XI KUMULATIF Kom VI tanpa satu RUU pun yang dihasilkan. Kom III, VI, dan VII hanya melahirkan RUU Kumulatif Terbuka, tanpa satu pun RUU Prioritas. Daftar RUU termasuk revisi pertama UU MD 3 2014, Rev UU KPK, Rev UU MD 3, dan RUU Perkawinan. Ketiga RUU ini tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019. 8

EVALUASI LEGISLASI BERDASARKAN PROLEGNAS (1) • DPR 2014 -2019 menetapkan 189 RUU Prolegnas untuk jangka waktu 5 tahun. Hasilnya terdapat 38 UU yang disahkan. Dari 38 RUU Prioritas yang dihasilkan tersebut, terdapat 4 RUU Prioritas tambahan yang tidak masuk dalam Daftar Prioritas di tahun RUU itu disahkan. Keempat RUU itu adalah Revisi pertama UU MD 3 (Des 2014) dan 3 RUU yang disahkan di penghujung periode 2014 -2019 yakni: Revisi Ketiga UU MD 3, Revisi UU KPK, dan Revisi UU Perkawinan. • Capaian RUU Prolegnas Prioritas banyak dibantu oleh kebiasaan DPR mengulang-ulang revisi. Revisi UU MD 3 sebanyak 3 kali, revisi UU tentang Pilkada 2 kali, dan revisi UU tentang Pemerintahan Daerah sebanyak 2 kali. Penamaan di daftar prolegnas untuk revisi-revisi itu menjadi 7 UU baru, padahal aslinya Cuma 3 RUU saja. • Kinerja legislasi setiap tahun pun tak pernah mampu merampungkan lebih banyak dari 10 RUU yang disahkan, kecuali di tahun 2019 ini. Bahkan ada 3 Komisi di DPR yang sepanjang 5 tahun bekerja tak menghasilkan 1 pun RUU Prioritas (Komisi III, VI & VII). Komisi VI bahkan tanpa satu pun RUU yang dihasilkan (Kumulatif dan Prolegnas Prioritas). • Minimnya RUU yang dihasilkan DPR 2014 -2019 disebabkan oleh berbagai alasan diantaraya: Perencanaan yang tidak terfokus, tidak terarah, dan tidak sistematis, Tradisi memperpanjang proses pembahasan legislasi setiap masa sidang dan bebasnya aturan terkait durasi pembahasan RUU di DPR, Terlalu banyak kegaduhan yang menyedot waktu dan energi seperti konflik antara KIH dan KMP di awal periode, gonta-ganti ketua DPR hingga 4 kali, penetapan tersangka sejumlah koruptor anggota DPR yang puncaknya pada Setya Novanto, Gonta-ganti pimpinan menyebabkan fungsi koordinasi untuk kerja-kerja pokok dewan terganggu, dan Kontrol atas kedisiplinan anggota yang rendah. 9

JUMLAH UU YANG DIKABULKAN MK PER TAHUN SIDANG 6 11 10 3 16 2014 -2015 -2016 -2017 -2018 -2019 Dari sekian banyak perkara uji materi yang diajukan ke MK sejak 2014 -2019, total 46 UU yang dikabulkan. Jumlah ini tentu tak sebanding dengan jumlah perkara yang diajukan ke MK. Akan tetapi dengan catatan jumlah ini saja, kita bisa mengatakan bahwa ada persoalan dalam hal kualitas legislasi DPR. 10

POLITIK LEGISLASI DPR MELAYANI ELIT: PENGANTAR • Undang-undang dibuat untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. • Kepentingan elit yang ingin dilayani: bisa berkuasa terus, bisa membangun oligarki politik, bisa korupsi tanpa perlu merasa terancam oleh hukum. Dengan kata lain ada semangat mengembalikan praktek KKN • Beberapa RUU yang disahkan DPR bersama pemerintah pada periode ini maupun periode sebelumnya menunjukkan adanya kecenderungan politik legislasi yang diabdikan untuk melayani kepentingan elit. • Beberapa RUU yang disahkan dan yang sedang dibahas pada periode ini membuktikan dugaan di atas seperti UU MD 3, UU PEMILU, UU KPK, RKUHP, RUU PEMASYARAKATAN, dan mengembalikan GBHN dengan amandemen UUD 11

POLITIK LEGISLASI DPR MELAYANI ELIT (1): UU MD 3 5 Desember 2014 Revisi Pertama UU No 2 tahun 2014 tentang MD 3. Fokus pada pengakomodasian kursi pimpinan AKD untuk PDIP selaku peraih kursi terbanyak pada Pemilu 2014 12 Februari 2018 Revisi Kedua UU MD 3. Kali ini perubahan agak substansial. Selain memberi jatah kursi pimpinan DPR kepada PDIP, perubahan komposisi dan jumlah pimpinan DPR, MPR, dan DPD serta poin-poin lain untuk membentengi diri DPR dengan memberikan hak imunitas, dll. 16 September 2019 Revisi Ketiga UU MD 3. Kali ini fokus pada komposisi pimpinan MPR. Revisi berulangkali terhadap UU MD 3 ini menjadi salah satu bukti lemahnya produk legislasi buatan DPR. Mereka yang bersepakat sebelumnya, mereka sendiri yang mengangkangi sesudahnya. Kursi nampaknya menjadi barang mainan sehingga sulit mendorong penguatan kelembagaan parlemen. 12

POLITIK LEGISLASI DPR MELAYANI ELIT (2): UU KPK DAN NAFSU KORUPSI YANG BESAR • Upaya revisi terhadap UU KPK sudah lama dilakukan, kurang lebih sejak tahun 2010. Pada era kedua pemerintahan SBY tersebut, upaya revisi gagal terlaksana. Di periode pertama Jokowi-Kalla, upaya revisi UU KPK sudah muncul saat pembahasan Prolegnas 2014 -2019. Keinginan itu disepakati dengan terus memasukan agenda revisi sebagai bagian dari daftar RUU Prioritas pada tahun 2015 dan 2016. Geliat melakukan Revisi muncul lagi bersamaan dengan proses hukum terhadap Setya Novanto pada 2017 juga Pansus Angket KPK yang salah satu rekomendasinya menginginkan revisi UU KPK. Badan Keahlian DPR pun ikut aktif melakukan sosialisasi ke kampus-kampus. Bersamaan dengan itu penolakan publik atas revisi juga terus dilakukan. • Ada beberapa poin yang selalu muncul sejak upaya revisi UU KPK dihembuskan bahkan sejak DPR periode 2009 -2014. "Ada empat poin mengenai penyadapan, dewan pengawas, SP 3 dan persoalan penyelidik dan penyidik. • Tahun 2019, percis di ujung periode masa bhakti DPR 2014 -2019, secara diam-diam DPR dan Pemerintah bermufakat melakukan revisi UU KPK. Sebagaimana kelihatan dari poin-poin revisi, isu-isu yang sudah lama diinginkan DPR untuk revisi UU KPK akhirnya benar-benar diakomodir. Artinya keputusan diam-diam melakukan revisi di 2019, hanyalah melanjutkan naskah RUU KPK beserta materi yang sudah pernah diperjuangkan DPR hingga tahun 2017 lalu. Penundaan pembahasan waktu itu nampaknya hanya siasat saja untuk meredam protes publik bukan melakukan pematangan materi revisi dengan mempertimbangkan protes publik saat itu. • Dari proses panjang upaya revisi UU KPK, terlihat bahwa semangat yang mendorong DPR melakukan perubahan selalu sama. Semangat yang sudah dimulai sejak era kedua pemerintahan SBY. Dan oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa misi merevisi UU KPK ini bukan sekedar kebutuhan anggota DPR beserta pemerintah yang berkuasa saat ini, tetapi mimpi besar elit (partai politik). Anggota DPR bisa berganti tiap lima periode, tetapi partai politik penguasa masih yang itu-itu saja. • Kecenderungan terstruktur untuk melemahkan KPK selaras dengan keinginan bebas untuk korupsi. Pun kalau sudah menjadi terpidana, RUU pemasyarakatan akan menjadi “surga” yang membebaskan napi koruptor berkeliaran atas nama cuti. 13

POIN-POIN HASIL REVISI UU KPK Status Kelembagaan KPK • Pasca revisi, KPK masuk kategori lembaga eksekutif walau tetap menjalankan tugas secara independen Dewan Pengawas KPK • Setelah UU KPK direvisi, tim penasihat KPK dihapus dan digantikan oleh dewan pengawas yang terdiri dari satu ketua dan empat anggota dan dipilih oleh presiden. Banyak kewenangan dewan pengawas yang mengamputasi kewenangan para komisioner diantaranya: izin penyadapan, penggeledahan/penyitaan, memeriksa dugaan pelanggaran etik, mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK setahun sekali. Fungsi Penyadapan dibatasi • KPK harus seijin Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan Penerbitan SP 3 • KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP 3) terhadap perkara tipikor yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal dua tahun. Koordinasi KPK dengan Penegak Hukum • KPK wajib melakukan koordinasi dengan penegak hukum dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Status Kepegawaian KPK • Status kepegawaian KPK adalah ASN dan tunduk pada UU ASN 14

POLITIK LEGISLASI DPR MELAYANI ELIT (3): RUU KUHP • Proses pembahasan RKUHP sudah sedemikian lamanya. Proses yang panjang itu nampaknya belum juga bisa mematangkan kaidah-kaidah hukum yang diatur didalamnya. Berbagai pengaturan di dalam RKUHP memunculkan pro dan kontra. Ini artinya pembahasan panjang yang dilakukan DPR dan Pemerintah juga tak cukup membuka ruang bagi masukan publik. Atau kalaupun DPR menerima masukan publik, tetapi tak ditindaklanjuti dalam proses pembahasan sebagai bahan pertimbangan mengatur ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut. • Beberapa pasal yang dikhawatirkan rentan mengkriminalisasi kelompok masyarakat tertentu seperti anak, perempuan, kelompok miskin, orang dengan disabilitas, masyarakat hukum adat, penghayat kepercayaan, dll. Pasal-pasal yang lain justru memperlihatkan kecenderungan yang menguntungkan elit, orang kaya, penguasa, dll. 15

CATATAN TERKAIT KUALITAS LEGISLASI • Kebiasaan mengulang-ulang revisi pada periode yang masih sama membuktikan lemahnya kualitas legislasi DPR. • Pembahasan beberapa RUU tanpa melalui prosedur standard di penghujung periode, juga tanpa alasan pendukung yang mendasar soal urgensi RUU tersebut juga membongkar borok DPR yang melahirkan UU tak berkualitas karena cenderung untuk mengakomodasi keinginan elit, bukan kebutuhan rakyat. • Kepentingan paling mendasar dari sejumlah RUU yang dihadirkan secara mendadak di akhir periode bisa disimpulkan untuk mencapai misi bersama elit: membuka ruang korupsi yang tak terkendali dan memuaskan nafsu elit akan jatah kursi kekuasaan. • Pembahasan kilat RUU-RUU yang tak direncanakan diakhir periode juga didorong oleh kebutuhan elit dalam melakukan transaksi dan bargaining politik • Partisipasi publik secara sadar diabaikan demi memuluskan pemufakatan politik elit. Aspek partisipasi ini melawan prinsip demokrasi dan karenanya RUU yang dihasilkan tanpa partisipasi publik mestinya dikatakan melawan prinsip demokrasi dan karenanya cenderung tak berkualitas. 16

FUNGSI ANGGARAN 17

Pengantar • Pelaksanaan fungsi anggaran DPR dilakukan bersama dengan pemerintah dalam membahas RAPBN setiap tahun. • FORMAPPI memilih beberapa acuan untuk mengevaluasi pelaksanaan fungsi anggaran DPR, yaitu: • Nawa Cita • Visi Misi • RPJMN 18

Diagram 1: Perkembangan APBN 2015 -2019 (dalam Trliun Rupiah) 30000 PENDAPATAN BELANJA DEFISIT 25000 2. 039, 5 20000 2. 095, 7 1. 822, 5 1. 793, 6 2. 461, 1 2. 080, 5 2. 220, 7 2. 165, 1 1. 894, 7 1. 750, 3 15000 10000 5000 2. 45, 9 2. 22, 5 2. 73, 2 3. 13, 3 3. 30, 2 0 APBN 2015 APBN 2016 APBN 2017 APBN 2018 APBN 2019 1. Baik dari segi pendapatan maupun belanja berubah secara dinamis, namun ada yang tetap yakni apabila pendapatan naik maka belanja juga naik. Sebaliknya jika pendapatan turun maka belanja juga turun. 2. Indonesia selalu menganut anggran defisit, dimana belanja lebih besar dari pada pendapatan. Selama periode 2015 -2019 ternyata perununan defisit hanya terjadi dari APBN 2015 ke 2016, namun dari 2016 ke 2019 defisit selalu meningkat. Artinya pembiayaan dari utang terus meningkat. 19

Diagram 2: Perkembangan APBNP 2015 -2017 (dalam Trliun Rupiah) 25000 20000 2. 047, 8 1. 984, 1 1. 761, 6 PENDAPATAN BELANJA DEFISIT 2. 133, 3 1. 736, 1 1. 734, 5 15000 10000 5000 397, 2 313, 3 222, 5 0 APBNP 2015 1. 2. 3. APBNP 2016 APBNP 2017 Berbeda dengan APBN maka APBNP meskipun mengalami naik turun tetapi ada yang istimewa ketika APBNP 2016 disahkan dimana meski pendapatan turun tetapi belanja tetap naik signifikan. Dengan kenaikkan belanja tersebut berakibat pada kenaikkan defisit yang secara signifikan pula. Dalam APBNP 2017 pendapatan mengalami kenaikkan sedikit tetapi kenaikkan belanja melonjak lebih tinggi lagi. Jadi kian tahun utang akibat defisit yang semakin menjulang tidak dikritisi oleh DPR sebab utang yang terlalu besar dapat menyebabkan colapse-nya keuangan negara. 20

PERKEMBANGAN EMPAT KEMENTERIAN DARI TAHUN KE TAHUN Diagram 3: Perkembangan Anggarn Kementerian PUPR 2015 -2019 (dalam Triliun Rupiah) 1400000 118. 546, 1 1200000 97. 211, 9 1000000 101. 503, 3 104. 343, 3 107. 386, 3 110. 731, 6 83. 262, 6 81. 338, 2 800000 600000 400000 200000 0 APBN 2015 1. 2. 3. APBNP 2015 APBN 2016 APBNP 2016 APBN 2017 APBNP 2017 APBN 2018 APBN 2019 Pada APBNP 2015 anggaran sangat tinggi karena pada saat penyusunan APBNP terjadi perubahan nomenklatur Kementerian yang menyatukan dua Kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi satu Kementerian yang sekarang dikenal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Karena menjadi satu Kementerian anggarannya disatukan pula dan menghasilkan anggaran yang sangat tinggi. Disinilah awal Jokowi menggunakan APBN susunannya sendiri. Pada anggaran APBN 2016 anggaran turun drastis dari APBNP 2015. Secara umum anggaran Kementerian PUPR dimulai pada APBNP 2016 sampai ke APBN 2019 terus meningkat. Pemberian anggaran besar terhadap Kementerian PUPR selaras dengan pidato Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR tanggal 14 Agustus 2015 yang akan fokus melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik. (https: //www. merdeka. com/uang/jokowi-kita-ubah-paradigma-pembangunan-dari-konsumtif-ke-produktif. html ) 21

Diagram 4: Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2015 -2019 (dalam Triliun Rupiah) 350000 32. 798, 0 300000 27. 627, 1 24. 146, 9 250000 23, 820, 8 22. 107, 1 21. 119, 4 21. 686, 5 200000 15. 286, 0 150000 100000 50000 0 APBN 2015 1. 2. APBNP 2015 APBN 2016 APBNP 2016 APBN 2017 APBNP 2017 APBN 2018 APBN 2019 Anggaran untuk Kementerian Pertanian terus menurun dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan Pemerintah mengabaikan program kerjanya sendiri dan DPR tidak kritis dalam membahas anggaran Kementerian Pertanian padahal masalah pertanian menjadi fokus Kabinet Kerja I (Nawa Cita poin 7 mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan RPJM -menjaga swsembada pangan) Kementerian Pertanian yang mengelola bidang pangan agak terabaikan padahal kebutuhan dasar rakyat ini seharusnya juga menjadi bagian prioritas. 22

Diagram 5: Perkembangan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015 -2019 (dalam triliun Rupiah) 100000 9. 028, 0 90000 80000 70000 5. 815, 9 60000 5. 480, 0 4. 852, 7 50000 5. 145, 3 4. 325, 6 3. 733, 7 40000 30000 20000 1. 386, 8 10000 0 APBN 2015 1. 2. APBNP 2015 APBN 2016 APBNP 2016 APBN 2017 APBNP 2017 APBN 2018 APBN 2019 Anggaran Kem. Des. PDTT mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Padahal penduduk Indonesia mayoritas tinggal di desa. Seharusnya anggaran Keme. Des. PDTT ini mendapatkan anggaran yang signifikan karena masuk dalam Nawa Cita poin ke 2 (Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan). Dengan semakin menurunnya anggaran Kem. Des. PDTT ini DPR dan Pemerintah dapat dianggap lalai dalam mewujudkannya. 23

Diagram 6: Perkembangan Anggaran Kementerian Kesehatan 2015 -2019 (dalam Triliun Rupiah) 700000 62. 721, 9 57. 011, 2 600000 500000 48. 852, 6 58. 912, 3 51. 277, 3 59. 097, 7 55. 863, 6 58. 746, 5 400000 300000 200000 100000 0 APBN 2015 1. 2. APBNP 2015 APBN 2016 APBNP 2016 APBN 2017 APBNP 2017 APBN 2018 APBN 2019 Anggaran Kementerian Kesehatan bersifat fluktuatif (naik turun). Dengan demikian tidak tampak konsistensi Pemerintah dan DPR dalam menciptakan kesehatan masyarakat yang baik sesuai Nawa Cita poin ke 6 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Tidak adanya dukungan penuh terhadap program kesehatan berarti Pemerintah dan DPR belum berpihak kepada kaum miskin sebab yang bisa berobat hanya orang-orang kaya dan memilki uang. Dengan demikian ketimpangan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan antaran miskin dan kaya tetap dipelihara. 24

DPR: Anggaran Naik Terus Kinerja Tak Berubah Diagram 7: Perkembangan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat 2015 -2019 (dalam Triliun Rupiah) 70000 60000 5. 728, 3 5. 191, 7 4. 761, 6 50000 40000 3. 598, 0 5. 739, 3 3. 699, 1 APBN 2016 APBNP 2016 4. 186, 2 30000 20000 10000 0 APBN 2015 APBNP 2015 APBN 2017 APBNP 2017 APBN 2018 APBN 2019 25

Kesimpulan 1. 2. 3. 4. 5. Perkembangan APBN 2014 -2019 baik dari segi pendapatan maupun belanja berubah secara dinamis. Indonesia selalu menganut anggran defisit, dimana belanja lebih besar dari pada pendapatan. Selama periode 2014 -2019 ternyata perununan defisit hanya terjadi dari APBN 2015 ke 2016, namun dari 2016 ke 2019 defisit selalu meningkat. Dengan demikian pembiayaan dari utang terus meningkat. Berbeda dengan APBN maka APBNP meskipun mengalami naik turun tetapi ada yang istimewa yaitu ketika APBNP 2016 disahkan, meski pendapatan turun tetapi belanja tetap naik signifikan. Dengan kenaikkan belanja tersebut berakibat pada kenaikkan defisit yang secara signifikan pula. Meski dalam APBNP 2017 pendapatan mengalami kenaikkan sedikit tetapi kenaikkan belanja melonjak lebih tinggi lagi. Jadi tiap tahun utang akibat defisit yang semakin menjulang tidak dikritisi oleh DPR, padahal seharusnya DPR tahu jika utang yang terlalu besar dapat menyebabkan colapse-nya keuangan negara. Secara umum anggaran tertinggi pada empat Kementerian (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kem. Des. PDTT) terjadi hanya pada awal pemerintahan Jokowi yaitu di APBNP 2015, dimana Jokowi menggunakan APBN yang disusunnya sendiri. Anggaran Kementerian PUPR terus meningkat dimulai dari anggaran APBNP 2016 hingga anggaran APBN 2019, kecuali pada APBN 2016 DPR tidak kritis dengan tidak menaikkan anggaran dan gagal menjaga anggaran Kementerian PUPR sehingga anggaran turun drastis. DPR tidak konsisten mendukung anggaran keempat Kementerian yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, namun sebaliknya DPR justru mengalami kenaikkan anggaran dari tahun ke tahun. Itu berarti DPR lebih mementingkan kepentingannya sendiri ketimbang program-program pro rakyat. 26

FUNGSI PENGAWASAN 27

EMPAT ASPEK PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN Pertanyaan kunci UNDANG Tim apa saja yang telah dibentuk Pimpinan DPR TEMUAN BPK FUNGSI PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Panja/Pansus apa saja yang dibentuk? Bagaimana hasilnya? APBN 28

1. Tim Pengawas dan Tim Pemantau Bentukan DPR Status Laporan NO Nama Tim 2014 -2015 -2016 -2017 -2018 -2109 1 Tim Pemantau Pelaksanaan UU Otsus Aceh, Papua, DIY (dan DKI yang merupakan tambahan pada tahun 2018 -2019). Ada Ada Tdk Ada 2 Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ada Ada Tdk Ada 3 Tim Implementasi Reformasi DPR RI Ada Tdk Ada Ada 4 Tim UP 2 DP Tdk Ada Tdk Ada 5 Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji * Ada Tdk Ada 6 Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan * Tdk Ada 7 Tim Pengawas DPR RI tentang Vaksin Palsu * Tdk Ada ** ** 8 Tim Penguatan Diplomasi Parlemen * Tdk Ada 9 Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana * * Tdk Ada Keterangan: Data-data dikutip dari Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun 2014 -2015; 2015 -2016; 2016 -2017; 2017 -2018; dan 2018 -2019. Tim yang belum dibentuk (*) Tim yang tidak disebutkan pada Ringkasan laporan Kinerja DPR RI (**) Tentang Nama-nama Tim Pengawas dan Pemantau lihat Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018 -2019 dalam http: //www. dpr. go. id/dokakd/dokumen/BAMUS 1019 a 998707064 f 28 da 5 b 6 b 5 a 49 fff 9 aed. pdf , hlm. 1 29

Catatan • Dari 9 Tim Pengawas dan Pemantau bentukan Pimpinan DPR, sampai dengan 18 September 2019, Tim yang sudah menyampaikan laporan kerjanya ada 6, yaitu: Tim Pengawas PPMI. 2. Tim Penanganan Bencana; 3. Tim Penguatan Diplomasi Parlemen; 4. Tim Pemantau Pelaksanaan UU Otsus; 5. Tim Implementasi Reformasi DPR-RI; Ibadah Haji. Sedangkan satu Tim (Pengawas Vaksin Palsu) tidak jelas apa hasilnya serta bagaimana nasibnya. Namun dalam Laporan Kinerja DPR tahun 2017 -2018 dan 2018 -2019 tim ini sudah tidak disebut lagi. • Tim yang tidak ditemukan melaporkan hasil kerjanya ada 2, yaitu: 1. UP 2 DP; 2. Wilayah Perbatasan. 30

2. Pembentukan Panitia Kerja Pengawasan oleh AKD Status Tahun Sidang Jumlah Panja Selesai % Belum % 2014 -2015 38 3 7, 89 35 92, 11 2015 -2016 46 11 23, 91 35 76, 09 2016 -2017 65 15 23, 08 50 76, 92 2017 -2018 42 14 33, 33 28 66, 67 2018 -2019 40 10 25 30 75 Sumber: Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun 2014 -2015, 2015 -2016, 2016 -2017, 2017 -2018, dan 2018 -2019. 31

ALUR TINDAK LANJUT PENGAWASAN 32

Catatan • Panja yang paling banyak dibentuk adalah pada Tahun Sidang 20162017, yaitu 65 buah. Panja yang menyelesaikan tugasnya hanya 15 Panja atau sekitar 23, 08% dan yang tidak ditemukan berita penyelesaian tugasnya sebanyak 50 Panja atau sekitar 76, 92%. • Panja yang paling produktif menyelesaikan tugasnya adalah Panjapanja yang dibentuk tahun 2017 -2018, yaitu 42 Panja, yang menyelesaikan tugasnya 14 Panja atau 33, 33%. 33

3. Penggunaan Hak Angket Tahun Sidang Nama Pansus Dibentuk/Diperp anjang Status Tidak Ada Diperpanjang Belum Selesai 2016 -2017 Tidak Ada Pansus Angket Pelindo II Jilid 1 Pansus Angket Pelindo II Jilid 2 30 Mei 2017 Belum Selesai Diperpanjang Belum Selesai 2017 -2018 Pansus Angket KPK Pansus Angket Pelindo II Jilid 2 Diperpanjang Selesai 14 Februari 2018 Diperpanjang Selesai 25 Juli 2019 2018 -2019 Pansus Angket KPK Pansus Angket Pelindo II Jilid 2 2014 -2015 -2016 5 Oktober 2015 Tidak Ada Selesai 17 Desember 2015 Sumber : Data-data dikutip dari Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun 2014 -2015, 2015 -2016, 2016 -2017, 2017 -2018, dan 2018 -2019 34

Alasan Pembentukan Pansus Hak Angket KPK • Indikator persepsi korupsi kita yang belum kunjung membaik, jika dibandingkan dengan Negara-negara yang secara geografis mempunyai wilayah Negara yang luas dan secara demografi mempunyai jumlah penduduk relative banyak di dunia, terlihat bahwa lndeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada di bawah, bahkan Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Negara di kawasan Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Saudi Arabia. • Keuangan Negara yang dikembalikan belum sepadan dengan keuangan Negara yang digunakan untuk memberantas korupsi terlebih lagi dengan kewenangan besar yang dimiliki KPK • Sebagai trigger mechanism, KPK belum menjadikan instansi penegak hukum lebih bersinergi, cenderung berjalan sendiri dan hal-hal lain yang secara politis masih menimbulkan pro-kontra di masyarakat, serta belum terciptanya keharmonisan dengan lembaga-lembaga Negara lainnya. Sumber: http: //dpr. go. id/doksetjen/dokumen/persipar-Risalah-Rapat-Risalah-Resmi-Rapat. Paripurna-ke-18 -1531977067. pdf 35

Alasan Pembentukan Pansus Pelindo II Jilid 1 dan Jilid 2 • Pansus bermaksud untuk mengetahui praktek-praktek pelanggaran hukum yang terjadi dilingkungan Pelindo II dan mengawasi proses penegakan hukumnya serta memastikan agar kasus itu dapat diusut secara tuntas dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Untuk menganalisa, mengevaluasi, mengkoreksi dan selanjutnya merumuskan suatu kebijakan untuk mengupayakan solusi terhadap persoalan yang terjadi di Pelindo II. • Memberikan rekomendasi kepada pihak yang dianggap berkepentingan langsung, baik tidak langsung, dengan Pelindo II termasuk Polri dalam rangka pengungkapan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan Pelindo II. • Hasil penyelidikan Pansus Pelindo II yang kedua ini memperkuat hasil audit investigatif BPK RI, yaitu terkait perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT dan KSO TPK Koja, Global Bond (pembiayaan pembangunan terminal Kalibaru), dan pembangunan terminal Kalibaru Sumber: http: //dpr. go. id/doksetjen/dokumen/persipar-Risalah-Rapat-Risalah-Resmi-Rapat. Paripurna-ke-6 -5 -Oktober-2015 -1454052647. pdf 36

Kepada KPK untuk menyempurnakan struktur organisasi kpk agar mencerminkan tugas dan kewenangan kpk sebagaimana diatur dalam undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring. Kepada kpk untuk meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya seperti bpk, lpsk, ppatk, komnas ham, pihak perbankan dalam menjalankan kewenangannya agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih optimal, terintegrasi, dan bersinergi dengan baik. Kepada kpk disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh kpk membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal kpk dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances. Aspek Kewenangan Aspek Kelembagaan REKOMENDASI PANSUS KPK (1) Kepada kpk, dalam menjalankan tugas koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan serta supervisi terhadap pihak kepolisian dan kejaksaan, dalam penanganan sebuah perkara agar membangun jaringan kerja (networking) yang kuat dan menempatkan kepolisian dan kejaksaan sebagai "counierpertner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan lebih efisien. Kepada kpk, dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengacu pada hukum acara pidana dimana ada asumsi tidak bersalah maupun asas presumption of innocence yang berlaku serta memperhatikan pula peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak menimbulkan implikasi kepada pihak-pihak yang tidak bisa terkait secara keseluruhan seperti keluarga, anak, family, dan sebagainya. Kepada KPK, dalam tugas melakukan tindakan terhadap pencegahan (monitoring) tindak pidana korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara, agar dapat membangun sistem pencegahan yang sistematik yang dapat mencegah dan membangun budaya malu korupsi kembali terulang dalam penyalahgunaan keuangan Negara ini. 37

Kepada KPK untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan hasil rekomendasi dari BPK. DPR RI akan mendorong peningkatan anggaran KPK untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut terutama dalam fungsi pencegahan seperti pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dengan harapan berkurangnya korupsi di masa-masa yang akan datang. Kepada KPK agar memperbaiki tata peraturan perundang-undangan di Bidang Sumber Daya Manusia/Kepegawaian. Kepada KPK agar semakin transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian Sumber Daya Manusia KPK dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil Negara, kepolisian, dan kejaksaan. Aspek Tata Kelola SDM Aspek Anggaran REKOMENDASI PANSUS KPK (2) Sumber: http: //dpr. go. id/doksetjen/dokumen/persipar-Risalah-Rapat-Risalah-Resmi-Rapat-Paripurna-ke-181531977067. pdf 38

Rekomendasi Pansus Pelindo II Jilid I • Membatalkan perpanjangan kontrak JICT 2015 -2038 antara Pelindo II dan HPH karena terindikasi kuat telah merugikan Negara dengan menguntungkan pihak asing serta telah terjadi Strategic Transfer Pricing pada kontrak Pelindo II dan HPH 1999 -2019 dan karenanya kontrak ini putus dengan sendirinya, tanpa perlu Indonesia membayar termination value. • Meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan Conflict of Interest dan manipulasi yang dilakukan oleh Deutsche Bank dalam melakukan evaluasi/valuasi selaku konsultan dalam memberikan pinjaman sindikasi bank Luar Negeri selaku kreditur. Pansus sangat merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan peringatan keras dan sanksi kepada Deutsche Bank (DB) yang terindikasi kuat telah melakukan fraud dan financial engineering yang merugikan keuangan negara. • Terkait persoalan ketenagakerjaan di Pelindo II dan JICT, pansus sangat merekomendasikan dihentikannya pelanggaran terhadap UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU Ketenagakerjaan dengan menghentikan praktek pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting), mempekerjakan kembali karyawan yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan mengembalikan karyawan yang dimutasi sepihak sebagai akibat penolakan terhadap rencana perpanjangan kontrak pengelolaan JICT. • Pansus sangat merekomendasikan agar dijalankannya putusan Mahkamah Konstitusi No, 7/PUU/XII/2014 tentang Uji Materi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan mengangkat pekerja yang berstatus kontrak dan outsourcing yang ada pada core business wajib diangkat sebagai pekerja tetap di Pelindo II dan JICT. 39

Rekomendasi Pansus Pelindo II Jilid 1 (Lanjutan) • Pansus sangat merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk terus melanjutkan penyidikan atas pelanggaran undang-undang yang mengakibatkan kerugian negara, serta menjatuhkan sanksi pidana kepada siapapun yang terlibat dan di institusi manapun. • Pansus sangat merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk segera memberhentikan Dirut Pelindo II. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, Pasal 6 ayat 2 huruf a UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri BUMN merupakan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN; • Panitia Angket DPR RI tentang Pelindo II menemukan fakta bahwa Menteri BUMN dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Menteri BUMN dengan sengaja tidak melaksanakan kedudukan, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat (2 a) dan Pasal 24 ayat (2) serta UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1). Karena itu, pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden RI untuk menggunakan hak prerogatifnya memberhentikan, Rini Soemarno sebagai Meneg BUMN. • Hal yang juga tidak kalah penting adalah, Pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden untuk tidak serta membuka investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan bangsa Indonesia secara moril dan materil, mengancam keselamatan negara dan kedaulatan ekonomi politik bangsa yang akhirnya membuat apa yang dikhawatirkan Bapak Bangsa, Bung Karno, justru terjadi, yakni: Indonesia menjadi kuli bagi bangsa lain, bangsa kuli di antara bangsa-bangsa lain. Sumber: http: //dpr. go. id/dokakd/dokumen/Ringkasan%20 Laporan%20 Kinerja%20 DPR%2020152016. pdf 40

Rekomendasi Pansus Pelindo II Jilid 2 • Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian PT. JICT tidak melalui proses yang sesuai peraturan perundang-undangan dan terindikasi merugikan negara. • Pansus menemukan adanya conflict of interest dengan penunjukkan Deutsche Bank sebagai financial advisor PT. Pelindo II untuk melakukan perhitungan valuasi Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian PT. JICT. Karena Deutsche Bank adalah kreditur atau pemberi pinjaman kepada PT. Pelindo II. Diduga Deutsche Bank melakukan financial engineering yang berdampak pada adanya kerugian negara. • Perpanjangan pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT yang dilakukan secara sepihak oleh PT. Pelindo II dan HPH menimbulkan penolakan dari pekerja di perusahaan-perusahaan terkait. • Pansus Angket Pelindo II yang kedua meminta kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigatif mengenai Perpanjangan Pengelolaan dan Pengoperasian PT. JICT, Perpanjangan Pengelolaan dan Pengoperasian TPK Koja, Global Bond dan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru. BPK RI sudah menyelesaikan audit investigatif tersebut dan menyerahkan hasilnya kepada DPR RI meneruskan audit investigatif tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim gabungan yang terdiri dari KPK, BPK, dan dibantu PPATK yang direncanakan dibentuk KPK sejak Juli 2017 belum terealisasi. • RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK RI pada tanggal 18 Desember 2015 dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan quay container crane dan diberhentikan dari posisinya sebagai Direktur Utama PT Pelindo II pada 23 Desember 2015. 41

Rekomendasi Pansus Pelindo II Jilid 2 (Lanjutan) • Pimpinan DPR RI telah mengirimkan surat No. PW/19398/DPR RI/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015 kepada Presiden RI bahwa Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak diperbolehkan melakukan rapat kerja di DPR dan surat No. PW/19400/DPR RI/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015 kepada Pimpinan Komisi VI bahwa tidak diperbolehkan melakukan rapat kerja dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). • Pansus melakukan kunjungan kerja ke Terminal Petikemas Surabaya (TPS) pada tanggal 20 -22 Mei 2019 dengan tujuan studi banding mengenai pengelolaan pelabuhan. TPS dijadikan tujuan karena saat ini TPS dikelola secara mandiri setelah sebelumnya dimiliki oleh pihak asing. TPS merupakan terminal petikemas terbesar di Surabaya dan wilayah PT Pelindo III. TPS diprivatisasi pada tahun 1999 dengan komposisi kepemilikan saham PT Pelindo III sebesar 51% dan P&O Dover sebesar 49%. Kontrak ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir pada April 2019. Pada tahun 2006 Dubai Port World (DP World) mengakuisisi P&O Dover dan menjadi pemilik 49% saham TPS. Kerja sama antara PT Pelindo III dan DP World berakhir pada April 2019 dan tidak dilanjutkan lagi, sehingga TPS dimiliki penuh oleh PT Pelindo III. Dengan dimilikinya TPS secara penuh oleh PT Pelindo III merupakan salah satu bentuk dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa, karena Indonesia sebagai sebuah negara maritim sangat bergantung pada pelabuhan dalam arus lalu lintas barang. Hal ini seharusnya terjadi juga di Tanjung Priok, khususnya di PT. JICT dan TPK Koja mengingat bahwa dua terminal petikemas tersebut menguasai 80% arus lalu lintas barang di Tanjung Priok bahkan PT. JICT sendiri merupakan terminal petikemas terbesar di Indonesia. . Sumber : http: //dpr. go. id/dokakd/dokumen/-35 -159 f 76 a 90 a 29552 f 16 f 8 d 6 e 1 d 2294107. pdf 42

Catatan • Rekomendasi Pansus Angket KPK tidak digubris oleh KPK tetapi DPR diam saja. Sekalipun begitu, menjelang akhir masa jabatan DPR hasil Pemilu 2014 justru melakukan revisi terhadap UU tentang KPK. • Rekomendasi Hak Angket Pelindo II antara lain meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri BUMN Rini Sumarno tidak digubris tetapi DPR juga diam saja. Langkah yang ditempuh DPR adalah melarang Menteri Rini Sumarno menghadiri rapat-rapat dengan Komisi yang menjadi pasangan kerjanya di DPR. Hal itu dilakukan sejak 2015 sampai 2019. Langkah memboikot Menteri BUMN Rini Sumarno ke DPR justru membuat DPR mengalami hambatan ketika harus membahas masalah-masalah yang terkait dengan BUMN. • Meski Rekomendasi Pansus Angket tidak digubris, DPR tidak melanjutkan penggunaan hak yang lainnya seperti Hak Menyatakan Pendapat. 43

4. Temuan-temuan BPK : Opini BPK atas LKPP Tahun 2014 - 2018 Keterangan: Berdasarkan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terdapat 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion) Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion) Tidak Wajar (TW/Adverse opinion) Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer opinion). 44

Catatan • Opini BPK pada LKPP tahun 2014 -2015 mendapat opini WDP karena banyak ditemukan permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian negara dan masih banya Kementerian/Lembaga yang mendapatkan opini WDP dan TMP • Opini BPK Pada LKPP Tahun 2016 -2018 medapatkan opini WTP meskipun masih terdapat Kementerian/Lembaga yang mendapatkan opini WDP dan TMP, namun LKPP 2016 -2018 secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akutansi pemerintah (SAP). 45

Opini BPK atas LKKL Tahun 2014 -2019 46

Jumlah Tindak Lanjut (TL)Temuan-temuan BPK oleh Komisi-komisi pada Tahun 20142019 47

Catatan • Terkait temuan-temuan BPK, termasuk terjadinya kerugian Negara, berdasarkan data dari Lapsing Rapat-rapat Komisi dengan Pasangan Kerjanya sangat minim dilakukan. Hal ini mengandung arti bahwa DPR tidak peduli terhadap kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh Pemerintah. • Jikapun Komisi DPR melakukan rapat untuk menindaklanjuti temuan BPK dengan K/L yang menjadi pasangan kerjanya, kesimpulan/rekomendasi rapat bersifat sangat lunak (lima M: memahami, mengapresiasi, memnita, mendorong dan mendesak untuk memperbaiki), padahal seharusnya dapat juga ditambah satu M lagi, yaitu menggunakan hak penyedlikidan (angket). Satu-satunya penggunaan hak angket hanya dilakukan terhadap PT Pelindo II, sebaliknya kerugian negara yang terjadi PT PLN diabaikan oleh DPR. Lebih dari itu, salah satu Wakil Ketua Komisi VII DPR justru terlibat korupsi di PT PLN. Contoh kesimpulan rapat-rapat Komsi dengan K/L yag sangat lunak dapat disimak pada lampiran. • K/L mendapatkan opini WDP atau TMP dari BPK dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pengawasan Komisi-komisi DPR terhadap K/L pasangan kerjanya tidak mampu memperbaiki kelemahan yang terjadi di K/L tersebut. 48

5. Kesimpulan • Dari 9 Tim Pengawas dan Pemantau bentukan Pimpinan DPR Sampai dengan 18 September 2019 yang sudah menyampaikan laporan kerjanya ada 6 dan ada 2 Tim yang belum melaporkan, serta 1 Tim yang tidak jelas nasibnya yaitu Tim Pengawas Vaksin Palsu. • Banyak Panja yang dibentuk oleh komisi-komisi maupun AKD (non Pimpinan DPR) lainnya, Namun hasil kerjanya minim. Hasil tertinggi terjadi pada tahun sidang 2016 -2017, itu pun hanya 33, 33%. • Selama 2014 -2019 DPR hanya memilik 2 Pansus Hak Angket yaitu; Pansus Pelindo II dan KPK. Seharusnya Hak Angket menjadi taring yang tajam dalam menjalankan fungsi pengawasan, namun taring itu rapuh karena rekomendasi dari 2 Pansus tersebut tidak dihiraukan. • Minimnya tindak lanjut temuan BPK oleh DPR mengandung arti bahwa DPR tidak Peduli terhadap Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh Pemerintah. Tidak hanya minim tindak lanjut, DPR juga lembek dalam memberikan kesimpulan/rekomendasi kepada pasangan kerjanya dengan istilah Formappi yaitu 5 M (memahami, mengapresiasi, meminta, mendorong dan mendesak untuk diperbaiki). • Jika DPR/Komisi tidak puas dengan Penjelasan K/L Pasangan Kerjanya dapat menggunakan hak interpelasi, angket maupun menyatakan pendapat (lihat gambar alur tindak lanjut pengawasan). Tetapi hak tersebut ternyata tidak digunakan. Karena itu pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR 2014 -2019 dapat dikategorikan mandul atau tidak bertaring. 49

EVALUASI KELEMBAGAAN 50

PIMPINAN DPR Setya Novanto (1) Ade Komaruddin Setya Novanto (2) Bambang Soesatyo • Berhasil merengkuh posisi Ketua DPR dari PG di tengah perseteruan KMP dan KIH. Mekanisme pemilihan pimpinan berdasarkan paket menjadi celah kemenangan Novanto • Jabatan Ketua DPR di tangan Novanto berakhir pada awal tahun 2016 karena dia mengundurkan diri akibat skandal “Papa minta Saham • Setelah Novanto meletakkan jabatan, Ade Komaruddin meneruskannya. • Ade tak bertahan lama di tahta Ketua DPR. November 2016 ia “lengser” dan digantikan kembali oleh Novanto • Setya Novanto kembali merebut tahta Ketua DPR menggantikan Ade Komaruddin. • Kebijakan-kebijakan Ade yang progresif seperti pembatasan kunker luar negeri diganti lagi oleh SN dengan membuka keran kunjungan keluar negeri • SN akhirnya terjungkal dalam kasus e. KTP. Akrobat yang diciptakannya tak mampu menghalangi proses hukum dirinya. • Bamsoet menjadi pengganti sejak awal 2018. Secara personal Bamsoet punya potensi memimpin DPR ke arah yang lebih baik berkat pengalamannya menjadi anggota DPR dan kemampuan komunikasinya. Akan tetapi waktu yang terlalu singkat membuat harapan akan perubahan rasanya mustahil Baru pernah terjadi, parlemen di era reformasi mengalami pergantian Ketua DPR empat kali seperiode. Kehadiran ketua baru dengan corak dan gaya baru membuat DPR kesulitan melakukan koordinasi dan konsolidasi kerja 51

Pola Relasi DPR-Pemerintah • Relasi DPR dan Pemerintah sepanjang 2014 -2019 ditandai dengan dinamika antar fraksi di parlemen, antar koalisi, dan berikutnya antara DPR sebagai lembaga dengan pemerintah • Pada awal periode relasi DPR dan Pemerintah praktis tak terlihat menonjol karena DPR sibuk sendiri. Mulai dengan ribut-ribut rebut kursi yang membawa relasi KMP-KIH terjebak dalam ketegangan. Ribut rebut kursi ternyata tak hanya sebatas mengincar peluang di parlemen. Sejumlah parpol oposisi juga bernafsu dapat jatah kursi di pemerintahan. • Ribut rebut kursi it berakhir indah untuk beberapa partai setelah melewati proses kompromi panjang. • PDIP melalui revisi UU MD 3 awalnya dijatahi kursi wakil ketua di semua AKD. Selanjutnya PPP, PAN, dan Golkar masing-masing mendapatkan jatah di kabinet sekaligus mengganti jaket oposisi dengan baju koalisi. CAIR! • Berbaliknya posisi koalisi menjadi dominan pasca bergabungnya PAN, PPP, dan Golkar praktis menjadikan DPR seperti “tukang stempel” pemerintah ala ORBA. Ribut-ribut dengan pemerintah lebih sering hanya sandiwara tawar menawar politik saja. • Ada salah kaprah dalam pemahaman atau orientasi menjalankan lembaga DPR, seperti terjadinya dikotomi antara oposisi dan pendukung pemerintah dalam system presidensiil. Seharusnya DPR menjadi satu lembaga yang bulat (legislatif) ketika berhadapan dengan pemerintah (eksekutif). Di dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya, legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR seyogyanya bersikap professional, yakni mendukung kebijakan pemerintah yang baik untuk kepentingan rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang sebaliknya. Kompromi yang terbangun antara keduanya sering dilandasi kepentingan politik dan golongan di DPR, dan bukan kepentingan yang lebih luas, yakni untuk Negara, bangsa, dan seluruh rakyat Indonesia. 52

ANGGOTA DPR TERJERAT KORUPSI PER PARPOL & AKD PER PARPOL 8 6 7 7 5 5 6 4 4 5 3 3 2 2 2 1 1 0 3 2 2 1 1 II 3 3 I 4 1 2 1 1 1 M V KO M IV III KO M PK B PK S SD EM P NA PP A NU R N HA PA T OK RA N M GA DE AN V KO I M V KO II M VI II KO M IX KO M X KO PI M M PI NA XI N DP R PD IP ER JU GO LK AR 0 Golkar menjadi Partai dengan kader yang terjerat korupsi. Di AKD Komisi V yang terbanyak. Sangat mungkin faktor kemitraan kerja Kom V menjelaskan hal ini 53

PELANGGARAN ETIK • Sejumlah kasus pelanggaran etik yang melibatkan Pimpinan DPR yaitu Setya Novanto dan Fadli Zon. Keduanya tercatat masing-masing terlibat dalam 3 kasus pelanggaran kode etik. Mestinya ada hukuman berat seperti pemberhentian sementara ketika pelanggaran terjadi hingga 3 kali. Namun mereka berdua lolos tanpa alasan yang jelas. • Masih menyangkut Pimpinan DPR, Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Honing Sani, karena memproses penggantian antarwaktu Honing. Padahal, pemecatan itu masih jadi sengketa di pengadilan. Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah juga pernah diduga melakukan pelanggaran etik ketika menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, yakni waktu mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni UI (ILUNI). • Masih banyak kasus pelanggaran etik lainnya, namun pelanggaran-pelanggaran etik di atas sudah menjadi bukti yang cukup bahwa martabat dan kehormatan DPR justru dirusak oleh Pimpinan dan anggota DPR sendiri. Namun seringkali DPR menuduh pihak-pihak yang mengritiknya telah menggerogoti martabat dan kehormatan mereka. Hal ini hanyalah menjadi dalih agar DPR tidak terus-terusan dikritik dan membentengi diri dengan aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Menjaga martabat dan kehormatan DPR seharusnya dengan meningkatan kinerja sembari menghindari korupsi dan tidak melanggar etik. • MKD yang menjadi ujung tombak penegakan etik juga nampak tak bisa diandalkan 54

Kehadiran Anggota DPR dalam Rapat Paripurna MS I TS 20192020 600 532 500 400 292 300 303 282 297 289 286 288 200 100 95 52. 14 54. 1159 50. 36 53. 03 0 0 0 80 51. 61 70 51. 07 0 0 Rapur 16 Rapur 20 Rapur 22 Rapur 27 Rapur 29 Rapur 3 Sept Rapur 5 Sept Rapur 16 Agust 2019 Agust 2019 Sept 2019 HADIR % 70 51. 43 Rapur 17 Sept 2019 Rapur 24 Septe 2019 FAKTA 55

Kesimpulan (1) • Pertama, pergantian Ketua DPR tidak terjadi secara normal tetapi by accident dimana dua kali seorang ketua diganti bukan karena habis masa jabatannya, melainkan karena terlibat pelanggaran etik lalu mengundurkan diri dan terlibat kasus korupsi. Para pengganti juga memiliki program sendiri-sendiri sehingga ganti pimpinan ganti kebijakan sehingga program DPR tidak berkesinambungan. Penggantian Ketua DPR yang seyogyanya menjadi harapan baru meningkatkan kinerja DPR hanya tinggal harapan dan tidak mengubah kinerja DPR ke arah yang lebih baik. • Kedua, pola hubungan DPR-Pemerintah diawali dengan kelompok KMP yang sangat besar anggotanya dan diperkirakan mampu memboikot setiap kebijakan Pemerintah ternyata tidak bertahan lama. Bak perlombaan, akhirnya satu persatu partai dalam KMP bergabung ke KIH sehingga pendukung Pemerintah di Parlemen semakin gemuk. Saking gemuknya seolah tidak bisa bergerak dan akhirnya kekritisan DPR terhadap Pemerintah tidak begitu tampak. 56

Kesimpulan (2) • Ketiga, keterlibatan anggota DPR dalam tindak pidana korupsi dan pelanggaran etik justru merusak martabat dan kehormatan DPR sendiri. Tuduhan perusak martabat dan kehormatan berasal dari luar hanyalan isapan jempol, sebab kritik yang dianggap menciderai martabat dan kehormatan DPR justru merupakan kencintaan masyarakat terhadap DPR agar menjadi semakin baik. • Keempat, kebiasaan anggota DPR yang suka bolos dalam Rapur sudah sangat parah dan karenanya perlu diganjar sanksi yang memadai seperti tidak memberikan tunjangan-tunjangan kehadiran. Sangatlah enak anggota DPR yang tidak kerja dengan bolos tapi tunjangannya tetap mengalir. 57

CATATAN AKHIR. . . • DPR periode 2014 -2019 telah mengukir sejarah mereka dengan kinerja yang tidak maksimal sepanjang 5 tahun ini. Bahkan bisa dikatakan kinerja DPR 2014 -2019 buruk dilihat dari capaian mereka dalam menjalankan 3 fungsi pokok di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kinerja buruk tersebut diperparah lagi oleh citra kelembagaan parlemen yang dihiasi oleh banyak penyimpangan anggaran, pelanggaran kode etik, dan kemalasan yang melekat. • Catatan-catatan buruk DPR 2014 -2019 ini bisa menjadi bahan pembelajaran DPR periode 2019 -2024. Walaupun mayoritas DPR periode baru masih diisi oleh wajah lama, setidaknya sebagai manusia pilihan rakyat melalui Pemilu, mereka mau melahirkan perubahan. • Walau harapan untuk perubahan di DPR akan pula tergantung pada komitmen Parpol di satu sisi dan komitmen anggota DPR di sisi yang lain. Tanpa komitmen perubahan parpol, rasanya mustahil DPR akan berubah. Begitupula dengan anggota DPR. Jika anggota DPR menjadi pekerja partai semata, maka tak ada harapan idealisme anggota DPR bisa bersemi di periode mendatang. Kita perlu anggota DPR yang tak hanya menjadi pekerja partai tetapi juga kritis dengan partai dan kekuasaan elit umumnya. 58

THANK YOU! Selamat Jalan Anggota DPR Periode 2014 -2019 dan Selamat Datang Periode Baru 2019 -2024! 59