KEKUATAN POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK Pengantar Sistem politik

KEKUATAN POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK

Pengantar • Sistem politik yang demokratis mendorong masyarakatnya untuk terlibat dalam aktivitas politik. • Apa tujuannya? 1. Membantu pemerintah menyusun kebijakan publik bersama 2. Membantu pemerintah melaksanakan kebijakan yang telah dibuat bersama 3. Membantu pemerintah mengawasi dan mengevaluasi kebijakan bersama

• Lalu bagaimana mewujudkan tujuan tersebut? 1. Individu berusaha sendiri untuk mewujudkan kepentingannya; 2. Individu secara bersama-sama terlibat dalam institusi unyuk mewujudkan kepentingannya; 3. Institusi secara bersama-sama terlibat untuk mewujudkan kepentingan bersama.

• Bagaimana hubungan kekuatan politik dengan partisipasi politik? Individu Kekuatan Politik Tujuan Bersama Ø Tujuan bersama diwujudkan berdasarkan kesadaran dari dalam diri individu dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas Kekuatan Politik. Inilah yang disebut dengan partisipasi otonom.

Ø Tujuan bersama diwujudkan TIDAK berdasarkan kesadaran dari dalam diri individu dalam aktivitas Kekuatan Politik, maka bentuk penglibatan tersebut adalah partisipasi mobilisasi. Ø Jadi, peran kekuatan politik sangat penting memfasilitasi dan mendorong individu dalam proses demokratisasi.

• Bagaimana peran Kekuatan Politik mendorong munculnya Partisipasi Politik masyarakat? ØMembangun dan menguatkan modal sosial (social capital) masyarakat (Putnam 1993; Paxton 2002); ØMemperkuat keterbukaan sistem politik

ØMelibatkan masyarakat dalam proses politik melalui: 1. Menumbuhkan kesadaran individu; 2. Meningkatkan proses sosialisasi dan rekrutmen politik; 3. Mendorong munculnya political engagement (keterlibatan politik) masyarakat

Ø Bagaimana bentuk partisipasi politik yang dilakukan kekuatan politik? 1. Membuat kebijakan publik (eg. Parpol, Birokrasi); 2. Mempengaruhi kebijakan publik (eg. LSM, Mhs, dsb) 3. Mengawasi dan mengevaluasi kebijakan publik (eg. Parpol, Mhs, LSM, swasta, dsb) 4. Menolak dan memberi tawaran alternatif kebijakan publik (eg. Mhs, parpol, LSM, kelompok kepentingan dsb) 5. Bersikap apatis terhadap kebijakan publik (eg. Mhs, LSM dsb)