PERTEMUAN 1 TEORI DAN KONSEP DASAR PERPAJAKAN Teori

PERTEMUAN 1 TEORI DAN KONSEP DASAR PERPAJAKAN Teori dan Konsep Dasar Perpajakan Aristanti 1

PENGERTIAN PAJAK Menurut Prof Dr. P. J. A. Andriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 2

PENGERTIAN PAJAK UNTUK APA PAJAK ITU ? ? Aristanti APA SICH PAJAK ITU ? ? ? Teori dan Konsep Dasar Perpajakan ? ? 3

PAJAK ADALAH : Kontribusi kepada Negara Berdasarkan Undang-undang Dapat dipaksakan Tidak memberikan imbalan secara langsung Dipergunakan untuk keperluan Negara Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 4

Untuk apa saja uang pajak itu? Pembangunan sarana umum, seperti rumah sakit/puskesmas, sekolah, kantor polisi, kantor pemerintah, pemadam kebakaran, dsb. Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 5

Untuk apa saja uang pajak itu? Sumber pembiayaan penyelenggaraan negara, seperti pembayaran gaji pegawai negeri, presiden, polisi, hakim, dsb. Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 6

Untuk apa saja uang pajak itu? Pembiayaan lain untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Teori dan Konsep Dasar Perpajakan Aristanti 7

CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA PAJAK DIPUNGUT BERDASARKAN UU SERTA ATURAN PELAKSANAANNYA DALAM PEMBAYARAN PAJAK TIDAK DAPAT DITUNJUKKAN ADANYA KONTRAPRESTASI INDIVIDUAL PAJAK DIPUNGUT OLEH NEGARA BAIK PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH CIRI PAJAK DIPERUNTUKKAN BAGI PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMERINTAH PAJAK DAPAT PULA MEMBIAYAI TUJUAN YANG TIDAK BUDGETER, YAITU FUNGSI MENGATUR Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 8

PAJAK DIPUNGUT BERDASARKAN UU SERTA ATURAN PELAKSANAANNYA UNDANG-UNDANG BERSIFAT MEMAKSA Pembuat UU PRESIDEN DAN DPR RAKYAT Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 9

DALAM PEMBAYARAN PAJAK TIDAK DAPAT DITUNJUKKAN ADANYA KONTRAPRESTASI INDIVIDUAL Membayar Pajak Lebih BANYAK Membayar Pajak Lebih SEDIKIT SAMA – SAMA DAPAT MENIKMATI PUBLIK SERVICE Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 10

FUNGSI PAJAK Pajak Memiliki Fungsi Yang Sangat Strategis bagi pembangunan Suatu Negara Pajak Antara Lain Memiliki Fungsi sbb : Penerimaan (Budgeter) Mengatur (Regulator) FUNGSI PAJAK Redistribusi Demokrasi Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 11

FUNGSI PENERIMAAN (BUDGETER) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 12

Pajak dalam APBN

FUNGSI MENGATUR (REGULATOR) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn. BM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya. Dikenakannya Pajak lebih tinggi untuk barang mewah. Hal ini diterapkan Pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 14

FUNGSI REDISTRIBUSI Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 15

TARIF PROGRESIF Penghasilan Kena Pajak Tuan Akhmad 100 Juta Maka Pajak Terutangnya adalah : 5% x Rp 50. 000 = Rp 5. 000 15%x. Rp 50. 000 = Rp 7. 500. 000 TOTAL Rp 12. 500. 000 Penghasilan Kena Pajak Tuan RIZKI 80 Juta Maka Pajak Terutangnya adalah : 5% x Rp 50. 000 = Rp 5. 000 15%x. Rp 30. 000 = Rp 4. 500. 000 TOTAL RP 9. 500. 000 Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 16

ILUSTRASI Terdapat perbedaan jumlah pajak terutang antara yang memiliki penghasilan kena pajak Rp. 100. 000 dengan Rp. 80. 000 Dalam Pajak Penghasilan semakin besar jumlah penghasilan kena pajak maka akan semakin besar jumlah pajak yang terutang Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 17

FUNGSI DEMOKRASI Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 18

Azas pajak • EQUALITY adil dan merata Pajak – Adil secara vertikal – Adik horisontal § CONVINIENCE tidak menyulitkan, Pay as you earn, ex: withholding system § ECONOMY efisien ex: self § CERTAINTY tidak sewenang -wenang, berdasarkan undang -undang yang dilaksanakan assesment Adam Smith dalam An Inquiri into the nature and cause of the wealth of nations

Azas Pemungutan Azas Menurut Falsafah Hukum • Teori Asuransi (melindungi) • Teori Kepentingan • Teori daya pikul • Teori Bakti • Teori azas daya beli Azas ekonomi Negara perekonomian meningkat. Pajak tidak menghambat ekonomi Azas yuridis Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum UU Azas untuk memungut § Azas tempat tinggal § Azas kebangsaan

TEORI ASURANSI Benarkah ? • Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. • Masyarakat seakan mempertanggungjawa bkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara.

TEORI KEPENTINGAN • Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat

TEORI GAYA PIKUL • Tiap orang dikenakan pajak dengan bobot yang sama (adil) sesuai dengan daya pikul: – Unsur Obyektif (besarnya penghasilan) – Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran)

TEORI GAYA BELI • Pajak untuk memelihara kepentingan masyarakat • Pajak ditekankan untuk fungsi mengatur

TEORI BAKTI • Pajak dianggap sebagai bentuk bakti rakyat kepada negara • Teori kewajiban pajak mutlak. • Pada jaman kerajaan, pajak=ulubekti sebagai bentuk kesetiaan rakyat pada raja. Raja=wakil Dewa

PERBEDAAN PAJAK • RETRIBUSI Mendapat kontraprestasi langsung Unsur yang melekat pada pengertian retibusi adalah: 1. Pemungutan retribusi harus berdasarkan undang. 2. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan 3. Pemungutannya dilakukan oleh negara 4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum 5. Kontraprestasi langsung dapat dirasakan oleh

PERBEDAAN PAJAK § SUMBANGAN Yang mendapat manfaat penerima sumbangan • Sumbangan tidak diartikan untuk kepentingan pengeluaran 2 yang dikelola oleh pemerintah, tetapi dilaulan oleh dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukum pungutannyaberdasarkan UU serta unsur pelaksanaannya pun tidak ada • Sumbangan pungutannya tidak berdasarkan UU tetapi lebih bersifat gotong royong

HUKUM PAJAK Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK MATERIAL mengatur tentang obyek pajak, subyek pajak, besar pajak yang dikenakan timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP HUKUM PAJAK FORMAL tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan UU PPh dan UU PPN UU KUP, UU PPSP, UU Pengadilan Pajak

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK • Hukum Perdata Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata • Hukum Pidana Adanya sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan

Jenis Pajak Golongan Sifat Pajak Subyektif Pajak Langsung pajak tdk langsung Lemb. Pemungutnya Pajak Obyektif Pajak Pusat Pajak Daerah

MENURUT SASARAN/ OBYEKNYA • PAJAK SUBYEKTIF • PAJAK OBYEKTIF BERDASARKAN SUBYEK BARU DICARI OBYEKNYA BERDASARKAN OBYEK BARU DICARI SUBYEKNYA PPh PPN, PPn. BM

MENURUT SIFATNYA • PAJAK LANGSUNG PEMBEBANANNYA TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KPD PIHAK LAIN PPh • PAJAK TIDAK LANGSUNG PEMBEBANANYA DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA PIHAK LAIN PPN

MENURUT PEMUNGUTANNYA • PAJAK PUSAT PPh, PPN PPn. BM, PBB, Bea Materai • PAJAK DAERAH Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Rumah Makan/Restoran dan Hotel

PAJAK PENGHASILAN. Pengenaan pajak di Indonesia Negara PPH : UU. No. 7 Th. 1983 diubah UU. No. 36 Th 2008 PPN dan PPn. BM: UU. No. 8 Th. 1983 diubah UU. No. 42 Th. 2009 Bea Meterai: UU. No. 13 Th. 1985 PBB: UU. No. 12 Th. 1985 diubah UU. No. 12 Th 1994 BPHTB: UU. No. 21 Th. 1997 diubah UU. No. 20 Th. 2000 Daerah Dasar hukum Pajak Daerah & Retribusi: UU No. 18 Th. 1997 diubah UU. No. 34 Th. 2000

JENIS-JENIS PAJAK PUSAT PAJAK DAERAH • Pajak Penghasilan • Pajak Pertambahan Nilai & PPn BM • Bea Meterai • Pajak Bumi dan Bangunan • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan PAJAK PROPINSI PAJAK KABUPATEN • Bea Balik Nama • Pajak Kendaraan • Pajak Hotel & Restor • Pajak Hiburan • Pajak Radio

CARA(STELSEL) PEMUNGUTAN PAJAK § Stelsel § Fiktif PPh ps 25 § Riil PPh ps 21, 23 § Campuran PPh ps 29

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK § Sistem pemungutan § Official assessment SKP, PBB § Self assessment PPh tahunan § Withholding system PPh 21, 23,

YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK § Azas pemungutan pajak § Domisili / tempat tinggal § Sumber § Kebangsaan

Asas Pengenaan Pajak • Asas domisili (asas kependudukan /domicile/residence principle) negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Aristanti Asas dan Sistem Pemungutan Pajak 40

Asas Pengenaan Pajak • Asas sumber Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Aristanti Asas dan Sistem Pemungutan Pajak 41

Asas Pengenaan Pajak • Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Aristanti Asas dan Sistem Pemungutan Pajak 42

TARIF PAJAK PRESENTASE TARIF STRUKTUR TARIF 1. MARGINAL 2. EFEKTIF 1. PROPORSIONAL (PPN) 2. PROGRESIF : progresif Progresif degresif 3. DEGRESIF 4. TETAP (materai)

PEMBAGIAN PAJAK DJP PPh, PPN, PPn. BM, , ea Materai DJB& Cukai Bea Masuk dan Cukai PUSAT PEMBAGIAN PAJAK PEMPROV DAERAH Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Galian C dan Pajak Parkir, PBB & BPHTB Teori dan Konsep Dasar Perpajakan PEMDA Aristanti v. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air v. Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air v. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor v. Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

PENGERTIAN HUKUM PAJAK Hukum pajak (Hukum Fiskal) adalah keseluruhan dari peraturan- peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak). Hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 46

HUKUM Dibedakan : HUKUM PRIVAT ORANG VS ORANG HUKUM PUBLIK NEGARA VS ORANG -Hukum Perdata (Hk Perkawinan, Waris, Keluarga, Bisnis) -Hukum Pidana (Kurungan, Sanksi)

HUKUM PAJAK HUKUM MATERIAL memuat norma-norma yang menerangkan : • keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), • siapa yang dikenakan pajak (subjek), • berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), • segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan • hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan. HUKUM FORMIL memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan ( a. Tata cara penyelanggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. b. Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap WP mengenai keadaan, perbuatan & peristiwa yang menimbulkan utang pajak. c. Kewajiban WPmisalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Aristanti Teori dan Konsep Dasar Perpajakan 49