PENGANTAR PERPAJAKAN Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

PENGANTAR PERPAJAKAN Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

NPWP dan Pengukuhan PKP

NPWP dan NPPKP Pengusaha NPWP dan NPPKP Wajib Pajak Bukan Pengusaha NPWP

Siapakah yang Wajib Mendaftarkan diri untuk Memperoleh NPWP? Orang Pribadi • Menjalankan Usaha dan Pekerjaan Bebas • Tidak Menjalankan Usaha, Penghasilan > PTKP • Wanita Kawin Pisah Harta Badan OP dan Badan sebagai pemungut/pemotong pajak

Pengusaha Orang Pribadi Badan Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaannya Menghasilkan barang Mengimpor barang Mengekspor barang Melakukan Usaha Perdagangan Melakukan Usaha Jasa Memanfaatkan Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Memanfaatkan Jasa dari Luar Daerah Pabean

Siapa yang Wajib Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak? ? ? ? Orang Pribadi Badan Sebagai pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP yang dikenakan PPN Kecuali Pengusaha Kecil ü Omsetnya < Rp 600 jt per tahun ü Tidak ingin dikukuhkan sebagai PKP

TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Badan Wajib Pajak Orang Pribadi KANTOR PELAYANAN PAJAK Pengusaha Tertentu Tempat Tinggal Tempat Kedudukan Dan Tempat Kegiatan Usaha

Struktur NPWP

Contoh Kepemilikan NPWP Wajib Pajak Badan PT Matahari Putra Prima, sebuah usaha retail kebutuhan sehari, didirikan dan berkedudukan di Jl. Petai 12, Menteng. Perusahaan tersebut memiliki cabang di Jl. Gejayan 100, Sleman; Jl. Kaliurang Km 5, Sleman, dan Jl. Malioboro 10, Yogyakarta. NPWP Pusat: 01. 234. 567. 0. 025. 000 NPWP Sleman 1: 01. 234. 567. 0. 542. 001 NPWP Sleman 2: 01. 234. 567. 0. 542. 002 NPWP Yogyakarta: 01. 234. 567. 0. 541. 001

Contoh Kepemilikan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi Bp. Gigih memiliki usaha pembuatan tas, yang tinggal di Serangan, Yogyakarta. Selain di rumahnya, produksi tas juga dilakukan di Godean, Sleman. Untuk pemasaran, dia memiliki outlet di Mal Menteng, Jakarta. NPWP Pusat: 08. 123. 456. 7. 541. 000 NPWP Sleman: 01. 234. 567. 0. 542. 001 NPWP Menteng: 01. 234. 567. 0. 025. 001

Penerbitan NPWP & Pengukuhan PKP Secara Jabatan KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila WP tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagi PKP.

Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP & Pengukuhan PKP Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Alasan Penghapusan NPWP § Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan pemberitahuan tertulis dari ahli waris, dilampiri fotokopi akte kematian; § Wanita Kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, fotokopi surat nikah atau akte perkawinan; § Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sesudah selesai terbagi surat pernyataan dari ahli waris; § Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akte pembubaran dan neraca likuidasi; § Bentuk Usaha Tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap, surat atau dokumen lain yang mendukung hal tersebut; § Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak laporan Pemeriksaan Lapangan

Alasan Pencabutan NPPKP Pencabutan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal: n Pengusaha Kena Pajak pindah ke KPP lain. n Pengusaha Kena Pajak bubar. n Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. n Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dalam 1 tahun pajak tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil PPN, dengan ketentuan: n Mengajukan permohonan pencabutan PKP. n Diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak Catatan : DJP harus memberi keputusan dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan diterima (dengan pemeriksaan). Jika lewat jangka waktu tersebut keputusan tidak diberikan maka permohonan dianggap dikabulkan dan surat pencabutan NPPKP harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

PEMBAYARAN PAJAK

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) n Surat atau dokumen untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang. n Untuk beberapa jenis pajak tertentu, SSP dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong, bukti pungut atau pengganti SPT Masa.

SSP Standar yang berfungsi sebagai bukti potong/bukti pungut 1. Pembayaran PPN Impor 2. Pembayaran PPN Bendaharawan 3. Pembayaran PPh Pasal 22 Impor 4. Pembayaran PPh Pasal 22 Bendaharawan 5. Pembayaran PPh Final atas Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 6. Pembayaran sendiri PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 7. Khusus untuk PPh Pasal 25 (angsuran PPh), SSP juga berfungsi sebagai SPT Masa.

TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK n Kantor pos n Bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran n Untuk pembayaran fiskal Luar Negeri selain ditempat-tempat tersebut dapat dilakukan pada loket-loket pembayaran yang telah disediakan di Pelabuhan keberangkatan. Direktorat Jenderal Pajak tidak dibenarkan menerima setoran pajak dari Wajib Pajak.

BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK n SPT Masa ►paling lambat 15 hari setelah Masa Pajak berakhir (tanggal 15 bulan berikutnya). n SPT Tahunan (PPh ps 29) ►paling lambat sebelum SPT disampaikan n Sanksi keterlambatan ►sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan n STP, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Banding ► 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

PELAPORAN PAJAK

FUNGSI SPT Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang Melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri Melaporkan pembayaran dari pemotong pajak atau pemungut pajak tentang pemotongan/ pemungutan dan pembayaran yang telah dilakukan kepada orang atau badan lain Dari SPT tersebut akan dapat diketahui jumlah Pajak terutang, jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan berapa kekurangan/kelebihan pembayaran pajak pada tahun tersebut

Surat Pemberitahuan (SPT) Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban, Masa Tahunan Untuk suatu masa pajak Untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak

Karakteristik SPT PPh OP SPT 1770 SS bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: 1. dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma. Penghitungan Penghasilan Neto; 2. dari satu atau lebih pemberi kerja; 3. yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final; dan/atau 4. penghasilan lain. bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: 1. dari satu atau lebih pemberi kerja; 2. dari dalam negeri lainnya; dan/atau 3. yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final. bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: 1. hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp 60. 000 (enam puluh juta rupiah) setahun dan 2. tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi Ket: Formulir 1721 -A 1 dan/atau Formulir 1721 -A 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS).

Masa Jenis SPT Tahunan ü PPh pasal 21/26 ü PPh Badan (1771) ü PPh pasal 22 ü PPh Orang Pribadi ü PPh pasal 23/26 ü PPh pasal 25 ü PPh pasal 4(2) ü PPh pasal 15 ü PPN dan PPn. BM (1995) ü PPN Pemungut (1101 PUT) (1770/1770 SS)

PIHAK YANG WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT n Orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas; n Orang pribadi yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja; n Setiap badan Apabila WP memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan atau tidak menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, maka WP tidak wajib mengisi dan menyampaikan SPT kecuali ber-NPWP

CARA MEMPEROLEH SPT n n n Kantor Pelayanan Pajak; Kantor Penyuluhan Pajak; Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; atau Melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau Homepage Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: http: //www. pajak. go. id atau mencetak/menggandakan/ fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. Surat pemberitahuan yang didapatkan melalui sistem komputer dan penggandaan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Pemberitahuan yang diambil dari tempat-tempat yang ditetapkan.

Ketentuan Pengisian SPT (ps 3 (1) UU KUP) n n Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri SPT ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak seperti diatas. SPT harus diisi dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah secara benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, kemudian menandatangani dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ketentuan Pengisian SPT (ps 3 (1) UU KUP) n Untuk Wajib Pajak badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. n Apabila Surat Pemberitahuan yang mengisi dan menandatangani orang lain bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa khusus. n Surat Pemberitahuan Wajib dilengkapi dengan lampiran yang ditentukan menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku, termasuk neraca dan perhitungan rugi laba (bagi wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan). n Setelah Surat Pemberitahuan tersebut diatas telah diisi lengkap beserta lampiran-lampirannya, diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan tanda bukti penerimaan.

Ketentuan Pengisian SPT (ps 3 (1) UU KUP) n Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila n n tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan atau dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan. Kalau dikirim melalui pos, harus tercatat dan bukti tercatat tersebut adalah bukti penerimaan. Tidak / terlambat menyampaikan SPT Masa dikenakan denda Angsuran PPh Pasal 25 nihil, tetap wajib menyampaikan SPT Masa PPh. Kewajiban penyampaian SPT Tahunan tidak dipengaruhi oleh kondisi ada atau tidaknya pajak yang harus dibayar.

Batas Waktu Penyampaian SPT Masa > paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak n SPT Tahunan WP Pribadi > paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak n SPT Tahunan WP Badan > paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak

Dokumen yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (KEP-214/PJ/2001) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan n Neraca dan Laporan laba rugi Tahun Pajak yang bersangkutan beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal. n Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal. n Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. n SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang -Surat Kuasa Khusus, apabila SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak. n Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya PKP atau besarnya PPh Pasal 25. n Khusus untuk WP Bank, wajib melampirkan daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet. (SE 08/PJ. 42/2002)

Dokumen yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (KEP-214/PJ/2001) SPT Tahunan PPh wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan n n Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun yang bersangkutan beserta rekonsiliasi fiskal Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal. Penghitungan kompensasi kerugian, dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur/menunda pembayaran PPh 29. Surat Kuasa Khusus dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dalam hal ditandatangani oleh Ahli Waris. Fotocopy formulir 1721 - A 1 dan atau 1721 - A 2, dalam hal wajib pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja. Penghitungan PPh terutang oleh masing-masing Wajib Pajak yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak. Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar WP orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya PKP atau besarnya PPh Pasal 25.

Dokumen yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (KEP-214/PJ/2001) SPT Tahunan PPh wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pencatatan n Jumlah peredaran atau penerimaan bruto setiap bulan selama setahun. n SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang. n Fotocopy formulir 1721 - A 1 dan atau 1721 - A 2, dalam hal wajib pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja. n Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak. SPT Tahunan PPh pasal 21 n SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang. n Laporan Keuangan atas kegiatan kerjasama operasi bagi Wajib Pajak Kerjasama Operasi. n Surat Kuasa Khusus dalam hal SPT Tahunnan ditandatangani oleh bukan WP, atau Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang dalam hal WP orang pribadi telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh Ahli Waris.

SANKSI TIDAK MENYAMPAIKAN SPT n Rp 500. 000 untuk SPT Masa PPN; n Rp 100. 000 untuk SPT Masa Lainnya; n Rp 1. 000 untuk SPT Tahunan WP Badan n Rp 100. 000 untuk SPT Tahunan WP Pribadi

PEMBETULAN SENDIRI SPT TAHUNAN PPh Apabila SPT yang telah dilaporkan ternyata ada kesalahan, WP dapat membetulkan sendiri SPT-nya dengan syarat: n Belum dilakukan tindakan pemeriksaan n Bila terjadi rugi atau lebih bayar, WP menyampaikan pernyataan secara tertulis dalam jangka waktu dua tahun sebelum daluarsa penetapan

Pembetulan Sendiri. . . lanjutan Atas kurang bayar akibat pembetulan, maka kekurangan pajak dilunasi dengan denda bunga 2% per bulan. Walaupun sudah dilakukan pemeriksaan tetapi belum ada SKP, WP diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran, tetapi terbatas pada: n Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar n Rugi menjadi lebih kecil n Jumlah harta menjadi lebih besar n Jumlah modal menjadi lebih besar Untuk hal demikian WP tetap dikenakan sanksi 50% dari pajak yang kurang bayar

Surat Ketetapan Pajak (SKP) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. 1. Fungsi Surat Ketetapan Pajak Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai : a. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan. b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang

Surat Ketetapan Pajak 2. a. b. c. d. e. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut : Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen). Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atau Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4 a).

Surat Tagihan Pajak Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 1. Fungsi Surat Tagihan Pajak adalah: a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutan menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak. b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. c. Sarana untuk menagih pajak 2. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Yang menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah Kantor Pelayanan pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP) ini biasanya disebabkan Wajib Pajak (WP) tidak melakukan satu atau beberapa kewajiban pajak yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Direktorat Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu. e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atau g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6 a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Surat Ketetapan Pajak SKPKBT SKPKB SKPN Surat ketetapan pajak SKPLB

SKPKB Definisi SKPKB Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1(16), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Penerbitan SKPKB Menurut No. 28 Tahun 2007 Pasal 13(1), SKPKB diterbitkan apabila : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran c. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen) d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatn tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang ; atau, e. kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Sanksi Administrasi a. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2 a dan 2 e, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar b. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alas an pada poin 2 b, 2 c, dan 2 d, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar : ü 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak ü 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan. ü 100% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang bayar Fungsi SKPKB a. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya b. Sarana untuk mengenakan sanksi c. Alat untuk menagih

SKPKBT Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Penerbitan SKPKBT ini didasarkan pada : · Hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap atau penerbitan SKPKBT ini dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Sebagai konsekuensinya jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar · Hasil penelitian atau putusan pengadilan yang telah memperoleh keuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidanakarena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. SKPKBT ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak sebagai konsekuensinya bahwa jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

SKPN · Definisi SKPN Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1(18), SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak. · Penerbitan SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

SKPLB · Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang · · · menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Dirjen pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) berdasarkan: Hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan wajib pajak (pasal 17 UU KUP) terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang Hasil pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan terhadap jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang (Pasal 17 ayat 1 UU KUP) Hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (pasal 17 B UU KUP) terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Sanksi Perpajakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. n Sanksi administrasi: merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan. n Sanksi pidana: merupakan siksaan atau penderitaan.