DAFTAR URUT KEPANGKATAN START PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ADP

DAFTAR URUT KEPANGKATAN START PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ADP BERBASIS TIK

01 KOMPETENSI INTI 02 KOMPETENSI DASAR 03 TUJUAN PEMBELAJARAN 04 MATERI PEMBELAJARAN 05 SOAL 06 KUNCI JAWABAN Modern Power. Point Presentation

KOMPETENSI INTI KI 3: Memahami, menerapkan dan Menganalisis pengetahuan factual, konseptual, dan procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab phenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung

KOMPETENSI DASAR 3. 5. MENGEMUKAKAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)

TUJUAN PEMBELAJARAN Kogniti. F a. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian dan fungsi daftar urut kepangkatan dengan mengerjakan soal b. Siswa dapat menyebutkan landasan daftar urut kepangkatan dengan mengerjakan soal. c. Siswa dapat menjelaskan prosedur pembuatan daftar urut kepangkatan dengan mengerjakan soal. d. Siswa dapat menjelaskan prosedur perubahan dan penghapusan nomor urut dalam daftar urut kepangkatan dengan Psikomotorik Mempraktekkan langkah perubahan dan penghapusan nomor urut dalam daftar urut kepangkatan Afektif 1. Karakter: Terlibat dalam proses belajar mengajar berpusat pada siswa. Siswa dinilai membuat kemajuan dalam menunjukkan karakter yang teliti, tekun, cekatan, jujur, loyal, kreatif, disiplin, dapat dipercaya, dapat menyimpanan rahasia, 2. Keterampilan sosial: Terlibat dalam proses belajar mengajar berpusat pada siswa. Siswa dinilai membuat kemajuan dalam menunjukkan perilaku keterampilan sosial bertanya, menyumbang ide atau berpendapat, menjadi pendengar yang baik, dan berkomunikasi, bekerjasama, melayani sesuai dengan

MATERI PEMBELAJARAN MATERI 1 MATERI 5 MATERI 4 MATERI 2 MATERI 3

Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 1. DUK dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi Negara. 2. Daftar urut kepangkatan dibuat sekali dalam setahun. 3. Pejabat pembuat DUK, harus memenuhi ketentuan berikut : a. Pejabat pembuat DUK termasuk : Menteri, jaksa agung, pimpinan kesekretariasan lembaga tinggi Negara, pimpinan pemerintah nondepartemen, gubernur, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden, membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. b. Para pejabat tersebut, selanjutnya dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain, yang berada dalam lingkungan kekuasaannya untuk membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. c. Pejabat yang dapat diberi wewenang untuk membuat dan memlihara DUK serendah-rendahnya setingkat dengan pejabat yang memangku jabatan struktural eselon V, yang antara lain meliputi : penilik sekolah dasar, penilik pendidikan agama, kepala sekolah dasar 4. DUK untuk pegawai yang diperbantukan, dibuat oleh : Instansi yang menerima bantuan dan Instansi yang memberi bantu an 5. DUK untuk pegawai negeri sipil di luar jabatan organik tetap, harus dicantumkan dalam DUK instansi yang bersangkutan. 6. Calon pegawai negeri sipil tidak dicantumkan dalam DUK.

Nomor Urut dalam DUK 1. Berdasarkan pangkat Pegawai negeri sipil PNS yang berpangkat lebih tinggi, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Apabila ada 2 orang atau lebih PNS dengan pangkat sama, semisal sama berpangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b, maka di antara mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. 2. Berdasarkan Jabatan Apabila ada lebih dari 2 orang PNS yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat tersebut pada waktu sama pula, maka di antara mereka yang memangku jabatan lebih tinggilah yang dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. 3. Berdasarkan masa kerja Apabila ada dua orang atau lebih PNS dengan pangkat sama yang memangku jabatan yang sama pula, maka pegawai negeri sipil yang memiliki masa kerja lebih banyak yang dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.

Nomor Urut dalam DUK 4. Berdasarkan Latihan jabatan Apabila ada dua orang atau lebih PNS yang memiliki pangkat sama dan memangku jabatan yang sama serta memiliki masa kerja yang sama, maka pegawai yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukanlah yang dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi. Jenis dan tingkat latihan jabatan ditentukan lebih lanjut oleh menteri yang bertanggungjawab di dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aturan aparatur Negara. 5. Berdasarkan Pendidikan Apabila terdapat dua orang atau lebih PNS yang memiliki pangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki jumlah masa kerja sama serta lulus dari latihan jabatan yang sama pula, maka pegawai yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi yang dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. 6. Berdasarkan Usia Jika ada dua orang atau lebih PNS yang memiliki pangkat yang sama memangku jabatan sama, mempunyai masa kerja yang sama, lulus dari latihan jabatan yang sama pula, serta lulus dari pendidikan yang sama atau setingkat, maka pegawai yang berusia lebih tinggi yang dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi.

Keberatan atas Nomor Urut dalam DUK Jika ada PNS yang merasa keberatan atas nomor urutnya yang tercantum di dalam DUK, maka PNS yang bersangkutan berhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis. Keberatan ini ditujukan kepada penjabat pembuat DUK yang bersangkutan melalui hierarkhi. Keberatan tersebut, sudah harus diajukan dalam jangka waktu 30 hari terhitung mulai diumumkannya DUK. Apabila keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu 30 hari, maka pengajuannya tidak akan dipertimbangkan. Berikut ini adalah beberapa ketentuan terkair keberatan atas Daftar Urut Kepangkatan yang dibuat : 1. PNS yang bersangkutan berhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis melalui hierarki jabatan. 2. Keberatan diajukan paling lambat 30 hari setelah pengumuman DUK. 3. Pejabat Pembuat DUK wajib mempertimbangkan keberatan yang diajukan 4. Apabila memiliki dasar yang kuat, maka Pejabat Pembuat DUK dapat menetapkan perubahan. 5. Apabila tidak ada dasar yang kuat, maka Pejabat Pembuat DUK dapat menolak secara tertulis mengenai pengajuan keberatan DUK.

Perubahan dan Penghapusan Nomor Urut serta Penggunaan DUK 1 Setiap mutasi yang mengakibatkan perubahan nomor urut dalam DUK harus dicatat. 2 Untuk memudahkan pemeliharaan DUK, maka cukup dicatat jenis mutasi kepegawaian dan tanggal berlakunya saja. 4 Nama dalam DUK dapat dihapus, karena beberapa alasan, seperti : Diberhentikan sebagai PNS, meninggal dunia, dan pindah instansi. 3 Penghapusan nama dapat dilakukan pada waktu penyusunan DUK di tahun berikutnya.

SOAL

Soal 1. Berikut ini yang tidak termasuk cara pengisian DUK, yaitu. . . A. B. C. D. E. Penulisan Nama Penulisan Nomor Urut Penulisan Golongan Darah Penulisan NIP Penulisan Masa Kerja