PEMERIKSAAN PAJAK Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

PEMERIKSAAN PAJAK

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU RI No 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum - definisi NPWP, Pengukuhan PKP, SPT dan Pembayaran Pajak Penetapan dan Ketetapan Pajak Penagihan Pajak Pembukuan dan Pemeriksaan Keberatan dan Banding Ketentuan Khusus

KETENTUAN PAJAK FISKUS WAJIB PAJAK c c Pendaftaran (NPWP-NPPKP) Pemeriksaan Penetapan (SKP) Pembukuan/ Pencatatan Keberatan Pembayaran (SSP) Banding Pelaporan (SPT) BPP MA Kasasi 3

Fase timbulnya hak dan kewajiban Berlakunya UU Fase self Fase assessme Pengawa Sengketa nt san Ber-NPWP & PKP Pemeriksaan Keberatan Pembukuan Hak dan kewajiban Ketetapan Menyampai. Pajak kan SPT Diperiksa ? Setuju? Surat Kep. Keberatan Setuju? Tidak 5 Th Tidak Ya Ya Fase Penyeles aian Sengketa Pengadilan Pajak S E BANDING L E S A I PUTUSAN BANDING

PENDAHULUAN Self Assessment vs Pemeriksaan

PEMERIKSAAN PAJAK • serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PENGERTIAN PEMERIKSAAN PASAL 1 ANGKA 25 UU KUP Serangkaian Kegiatan untuk Ø Menghimpun Ø Mengolah Data, Keterangan, dan/atau Bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan Untuk : Ømenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Øtujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan peraturan per- UU perpajakan

WEWENANG DIRJEN PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PASAL 29 AYAT (1) UU KUP TUJUAN PEMERIKSAAN MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN PERPAJAKAN

TUJUAN PEMERIKSAAN • menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak • tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

MENGUJI KEPATUHAN § § § Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi; Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan; Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak; ada indikasi kewajiban perpajakan tidak dipenuhi.

TUJUAN LAIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Wajib Pajak mengajukan keberatan; pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; pencocokan data dan atau alat keterangan; penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain

JENIS - JENIS PEMERIKSAAN • • • Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko kepatuhan secara komputerisasi. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu.

Cont’d • • • Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan atau untuk mengumpulkan data dan atau keterangan untuk tujuan tertentu. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Cont’d • • Pemeriksaan Terintegrasi, yaitu pemeriksaan terkoordinasi dari dua atau lebih unit pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, usaha dan atau financial. Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit), yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai harta Wajib Pajak/penanggung pajak yang merupakan objek sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan UU Penagihan dengan Surat Paksa.

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PASAL 29 AYAT (2) UU KUP UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN PETUGAS PEMERIKSA HARUS MEMILIKI TANDA PENGENAL PEMERIKSA & DILENGKAPI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN HARUS DIPERLIHATKAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA PASAL 29 AYAT (3) UU KUP a. b. c. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu Memberikan keterangan yang diperlukan 16

KEWAJIBAN MERAHASIAKAN PASAL 29 AYAT (4) UU KUP UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN DITIADAKAN 17

PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PASAL 30 UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERWENANG MELAKUKAN PENYEGELAN TEMPAT/RUANGAN TERTENTU BILA WAJIB PAJAK : Ø TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI TEMPAT/RUANGAN YANG DIPANDANG PERLU; Ø TIDAK MEMBERI PEMERIKSAAN BANTUAN GUNA KELANCARAN

TATA CARA PEMERIKSAAN PASAL 31 UU KUP DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN 545/KMK. 04/2000 jo 123/PMK. 03/2006

PRODUK PEMERIKSAAN Surat Ketetapan Pajak (SKP): • • SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)

SKP • • • Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang

SKPKB – PASAL 13 • • SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan baik atas SPT LB yang diajukan restitusi, SPT LB yang tidak diajukan restitusi, SPT Nihil, maupun SPT KB.

Apabila kepada WP diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan 5 (lima)

SKPKBT – PASAL 15 SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan atau dikoreksi atas ketetapan pajak sebelumnya

5 (lima) tahun

SKPLB – PASAL 17 • • SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPLB diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan baik atas SPT LB yang diajukan restitusi, SPT LB yang tidak diajukan restitusi, SPT Nihil, maupun SPT KB.

Cont’d • Dalam hal SPT LB diajukan restitusi, Ditjen Pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak (SKPLB atau SKPN atau SKPKB) dalam jangka waktu 12 bulan. Dan apabila dalam jangka waktu 12 bulan tersebut belum diterbitkan SKPLB, maka permohonan restitusi wajib pajak dianggap dikabulkan, dan SKPLB harus diterbitkan selambatnya dalam jangka waktu 1 bulan setelah 12 bulan tersebut terlewati. Atas pajak yang lebih dibayar ini (sama dengan lebih bayar pada SPT) ditambah imbalan bunga 2% per bulan (Pasal 17 B).

SKPN – PASAL 17 A • • SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan baik atas SPT Nihil, SPT Kurang Bayar, maupun SPT Lebih Bayar

FUNGSI STP – Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak. – Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. – Sarana untuk menagih pajak.

STP DITERBITKAN BILA: • • Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. – Atas kekurangan pajak yang terutang dalam STP kedua item di atas ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan maksimum 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

Cont’d • Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. • PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak – Atas pengusaha yang melakukan kedua hal di atas dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak

Cont’d • • Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan – Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

PENYIDIKAN PAJAK • • Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan

Cont’d • Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberi petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh WP yang dapat menimbulkan kerugian pada negara (KEP-02/PJ. 7/1990) • Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik • Penyidik pajak adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dir. Jen Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

TERIMA KASIH Dwi Martani - 081318227080 martani@ui. ac. id atau dwimartani@yahoo. com http: //staff. blog. ui. ac. id/martani/ 35