Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Perhutanan dan

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 (Berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 (Berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2002 (Berlaku sejak tanggal 13 Mei 2002) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK - 23/PMK. 03/ 2014 (Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK - 139/PMK. 03/ 2014 (Berlaku sejak tanggal 11 Juli 2014) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 31/PJ/2014 (Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 42/PJ/2015 (Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016) SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ. 6/1999 (Berlaku sejak tanggal 23 April 1999) SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ. 6/1999 (Berlaku sejak tanggal 17 Mei 1999)

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undangundang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang nomor 12 Tahun 1994

Objek Pajak (Pasal 1 Ayat 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 1985) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB (Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1994) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

Subjek Pajak dan Wajib Pajak (Pasal 4 UU No. 12 Tahun 1985) mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau; memperoleh manfaat atas bumi, dan atau; Subjek Pajak memiliki bangunan, dan atau; menguasai bangunan, dan atau; memperoleh manfaat atas bangunan Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak

Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 6 Ayat 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 1985) Dasar pengenaan PBB Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan : harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya nilai perolehan baru penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pengganti

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak) merupakan batasan dari nilai NJOP yang tidak kena pajak, atau batas dimana WP tidak terutang Pajak (Treshhold) Pasal 2 Ayat 3 dan 4 PMK No. 23/ PMK. 03/ 2014 Penyesuaian besarnya NJOPTKP PBB menetapkan nilai NJOPTKP untuk selain PBB P 2 sebesar Rp. 12. 000 Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 8. 000, 00 untuk setiap Wajib Pajak Penyesuaian besarnya NJOPTKP ditetapkan oleh Menteri Keuangan Pasal 3 Ayat 3 dan 4 UU no. 12 Tahun 1994 Ilustrasi : NJOP = Rp 10. 000, 00 NJOPTKP = Rp 12. 000, 00 NJOP < NJOPTKP = Tidak terutang pajak

Dasar Penghitungan Pajak Pasal 1 PP No. 25 Tahun 2002 Dasar Penghitungan Pajak Nilai Jual Kena Pajak/NJKP (assessment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya Besarnya persentase NJKP yaitu : • Objek pajak dan perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40 % dari NJOP • Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan) : - apabila NJOP-nya≥ Rp 1. 000, 00 adalah 40% - apabila NJOP-nya < Rp 1. 000, 00 adalah 20% Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP Pasal 6 Ayat 3 UU no. 12 Tahun 1985

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Pasal 2 PMK No. 139/PMK. 03/2014) Sektor perkebunan Sektor perhutanan Objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan meliputi objek pajak: Sektor pertambangan Sektor lainnya

PBB Sektor Perkebunan (1) PER -31/PJ/2014 Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, yang selanjutnya disebut PBB Perkebunan, adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan PBB Sektor Perkebunan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -31/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

PBB Sektor Perkebunan (2) (Pasal 3 PMK No. 139/PMK. 03/2014) Kegiatan Usaha Perkebunan meliputi: • Usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan • Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan meliputi: Wilayah yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha meliputi: • Wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha; dan • Wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan • Wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang hak guna usahanya sedang dalam proses perpanjangan; dan • Wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan yang hak guna usahanya wajib diselesaikan

Objek PBB Perkebunan (Pasal 3 PER -31/PJ/2014) Bumi Areal yang dikenakan PBB Perkebunan, berupa: • Areal Produktif; • Areal Belum Produktif, meliputi areal yang belum diolah, yang sudah diolah tetapi belum ditanami; dan pembibitan • Areal Tidak Produktif; • Areal Pengaman; dan • Areal Emplasemen; Areal yang tidak dikenakan PBB Perkebunan, berupa Areal Lainnya Bangunan Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

Pendaftaran Objek PBB Perkebunan (Pasal 5 dan 6 PER -31/PJ/2014) Subjek pajak atau Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak atau pemutakhiran data objek pajak PBB Perkebunan dengan cara : Harus ditandatangani oleh subjek pajak atau Wajib Pajak, jika bukan subjek pajak atau Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus Bentuk formulir menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan DJP ini Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP Mengisi Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) Bentuk formulir menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan DJP ini Harus disampaikan ke KPP paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh subjek pajak atau Wajib Pajak tanggal tanda diterima, dalam hal SPOP dan LSPOP disampaikan secara langsung oleh KPP Pratama Tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP adalah: tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP dikirim oleh KPP Pratama melalui pos atau jasa pengiriman lainnya Tanggal disampaikannya SPOP dan LSPOP adalah: tanggal tanda terima, dalam hal SPOP dan LSPOP diterima secara langsung di KPP Pratama tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP diterima di KPP Pratama melalui pos atau jasa pengiriman lainnya

Dasar Pengenaan PBB Perkebunan (1) (Pasal 8 PER -31/PJ/2014) Dasar Pengenaan PBB Perkebunan NJOP bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi. NJOP merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bangunan

Dasar Pengenaan PBB Perkebunan (2) (Pasal 9 PER -31/PJ/2014) Nilai bumi per meter persegi merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan Total nilai bumi merupakan jumlah dari perkalian luas masing areal objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak dimaksud Areal Emplasemen dan areal yang belum diolah pada Areal Belum Produktif, ditentukan melalui perbandingan harga tanah sejenis yang ada disekitarnya Areal Produktif, ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada disekitarnya ditambah dengan SIT Nilai bumi per meter persegi untuk masing areal objek pajak berupa: areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami dan areal pembibitan pada Areal Belum Produktif, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi untuk areal yang belum diolah pada Areal Belum Produktif Areal Pengaman, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi Areal Produktif; dan Areal Tidak Produktif, ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi untuk areal yang belum diolah pada Areal Belum Produktif

Ilustrasi Pengenaan PBB pada Sektor Perkebunan (1) PBB Sektor Perkebunan PT. ANC, sebuah perkebunan sawit di Pulau Sumatra pada tahun 2011 telah menyampaikan SPOP dengan rincian data sebagai berikut : Tanah 1) Area kebun • Tanaman usia 2 tahun, dengan luas 300 Ha, NJOP per m 2 Rp 1. 700, 00 ; Standar Investasi Tanaman Rp 2. 866. 000, 00 per Ha • Tanaman sudah menghasilkan, dengan luas 200 Ha, NJOP per m 2 Rp 1. 700, 00 ; Standar Investasi Tanaman Rp 5. 784. 000, 00 per Ha 2) Area Emplasemen • Kantor, luas 1 Ha, NJOP Rp 14. 000, 00 per m 2 • Gudang, luas 2 Ha, NJOP kelas 147 (Rp 10. 000, 00 per m 2) • Pabrik, luas 2 Ha, NJOP Rp 10. 000, 00 per m 2 • Mess karyawan, luas 2 Ha, NJOP per m 2 Rp 14. 000, 00

Ilustrasi Pengenaan PBB pada Sektor Perkebunan (2) Bangunan • Kantor 800 m 2, kelas 072 (Rp 700. 000, 00 per m 2) • Gudang 1. 200 m 2, NJOP Rp 505. 000, 00 per m 2 • Pabrik 4. 500 m 2, kelas 084 (Rp 365. 000, 00 per m 2) • Mess karyawan 2. 000 m 2, kelas 072 (Rp 700. 000, 00 per m 2) • Catatan : 50% mess terbakar pada tahun 2010 berdasarkan berita acara kepolisian setempat. • Hitung PBB perkebunan tersebut, NJOPTKP Rp 10. 000, 00. SPPT perkebunan diterima tanggal 04 -03 -2011, dilunasi 9 -12 -2011. Hitung PBB terutang!

Ilustrasi Pengenaan PBB pada Sektor Perkebunan (3) Jawaban : Tanah 1) Area kebun Tanaman usia 2 thn = 3000. 000 x Rp 1. 700, 00 = Rp 5. 100. 000, 00 SIT = 300 x Rp 2. 866. 000, 00 = Rp 859. 000, 00 Tanaman menghasilkan= 2000. 000 x Rp 1. 700, 00= Rp 3. 400. 000, 00 SIT = 200 x Rp 5. 784. 000, 00 = Rp 1. 156. 800. 000, 00 2) Area implasemen a. Kantor b. Gudang c. Pabrik d. Mess karyawan NJOP tanah = 10. 000 x Rp 14. 000, 00 = 20. 000 x Rp 10. 000, 00 = 20. 000 x Rp 14. 000, 00 = Rp 140. 000, 00 = Rp 200. 000, 00 = Rp 280. 000, 00 + = Rp 11. 335. 800. 000, 00

Ilustrasi Pengenaan PBB pada Sektor Perkebunan (4) Bangunan 1) Kantor = 800 x Rp 700. 000, 00 2) Gudang = 1. 200 x Rp 505. 000, 00 3) Pabrik = 4. 500 x Rp 365. 000, 00 4) Mess karyawan = 1. 000 x Rp 700. 000, 00 NJOP bangunan = Rp 560. 000, 00 = Rp 606. 000, 00 = Rp 1. 642. 500. 000, 00 = Rp 700. 000, 00 + = Rp 3. 508. 500. 000, 00 NJOP gabungan NJOPTKP NJOPKP = Rp 14. 844. 300. 000, 00 = Rp 10. 000, 00 – = Rp 14. 834. 300. 000, 00 PBB terutang pusat= 0, 5% x 40% x Rp 14. 834. 300. 000, 00 = Rp 29. 668. 600, 00 Denda telat = 4 x 2% x Rp 29. 668. 600, 00 = Rp 2. 373. 488, 00 + PBB terutang yang dibayar = Rp 32. 042. 088, 00

PBB Sektor Perhutanan (1) (PER - 42/PJ/2015) Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan, yang selanjutnya disebut PBB Perhutanan, adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan PBB Sektor Perhutanan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -42/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

PBB Sektor Perhutanan (2) (Pasal 4 PMK No. 139/PMK. 03/2014) Kegiatan usaha perhutanan meliputi kegiatan usaha perhutanan yang diberikan: • Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; • Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; • Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu; • Hak Pengusahaan Hutan; • Hak Pemungutan Hasil Hutan; • Izin lainnya yang sah, antara lain berupa penugasan khusus terkait dengan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan meliputi: • wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan izin; dan • wilayah di luar wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan izin yang merupakan satu kesatuan digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan

Objek PBB Perhutanan (Pasal 3 PER - 42/PJ/2015) Bumi Areal yang dikenakan PBB Perhutanan, berupa: • Areal Produktif, meliputi: • a) areal yang ditanami pada Hutan Tanaman; • b) areal blok tebangan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu; dan • c) areal blok pemanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu; • Areal Belum Produktif, meliputi: • a) areal yang belum ditanami baik areal yang belum diolah dan/atau sudah diolah pada Hutan Tanaman; • b) areal yang dapat ditebang selain blok tebangan pada Hutan Alam dengan izin Areal yang tidak dikenakan PBB pemanfaatan/pemungutan hasil hutan Perhutanan, berupa Areal Lainnya, yaitu kayu; dan areal yang berada di dalam kawasan yang • c) areal yang dapat dipanen selain blok digunakan untuk kegiatan usaha pemanenan pada Hutan Alam dengan izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan perhutanan yang tidak dikenakan PBB kayu; Bangunan Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

Pendaftaran Objek PBB Perhutanan (Pasal 5 PER - 42/PJ/2015) Subjek pajak melakukan pendaftaran objek pajak PBB Perhutanan atau Wajib Pajak melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB Perhutanan dengan cara : Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Mengisi Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) dengan jelas, benar, dan lengkap, serta dilampiri dokumen pendukung antara lain berupa rencana kerja usaha, rencana kerja tahunan dan peta areal kerja Bentuk formulir SPOP menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini Bentuk formulir LSPOP menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini

Dasar Perhitungan PBB Perhutanan – NJOP Bumi (1) (Pasal 7 PER - 42/PJ/2015) Besarnya PBB Perhutanan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) NJKP merupakan persentase tertentu dari NJOP yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penetapan besarnya NJKP NJOP bumi per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB Perhutanan dengan NJOP bumi per meter persegi NJOP merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan Nilai bumi per meter persegi merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB Perhutanan Total nilai bumi merupakan jumlah dari perkalian luas masing-masing areal objek pajak yang dikenakan PBB Perhutanan dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak dimaksud

Dasar Perhitungan PBB Perhutanan – NJOP Bumi (2) (Pasal 8 PER - 42/PJ/2015) Nilai bumi per meter persegi untuk masing-masing areal objek pajak berupa: Untuk Hutan Alam merupakan hasil perkalian pendapatan bersih setahun dengan Angka Kapitalisasi a. ) Areal Produktif ditentukan melalui hasil pembagian antara nilai bumi Areal Produktif dengan luas Areal Produktif Untuk Hutan Tanaman ditentukan melalui penyesuaian nilai bumi per meter persegi areal belum produktif dikalikan luas areal, produktif kemudian ditambah dengan SIT b. ) Areal Belum Produktif ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada di sekitarnya c. ) Areal Emplasemen ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada di sekitarnya d. ) Areal Pengaman ditentukan melalui penyesuaian terhadap nilai bumi per meter persegi Areal Belum Produktif e. ) Areal Tidak Produktif ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Pendapatan kotor setahun diperoleh dari jumlah produksi hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu setahun, dikalikan dengan harga jual rata-rata hasil hutan dalam setahun sebelum tahun pajak Harga jual rata-rata hasil hutan merupakan harga jual rata-rata hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu yang terjadi secara wajar Pendapatan bersih setahun ditentukan sebesar pendapatan kotor setahun dikurangi Biaya Produksi setahun, sebelum tahun pajak Biaya Produksi setahun ditentukan sebesar Rasio Biaya Produksi dikalikan pendapatan kotor setahun

Dasar Perhitungan PBB Perhutanan – NJOP Bangunan (Pasal 9 PER - 42/PJ/2015) NJOP merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan Total nilai bangunan merupakan jumlah nilai bangunan masing-masing bangunan NJOP bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi Nilai bangunan per meter persegi merupakan hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total luas bangunan Nilai bangunan untuk masing -masing bangunan ditentukan sebesar biaya pembangunan baru dikurangi penyusutan

Ilustrasi Pengenaan PBB pada Sektor Perhutanan (1) PBB sektor Kehutanan PT Nusa Indah usaha perhutanan di Kalimantan Barat tahun 2012 telah menyampaikan SPOP sebagai berikut : Tanah 1) Areal produktif tanah hutan blok tebangan berupa kayu meranti Luas 200 Ha, kelas 198 2) Areal belum produktif tanah hutan non blok tebangan Luas 4. 000 Ha, kelas 198 (Rp 200, 00) 3) Areal : • Log ponds (tempat penampungan kayu di air) Rp 2, 7 per m 2, luas 10 Ha, kelas 523 • Log yards (penumpukan kayu di darat), luas 5 Ha, kelas 198 (Rp 200, 00) 4) Areal lainnya berupa tanah rawa, luas 100 Ha, kelas 200 (Rp 140, 00) 5) Areal implasemen • Pabrik 20. 000 m 2, kelas 188 (Rp 670, 00) • Gudang 2. 000 m 2, kelas 188 (Rp 670, 00) • Kantor 1. 000 m 2, kelas 188 (Rp 670, 00) • Perumahan 10. 000 m 2, kelas 185 (Rp 910, 00)

Ilustrasi Pengenaan PBB pada Sektor Perhutanan (2) Bangunan • Pabrik 1. 000 m 2, kelas 088 (Rp 264. 000, 00 per m 2) • Gudang 500 m 2, Rp 264. 000, 00 per m 2 • Kantor 1. 000 m 2, kelas 086 (Rp 310. 000, 00 per m 2) • Perumahan 5. 000 m 2, kelas 086 (Rp 310. 000, 00 per m 2) • Angka kapitalisasi adalah 8, 5 sedangkan hasil bersih tahun sebelumnya ialah sebesar Rp 1. 000, 00 Hitung PBB yang harus dibayar oleh PT Nusa Indah dengan NJOPTKP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK. 03/2014!

Ilustrasi Pengenaan PBB pada Sektor Perhutanan (3) Jawaban : Tanah 1) Areal produktif = 8, 5 x Rp 1. 000, 00 = Rp 8. 500. 000, 00 2)Areal blm produktif = 40. 000 x Rp 200, 00 = Rp 8. 000, 00 3)Areal : Log Ponds = 100. 000 x Rp 2, 7 = Rp 270. 000, 00 Log Yards = 50. 000 x Rp 200, 00 = Rp 10. 000, 00 + Total areal = Rp 10. 270. 000, 00

Ilustrasi Pengenaan PBB pada Sektor Perhutanan (4) 4)Areal lainnya 5) Areal implasemen a. Pabrik b. Gudang c. Kantor d. Perumahan Total areal implasemen NJOP tanah Bangunan 1) Pabrik 2) Gudang 3) Kantor 4) Perumahan NJOP bangunan = 1000. 000 x Rp 140, 00 = Rp 140. 000, 00 = 20. 000 x Rp 670, 00 = 2. 000 x Rp 670, 00 = 10. 000 x Rp 910, 00 = Rp 13. 400. 000, 00 = Rp 1. 340. 000, 00 = Rp 670. 000, 00 = Rp 9. 100. 000, 00 + = Rp 24. 510. 000, 00 + = Rp 16. 674. 780. 000, 00 = 1. 000 x Rp 264. 000, 00 = 500 x Rp 264. 000, 00 = 200 x Rp 310. 000, 00 = 5. 000 x Rp 310. 000, 00 = Rp 264. 000, 00 = Rp 132. 000, 00 = Rp 62. 000, 00 = Rp 1. 550. 000, 00 + = Rp 2. 008. 000, 00

Ilustrasi Pengenaan PBB pada Sektor Perhutanan (5) NJOP Gabungan = Rp 18. 682. 780. 000, 00 NJOPTKP = Rp 24. 000, 00 NJOPKP = Rp 18. 658. 780. 000, 00 PBB terutang = 0, 5% x 40% x Rp 18. 658. 780. 000, 00 =Rp. 37. 317. 560, 00

PBB Sektor Perikanan diatur dalam Surat Edaran DJP Nomor SE -22/PJ. 6/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-16/PJ. 6/1998 Tanggal 30 Desember 1998 Khusus Untuk Pengenaan PBB Bidang Usaha Perikanan dan Surat Edaran DJP Nomor SE - 30/PJ. 6/1999 Tentang Penjelasan Pengenaan PBB Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Dan Penyempurnaan Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Perkebunan, Serta Usaha Bidang Perikanan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bidang Usaha Perikanan (No. 2 SE DJP Nomor SE - 22/PJ. 6/1999) Perikanan laut/sungai ditentukan sebagai berikut : • Areal penangkapan ikan adalah sebesar 10 x Hasil Bersih setahun sebelum tahun pajak berjalan; • Areal pembudidayaan ikan adalah sebesar 8 x Hasil Bersih setahun sebelum tahun pajak berjalan; • Areal emplasemen dan areal lainnya, adalah sebesar luas areal dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan; • Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar luas bangunan dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak berupa bangunan yang disusun berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan Perikanan darat sebagai berikut : • Areal pembudidayaan ikan adalah sebesar luas areal dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan, ditambah dengan Jumlah Biaya Investasi Tambak menurut jenisnya; • Areal emplasemen dan areal lainnya, adalah sebesar luas areal dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan; • Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar luas bangunan dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak berupa bangunan yang disusun berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan

Bidang Usaha Perikanan (No. 2 Poin 2. 2 SE DJP Nomor SE - 30/PJ. 6/1999) Usaha Bidang Perikanan (SE-22/PJ. 6/1999) : a. ) termasuk dalam pengertian tiram pada surat edaran tersebut di atas adalah tiram mutiara c. ) besarnya NJOP perairan ditentukan b. ) yang dimaksud berdasarkan dengan areal korelasi garis lurus lainnya pada surat ke samping dengan edaran tersebut di klasifikasi NJOP atas adalah areal permukaan bumi lainnya di daratan berupa tanah di sekitarnya d. ) besarnya NJOP untuk areal pembudidayaan ikan yang belum menghasilkan atau areal pembenihan (pembiakan) ikan adalah sebesar luas areal perairan dikalikan dengan NJOP perairan, ditambah dengan biaya investasi pembenihan ikan dalam satu tahun yang terdiri dari biaya bibit dan pemeliharaan e. ) besarnya NJOP untuk areal perairan untuk pengamanan serta kepentingan lainnya adalah sebesar luas areal dikalikan dengan NJOP perairan

Ilustrasi Pengenaan PBB pada Sektor Perikanan (1) Perhitungan PBB untuk Perikanan Laut PT. Ikan Dorang berlokasi di Maluku, tahun 2011 telah menyampaikan SPOP ke KPP Pratama Maluku yang telah diverifikasi oleh pejabat penilai. A. Obyek Bumi : a. ) Perikanan laut Area Perikanan : Data kosong/tidak terdaftar Area Budidaya : Data kosong/tidak terdaftar Pendapatan bersih 2010 : Rp. 2 Milyar dengan angka kapitalisasi 10 b. ) Areal Pelabuhan Khusus = 7 hektar è Rp 100. 000/m (kelas 079)

Ilustrasi Pengenaan PBB pada Sektor Perikanan (2) c. ) Areal Emplasmen Kamar Pendingin : 1. 000 m è Rp 7. 150/m (kelas 088) Gudang : 800 m è Rp 7. 150/m (kelas 088) Kantor : 600 m è Rp 82. 000/m (kelas 080) Laboratorium : 450 m è Rp 82. 000/m (kelas 080) Dermaga : 2. 500 m è Rp 7. 150/m (kelas 088) B. Bangunan : Kamar Pendingin Gudang Kantor Lab Darmaga NJOPTKP Maluku 2011 : 600 m è Rp 595. 000/m (kelas 025) : 800 m è Rp 365. 000/m (kelas 028) : 200 m è Rp 429. 000/m (kelas 027) : 300 m è Rp 429. 000/m (kelas 027) : 200 m è Rp 595. 000/m (kelas 025) : Rp 10. 000

Ilustrasi Pengenaan PBB pada Sektor Perikanan (3) SPPT diterima tanggal 10/05/2011, dibayar tanggal 10/01/2012 Hitung PBB terhutang + denda yang harus dibayar! Jawaban : NJOP tanah (bumi) a. Pendapatan bersih 2010 Rp 2. 000 x 10 = Rp 20. 000 b. Pelabuhan khusus 7 x 10. 000 x Rp. 100 = Rp 7. 000 c. Implasemen • Kamar pendingin 1000 x Rp 7. 150 = Rp 7. 150. 000 • Gudang 800 x Rp 7. 150 = Rp 5. 720. 000 • Kantor 600 x Rp 82. 000 = Rp 49. 200. 000

Ilustrasi Pengenaan PBB pada Sektor Perikanan (4) • Lab 450 x Rp 82. 000 • Dermaga 2. 500 x Rp 7. 150 • Total NJOP bumi = Rp 36. 900. 000 = Rp 17. 875. 000 + = Rp 20. 123. 845. 000 • • • = Rp 357. 000 = Rp 292. 000 = Rp 85. 800. 000 = Rp 128. 700. 000 = Rp 1. 190. 000 = Rp 2. 053. 500. 000 + = Rp 22. 177. 345. 000 = Rp 10. 000 - NJOP Bangunan : Kamar pendingin 600 x Rp 595. 000 Gudang 800 x Rp 365. 000 Kantor 200 x Rp 429. 000 Lab 300 x Rp 429. 000 Dermaga 2000 x Rp 595. 000 Total NJOP bangunan NJOP Total NJOPTKP

Ilustrasi Pengenaan PBB pada Sektor Perikanan (5) • NJOPKP = Rp 22. 167. 345. 000 • NJKP 40% x Rp. 22. 167. 345. 000 = Rp 8. 866. 938. 000 • PBB terhutang pusat 0, 5% x Rp. 8. 866. 938. 000 = Rp 44. 344. 690 • Denda 3 x 2% x Rp 44. 344. 690 = Rp 2. 660. 081 • Total = Rp 46. 994. 771

THANKS Contact us for further information Graha surveyor bld lv 19 -suite 1902 c jl. gatot subroto kav 56, Jakarta 12950 Indonesia phone : +62215279470 email : tbrights@tbrights. com