MENYUSUN MATRIKS PENELITIAN HUKUM Oleh MOHAMMAD JAMIN Hp

MENYUSUN MATRIKS PENELITIAN HUKUM Oleh: MOHAMMAD JAMIN Hp. 08122988058 Email : nimajhom@gmail. com ; jamin_mh@yahoo. com

TAHAPAN PENELITIAN A. Ø Ø Ø Tahap Persiapan : Mengenali Konsep Hukum yang ada Menyusun Matriks Penelitian Menyusun Proposal/Usulan Penelitian B. Ø Ø Ø Tahap Pelaksanaan : Mengumpulkan Data/Bahan hukum Mengolah dan Menyajikan Data/Bahan Hukum Menganalisis Data/Bahan Hukum C. Tahap Pelaporan : Ø Penulisan Disertasi/Tesis: Sistematika dan Materi Muatan

III. MENYUSUN MATRIKS PENELITIAN 1 2 3 Judul Rumusan Obyek Penelitian Masalah Penelitian 4 Pende katan 5 Teori 6 7 Metode Output Penelitian yg diiha-silkan

MANFAAT MATRIKS • Penyusunan matriks penelitian merupakan tahap awal penulisan proposal penelitian, karena memuat langkah -langkah operasional penelitian. • Matriks penelitian berfungsi sebagai pedoman yang menggariskan apa yang harus dijabarkan dalam proposal penelitian. Ketujuh matriks tsb merupakan kerangka proposal penelitian hukum yang akan dilakukan. • Matriks tsb menggambarkan langkah 2 yg hrs dijalankan ketika menulis proposal penelitian hukum. Ketujuh langkah tsb hendaklah dilaksanakan secara berurutan. Artinya langkah pertama merupakan persyaratan untuk masuk ke langkah kedua. Langlah kedua merupakan prasayarat untuk langkah ketiga dst. Catatan : • Mustahil seorang peneliti dapat menentukan metode

ARTI MATRIKS • Tema Penelitian didasarkan pada obyek kajian formal (bidang hukum tertentu) dan material Ilmu Hukum. Tema harus terkait dengan masalah / isue hukum Bukan ISUE SOSIAL !!! • Isue hukum bisa berupa : • Kekaburan/ketidakjelasan norma (vague norm) • Kekosongan norma (recht vacum) • Konflik norma (conflict of norm) • Unvaliditas norma (unvalidity norm) • Ketidakcukupan norma (unsuficient norm) • dsb • Rumusan Masalah disusun berdasarkan tema yang sudah ditetapkan. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan dalam sebuah kalimat tanya yang utuh. Pertanyaan ini yg hrs dijawab peneliti setelah meneliti. Pekerjaan pokok peneliti adalah menjawab pertanyaan

LANJUTAN ARTI MATRIKS… • Obyek penelitian adalah sesuatu (benda/orang) yang akan memberikan data yang dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. • Pendekatan dapat ditetapkan setelah peneliti memandang obyek penelitian dari sebuah sisi, misal pendekatan normatif-postivis. Pendekatan normatip-postivis terhadap sebuah obyek penelitian menyebabkan peneliti mencari dasar 2 hukum positip yang bisa memberikan jawaban konseptual terhadap rumusan masalah. • Teori diperlukan untuk memberikan kerangka konseptual terhadap sesuatu (variabel, dimensi, aspek) yang akan diteliti DAN menjadi PISAU ANALISIS membedah masalah. Utk penelitian hukum normatif “teori” dpt berupa doktrin, asas, prinsip 2 dan norma.

LANJUTAN ARTI MATRIKS… • Metode penelitian ditetapkan jikalau peneliti sudah tahu persis apa yang akan diukur. Jikalau ia ingin mengukur variabel, dimensi yang berkaitan dengan manusia sebagai obyek penelitian, tentu ia akan memilih survey dan wawancara untuk mendapatkan data. Jikalau ia ingin mengukur sesuatu yang terkait dengan benda sebagai obyek, misal dokumen hukum, ia akan memilih studi pustaka/dokumen untuk mendapatkan bahan hukum tsb. • Output Penelitian : penting untuk memberikan arah pada analisis, yaitu untuk menafsirkan data penelitian.

1. MENENTUKAN TEMA PENELITIAN HUKUM Yang perlu diperhatikan: Aspek Objektif ( terkait materi / bidang yg akan diteliti ) : • Harus didasarkan pada obyek kajian formal dan material Ilmu Hukum yang terkait dg fenomena / masalah hukum. Misal : Bidang HTN ttg Suksesi/ Pemakzulan/impeachment Aspek Subjektif ( terkait dg peneliti ): • Perlu dipertimbangkan aspek kemampuan, dana, data, & waktu yg tersedia Tema penelitian biasanya tercermin pada judul penelitian Contoh : “Pergeseran Politik Hukum Pengakuan Peradilan Adat Di Provinsi

PANDANGAN EKSTRA ILMIAH DALAM MEMILIH TEMA MINAT DAN KEPENTINGAN PENELITIAN KEPENTINGAN UMUM/MASYARAKAT PEMILIHAN MASALAH PENELITIAN RESISTENSI SOSIAL, KULTURAL, DAN IDIOLOGIS (Sanapiah Faisal, 2001: 39) 06/11/2020 JAMIN_MH@YAHOO. COM 9

PANDANGAN ILMIAH DALAM MEMILIH MASALAHNYA DAPAT DITELITI MASALAH BARU DAN PENTING PEMILIHAN MASALAH PENELITIAN MASALAH MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS METODOLOGIS (Sanapiah Faisal, 2001: 44, lihat pula Saifudin Azwar, 2003: 12, , Forcese&Richer, 1973: 19)) 06/11/2020 JAMIN_MH@YAHOO. COM 10

2. MERUMUSKAN MASALAH PENELITIAN Masalah / Problem adalah : • Sesuatu hal yg blm diketahui jawabnya • Kesenjangan antara das sollen das sein • Mengandung berbagai pertanyaan dan keraguan • Mengundang minat / niat peneliti utk mencari (searching/ researching) informasi yg akurat dan keterandalan (data/bahan hukum) guna menjawab apa yang ingin dijawab/diketahui ü Masalah Penelitian adalah sesuatu yang dipertanyakan oleh peneliti dan yang akan dicari pemecahannya atau jawabannya ; ü Tiadanya masalah maka tidak akan ada pencarian / penelitian ;

Ciri 2 masalah yang baik: 1. Mempunyai nilai / bobot penelitian, yaitu: • Mempunyai keaslian (bukan plagiat) / blm pernah diteliti • Merupakan hal yang penting untuk dipecahkan • Dapat diuji / diteliti 2. Mempunyai fisibilitas / dpt dipecahkan, yaitu: • Data/bahan hukum dapat dikumpulkan • Metode untuk memecahkan masalah tersedia • Biaya, waktu & kemampuan dapat terjangkau 3. Sesuai dg kualifikasi peneliti, yaitu: • Sesuai dengan disiplin keilmuan peneliti

EXPLICIT RELEVANT FUNCTIONAL PRECISE RESEARCH QUESTIONS DELINEATED = describe or portray (something) precisely. FEASIBLE ORIGINAL EMBEDDED = firmly and deeply

SUMBER MENDAPATKAN MASALAH PENELITIAN Masalah dapat dicari dalam : • Pengamatan terhadap kegiatan / prilaku manusia / gejala di masyarakat; • Bacaan : majalah, koran, jurnal, buku teks, peraturan, putusan hakim, dsb. • Analisis bidang pengetahuan; Analisis atas Kebijakan • Perluasan penelitian yang telah ada; • Pengalaman / catatan pribadi; • Praktek dalam masyarakat; • Mengikuti kuliah / diskusi / seminar, advokasi,

Pengujian dlm menetapkan kelayakan masalah yg akan diteliti: • Apakah masalah itu urgen utk dipecahkan, baik utk pengembangan ilmu hukum, kebutuhan praktek hukum atau pengambilan dan pengembangan kebijakan ? • Apakah masalah yg dipilih didukung oleh metode penelitian yg akan diterapkan ? • Apakah diperlukan kemampuan 2 khusus utk memecahkan masalah hukum yg diteliti ?

KENDALA MERUMUSKAN MASALAH PENELITIAN Dalam Penelitian Hukum Doktriner : • Kurang menguasai teori 2 / dasar 2 dlm Hukum Positip. • Tdk dpt menemukan kekurangan 2 teoritis/normatif dlm peraturan perundang-undangan yg menjadi pusat perhatiannya, • Tdk tertarik utk mendalami suatu permasalahan dg mengadakan penelitian secara mendalam Dalam Penelitian Hukum Non-Doktriner : • Ada kalanya masalah sangat menarik, akan tetapi data yg diperlukan utk memecahkan masalah sulit didapatkan, • Tdk ada pengetahuan ttg sumber 2 dari masalah yg diteliti, • Terlalu banyak masalah yg dihadapi, shg ada kesulitan dlm mengadakan seleksi, • Peneliti tdk tahu masalah penelitian & kegunaan penelitian yg dilakukan. • Tidak percaya diri mengembangkan penelitian lintas disipliner.

Merumuskan Masalah Penelitian Hukum • Masalah penelitian pada umumnya dirumuskan dm bentuk pertanyaan. • Rumusan masalah menempati posisi kunci dlm sebuah penelitian hukum. Jika tidak ada, maka penelitian tidak ada arahnya. • Rumusan masalah memberikan arah pada penelitian hukum dan menentukan nasib penelitian selanjutnya. • Rumusan masalah menunjuk pada apa yg kelak akan dihasilkan oleh penelitian. • Rumusan masalah untuk tesis berkarakter diagnostik evaluatif, atau preskriptif.

3. MENENTUKAN OBYEK PENELITIAN • Obyek penelitian adlh sesuatu yg diteliti dpt berupa benda atau orang, yg dpt memberikan data 2 penelitian. • Berupa benda misal : dokumen, yg berupa bahan 2 hukum. Ada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. • Yg berupa orang misal : perilaku orang yg dpt berupa perilaku verbal dan perilaku nyata. • Obyek penelitian ini akan menegaskan darimana data/bahan hukum penelitian akan diperoleh. • Obyek ini akan menjelaskan apa atau siapa yg memberikan data/ bahan hukum. Karena itu

4. MENENTUKAN PENDEKATAN PENELITIAN • Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah obyek penelitian akan dikaji. • Penelitian ilmu hukum bisa menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. • Kalau dia memilih pendekatan normatif, dapat meliputi pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, dan pendekatan filosofis. • Jika memilih pendekatan sosial, maka peneliti memilih pendekatan makro atau mikro. Yang makro misalnya pendekatan strukturalfungsional, konflik, sitem; sedangkan yang mikro misalnya pendekatan simbolik interaksionis,

5. MENENTUKAN TEORI PENELITIAN • Teori merupakan pisau analisis (jawaban konseptual) dari rumusan masalah penelitian. • Jawaban empiris rumusan masalah penelitian diperoleh melalui penelitian, persisnya dari data dan analisis data. • Teori diperlukan dalam penelitian hukum, karena ia membantu peneliti hukum untuk menentukan apa yang akan dinilai dan diukur dari obyek penelitian. • Teori juga penting, karena teori bisa menjelaskan pemahaman peneliti ttg obyek penelitiannya. • Semakin paham seorang peneliti ttg obyek penelitiannya, semakin menyeluruh dia bisa merumuskan/menentukan teori.

Terdapat tiga jenis tehnik penamaan utk teori yg dipakai dlm penelitian hukum : ü T e o r i. Dalam konteks ini, ada teori hukum yang dipakai. Misal : teori Ketaatan Hukum dr Tyler, HC Kelman, dsb. ü Kerangka Teori. Hal ini muncul kalau tdk ada teori hukum yg khusus dipakai dlm penelitian. Tetapi, tdk ada teori hukum tdk berarti penelitian hukum boleh berhenti. Peneliti hrs membangun kerangka teori. Syaratnya adalah, mereka membangun teori dari berbagai teori yg cocok dari ilmu lain spt psikologi, sosiologi, ekonomi, dsb. ü Kerangka Pikir. Hal ini menyiratkan bahwa kandungannya tdk mencakup teori hukum dan teori ilmu lain. Yg ada hanyalah proposisi, pengertian, baik dari sudut pandang ilmu hukum maupun dari ilmu lain. Dari semua inilah peneliti membangun kerangka pikir yg pada gilirannya melahirkan sesuatu yg bisa diukur/dikualifisir dalam penelitian.

Konstruksi dan Klasifikasi Teori Hukum LAW AS IT IS LAW AND MORALITY SOCIAL DIMENSIONS OF LAW RIGHTS AND JUSTICE British Legal Positivism -Positivism and Legal Positivism -Thomas Hobbes and Leviathan -Jeremy Bentham: Law and the Principle of Utility -John Austin’s Command Theory of Law -Herbert Hart’s New Beginning: the Burial of the Command -Concept of Law -British Positivism’s Contribution to Jurisprudence Germanic Legal Positivism -From Epiricism to Transcendental Idealism Natural Law Tradition in Jurisprudence -Law of Nature, Natural Right and Natural Law -Two Great issues in Natural Law theory -Fusion of Law and Moral in Early Societies -Natural law Thinking and Greek Philo. Sophy Sociological Jurisprudence and Sociology of Law -Sociology, Sociology of Law, and Sociological Jurisprudence -Society and Class Struggle: the Sociology of Karl Marx -Max Weber and the Rationalisation of the Law -Law and Social Solidarity: Emile Durkheim’s Legal Sociology -The Living Law: the Legal Sociology of Eugen Ehrlich -Rescou Pond and Law as Social Engineering -The Achievement of Sociological Tradition Radical Jurisprudence: Challenges to Liberal Legal Theory Fundamental Legal Conceptions: the Building Blocks of Legal Norms -Bentham and Classification of Legal Mandates -Hohfeld’s Analysis of Jural Relations: the Exeption of Fundamental Legal Conceptions -Connecting the Two Boxes in Hohfelds System -Some Logical Puzzles in Hohfelds System -Value of Hohfeld’s System

LAW AS IT IS LAW AND MORALITY SOCIAL DIMENSIONS OF LAW RIGHTS AND JUSTICE -From transcendental idealism to the pure theory of law -Distingushing legal and moral norms -Validity and the basic norm -Logical unity of the legal order and determining whether a norm belongs to the legal order -Legitimacy and revolution -International law -Am evaluation of the pure theory of law Realism in Legal Theory -Legal formalism and legal positivism -American realism -Scandinavian realism -Reception of Natural law in Rome -Christian Natural law -Theological Beginnings of a secular natural law -Rise of secular natural law: Natural Rights and Social Contract -John Finnis’ restatement Classical natural law -The enduring legacy of natural law theory Separation of Law and Morality -Lon Fuller on the Morality of Law -Ronald Dworkin and the Integrity of Law -Liberalism and liberal legal theory -Challenges of the legal critical legal studies (CSL) movement -Postmodernist challenge -Feminist jurisprudence -Challenge to liberal jurisprudence: conducting thoughts Economic Analysis of Law -Transaction cost and the law -Efficiency of the common law hypothesis -Public choice theory: the economics of legislation -Efficiency, wealth maximixation and justice -Connecting the Two Boxes in Hohfelds System -Some Logical Puzzles in Hohfelds System -Value of Hohfeld’s System Justice -Justice according to Law and Justice of the Law -Justice as Virtue -Legal Justice -Distributive Justice as Social Justice -Justice as Fairness: Rawls Theory of Justice -Entitlement Theory of Justice: Noxick’s Response to Rawls -Evolutionary Theory of Justice

GRAND THEORY, MIDLE RANGE THEORY DAN APPLIED THEORY (ILMU SOSIAL) • Ilmu sosial berkembang begitu kompleks dan begitu rumit, begitu banyak teori sosial (baru). • Namun apabila disusun strukturnya, dalam ilmu sosial selain paradigma dikenal pula struktur ilmu, seperti rumpun teori yang dapat dikelompokkan kedalam : grand theory, middle theory, dan application/applied theory. • Dari struktur ini kemudian menghasilkan konseptualisasi dan metodologi.

GRAND THEORY • Grand theory adalah setiap teori yang memberi penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. • Grand theory, istilah yang diciptakan oleh C. Wright Mills dalam ‘The sociological imagination (1959)’ yang berkenaan dengan bentuk abstrak tertinggi suatu peneorian yang tersusunan atas konsep-konsep yang diprioritaskan agar dapat mengerti dunia sosial. • Grand theory pada umumnya adalah teori-teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Disebut grand theory karena pada saat ini teori-teori itu menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level, di sebut makro karena teori-teori ini berada dilevel makro, bicara tentang struktur dan tidak berbicara fenomena-fenomena mikro. • Grand theory adalah teori keseluruhan atau yang secara garis besar berusaha menjelaskan suatu permasalahan atau kasus. • Smith (1994) : Fungsi utama grand theories adalah sebagai sumber utama yang selanjutnya akan dikembangkan oleh middle-range theories.

CONTOH : • Teori Tingkat Adaptasi (Herons, 1959) • Teori Kohesivitas dalam kelompok (seashore, 1954) • Teori Perkembangan Masyarakat (Ferdinand Tonnies) • Teori Evolusi Budaya (Julian H. Stewart) • Teori Negara Hukum ? ?

MIDDLE-RANGE THEORY • Middle-range theory dikemukakan oleh sosiolog Robert Merton dalam ‘Social theory and social Structure’ (1957) untuk menghubungkan pemisah diantara hipotesis-hipotesis terbatas dari studi empirisme dan teori-teori besar yang abstrak yang diciptakan Talcott Parson. • Mid-range theory disepakati sebagai suatu bidang yang relatif luas dari suatu fenomena, tapi tidak membahas keseluruhan fenomena dan sangat memperhatikan kedisiplinan (Chinn and Kramer, 1995, p 216). • Mid range theory ini dipergunakan sebagai hipotesis yang patut diuji, bukan sebagai perangkat pengatur studi. • Middle-range theory itu sendiri adalah pembahasan yang lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory. • Middle theory adalah teori tersebut berada pada level mezzo, level menengah, dimana focus kajiannya makro dan juga mikro.

CONTOH : • Teori Differential Association (Edwin H. Suterland) • Teori Konvergensi (Horton & Hunt) • Teori Stratifikasi Sosial • Teori Fungsionalisme Struktural • Teori Perubahan Sosial

APPLIED THEORY • Sedangkan theory disebut sebagai application theory karena teori ini berada dilevel mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi. • Applied Teori merupakan teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi (Doughert y & Pfaltzgraff 1990, 10 -11). Contoh : • Teori kesadaran hukum. • Teori pemidanaan dsb.

6. MEMILIH METODE PENELITIAN YANG TEPAT • Metode penelitian merupakan kelanjutan dari matriks teori penelitian. Tatkala seorang penstudi hukum sudah berhasil menuliskan apa yang harus diungkap dalam akhir matriks teori penelitian, maka pada saatnya harus mengisi matriks metode penelitian. • Metode penelitian hanya bisa ditulis kalau Teori/Kerangka Teori/ Kerangka Pikir penelitian sudah menjelaskan apa yang akan diungkap. Bila apa yang harus diungkap tersebut menunjuk pada sesuatu yang sangat lengkap, tentunya metode penelitian yang harus dipakai juga menjadi semakin jelas. • Metode penelitian hanya bertugas menjelaskan bagaimana mengungkapkan sesuatu yang ingin diungkapkan. Apa yang ingin diungkapkan sendiri sudah harus ada dalam metode penelitian. Karena

7. MENENTUKAN OUTPUT PENELITIAN (DISERTASI/TESIS) • Redesigning the legal systems reconstruction or legal reform; • Redesigning the operations mechanism, cooperation, interaction of legal structure • Redesigning the output or product (expected results) model, design, prototype, theory of law.

CONTOH ISIAN MATRIKS UNTUK PENELITIAN Tema/ Judul Rumusan Masalah Obyek Penelitian Pendekatan Penelitian Teori / Kerangka Teori / Pikir Metode Penelitian Pergesera n Politik Hukum Pengakua n Peradilan Adat di Parovinsi Papua Pasca Berlaknun ya UU Otonomi Khusus 1. Apa hakikat peradilan adat dalam masyarakat hukum adat di Papua ? 2. Mengapa terjadi pergeseran politik hukum pengakuan Peradilan Adat pasca berlakunya UU Otonomui Khusus ? 3. Bgmn konstruksi politik hukum pengakuan PA dalam sistem kekuasaan kehakiman yang responsif bagi MHA di Papua ? - UU Otsus Papua - UU Kekuasaan kehakiman - Perdasus Peradilan Adat - Perilaku para aktor peradilan adat. 1. Yuridis- Positivis 2. Sosial Mikro • Teori negara • PH normatif kesatuan (content • Teori identication) hierarki dan dilengkapi harmonisasi konfirmasi data perundangempiris undangan (wawancara) • Teori hukum • Pendekatan : responsif perundang • Teori undangan, keadilan historis, (restoratif) konseptual, • Teori filsafat, dan pluralisme & perbandingan. multikulturali • Analisis sme kualitatif, • Teori interpretasi otonomi hukum , masyarakat hermeneutika hukum adat dengan memperhatikan sinkronisasi teks maupun konteks hukum secara vertikal maupun horisontal. Output Design baru politik hukum pengakuan peradilan adat yang responsif MHA.

KERANGKA TEORITIK Teori Negara Kesatuan (Masalah 2) : CF. Strong, R. Kranenburg , Jimmly Asshiddiqie, Bagir Manan, Yusril Ihza Mahendra Teori Hukum Responsif (Masalah 2, 3) : Philip Nonet Zelznick, Satjipto Rahardjo, Bernard L. Tanya Teori Keadilan - Restoratif (Masalah 1, 3) : Dignan, Michael Wenzel, Mark S. Umbreit & Marilyn Peterson, Burt Galaway & Joe Hudson Teori Hierarki/Harmonisasi Perundang. Undangan (Masalah 2, 3) : Hans Kelsen, Peter Noll , Maria Farida Indrati, Jimly Asshiddiqie , LM. Gandhi Teori Pluralisme dan Multikulturalisme Hukum (Masalah 1, 3) : John Griffiths, Myrna A Safitri , Caleb Rosado Teori Hak Asasi & Otonomi KMHA (Masalah 1, 3) : UNDRIP, Van Vollenhoven. FOKUS MASALAH 1 Apa hakikat PA bagi MHA di Provinsi Papua ? LANDASAN KONSEPTUAL Konsep Politik Hukum Konsep Pengakuan (Recognition) Mengapa terjadi pergeseran 2 politik hk pengakuan PA bagi MHA di Provinsi Papua pasca berlakunya UU Otsus? Bagaimana formulasi politik hk 3 pengakuan kelembagaan, kewenangan, dan putusan PA dlm sistem kekuasaan kehakiman yang responsif MHA ? METODE PENELITIAN Konsep MHA Konsep Peradilan Adat Konsep Sistem Kekuasaan Kehakiman Konsep Otsus Papua 33

SEKIAN DAN TERIMA KASIH Mari Kita Mulai Dengan Istiqomah Semoga Lancar & Sukses