PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH EVALUASI Pelaksanaan Bantuan Keuangan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH EVALUASI Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dari “Sudut Pengelolaan Keuangan” Disampaikan Oleh : BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH 1 Hotel Chanti Semarang 4 Desember 2019

DASAR HUKUM PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2017 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH 2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BELANJA BANTUAN KEUANGAN Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Desa Kerjasama antar Daerah Alokasi Dana Desa Pemda Lainnya Menerima manfaat Pemerintah Desa Kesenja ngan Fiskal UMUM Digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Dari Pem Kab/Kota Dari Pemprov Khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. 3

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Kebijakan Pemberian BANKEUDESA 4

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Dukungan DESA upaya Bantuan Keuangan Ø Percepatan Pembangunan Desa ü Rintisan Desa Berdikari Ø Pemberdayaan Masyarakat Desa di transfer Ø Penanggulangan Kemiskinan Rek Kas Desa Masuk dlm 5 APB Desa ü digunakan untuk mendanai kegiatan yg belum didanai dari sumber dana lain ü Harus di dukung dgn SWADAYA masy. Stimulan

ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KPD PEMERINTAHAN DESA [DARI APBD PROV JATENG TA. 2015 -2019] Dalam Milyar Rupiah 1300, 5 1380 1400 1200 1000 800 600 400 510, 6 768, 4 349, 4 195, 2 200 0 TA. 2015 TA. 2016 TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019 PERUB TA. 2019 6

Lanjutan. . . Lokasi Bantuan Keuangan Seluruh desa di Jawa Tengah, yang telah mengajukan usulan kegiatan melalui “SIPPD Jawa Tengah” dan melampirkan proposal kegiatan/RAB berdasarkan jenis keg. 1. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan ü Di berikan kepada Desa Terpilih 2. Pengembangan Rintisan Desa Berdikari mjd Kawasan Perdesaan ü Dipilih dari “ 100 lokasi Desa Rintisan Desa Berdikari” Prov. Jawa Tengah TA. 2015/2016 & lokasi desa yang bekerja sama dgn Rintisan Desa Berdikari. 3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa ü Di berikan kepada semua Desa di Prov. Jawa Tengah (7. 809 desa) 7 4. Operasional Kader Pemberdayaan Masy. Desa ü Di berikan kepada semua Desa di Prov. Jawa Tengah (7. 809 desa)

PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KPD PEMERINTAHAN DESA Berpihak kpd Masy. Miskin TRANSPARAN SI RESPONSIF GENDER AKUNTABEL Swakelola & Gotong Royong SWADAYA KEBERLANJUTA N PARTISIPATIF 8

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PERENCANAAN B A N T UA N K E U A NG A N 9

Perencanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa DESA USULAN TERTULIS SIPP D KDH REKOMENDASI SKPD TERKAIT EVALUASI PERTIMBANGAN DPRD TAPD DIBAHAS BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA PERKDH APBD KUA/PPAS RAPBD DIBAHAS BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA PERDA APBD LAMPIRAN III KEP KDH (NAMA PENERIMA) 10 DOKUMEN PENCAIRAN BANKEU SKPD Teknis TRANSFER

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PENCAIRAN Bantuan Keuangan 11

Penyampaian Berkas Pencairan dimulai dari 1. DESA 2. KECAMATAN 3. KABUPATEN 4. PROVINSI 12 Penyaluran dan Pelaks. Bankeu di Desa

DOKUMEN PENCAIRAN BANKEU 13 1. DESA � Surat Permohonan Pencairan Dana; ditujukan kpd Gubernur Jateng cq. Ka. BPKAD yg ditandatangani Kepala desa dan diketahui Camat setempat, rangkap 3 stempel basah; � Kwitansi rangkap 3, dgn tanda tangan Kepala desa & Bendahara desa, berstempel basah, yg terdiri dari 1 kwitansi bermaterai cukup dan 2 kwitansi asli tanpa materai � Fotocopy Buku Rekening Desa yg masih berlaku pd PT. Bank Jateng rangkap 3 di. LEGALISASI oleh Bank Jateng Setempat yang terdiri dari 1 asli & 2 fotocopy; � Fotocopy KTP Kades & Bendahara Desa , rangkap 3; � Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa di buat rangkap 3 berstempel basah terdiri dari 1 asli bermaterai cukup dan 2 tanpa materai, pernyataan memuat : ü Kesanggupan untuk mencairkan bantuan dan membuat berita acara pencairan bantuan; ü Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keg. yg

Lanjutan. . . Tidak akan terjadi duplikasi anggaran; anggaran ü Kesanggupan membuat Laporan Pertanggungjawaban, ü Disampaikan kpd Gubernur Jateng cq. Ka. DINPERMAS DUKCAPIL dgn tembusan Ka. BPKAD dan Ka. Ro Adm. Bangda; – Untuk Rehabilitasi RTLH, disampaikan kpd Gubernur Jateng cq. Ka. DINPERAKIM dgn tembusan Ka. BPKAD dan Ka. Ro Adm. Bangda – Setelah kegiatan selesai atau paling lambat tgl 10 Januari tahun berikutnya; – ü Surat Pernyataan kesanggupan Kasi atau Kaur di Pem. Des – ü Diketahui Kepala desa dan bermaterai cukup, menyatakan sanggup untuk melaksanakan kegiatan secara transparan, tepat waktu, tepat mutu, tertib admninistrasi, sesuai rencana penggunaan dana serta melaporkan hasil kegiatan dan perkembangannya kepada Kepala desa secara periodik, dibuar rangkat 6 terdiri dari 1 asli bermaterai cukup dan 5 tanpa materai; Rencana Penggunaan Dana Bantuan (RPD) Penggunaan dana bantuan, BOP dan swadaya masyarakat, ditandantangani Ketua Tim Pelaks Keg. disetujui Kepala desa berstempel basah dibuat rangkat 6 (enam). ü Harga barang sesuai Standarisasi Harga masing 2 14 Kabupaten yang dapat di. Pertanggungjawabkan dan Wajar.

2. KECAMATAN DOKUMEN PENCAIRAN BANKEU Setelah menerima berkas pencairan dari Desa, Camat mem. VERIFIKASI dokumen, menyatakan lengkap dan meneruskan berkas tersebut serta memberikan rekomendasi pencairan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rekomendasi camat dilampiri : ü Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai abjad nama desa; desa ü Rekapitulasi jenis kegiatan yang dibiayai 15

3. KABUPATEN DOKUMEN PENCAIRAN BANKEU Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mem. Vefifikasi dokumen yang diajukan camat dan setelah menyatakan lengkap, lengkap meneruskan berkas dan a. n Bupati memberi rekomendasikan pencairan bantuan kepada Gubernur cq. Ka. BPKAD melalui Dinpermades Dukcapil; 16 ü Rekapitulasi Rekening Kas Desa penerima bantuan sesuai abjad nama Kecamatan desa agar di legalisasi oleh Bank jateng setempat ü Untuk bantuan keuangan kepada desa Rehabilitasi RTLH disampaikan kepada Ka. SKPD yang membidangi Perumahan dan Permukiman Kabupaten, mem. Vefifikasi dokumen yang diajukan camat dan setelah menyatakan lengkap, lengkap meneruskan berkas dan a. n Bupati memberi rekomendasikan pencairan bantuan kepada Gubernur cq. Ka. BPKAD melalui Dinperakim Rekomendasi camat dilampiri : ü Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai abjad nama Kecamatan dan Desa; Desa

3. PROVINSI DOKUMEN PENCAIRAN BANKEU Ø Dinpermades Dukcapil Jawa Tengah, – 17 melakukan verifikasi dokumen pencairan yang diajukan melalui kabupaten, setelah dinyatakan lengkap dan disetujui. Selanjutnya Ka. Dinpermades Dukcapil Jawa Tengah meneruskan dokumen yang meliputi: v Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bankeudesa dri Ka. Dispermades Dukcapil kpd Gubernur Cq. Ka. BPKAD Jawa Tengah, untuk Bankeudesa “Sarpras” yang di. Lampiri Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai nomor urut DPA, sedangkan Bankeudesa lainnya sesuai abjad nama Kecamatan dan Desa v Fotocopy KTP Kades & Bendahara Desa yang masih berlaku. v Kwitansi rangkap 3, dgn tanda tangan Kepala desa & Bendahara desa, berstempel basah, yg terdiri dari 1 kwitansi bermaterai cukup dan 2 kwitansi asli tanpa materai v Fotocopy Buku Rekening Desa yg masih berlaku pd PT. Bank Jateng rangkap 3 di. LEGALISASI oleh Bank Jateng Setempat yang terdiri dari 1 asli & 2 fotocopy.

3. PROVINSI DOKUMEN PENCAIRAN BANKEU Ø Disperakim Jawa Tengah, – 18 melakukan verifikasi dokumen pencairan yang diajukan melalui kabupaten, setelah dinyatakan lengkap dan disetujui. Selanjutnya Ka. Disperakim Jawa Tengah meneruskan dokumen yang meliputi: v Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bankeudesa dri Ka. Dispermades Dukcapil kpd Gubernur Cq. Ka. BPKAD Jawa Tengah, yang di. Lampiri Rekapitulasi rekening penerima bantuan sesuai abjad nama Kecamatan dan Desa v Fotocopy KTP Kades & Bendahara Desa yang masih berlaku. v Kwitansi rangkap 3, dgn tanda tangan Kepala desa & Bendahara desa, berstempel basah, yg terdiri dari 1 kwitansi bermaterai cukup dan 2 kwitansi asli tanpa materai v Fotocopy Buku Rekening Desa yg masih berlaku pd PT. Bank Jateng rangkap 3 di. LEGALISASI oleh Bank Jateng Setempat yang terdiri dari 1 asli & 2 fotocopy.

SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN DANA BANKEUDESA DARI KA. DISPERMADES DUKCAPIL 19

Lanjutan. . . 20

Lanjutan. . . 21

Lanjutan. . . 22

Lanjutan. . . PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Hal u bar TAMBAHAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN BANKEU DI PROVINSI 5. Surat Pernyataan Verifikasi dari SKPD/Unit Kerja Pengampu 23

Lanjutan. . . Hal u bar 24

Mekanisme Pencairan “Bankeudesa 2019” BERKAS PENCAIRAN kepada Mengajukan Yang Memenuhi Syarat DESA PENERIMA BANKEUDESA RKUDesa GUBERNUR Cq. Ka. BPKAD Verifikasi Berkas Pencairan Rekomendasi Pencairan Pengecekan BPKAD Berkas Pencairan JATENG DISPERMADES/ DISPERAKIM R. PELAYANAN PENCAIRAN Gedung C Lantai 1 Proses SPP, SPM, SP 2 D BANK JATENG TRANSFER 25

E – ARSIP BANTUAN 26

Lanjutan. . . 27

Lanjutan. . . 28

Lanjutan. . . 29

Lanjutan. . . 30

Lanjutan. . . 31

Lanjutan. . . Ø BPKAD Jawa Tengah, Setelah menerima rekomendasi pencairan beserta berkasnya, memproses dan menerbitkan SP 2 D, SP 2 D memberitahukan kepada Dinpermades Dukcapil Jawa Tengah, untuk proses pemberitahuan ke desa penerima bantuan. – Setelah menerima rekomendasi pencairan beserta berkasnya, memproses dan menerbitkan SP 2 D, SP 2 D memberitahukan kepada Dinperakim Jawa Tengah, untuk proses pemberitahuan ke desa bantuan. Ø Ka. penerima Dinpermades Dukcapil Jawa Tengah, – memberitahukan pencairan dana disertai perintah untuk segera melaksanakan kegiatan kepada desa melalui OPD Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa – Ø Ka. Dinperakim Jawa Tengah, – memberitahukan pencairan dana disertai perintah untuk segera melaksanakan kegiatan kepada desa melalui OPD Kabupaten yang membidangi perumahan dan permukiman 32

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Progress Penyaluran BANKEUDESA p e r “ 1 D e s e mb e r 2 0 1 9 ” 33

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH NO 34 KABUPATEN/KOTA PAGU REALISASI % SISA 1 SEMARANG 48. 298. 568. 000 41. 517. 202. 000 85, 96 % 6. 781. 366. 000 2 KENDAL 35. 949. 600. 000 30. 864. 600. 000 85, 86 % 5. 085. 000 3 DEMAK 30. 041. 880. 000 27. 241. 880. 000 90, 68 % 2. 800. 000 4 GROBOGAN 59. 915. 000 100, 00 % 0 5 PATI 198. 905. 000 143. 734. 905. 000 72, 52 % 54. 464. 000 6 KUDUS 18. 754. 617. 000 17. 704. 617. 000 94, 40 % 1. 050. 000 7 JEPARA 46. 138. 000 31. 263. 000 67, 76 % 14. 875. 000 8 REMBANG 76. 688. 529. 000 64. 878. 988. 000 84, 60 % 11. 809. 541. 000 9 BLORA 36. 183. 200. 000 23. 670. 000 65, 42 % 12. 513. 200. 000 10 PEKALONGAN 34. 215. 922. 000 23. 765. 922. 000 69, 46 % 10. 450. 000 11 BATANG 29. 215. 000 20. 475. 000 70, 08 % 8. 740. 000 12 PEMALANG 31. 655. 000 25. 335. 000 80, 03 % 6. 320. 000 13 TEGAL 17. 590. 000 14. 595. 000 82, 97 % 2. 995. 000 14 BREBES 70. 770. 000 55. 655. 000 78, 64 % 15. 115. 000

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH NO 35 KABUPATEN/KOTA PAGU REALISASI % SISA 15 BANYUMAS 44. 758. 785. 000 43. 358. 785. 000 96, 87 % 1. 400. 000 16 CILACAP 40. 385. 000 40. 280. 000 99, 74 % 105. 000 17 PURBALINGGA 23. 675. 000 23. 075. 000 97, 47 % 600. 000 18 BANJARNEGARA 28. 622. 925. 000 24. 222. 925. 000 84, 63 % 4. 400. 000 19 MAGELANG 37. 492. 478. 000 33. 625. 000 89, 68 % 3. 867. 478. 000 20 TEMANGGUNG 51. 014. 010. 000 25. 128. 010. 000 49, 26 % 25. 886. 000 21 WONOSOBO 35. 815. 000 13. 610. 000 38, 00 % 22. 205. 000 22 PURWOREJO 32. 416. 400. 000 29. 431. 400. 000 90, 79 % 2. 985. 000 23 KEBUMEN 33. 770. 000 29. 740. 000 88, 07 % 4. 030. 000 24 KLATEN 76. 479. 000 59. 234. 000 77, 45 % 17. 245. 000 25 BOYOLALI 99. 545. 002. 000 89. 386. 475. 000 89, 80 % 10. 158. 527. 000 26 SRAGEN 39. 960. 000 17. 060. 000 42, 69 % 22. 900. 000 27 SUKOHARJO 23. 390. 417. 000 20. 337. 647. 000 86, 95 % 3. 052. 770. 000 28 KARANGANYAR 30. 272. 097. 000 26. 446. 232. 000 87, 36 % 3. 825. 865. 000 29 WONOGIRI 48. 875. 000 46. 420. 000 94, 98 % 2. 455. 000

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Kabupaten yang Realisasi Pencairannya di atas 95 % : 1. Kab. Grobogan 2. Kab. Banyumas 3. Kab. Cilacap 4. Kab. Purbalingga 5. Kab. Wonogiri 36

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN BERKAS KE BPKAD JATENG 37

Penyaluran & Pelaksanaan di Desa 1. Kepala Desa mencairkan dan menyalurkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Tim Pelaksana Kegiatan menggunakan dana sesuai rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah dibuat sebelumnya 3. Pelaksanaan Kegiatan dilakukan setelah bantuan dicairkan kecuali dalam keadaan memaksa atau bencana alam 4. Penatausahaan keuangan mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 5. Kegiatan dilaksanakan secara gotong royong, dimungkinkan menggunakan tenaga teknis jika diperlukan 6. Tim Pelaksana Kegiatan melaporkan kpd Kepala Desa ttg Pelaks keg secara periodik, guna mengetahui perkembangan, penyelesaian permasalahan dan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya 7. Penyelesaian pelaksanaan kegiatan pada tahun berkenaan 38

PENEGASAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA DIBERIKAN SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DUKUNGAN DARI APBD PROVINSI MERUPAKAN “STIMULAN” SEHINGGA KEGIATAN YG DIBIAYAI OLEH BANTUAN INI, HARUS DIDUKUNG DENGAN SWADAYA MASYARAKAT BUKU REKENING DESA YG DIPASTIKAN MASIH BERLAKU PD PT. BANK JATENG DAN REKAPITULASI REKENING PENERIMA BANTUAN SESUAI ABJAD NAMA KECAMATAN DESA SERTA DILEGALISASI OLEH BANK JATENG KELOLA KEUANGAN SERTA PELAPORAN KEGIATAN SECARA TERTIB, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL, TEPAT JUMLAH, TEPAT WAKTU, TEPAT SASARAN SERTA TAAT AZAS (Optimalkan koord/konsultasi pihak terkait apabila ada kendala) 39

Lanjutan. . . OPD KABUPATEN AGAR BERPERAN AKTIF DAN TERLIBAT LANGSUNG DALAM PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, MONEV SERTA PENGEMBANGAN HASIL KEGIATAN DGN TETAP MELIBATKAN PARTISIPASI DAN PERAN AKTIF MASYARAKAT PENGGUNAAN DANA BANKEU MENJADI TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA PENERIMA BANTUAN DAN APBILA TERJADI PELANGGARAN/PENYALAHGUNAAN BANKEU DIKENAKAN SANKSI SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU BAGI DESA YG TDK MENYAMPAIKAN LAPORAN, AKAN DIKENAKAN SANKSI BERUPA TEGURAN DAN APABILA SAMPAI BATAS WAKTU YG TELAH DITENTUKAN TETAP TDK MEYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN DIKENAKAN SANKSI TIDAK AKAN DIBERI BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH SELAMA 2 (DUA) TAHUN BERIKUTNYA SEJAK BANTUAN DIBERIKAN 40 PEMBERI BANTUAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM ATAS KESALAHAN/KELALAIAN PENERIMA BANKEU KPD DESA YG TIDAK MELAKSANAKAN KEGIATAN/MEMPERTANGGUNGJAWABKAN BANTUAN DIMAKSUD

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Terima Kasih