STANDAR BIAYA PEMERINTAH TAHUN 2021 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

  • Slides: 33
Download presentation
STANDAR BIAYA PEMERINTAH TAHUN 2021 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

STANDAR BIAYA PEMERINTAH TAHUN 2021 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Tim Koordinasi Penyusunan Standar Biaya 1 Pengarah : Walikota dan Wakil Walikota 2 Penanggung

Tim Koordinasi Penyusunan Standar Biaya 1 Pengarah : Walikota dan Wakil Walikota 2 Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah 3 Ketua : Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 4 Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra 5 Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 6 Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan - Setda Anggota : 2. Kepala Bappeda Kota Pontianak Anggota : 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan - Setda Anggota : 4. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA - Setda Anggota : 5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Setda Anggota : 6. Kepala Bagian Hukum – Setda Anggota : 7. Kepala Bagian Organisasi – Setda Anggota : 8. Kepala Bidang Anggaran - BKD

Dasar Hukum • Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional •

Dasar Hukum • Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Struktur Standar Biaya Peraturan Walikota Pontianak tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun

Struktur Standar Biaya Peraturan Walikota Pontianak tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 BAB I LAMPIRAN V Ketentuan Umum Standar Biaya Belanja Barang dan Jasa Penjelasan Standar Biaya Belanja Sewa dan Pengadaan BAB II LAMPIRAN VI Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Standar Biaya Belanja Sewa dan Pengadaan Penjelasan Standar Biaya Belanja Pemeliharaan dan Perawatan BAB III LAMPIRAN III Standar Biaya Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Prinsip Standar Biaya Umum BAB IV Ketentuan Peralihan LAMPIRAN IV Penjelasan Standar Biaya Belanja Barang dan Jasa

BAB I KETENTUAN UMUM Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa

BAB I KETENTUAN UMUM Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan pengendalian anggaran berbasis kinerja. (Pasal 1, ayat 5) BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP MAKSUD : Sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan penganggaran kegiatan dan pengendalian Dokumen Anggaran Organisasi Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 TUJUAN : sebagai acuan dalam rangka tertib administrasi penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP : Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP : Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah : a. prinsip standar biaya umum; b. ketentuan peralihan; dan c. ketentuan penutup. BAB III PRINSIP STANDAR BIAYA Standar biaya memperhatikan prinsip : a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah; b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian c. kinerja SKPD; d. Efektivitas dan Efisiensi penggunaan belanja daerah; e. Akuntabilitas ; f. Kepatutan.

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Standar harga

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Standar harga satuan regional meliputi: 1. Satuan biaya honorarium 2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri 3. Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor 4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas 5. Satuan biaya pemeliharan

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Tim

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dengan ketentuan: 1. Keanggotaannya berasal dari Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2. Pejabat eselon II diberikan honorarium sebanyak 2 (Dua) Keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah. 3. Pejabat eselon III diberikan honorarium sebanyak 3 (Tiga) Keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah. 4. Pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional diberikan honorarium sebanyak 5 (Lima) Keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah.

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Kepala Daerah Honorarium dapat diberikan kepada Tim Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan. Pemberian honorarium tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien serta mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur.

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Honorarium dapat diberikan kepada Tim Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang bersifat koordinatif antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemberian honorarium tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien serta mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur.

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Sekretariat Tim

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Sekretaris Daerah • Honorarium dapat diberikan kepada Tim Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. • Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. • Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Jumlah sekretariat

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: • paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau • paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Besaran Honorarium

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan No. 1. 2. Uraian Satuan Besaran Tim yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota OB OB OB Rp. 1. 500. 000 Rp. 1. 250. 000 Rp. 1. 000 Rp. 850. 000 Rp. 750. 000 Tim Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota OB OB OB Rp. 750. 000 Rp. 700. 000 Rp. 650. 000 Rp. 600. 000 Rp. 500. 000

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Besaran Honorarium

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Besaran Honorarium Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan No. 1. Uraian Tim Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota Satuan OB OB Besaran Rp. 250. 000 Rp. 220. 000

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Panitia/Tim Pelaksana

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan Seminar/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Focus Group Discussion (FGD)/ Kegiatan Sejenisnya: Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efesiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Besaran Honorarium

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Besaran Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan Seminar/Sosialisasi/ Diseminasi/ Focus Group Discussion (FGD)/ Kegiatan Sejenisnya No. 1. Uraian Honorarium Panitia a. Penanggung Jawab b. Ketua / Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota Satuan OK OK Besaran Rp. 450. 000 Rp. 400. 000 Rp. 300. 000

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Tim

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Tim Penyusun Jurnal/ Artikel/ Buletin/ Majalah/ Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website: Dalam hal penyusunan Jurnal/ Artikel/ Buletin/ Majalah/ Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan Jurnal/ Artikel/ Buletin/ Majalah tidak diberikan honorarium dimaksud.

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Tim

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Tim Penyusun Jurnal/ Artikel: No. 1. Uraian Honor Tim Penyusun Jurnal / Artikel a. Penanggug Jawab b. Redaktur c. Penyunting/Editor d. Desain Grafis dan Fotografer e. Redaktur pelaksana f. Sekretariat g. Pembuat Artikel/Makalah Satuan Orang/Terbit Orang/Terbit Halaman Besaran Rp. 500. 000 Rp. 400. 000 Rp. 300. 000 Rp. 180. 000 Rp. 150. 000 Rp. 200. 000

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Tim

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah: No. Uraian Satuan 1. Honor Tim Penyusun Buletin / Majalah a. Penanggug Jawab b. Redaktur c. Penyunting/Editor d. Desain Grafis dan Fotografer e. Redaktur pelaksana f. Sekretariat g. Pembuat Artikel Orang/Terbit Orang/Terbit Halaman Besaran Rp. 400. 000 Rp. 300. 000 Rp. 250. 000 Rp. 180. 000 Rp. 150. 000 Rp. 100. 000

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Tim

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website: No. 1. Uraian Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website a. Penanggug Jawab b. Redaktur c. Penyunting/Editor d. Web Admin e. Web Developer f. Pembuat Artikel Satuan Besaran Orang/Bulan Orang/Bulan Halaman Rp. 500. 000 Rp. 450. 000 Rp. 400. 000 Rp. 350. 000 Rp. 300. 000 Rp. 100. 000

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Panitia

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat: Diberikan kepada panitia penyelenggara Diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut: • merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan. • dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya. • jumlah peserta 40 (Empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (Sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. • jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Besaran Honorarium

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Besaran Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat No. 1. 2. 3. Uraian Satuan Besaran Lama Diklat sd 5 Hari a. Penanggung Jawab b. Ketua / Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota OK OK Rp. 450. 000 Rp. 400. 000 Rp. 300. 000 Lama Diklat 6 sd 30 Hari a. Penanggung Jawab b. Ketua / Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota OK OK Rp. 675. 000 Rp. 600. 000 Rp. 450. 000 Lama Diklat lebih dari 30 Hari a. Penanggung Jawab b. Ketua / Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota OK OK Rp. 900. 000 Rp. 800. 000 Rp. 600. 000

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Beracara:

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Beracara: Honorarium beracara diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji atau tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Narasumber/

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Honorarium Narasumber/ Pembahas Utama/ Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus dan Moderator: Apabila berasal dari SKPD penyelenggara, dapat diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembicara khusus dan moderator.

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Selain yang

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Selain yang diatur di dalam Perpres 33 Tahun 2020, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 3 ayat 2)

Penyesuaian terhadap Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Honorarium yang masih dapat diberikan

Penyesuaian terhadap Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Honorarium yang masih dapat diberikan diluar TPP: 1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan PA, KPA, Bendahara dan PPTK 2. Honorarium Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan dan PPHP 3. Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Asisten Teknis, Staf Teknis/Staf Pengelola Teknis untuk kegiatan konstruksi

Penyesuaian terhadap Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Honorarium yang masih dapat diberikan

Penyesuaian terhadap Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Honorarium yang masih dapat diberikan diluar TPP, namun merupakan tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tugas/aktivitas harian: 1. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang 2. Honorarium Pendukung Acara/Kegiatan 3. Honorarium operator website/Sistem Informasi Berbasis Internet 4. Honorarium Petugas Pemilahan SPPT PBB 5. Honorarium Penyampaian dan Penagihan SPPT PBB 6. Honorarium Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS 2021 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS 2021 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional 1. Seluruh

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional 1. Seluruh komponen pembiayaan perjalanan dinas besarannya mengikuti yang diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional. 2. Terdapat ketentuan pemberian uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam. Untuk perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam dapat diberikan uang transport lokal. 3. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Komponen pembiayaan

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional Komponen pembiayaan perjalanan dinas yang mengalami penyesuaian, antara lain: No. Uraian Perwa 2020 Perpres 33/2020 Keterangan 1. Tiket Pesawat (PP): Pontianak – Jakarta (Bisnis) Pontianak–Jakarta (Ekonomi) 6. 094. 000 3. 671. 000 4. 353. 000 2. 781. 000 Turun 100. 000 150. 000 100. 000 141. 000 200. 000 353. 000 310. 000 332. 000 340. 000 403. 000 94. 000 90. 000 75. 000 118. 000 135. 000 102. 000 138. 000 171. 000 240. 000 215. 000 Turun Turun Turun 2. Satuan Biaya Taksi: Riau Bangka Belitung Jawa Tengah DI. Yogyakarta Kalimantan Barat Kalimantan Utara Sulawesi Tenggara Maluku Utara

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional No. 3.

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional No. 3. Uraian Perwa 2020 Perpres 33/2020 Keterangan Uang representasi Luar Daerah: -Walikota / Wakil Walikota - Pimpinan /Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II 500. 000 350. 000 250. 000 150. 000 Turun Uang representasi Dalam Daerah: -Walikota / Wakil Walikota - Pimpinan /Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II 150. 000 100. 000 125. 000 75. 000 Turun 4. Uang Harian Diklat Seluruh Daerah Mengalami Penurunan 5. Uang Harian Seluruh Daerah Mengalami Penurunan

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2021 DAPAT DI

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2021 DAPAT DI DOWNLOAD PADA WEBSITE www. sisb. pontianakkota. go. id BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

TERIMA KASIH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

TERIMA KASIH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK