DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG Jl Cut

  • Slides: 32
Download presentation
DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG Jl. Cut Mutia No. 40 Telukbetung Bandar Lampung

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG Jl. Cut Mutia No. 40 Telukbetung Bandar Lampung KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN KOPERASI & UMKM DI PROVINSI LAMPUNG Senin, 1 Juni 2015 Ruang E-102 Kampus FEB Universitas Lampung

DASAR HUKUM Undang –Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 25 Tahun

DASAR HUKUM Undang –Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005 -2025; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2015 -2019.

KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI, SINERGI PEMBANGUNAN LAMPUNG SINERGI A NKRI B SINKRONISASI ANTAR PROVINSI PARADIGMA

KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI, SINERGI PEMBANGUNAN LAMPUNG SINERGI A NKRI B SINKRONISASI ANTAR PROVINSI PARADIGMA PEMBANGUNAN MULTI SEKTOR dan MULTI RUANG INTEGRASI C D PROVINSI LAMPUNG KAB/KOTA KOORDINASI

RPJPD KETIGA (2015 -2019) Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan.

RPJPD KETIGA (2015 -2019) Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan. Dinamika ekonomi atraktif dengan jangkauan jaringan kerja berskala Nasional dan Internasional. Meningkatnya pengetahuan dan teknologi untuk optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya. Peningkatan daya saing daerah (komoditas, infrastruktur, pendidikan / IPTEK)

VISI MISI RPJMD 2015 -2019 PROVINSI LAMPUNG YANG MELEKAT DENGAN DINAS KOPERASI DAN UMKM

VISI MISI RPJMD 2015 -2019 PROVINSI LAMPUNG YANG MELEKAT DENGAN DINAS KOPERASI DAN UMKM VISI (melekat dengan Visi Gubernur dalam RPJMD) “LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019” MISI (Melekat pada misi daerah /RPJMD 2014 -2019 Terdiri dari 5 misi (Dinas Koperasi masuk dalam misi 1) 1. Menngkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah 2. Meningkatkan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial 3. Meningkatkan kualitas pendidikan , kesehataan, bud aya, Masyarakat, dan toleransi agama. 4. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Menegakan supremasi hukum, memban gun peradaban demokrasi, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

P ERKEMBANGAN KOPERASI AKTIF TDK AKTIF TAHUN 2010 S/D 2014 Jumlah Koperasi per 31

P ERKEMBANGAN KOPERASI AKTIF TDK AKTIF TAHUN 2010 S/D 2014 Jumlah Koperasi per 31 Desember 2014 sebanyak 4. 836 Unit Koperasi, secara kelembagaan mengalami peningkatan sebanyak 164 unit Koperasi dari jumlah koperasi per 31 Desember 2013 sebanyak 4. 672 unit. Jumlah anggota koperasi sebanyak 681. 948 orang anggota. Pertumbuhan Koperasi sebagai pertanda antusias masyarakat masih tinggi untuk mengembangkan usaha melalui Koperasi. Ini terlihat pula dimana dari 4. 836 koperasi tersebut, 3. 044 (63 %) koperasi merupakan koperasi aktif, namun masih terdapat 1. 792 (37, 1%) koperasi adalah koperasi tidak aktif. DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. LAMPUNG 6

JUMLAH KOPERASI KAB/KOTA (UNIT) PER DESEMBER 2014 JUMLAH KOPERASI Lamp. Sel Lamp. Teng Lamp.

JUMLAH KOPERASI KAB/KOTA (UNIT) PER DESEMBER 2014 JUMLAH KOPERASI Lamp. Sel Lamp. Teng Lamp. Utara Lamp. Barat B. Lampung Way Kanan Tlb. Bawang Metro 406 603 316 139 723 689 156 188 Lamp. Timur Tanggamus Pesawaran Pringsewu Mesuji Tlb. Brt Pss Brt Provinsi 523 292 176 159 108 106 70 182 DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. LAMPUNG Perkembangan Koperasi per Desember 2014 sebanyak 4. 836. Jumlah koperasi terbanyak di Kota Bandar Lampung 723 unit 7

JUMLAH UMKM DI PROVINSI LAMPUNG Jumlah UMKM Formal di Provinsi Lampung sampai dengan Desember

JUMLAH UMKM DI PROVINSI LAMPUNG Jumlah UMKM Formal di Provinsi Lampung sampai dengan Desember 2014 sebanyak 375. 425 unit. Jumlah tersebut, secara umum terdiri dari, yaitu: – Usaha mikro 276. 692 unit – Usaha Kecil 78. 827 unit – Usaha Menengah 19. 906 unit PERKEMBANGAN UMKM TAHUN 2011 – 2014 DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. LAMPUNG 8

PERKEMBANGAN REALISASI DANA BERGULIR BLUD TAHUN 2009 s/d 2014

PERKEMBANGAN REALISASI DANA BERGULIR BLUD TAHUN 2009 s/d 2014

Kinerja penyaluran Dana BLUD (Tahun 2003 - 2014) per 31 Desember 2014 1. 2.

Kinerja penyaluran Dana BLUD (Tahun 2003 - 2014) per 31 Desember 2014 1. 2. Omset Kumulatif Rp 42, 230 M, yg disalurkan kepada 2. 006 KUMKM (15 Kab/Kota) Sebaran bentuk usaha, jenis usaha dan skala usaha sbb : - Bentuk Usaha : 1. 792 UMKM (89, 32%), 90 Koperasi (4, 49 %), 72 BMT (3, 61 %) dan 52 LKM (2, 58 %) - Jenis Usaha : 220 Unit USP (11 %), 602 unit Usaha industri dan Kerajinan (30 %) dan 1. 184 unit usaha perdagangan dan jasa (59 %) - Skala Usaha : 421 unit skala mikro (21 %), 1. 465 Unit skala kecil (73 %) dan 120 Unit skala menengah)

J UMLAH DANA BANSOS DARI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM DARI TAHUN 2006 - 2013

J UMLAH DANA BANSOS DARI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM DARI TAHUN 2006 - 2013 NO PROGRAM/TAHUN KAB/KOTA 1. TPKU (2006 -2013) 15 Kab/Kota 2. Revitalisasi Pasar Tradisional (2009 – 2014) LS. L. Teng, L. Brt, LU, L. Tim, Mesuji, Prings, Tl Bawang, B. Lampung 3. Pedangan Kaki Lima (2011 – Pringsewu, W. 2012) Kanan, Pringsewu 4. Toko Ritel Modern (UKM Mart) Bdr. Lam, L. Teng, L. Utr (1), L. Brt, W. Kanan, Tggs, Mtr, Prings, Tl. Bawang Brt KOPERASI/ LEMBAGA PENDIDIKAN JUMLAH DANA (Rp) 40 Lembaga Pendidikan 5. 950. 000 9 Koperasi 8. 500. 000 3 Koperasi 1. 125. 000 14 Koperasi 910. 000

LANJUTAN. . . NO PROGRAM/TAHUN KAB/KOTA KOPERASI/ LEMBAGA PENDIDIKAN JUMLAH DANA 2 Koperasi 100.

LANJUTAN. . . NO PROGRAM/TAHUN KAB/KOTA KOPERASI/ LEMBAGA PENDIDIKAN JUMLAH DANA 2 Koperasi 100. 000 5. Penataan Sarana Kantin Sekolah (2010) Lamp. Sel, Metro 6. Penyediaan Dana Kelompok Perempuan (2010) 14 Kab/Kota 31 Koperasi 1. 650. 000 7. Penyediaan Dana Kelompok Pemuda (2010) 14 Kab/Kota 31 Koperasi 1. 150. 000 8. Peralatan Penunjang Produk Makanan Minuman (2010) Kab/Kota 9. Pengembangan Koperasi 14 Kab/Kota Perkotaan dan Perdesaan (2011 -2013) 4 Koperasi 910. 000 106 5. 300. 000 Koperasi

LANJUTAN. . . NO PROGRAM/TAHUN KAB/KOTA 10. Sertifikasi Tanah (2010 2011 8 Kab/Kota 11.

LANJUTAN. . . NO PROGRAM/TAHUN KAB/KOTA 10. Sertifikasi Tanah (2010 2011 8 Kab/Kota 11. Bio Gas (2013) 12. Telecenter KOPERASI/ LEMBAGA PENDIDIKAN JUMLAH DANA 1. 600 Bidang 640. 000 Lamp. Tengah 1 Koperasi 135. 000 Lamp. Selatan, B. Lampung 2 Koperasi 90. 000 53 WP 515. 400. 000 13. Wirausaha Pemula ( 2013 – 2014) Jumlah DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. LAMPUNG 26. 975. 400. 000

III. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG

III. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG

Isu-Isu Strategis yang terkait dengan Pembangunan Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung 1. 2. 3.

Isu-Isu Strategis yang terkait dengan Pembangunan Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparatur Koperasi dan UMKM. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi pasar domestik dan global Masih rendah kualitas kinerja kelembagaan Koperasi dan UMKM Lemahnya akses bagi KUMKM pada sumber daya produktif (pembiayaan dan penjaminan) Lemahnya daya saing sumber daya manusia pada KUMKM Kurang kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi, dan UMKM Belum optimalnya penyerapan lapangan kerja disektor Koperasi dan UMKM Masih rendahnya inovasi dan keterampilan sdm (pelaku) dalam pengembangan UMKM Rendahnya kapasitas lembaga pelayanan permodalan dalam menunjang kinerja UMKM Masih banyaknya koperasi tidak aktif

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN KEDUA RPJMD (2016) PROVINSI LAMPUNG 1. 2. 3. 4. 5.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN KEDUA RPJMD (2016) PROVINSI LAMPUNG 1. 2. 3. 4. 5. 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Pemeliharaan infrastruktur jalan, transportasi, permukiman dan prasarana wilayah lainnya. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang professional dan kredibel dalam penyelenggaraan pelayanan public yang lebih baik. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembinaan keolahragaan yang melibatkan masyarakat. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 -2019

ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 -2019 1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM yang Sehat dan Berdaya Saing 2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM 3. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM 4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM 5. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM. 6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM baru 7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM 8. Penyerapan tenaga kerja dan kesempatan kerja DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. LAMPUNG 1 7

KETERKAITAN MISI RPJMD 2015 -2019 TERHADAP TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UMKM

KETERKAITAN MISI RPJMD 2015 -2019 TERHADAP TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG MISI RPJMN 2015 -2019 1. Menngkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah 1. Mewujudkan Koperasi serta Usaha Kecil, Mikro dan Menengah yang berkualitas maju dan berdaya saing agar memiliki produktivitas dan kemandirian dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung Tujuan 2. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kompetensi, keterampilan, profesionalisme disiplin dan etos kerja. Sasaran 1. Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif 2. Meningkatnya jumlah koperasi, jumlah unit usaha UMKM yang maju dan berdayasaing. 1. Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan SDM Koperasi dan UMKM

STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG 1. 2. 3. Strategi peningkatan iklim usaha

STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG 1. 2. 3. Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM Strategi Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM melalui ; a. Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian; memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; serta membentuk dan mengembangkan lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar (life skill) dan penciptaan wirausaha baru melalui inkubator. b. Penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM pengelola koperasi jasa keuangan dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan keuangan dan manajerial. c. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan koperasi, pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk/nanoteknologi) dan peningkatan penerapan manajemen modern. d. Pengembangan kelembagaan diklat KUMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan lembaga diklat dan inkubator melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta nasional dan asing. e. Pengkajian pengembangan sistem perkaderan wirausaha baru berbasis komoditas dan karakteristik wilayah. 4. Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM

KONDISI UMKM LAMPUNG Usaha Besar/Konglomerat : • Kekayaan Bersih Lebih dari 10 M •

KONDISI UMKM LAMPUNG Usaha Besar/Konglomerat : • Kekayaan Bersih Lebih dari 10 M • Hasil Penjualan/th Lebih dari 50 M (0, 01 %) USAHA BESAR Usaha Menengah: • Kekayaan Bersih > Rp 500 Jt s. d 10 M • Hasil Penjualan/th > Rp 2, 5 M s. d 50 M Usaha Kecil : • Kekayaan Bersih > Rp 50 Jt s. d 500 Jt • Hasil Penjualan/th > Rp 300 Jt s. d 2, 5 M Usaha Mikro : Kekayaan Bersih < Rp 50 Jt Hasil Penjualan/th < Rp 300 Jt USAHA MENENGAH (0, 09 %) (1, 03 %) USAHA KECIL (98, 87 %) USAHA MIKRO Kriteria sesuai UU No. 20 Th 2008 tentang UMKM Sumber : Data Dinas Kop, dan UMKM, Prov Lampung 2014 20

STRATEGI PENGEMBANGAN KUMKM 1 Meningkatkan kualitas SDM pengelola KUMKM melalui kegiatan diklat, bintek, dan

STRATEGI PENGEMBANGAN KUMKM 1 Meningkatkan kualitas SDM pengelola KUMKM melalui kegiatan diklat, bintek, dan magang. 2 Mengembangkan akses permodalan KUMKM melalui penyaluran dana bergulir. 3 Mengembangkan akses jaringan pemasaran dalam rangka membangun posisi tawar UMKM melalui kegiatan pameran, promosi dagang dan pusat pemasaran bersama KUMKM.

TEROBOSAN PEMBERDAYAAN KUMKM MELALUI DANA BERGULIR MENINGKATNYA KONTRIBUSI DALAM PEREKONOMIAN DAERAH DANA BERGULIR PERKUATAN

TEROBOSAN PEMBERDAYAAN KUMKM MELALUI DANA BERGULIR MENINGKATNYA KONTRIBUSI DALAM PEREKONOMIAN DAERAH DANA BERGULIR PERKUATAN MODAL KUMKM MENINGKATNYA KAPABILITAS USAHA (OMSET, SKALA, TENAGA KERJA)

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KUMKM URGENSI PERANAN KUMKM SANGAT STRATEGIS KEBIJAKAN CRITICAL POINTS 1) RENDAHNYA KAPABILITAS

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KUMKM URGENSI PERANAN KUMKM SANGAT STRATEGIS KEBIJAKAN CRITICAL POINTS 1) RENDAHNYA KAPABILITAS 2) DAN JIWA WIRAUSAHA 3) SDM UMKM 2) RENDAHNYA AKSESIBILITAS UMKM THD SUMBER : - PERMODALAN (BANK DAN NON BANK) - JARINGAN PROMOSI DAN PEMASARAN - RANTAI PENGADAAN BAHAN ( SUPPLY CHAINS ) - KEBIJAKAN PEMERINTAH ( PERIZINAN dll ) “PEMBERDAYAAN KUMKM MELALUI DANA BERGULIR PERKUATAN MODAL USAHA”

PROGRAM AGRIBISNIS/SEKTORAL Provinsi Lampung mendapat alokasi dana Program Agribisnis/Sektoral sejak tahun 2003 s/d 2005

PROGRAM AGRIBISNIS/SEKTORAL Provinsi Lampung mendapat alokasi dana Program Agribisnis/Sektoral sejak tahun 2003 s/d 2005 sebesar Rp. 7 milyar untuk 8 KSP/USP. Perkembangan dana tersebut sampai saat ini masih dalam proses monitoring dan evaluasi 2 4

PROGRAM MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP) Modal Awal Padanan (MAP) Tahun. 2001 s/d 2005

PROGRAM MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP) Modal Awal Padanan (MAP) Tahun. 2001 s/d 2005 Provinsi Lampung mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8. 05 milyar yang tersebar pada 41 Koperasi/LKM. Dari 37 Koperasi dan 4 LKM tersebut, yang telah melunasi pinjaman baru 3 Koperasi, yaitu : KUD Budi Daya dan KUD Sepakat di Kabupaten Lampung Selatan serta Koperasi Mitra Muhamadiah masing-masing sebesar Rp. 200 juta, sedang perkembangan angsuran pokok pada Bank per 30 Mei 2015 baru mencapai Rp. 1. 044. 383. 608, 2 5

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Dasar Hukum IUMK Peraturan Presiden No. 98 Tahun

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Dasar Hukum IUMK Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil Peraturan Menteri Dalam Negri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan No. 503/555/SJ; No. 03/KB/M. KUKM/I/2015; No. 72/M-DAG/MOU/I/2015 tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirut PT. BRI (Persero) Tbk, dan Ketua Asippindo No. 193/276/V/Bangda; No. 01/PKS/Dep. 6/I/2015; No. 01/PDN/PKS/I/2015; No. B. 71 -DIR/PRG/o 1/2015; No. 01/Assipindo/I/2015 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

 Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas

Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk 1 (satu) lembar. IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya Pelaksana IUMK adalah camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota. Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro kecil untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah.

RUANG LINGKUP PERPRES 98/2014 MOU DAN PKS KEMENKOP & UKM KEMENDAGRI KEMENDAG BRI &ASIPPID

RUANG LINGKUP PERPRES 98/2014 MOU DAN PKS KEMENKOP & UKM KEMENDAGRI KEMENDAG BRI &ASIPPID PERMENDAGRI 83 TH 2014 PENDAMPIN G ngeluarkan 1. 2. 3. 4. Surat Pengantar KAP Kartu Keluarga Pas Photo 2 lbr (4 x 6 cm) 5. Mengisi Formulir ttg: a) Nama b. ) No KTP c. Alamat d. No Telp/HP GUBERNUR/BUPATI /WALIKOTA PUMK Me CAMAT/LURAH/ DESA IUMK Kartu IUMK (Pengembangan Usaha

V. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

V. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

PERMASALAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Belum optimalnya koordinasi antara institusi

PERMASALAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dan pemegang otoritas penganggaran sehingga konsistensi perencanaan dan penganggaran kurang begitu terjamin. Masih terdapat sumber dayamanusia yang memiliki skill dan kompetensi yang tidak sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses pelayanan dan pembinaan stakeholder. Masih banyak koperasi yang tidak aktif Sebagian besar produk UMKM belum dapat melakukan penetrasi pasar karena lemahnya daya saing. Kualitas sumber daya pengelola Koperasi dan UMKM masih rendah Iklim usaha semakin ketat dalam persaingan dan semakin kurang kondusif terutama bagi koperasi dan UMKM. Pemahaman terkait dengan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha koperasi dan UMKM masih rendah.

UPAYA DAN SARAN PEMECAHAN MASALAH Dalam Menghadapi Permasalahan dan Tantangan yang ada, maka upaya-upaya

UPAYA DAN SARAN PEMECAHAN MASALAH Dalam Menghadapi Permasalahan dan Tantangan yang ada, maka upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/Tantangan tersebut, adalah 1. Melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagan Koperasi (revitalisasi kelembagaan Koperasi) sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. 2. Melaksanakan sosialisasi UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM kepada stake holders baik di Provinsi maupun Kab/Kota sebagai upaya mengarus utamakan kembali Koperasi dan UMKM. 3. Untuk mendukung standarisasi peningkatan SDM dan mutu pengetahuan perkoperasian dan kewirausahaan, perlu dilaksanakan Diklat bagi Pembina Koperasi dan UMKM dan Aparatur yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan atau Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi maupun Kabupaten/Kota 4. Membantu dalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) 5. Membantu fasilitasi akses pembiayaan / perkuatan modal bagi Koperasi dan UMKM dan mempercepat pendirian perusahaan penjaminan kredit daerah (PPKD)