PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH OPTIMALISASI PELAYANAN MASYARAKAT DI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH OPTIMALISASI PELAYANAN MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH CONTOH RESPON CEPAT

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RESPON PENANGANAN ADUAN No Kategori Isu Kanal Jumlah Total Aduan Terjawab Aduan Belum Terjawab 1. PPDB Online Twitter Kemala Jateng 1353 1352 1 2. Perhubungan Twitter Kemala Jateng 550 509 41 3. PPDB Online 2018 Lapor. Gub 243 233 10 4. Perhubungan 2018 Lapor. Gub 84 78 6

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LATAR BELAKANG Menurut UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik: Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik LATAR BELAKANG Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LATAR BELAKANG Pergub Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik Di Jawa Tengah. Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah, perlu melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk mengintegrasikan berbagai media pengaduan dalam menerima aduan masyarakat dan optimalisasi penggunaan media pengaduan masyarakat perlu dilakukan pengelolaan aduan masyarakat melalui media komunikasi Elektronik.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MEDIA KOMUNIKASI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 PERGUB NOMOR 13 TAHUN 2018 , MELIPUTI MEDIA KOMUNIKASI a. Media berbasis online, terdiri dari: 1 2 Media Lapor. Gub! melalui website laporgub. jatengprov. go. id 3 4 Media Instagram dengan nama akun Pemprov Jawa Tengah (@provjateng) b. 1 2 Media Lapor. Gub! melalui aplikasi ponsel berbasis android Media Twitter dengan nama akun @provjateng #kemalajateng #jatenggayeng Media berbasis non-internet, terdiri dari: Media SMS Lapor-Gub melalui pesan singkat telepon nomor 08112920200 Call Center melalui nomor (024) 8441256

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PRINSIP DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PASAL 6 PERGUB NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ADUAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA KOMUNIKASI ELEKTRONIK) OBYEKTIF KOORDINATIF Kegiatan penanganan pengacuan masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan Penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan dengan kerja sama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TIDAK DISKRIMINATIF EFEKTIF DAN EFISIEN Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan perlakuan yang sama terhadap setiap pengaduan dan tidak membedakan suku, agama, ras, etnis, jender dan pertimbangan lain yang bersifat subjektif Penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH AKUNTABEL TRANSPARAN Proses penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan dan prosedur yang berlaku Hasil penanganan pengaduan masyarakat dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sehingga masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui perkembangan dan tindak lanjutnya.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PENDEKATAN STRATEGIS 2014 Kanal aduan Laporgub versi web diluncurkan pertama kali 2015 Pencanangan tahun infrastruktur dengan program prioritas Jateng Tanpa Lubang 2016 Tren tahun infrastruktur terus mengalami kenaikan sebagai implikasi tingginya partisipasi masyarakat 2017 Kanal Twitter Kemala Jateng diluncurkan menggunakan hashtag #Kemala. Jateng dan #Jateng. Gayeng sebagai respon tingginya aspirasi masyakarakat ke akun @ganjarpranowo. Di 2017 aplikasi Laporgub berbasis android mulai diluncurkan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KANAL ADUAN DALAM ANGKA 20. 026 Jumlah total aduan masyarakat via Laporgub 2014 – 2018 10. 065 Jumlah total aduan masyarakat via Twitter Kemala Jateng Mei 2017 – Juli 2018

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH STATISTIK GLOBAL ADUAN LAPORGUB TAHUN 2014 -2017 4491 2665 1561 1350 1180 793 826 750 730 564 231 241 233 199 Belum Dijawab Verifikasi 311 291 184 127 107 32 23 Progres 2014 Selesai 2015 2016 2017 Bukan Wewenang 49 37 11 Ditolak

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TREN KENAIKAN JUMLAH ADUAN LAPORGUB 2014 -2018 25000 20026 20000 15000 11020 10000 5000 2148 2606 2015 2016 1212 0 2014 2017 mid 2018

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PERKEMBANGAN KATEGORI ADUAN MASYARAKAT VIA LAPORGUB 2014 -2017 PERTANIAN 5% Forkominda ENERGI 5% 7% SOSIAL MASYARAKA T 4% 2014 INFRASTRUKTUR 31% [CATEGORY NAME] [PERCENTAGE] KEPEGAWAIAN 8% PENDIDIKAN 15% Kabupaten Kota 11%

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PERKEMBANGAN KATEGORI ADUAN MASYARAKAT VIA LAPORGUB 2014 -2017 Kabupaten Kota 12% 2016 INFRASTRUKTUR 15% Forkominda 9% Forkominda 7% ENERGI 4% PENDIDIKAN 17% SEKTOR LAIN 18% SOSIAL MASYARAKA T 4% KEUANGAN DAN ASET 5% PERMADES DAN KEPENDUDUKAN 13% KEPEGAWAIA N 3% Kabupaten Kota 10% 2017 INFRASTRUKTUR 26% SOSIAL MASYARAKA T 9% KESEHATA N 4% EKONOMI DAN INDUSTRI 5% KEUANGAN DAN ASET 8% ENERGI 6% PERMADES DAN KEPENDUDUKAN 11% PENDIDIKAN 15%

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PERKEMBANGAN KATEGORI ADUAN MASYARAKAT VIA KEMALA JATENG Forkominda 2% Kabupaten Kota 14% INFRASTRUKTUR 20% KESEHATA N 3% ENERGI 4% SEKTOR LAIN-LAIN 10% PARIWISATA DAN BUDAYA LINGKUNGAN 2% 1% SOSIAL MASYARAKAT 4% EKONOMI DAN INDUSTRI 4% BENCANA 2% KEUANGAN DAN ASET 7% PENDIDIKAN 13% KEPEGAWAIAN PERTANIAN 1% DAERAH PEMBANGUNAN PERMADES DAN KEPENDUDUKAN 2% 0% 10% Rekapitulasi terakhir 16 Juli 2018

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEADAAN SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA KANAL ADUAN Sebelum Sesudah Perlu waktu yang lebih banyak, tidak praktis karena harus mendatangi instansi terkait untuk melaporkan permasalahan. Hemat waktu, praktis. Masyarakat dapat langsung melaporkan kejadian secara langsung dan real time. Harus mencari alamat instansi terkait, menunggu pihak yang bertanggung jawab menerima aduan. Tidak harus tatap muka. Cukup dengan sms, telpon, email, tweet, dan menyapa di media sosial resmi instansi terkait. Membutuhkan banyak biaya untuk trasportasi ke instansi terkait Lebih murah karena bisa diakses via HP, Telpon, dimanapun, kapanpun Respon lama. Tindak lanjut laporan lama karena proses birokrasi yang bertele-tele. Respon cepat. Penanggung jawab jelas dan laporan bisa langsung ditangani dalam hitungan hari

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Layanan Birokrasi. Yang. Mudah, Casual, Murah, Mampu Cepat…. . Menyentuh Setiap Transparan Individu. dan Akuntabel. Ganjar Pranowo