PELAKSANAAN PKH CAPAIAN HARAPAN DAN TANTA Rakor PKH

PELAKSANAAN PKH : CAPAIAN, HARAPAN DAN TANTA Rakor PKH Kabupaten Sragen

PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT KLASTER 1 1. BEASISWA MISKIN 2. JAMKESMAS 3. RASKIN 4. PKH KLASTER 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) KLASTER 3 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) 5. BLT KLASTER 4 1. RUMAH SANGAT MURAH 2. 3. 4. 5. 6. KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH AIR BERSIH UNTUK RAKYAT LISTRIK MURAH DAN HEMAT PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR PERKOTAAN Oct-20 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, SERTA PERLUASAN DAN PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN 2

GAMBARAN UMUM PROGRAM KELUARGA HARAPAN - PKH BANTUAN TUNAI BERSYARAT (Conditional Cash Transfer) PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya. Kewajiban: • Memeriksakan anggota keluarganya (Ibu Hamil dan Balita) ke fasilitas kesehatan (Puskesmas, dll). • Menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan. Hak: • Mendapatkan bantuan uang tunai 3

NILAI BANTUAN KELUARGA PROGRAM KELUARGA HARAPAN - PKH BANTUAN PER RTM SKENARIO BANTUAN PER TAHUN (RP) Bantuan tetap Bantuan RTSM yang memiliki: a. Ibu Hamil , Ibu Nifas, Anak Usia Balita b. Anak Usia SD/MI c. Anak Usia SMP/MTs Bantuan minimum per RTSM Bantuan maksimum per RTSM Bantuan rata-rata 200. 000 800. 000 400. 000 800. 000 600. 000 2. 200. 000 1. 390. 000 Catatan: - Bantuan Per RTSM, maksimum Rp. 2. 200. 000 (3 orang anak ). - Bantuan disalurkan 4 (empat) kali pembayaran dalam satu tahun 94

MEKANISME PKH 1. 2. 3. 4. Seleksi dan Penetapan lokasi PKH Sosialisasi (Rapat Koordinasi) Rekruitmen dan Diklat Pendamping- Operator PKH Pembentukan Sekretariat UPPKH Kab/Kota (Perangkat SIM PKH) 5. Pertemuan Awal dan Validasi calon Peserta PKH 6. Pembayaran pertama kali dan Rekonsiliasi 7. Bimbingan Teknis (Reguler dan Service Provider) 8. Verifikasi komitmen peserta PKH pada layanan Kesehatan dan Pendidikan 9. Pembayaran berdasarkan verifikasi 10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5

KOMPLEMENTARITAS PKH UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 6

PKH ADALAH PROGRAM NASIONAL Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, & Rumah Singgah (Supply Side) Keluarga PKH (Demand Side) Kementerian Sosial Memastikan kesediaan Keluarga untuk mengikuti program: Pendampingan, Pemantauan Kepatuhan, dan Pembayaran Kementerian Dalam Negeri • Memfasilitasi pembuatan kartu tanda penduduk • Memastikan komitemen Pemda dalam pelaksaanaan PKH Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama Kementerian Kesehatan • Layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan, • Pencatatan kehadirandi fasdik/faskes untuk verifikasi kepatuhan program tugas tambahan bagi staf fasdik/faskes Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial • Layanan rumah singgah (shelter) bagi anak jalanan dan pekerja anak. UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 7

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM MENGGUNAKAN BASIS DATA TERPADU RASKIN JAMKESMAS PKH BANTUAN PENDIDIKAN • Karena mencakup keluarga sangat miskin, maka penerima PKH secara otomatis adalah juga penerima Jamkesmas, Raskin, dan Bantuan Pendidikan untuk keluarga miskin. • Penggunaan Basis Data Terpadu yang difasilitasi oleh TNP 2 K diarahkan kepada komplementaritas program UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 36 8

HASIL VALIDASI PKH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KOMPLEMENTARITAS ANTARPROGRAM Menghasilkan Data Terkini Kegiatan Validasi PKH Seluruh nama diserahkan ke Kemenkes Untuk mendapatkan Jamkesmas Ibu hamil Anak balita Anak 6 -18 tahun Di sekolah Seluruh nama diserahkan ke Kemdikbud & Kemenag untuk mendapatkan Program BSM Anak 6 -18 tahun Bekerja Seluruh nama diserahkan ke Kemnakertrans Untuk mendapatkan Program PPA-PKH Anak 6 -18 tahun Anak jalanan Seluruh nama diserahkan ke Kemsos Untuk mendapatkan Program PKSA UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 9

SINERGI PKH-JAMKESMAS ANTARA KEMENTERIAN SOSIAL DAN KEMENTERIAN KESEHATAN Kementerian Sosial 1. Memberikan daftar nama anggota keluarga penerima PKH (hasil validasi) kepada Jamkesmas - dilakukan melalui Basis Data Terpadu, Sekretariat TNP 2 K 2. Menginformasikan lokasi pelaksanaan PKH (lama dan baru) kepada Unit Pelaksana Jamkesmas 3. Memastikan Peserta PKH memenuhi kewajibannya dengan mendatangi Fasilitas Kesehatan. 4. Mengambil Formulir K yang telah diverifikasi oleh petugas Fasilitas Kesehatan. Kementerian Kesehatan 1. Menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi Peserta PKH; 2. Melakukan verifikasi PKH pada unit layanan kesehatan, termasuk penugasan untuk menyediakan pencatatan layanan kesehatan tersendiri bagi keluarga penerima PKH: 3. Menyediakan daftar kunjungan (Buku KIA) 4. Mengisi formulir (Form K) dan melakukan verifikasi; Mengembalikan Form K yang sudah diverifikasi ke Pendamping PKH 5. Memasukkan seluruh anggota Peserta PKH sebagai Peserta Jamkesmas, dan menyediakan Kartu Jamkesmas bagi peserta PKH – daftar nama dan alamat melalui Basis Data Terpadu, Sekretariat TNP 2 K 6. Memantau Peraturan Menkes yang menginstruksikan setiap anggota Peserta PKH memperoleh Jamkesmas; UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 10

SINERGI BSM-PKH ANTARA KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN KEMENTERIAN AGAMA Kementerian Sosial 1. 2. 3. 4. Memberikan daftar nama anggota keluarga 1. penerima PKH (hasil validasi) yang dapat menerima program BSM kepada 2. Kemendikbud dan Kemenag - dilakukan melalui Basis Data Terpadu, Sekretariat TNP 2 K. Menginformasikan lokasi pelaksanaan PKH (lama dan baru) kepada penyelenggara program BSM di Kemendikbud dan Kemenag. Memastikan anak di keluarga Peserta PKH 3. memenuhi kewajibannya dengan hadir di fasilitas pendidikan sesuai persyaratan. Mengambil Formulir P yang telah diverifikasi oleh petugas fasilitas pendidikan. UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan Kementerian Agama Menyediakan fasilitas pendidikan bagi Anak Peserta PKH; Melakukan verifikasi kehadiran anak keluarga peserta PKH pada satuan pendidikan: Menyediakan daftar hadir Mengisi formulir dan melakukan verifikasi dengan Form P Mengembalikan Form P yang telah diverifikasi ke Pendamping PKH Memberikan bantuan pendidikan bagi anak Peserta PKH: Menerima daftar nama & alamat anak calon penerima beasiswa – melalui Basis Data Terpadu, Sekretariat TNP 2 K. Menginformasikan kepada fasilitas pendidikan untuk memasukkan nama anak dalam daftar penerima beasiswa. Melakukan pembayaran sesuai ketentuan di Kemendikbud dan Kemenag. 11

SINERGI PPA-PKH ANTARA KEMENTERIAN SOSIAL DAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Menghasilkan Data Terkini UPPKH Kemsos Kegiatan Validasi PKH Ibu hamil Anak balita Anak 6 -18 tahun Di sekolah Anak 6 -18 tahun Bekerja Anak 6 -18 tahun Anak jalanan Kemendikbud & Kemenag Satuan Pendidikan Formal Reguler, Non. Formal, Paket A & B, Madrasah MI, MTs, MA, Pondok Pesantren Data diserahkan kepada UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 Kemenakertran s Dikembalikan ke Satuan Pendidikan sesuai ketentuan Shelter PPA-PKH 12

SINERGI PPA-PKH ANTARA KEMENTERIAN SOSIAL DAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Kementerian Sosial 1. Memberikan daftar nama pekerja anak yang didapatkan dari hasil validasi PKH kepada Kemenakertrans - dapat dilakukan melalui Basis Data Terpadu, Sekretariat TNP 2 K. 2. Memastikan anak Peserta PKH memenuhi kewajibannya dengan mendatangi shelter yang telah ditetapkan. 3. Mengambil Formulir verifikasi kehadiran anak pada fasilitas shelter yang telah diverifikasi oleh petugas shelter. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1. Melakukan validasi lanjutan terhadap daftar pekerja anak yang dijaring dari hasil validasi PKH. 2. Menyediakan fasilitas shelter, pendamping, tutor bagi pekerja anak yang dijaring dari hasil validasi PKH 3. Melakukan verifikasi kehadiran anak di shelter dengan mengisi Formulir verifikasi kehadiran. Formulir ini kemudian dikembalikan kepada pendamping keluarga PKH. 4. Mengembalikan mantan pekerja anak ke satuan pendidikan, sesuai ketentuan yang disepakati dengan Kemendikbud. UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 13

SINERGI PKSA DAN PKH, KEMENTERIAN SOSIAL UPPKH Kemsos Menghasilkan Data Terkini Kegiatan Validasi PKH Ibu hamil Anak balita Anak 6 -18 tahun Di sekolah Kemendikbud & Kemenag Satuan Pendidikan Formal Reguler, Non. Formal, Paket A & B, Madrasah MI, MTs, MA, Pondok Pesantren Kemensos Dikembalikan ke Satuan Pendidikan sesuai ketentuan Shelter Anak 6 -18 tahun Bekerja Anak 6 -18 tahun Anak Jalanan Data diserahkan kepada UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 PKSA Kemensos 14

SINERGI PKSA DAN PKH, KEMENTERIAN SOSIAL Kementerian Sosial 1. Memberikan daftar nama anak jalanan yang didapatkan dari hasil validasi PKH kepada PKSA Kementerian Sosial - dapat dilakukan melalui Basis Data Terpadu, Sekretariat TNP 2 K. 2. Memastikan anak Peserta PKH memenuhi kewajibannya dengan mendatangi shelter atau LKSA yang telah ditetapkan. 3. Mengambil Formulir verifikasi kehadiran anak pada fasilitas shelter atau LKSA yang telah diverifikasi oleh petugas LKSA. Kementerian Sosial 1. Melakukan validasi lanjutan terhadap daftar anak jalanan yang dijaring dari hasil validasi PKH. 2. Menyediakan fasilitas shelter/LKSA, pendamping, relawan, dan lainnya bagi anak jalanan yang dijaring dari hasil validasi PKH. 3. Melakukan verifikasi kehadiran anak di shelter/LKSA dengan mengisi Formulir verifikasi kehadiran. Formulir ini kemudian dikembalikan kepada pendamping keluarga PKH. 4. Mengembalikan mantan anak jalanan ke satuan pendidikan, sesuai ketentuan yang disepakati dengan Kemendikbud. UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 15

CAPAIAN 16

PKH TELAH BERJALAN SEBAGAI PROGRAM CONDITIONAL CASH TRANSFER Terlihat dari : (1) Verifikasi kepatuhan telah berjalan (2) Keluarga mengetahui kewajibannya (3) Program menerapkan penalti atas ketidakpatuhan • VERIFIKASI adalah kunci dari pelaksanaan CCT. • Di awal 2011, 91% dari penerima manfaat PKH telah diverifikasi • Juni 2011: terdapat total 1, 7 juta anggota keluarga yang dipantau oleh PKH Anak balita : 493. 693 orang Anak Usia : 308. 159 orang SMP Anak usia SD : 867. 701 orang UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 Ibu hamil : 28. 491 orang 12

VERIFIKASI TELAH DIJALANKAN ATAS KEPATUHAN KELUARGA MENJALANKAN KEWAJIBAN % Keluarga Sasaran yang terverifikasi Hasil spot check TNP 2 K menunjukkan bahwa mayoritas keluarga PKH mengetahui tentang kewajiban yang harus dipenuhi. Sumber: Kementerian Sosial UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 18

PENALTI TELAH DITERAPKAN BAGI KELUARGA YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN % Keluarga Sasaran yang terkena pemotongan bantuan, Tahun 2010 16 12. 7 12 7. 2 8 8. 2 4 0 2010 - III 2010 - IV Sumber: Kementerian Sosial UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 PENALTI berupa pemotongan bantuan dikenakan bagi keluarga yang tidak memenuhi kewajiban Pembayaran tahap I tidak ada penalti karena langsung dibayarkan. Verifikasi mulai dilaksanakan setelah pembayaran tahap I. 19

KOMPOSISI KEPESERTAAN ANGGOTA KELUARGA PKH 2 0 Sumber : UPPKH Pusat, 2011 UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011

UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 21

REKAPITULASI ANGGOTA RUMAH TANGGA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KAB SRAGEN 2011 7, 000 6, 460 6, 000 5, 000 3, 856 2, 840 JUMLAH ANAK SD JUMLAH ANAK SMP 4, 000 JUMLAH IBU HAMIL 3, 000 JUMLAH BALITA 2, 000 165 1, 000 - SRAGEN UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 22

CAPAIAN PELAKSANAAN PKH ……. (1) 1. PKH telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Conditional Cash Transfer (CCT) Program atau Bantuan Tunai Bersyarat, seperti: • Besaran bantuan sesuai dengan hasil verifikasi (komitmen peserta PKH ) sebesar 83, 25 % (2011) • Bagi Peserta PKH yang tidak memenuhi kewajiban mendapatkan sanksi / disinsetif berupa pemotongan bantuan • Penyaluran bantuan dilakukan 4 tahap dalam setahun • Penerima bantuan PKH adalah ibu-ibu (wanita pengurus rumah tangga) • Bantuan disalurkan oleh Lembaga Pembayar ( PT Pos Indonesia dan BRI) 23

CAPAIAN PELAKSANAAN PKH. . (2) 2. Terbitnya Surat Edaran terkait pelaksanaan PKH : a) Surat Edaran No. 90/MPN/LL/2009, tanggal 25 juli 2009, tentang Beasiswa bagi Siswa Miskin b) Surat Edaran No. 728/C 2/KU/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang Kegiatan Penyediaan Beasiswa Miskin Jenjang SD melalui APBN-P. c) Surat Edaran No. IR. 02 -02/B-IV/2977/2010, tanggal 5 Agustus 2010 tentang Dukungan Sektor Kesehatan terhadap PKH. d) Surat Edaran Dirjen Administrasi dan Kependudukan No. 471. 13/505/MD tentang Penerbitan KTP bagi Penduduk Peserta PKH 11 24

EVALUASI PKH DAMPAK PKH TERHADAP KESEHATAN • Jumlah kunjungan Bumil/ nifas ke Faskes meningkat 7 -9 percentage points; • Jumlah balita ditimbang meningkat sekitar 15 -22 percentage points; • Persalinan dengan Faskes meningkat 5 percentage points; • Persalinan dibantu petugas kes terlatih meningkat 6 percentage points; • Dampak PKH lebih kuat di daerah dengan Faskes yang lebih baik: • Dampak di daerah perkotaan lebih baik dari di perdesaan. • Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan (Puskesmas, Pustu, Pusling, Posyandu, dll) DAMPAK PKH TERHADAP PENDIDIKAN • Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) • Mendorong anak usia 6 -15 tahun untuk tetap di sekolah • Meningkatnya jumlah fasilitas pendidikan Dihimpun oleh TNP 2 K, 2011 25

LEMBAGA YANG MELAKUKAN EVALUASI DAMPAK • • BAPPENAS: – Laporan Akhir Evaluasi Program Perlindungan Sosial: Program Keluarga Harapan 2009 – ADB Pro-Poor Planning and Budgeting Project Working Paper 5 – Two case studies on implementing Indonesian CCT program Kementerian Sosial RI: Laporan Akhir Spot Check PKH 2009 Pusat Penelitian Kesehatan, Universitas Indonesia: Spot Check PKH 2010 World Bank 2010: – Final Impact Evaluation Report of Indonesia’s Household Conditional Cash Transfer Program – PER Report Draft – Kajian Program and Public Expenditure Review , 2011 Ayala 2010, Tarcisio 2010: Operational Assessment reports SMERU 2011: Qualitative Impact Study for PNPM Generasi and PKH on the Provision and the Utilization of Maternal and Child Health Services and Basic Education Services in the Provinces of West Java and East Nusa Tenggara TNP 2 K: Spot Check di 7 Kabupaten 2011 Dihimpun oleh TNP 2 K, 2011 26

RENCANA TAHUN 2012 -2014 UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 27

RENCANA PELAKSANAAN PKH 2012 TAHUN 2011 2012 RTSM 1. 116. 000 1. 516. 000 PROVINSI 25 33 KABUPATEN 119 167 KECAMATAN 1. 379 1. 895 1, 6 1, 8 ANGGARAN (TRILIUN) 28

RENCANA PELAKSANAAN PKH 2013 -2014 SESUAI RAPAT PLENO TNP 2 K 1. JUMLAH PESERTA PKH : • TAHUN 2013 : 2, 4 JUTA KSM • TAHUN 2014 : 3 JUTA KSM 2. MENCAKUP SEMUA PROVINSI DAN KAB/KOTA (33 PROVINSI DAN 497 KABUPATEN/KOTA) 3. MENGACU PADA DATA TERPADU (PPLS 2011) 29

ARAH PERLUASAN PKH (TNP 2 K) UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 30

ARAH PERLUASAN PKH (1): PENETAPAN SASARAN – Data penerima PKH bersumber dari BASIS DATA TERPADU – Peserta PKH adalah berbasiskan KELUARGA – OTOMATIS KEPESERTAAN Jamkesmas, Raskin, dan Bantuan Pendidikan untuk keluarga PKH (2): PEMBAYARAN - Dilakukan TEPAT WAKTU untuk mendukung peningkatan pendaftaran di sekolah - Pembayaran menggunakan rekening penerima (GIRO online) dan PEMBAYARAN VIA BANK UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 21 31

ISU-ISU TERKAIT PROGRAM KELUARGA HARAPAN • Terkait Data Hingga saat ini data PPLS 2011 belum semua tersedia sebagai bahan dasar data RTSM PKH di 2012 • Optimalisasi mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sinkronisasi, sinergi dari 4 klaster, khususnya terkait exit strategy PKH • Komitmen lembaga pembayar / penyalur bantuan PKH (PT Pos dan PT BRI ) UPPKH PUSAT – KEMENTERIAN SOSIAL 2011 32

TERIMA KASIH 33