KELEMBAGAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN STRUKTUR KELEMBAGAAN PKH TIM
KELEMBAGAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
STRUKTUR KELEMBAGAAN PKH TIM PENGENDALI PKH/TKPK DEPSOS UPPKH PUSAT TIM PENGARAH PUSAT PT POS INDONESIA TIM KOODINASI TEKNIS Tim Teknis Pusat PUSAT Pusat TIM KOORDINASI TEKNIS PROVINSI/TKPKD Provinsi DINAS SOSIAL Tim Koordinasi Teknis Kabupaten/Kota/TKPKD Kabupaten UPPKH KABUPATEN/KOTA KANTOR POS KABUPATEN / KOTA UPPKH Kecamatan KANTOR /PETUGAS POS Keterangan: _______ garis komando ------ garis koordinasi Kecamatan
TIM PENGENDALI 1. PENGARAH § Ketua § Wakil Ketua § Anggota : Menko Kesra : Menko Perekonomian : Mendagri Meneg PPN/Kepala Bappenas Mensos Meneg Pemberdayaan Perempuan Menkeu Mendiknas Menkes Menag Menkominfo Menakertrans Kepala BPS
2. PELAKSANA § Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenkokesra § Wakil Ketua I : Dirjen Banjamsos Kemensos § Wakil Ketua II: Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Kemeng PPN/Bappenas § Sekretaris : Staff Ahli Meneg PPN/Bappenas Bidang SDM dan Kemiskinan Much. Aswad, SE, MM
3. TEKNIS § Ketua : Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kemeneg PPN/Bappenas § Wakil Ketua I : Asisten Deputi Urusan Penguatan Masyarakat dan Kawasan Kemenko Kesra § Wakil Ketua II : Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kemeng PPN/Bappenas § Sekretaris : Direktur Jamkesos Ditjen Banjamsos Kemensos Much. Aswad, SE, MM
TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGENDALI 1. Pengarah § Pengarahan kepada Pelaksana : § Substantif § Teknis
2. Pelaksana § Merumuskan konsep kebijakan operasional koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian § Menentukan kriteria dan daftar penerima PKH § Melakukan sosialisasi § Melakukan pemantauan dan evaluasi ------ melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesra § Menilai hasil, manfaat dan dampak terhadap pengurangan kemiskinan. § Mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektifitas pelaksanaan PKH kepada pengarah § Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesra Much. Aswad, SE, MM
3. Teknis § Membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya : § merumuskan kebijakan, design, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi PKH Much. Aswad, SE, MM
TIM PENGARAH TINGKAT PUSAT ADALAH PEJABAT ESELON 1 § § § § § KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI BIRO PUSAT STATISTIK (BPS)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGARAH TINGKAT PUSAT § Memberi pengarahan dan menyetujui: - Desain dan rencana implementasi program - Mekanisme dan prosedur pelaksanaan PKH § Mengkaji laporan perkembangan program setiap 6 bulan sekali § Mengkaji dan menyetujui laporan audit dan laporan evaluasi § Memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang pengembangan PKH pada wilayah diluar uji coba § Memecahkan berbagai masalah lintas sektor
TIM KOORDINASI TEKNIS PUSAT § Ketua : Dirjen Banjamsos § Pejabat Pembuat Komitmen : Direktur Jamkesos § Anggota : Pejabat Eslon 2 dan/atau Eslon 3 yang ditunjuk dari Kementerian dan Lembaga Anggota Tim Pengarah Pusat Much. Aswad, SE, MM
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM TEKNIS TINGKAT PUSAT § Mengkaji rencana operasional (disiapkan UPP) § Koordinasikan lintas sektoral § Monitoring dan evaluasi § Kajian laporan perkembangan § Kajian laporan evaluasi § Kajian laporan audit § Merespon pengaduan masyarakat (level nasional)
UPPKH PUSAT § ORGANISASI UPPKH PUSAT ü PEGAWAI DEPSOS ü TIM ASSISTENSI ü TENAGA AHLI ü PRAKTISI/NARASUMBER ü TENAGA OPTERATOR KOMPUTER DAN TEHNICAL SUPPORT
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UPPKH PUSAT § § § § Pengelolaan Registrasi peserta PKH Pengelolaan pelaksanaan pembayaran Verifikasi kelayakan peserta PKH Koordinasi (kesehatan dan pendidikan) Mengelola keuangan Mengembangkan mekanisme penyelesaian pengaduan Memonitor pelaksanaan PKH Menyelesaikan berbagai masalah PKH Menyusun berbagai laporan Menjamin proses dan ketepatan waktu sosialisasi Menyelenggarakan dan mengelola pelatihan Melaksanakan rencana strategis komunikasi Melakukan pemutahiran data Hal-hal lain yang ditentukan kemudian
Ruang Lingkup Tugas PT Pos: 1. PENYALURAN DANA a. b. c. Penyaluran dana PKH kepada RTSM Pembayaran honor tenaga operator Pembayaran honor pendamping Catatan : - Menggunakan resources SDM Pos yang handal dalam menangani penyaluran dana pemerintah. - Sistem Pembayaran menggunakan Aplikasi Remittance Services. 2. PENYEDIAAN RUANG KERJA PENDAMPING UPPKH KECAMATAN (Pemanfaatan Network yang tersebar di Seluruh Indonesia) 3. PENCETAKAN DAN KIRIMAN KARTU & FORMULIR - Melalui Layanan Ad. Mail Pos
Pencetakan Pengiriman Kartu dan Formulir Program Keluarga Harapan PERSIAPAN 2010 16
TERKAIT PT POS • PETUGAS PT POS DI DAERAH BELUM MEMAHAMI PKH PT POS KRG SOSIALISASI • KETERBATASAN TENAGA PT POS, SHG PENDAMPING BANYAK MEMBANTU TUGAS PT POS TANPA KOMPENSASI • TIDAK ADANYA PT POS DILOKASI PKH • PENDAMPING DITUGASKAN SEBAGAI TENAGA PAYMENT
TERKAIT PT POS • MASIH ADANYA PENDISTRIBUSIAN FORMULIR VERIFIKASI TIDAK DISAMPAIKAN KE YANDIK DAN YANKES SERTA PICK UP NYA TIDAK SESUAI JADWAL YANG TELAH DISEPAKATI • JADWAL PEMBAYARAN TERTUNDA KARENA ADA KEGIATAN LAIN PT POS • LOKASI-LOKASI YANG TIDAK ADA PT POS TIDAK DIDATANGI SESUAI KESEPAKATAN • REKON PAYMENT MASIH TERDAPAT SELISIH
TIM KOORDINASI PKH PROVINSI § STRUKTUR TIM KOORDINASI TEKNIS TINGKAT PROPINSI: – PEMBINA : GUBERNUR – KETUA TIM PENGARAH : SEKDA – KETUA TIM TEKNIS : KEPALA BAPPEDA PROVINSI – SEKRETARIS : KEPALA DINAS SOSIAL – ANGGOTA : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPALA BADAN/ KANTOR KOMINFO KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA KANWIL DEPAG KEPALA BPS PROVINSI KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KEPALA INSTANSI/LEMBAGA LAIN § SEKRETARIAT PKH PROPINSI (INSTANSI SOSIAL)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI TEKNIS PROPINSI § Koordinasi, sosialisasi dan informasi (ketentuan keikutsertaan dan komitmen kabupaten) § Koordinasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, § Koordinasi kegiatan provinsi dengan pusat (antara lain fasilitasi koordinasi, pelaksanaan survey, sosialisasi dan pelatihan pendamping PKH) § Monitor laporan kemajuan dan verifikasi komitmen kabupaten § Sosialisasi hasil evaluasi proses dan dampak program PKH
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI § Lokasi: - Di Dinas/Instansi Sosial § Anggota : 8 orang (ditetapkan Kepala Dinas/Instansi Sosial) § ketua § Sekretaris § Anggota § Tugas dan Tanggungjawab: § Mempersiapkan jadwal atau agenda § Rapast rutin Tim Koordinasi, § Supervisi, Pembinaan dan Pengawasan di Kabupaten/Kota
(ii) Menyampaikan laporan yang berisi: - Perkembangan pelaksanaan PKH Permasalahan yang ada serta solusi yang telah diambil Usulan tindakan/perbaikannya Usulan pengembangan pelaksanaan PKH didaerah setempat. Laporan tersebut diatas secara periodik: * setiap bulan * triwulan * semester dan * tahunan ke Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kemensos RI
TIM KOORDINASI PKH KABUPATEN/KOTA § STRUKTUR TIM KOORDINASI TEKNIS KABUPATEN/KOTA: – – – § PEMBINA KETUA TIM PENGARAH KETUA TIM TEKNIS SEKRETARIS ANGGOTA : BUPATI/WALIKOTA : SEKDA : KEPALA BAPPEDA KAB. /KOTA : KEPALA DINAS SOSIAL KAB. /KOTA : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPALA BADAN/ KANTOR KOMINFO KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA KANDEP AGAMA KEPALA BPS KAB. /KOTA KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOORDINATOR UPPKH KAB/KOTA CAMAT LOKASI PKH KEPALA INSTANSI/LEMBAGA LAIN SEKRETARIAT PKH KAB. /KOTA (INSTANSI SOSIAL)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI TEKNIS KABUPATEN § Koordinasi, sosialisasi dan sediakan informasi § (ketentuan keikutsertaan dan komitmen kecamatan) § Bantu koordinasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, (kecamatan percontohan) § Koordinasi kegiatan program di kabupaten dengan propinsi § (fasilitasi koordinasi, pelaksanaan survey, sosialisasi dan pelatihan pendamping PKH) § Monitor laporan kemajuan § Sosialisasi hasil evaluasi proses dan dampak program PKH di daerahnya
Lokasi sekretariat: Di Dinas/ Instansi Sosial Beranggotakan 6 orang, : • Ketua • Sekretaris • Anggota (ditetapkan oleh Kepala Dinas/Instansi Sosial) Much. Aswad, SE, MM
Tugas dan Tanggungjawab Sekretariat Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota § Mempersiapkan jadwal atau agenda, rapat-rapat rutin; Supervisi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan PKH § Menyampaikan laporan yang berisi tentang perkembangan kegiatan pelaksanaan PKH; permasalahan yang ada dan solusi/tindakan yang telah diambil; serta usulan pengembangan pelaksanaan PKH didaerah setempat ü ü Laporan periodik setiap bulan; triwulan; semester dan tahunan Sampaikan ke Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R. I.
UNIT PELAKSANA PKH KAB/KOTA § Dibentuk di setiap Kab. /Kota lokasi PKH § Pelaksana program (di bawah koordinasi instansi sosial) § Kunci untuk menyukseskan PKH. § Saluran informasi antara UPPKH Kec. dengan UPPKH Pusat § Saluran informasi antara Tim Koordinasi Provinsi dengan Tim Koordinasi Kab/Kota Much. Aswad, SE, MM
§ Mengikuti arahan kebijakan dan prosedur yang ditentukan: § Tim koordinasi PKH Provinsi § Direktorat Bantuan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI § Tempat : berdekatan di kantor Dinas Sosial kabupaten/kota
STRUKTUR Ketua UPPKH Kab / Kota Koordinator UPPKH Kab / Kota Administrasi UPPKH Kab / Kota SPM UPPKH Kab / Kota Petugas Data Entry SIM UPPKH Kab / Kota
TUGAS DAN TANGGUG JAWAB UPPKH KABUPATEN 1. Menyediakan Informasi 2. Menerima Dan Meyelesaikan Pegaduan 3. Menerima Dan Melakukan Data Entry 4. Menerima Dan Melakukan Scanning Verifikasi 5. Sosialisasi 6. Koordinasi 7. Monev 8. Laporan 9. Tugas Teknis Lain
ALUR PEMUTAKHIRAN DATA
ALUR VERIFIKASI KOMITMEN
ORGANISASI UPPKH KECAMATAN 1. Personil UPPKH Kecamatan adalah Pendamping PKH 2. Di setiap Kec. yang memiliki lebih dari 3 orang Pendamping : diangkat seorang koordinator.
TUGAS DAN TANGGUG JAWAB UPPKH KECAMATAN 1. Melaksanakan tugas Pendampingan kepada RTSM peserta PKH 2. Wilayah kerja meliputi seluruh desa/kelurahan dalam satuan wilayah kerja di tingkat Kecamatan 3. UPPKH Kecamatan bertanggung jawab kepada : UPPKH Kab/Kota dan berkoordinasi dengan Camat dan aparat setempat
TUGAS DAN TANGGUG JAWAB KORWIL PKH 1. Persiapan Program - Menyiapkan Bahan Sosialisasi - Pelatihan - Indentifikasi Data - Koordinasi - Kesiapan UPPKH Kabupaten - Komitmen Pemda - Laporan 2. Pemantauan Dan Pelaporan - Persiapan Dan Pelaksanaan Program - Analisa Kinerja Program Didaerah - Umpan Balik Ke SIM
3. Pemberian Dukungan Terhadap Pemda UPPKH Kabupaten - Persiapan Dan Pelaksanaan PKH - Pengadaan Sarana Dan Prasarana - Dukungan Manajemen Dan Administrasi - Dukungan Institusi Didaerah 4. Pemberian Dukungan Dan Hubungan Dengan Instansi Terkait - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Pendidikan 5. Tugas Terkait Dengan PT. POS - Penyediaan Sarana Dan Prasarana - Penjadwalan Pembayaran - Realisasi Pembayaran - Distribusi Dokumen
PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERMASALAHAN 1. Koordinasi tingkat Pusat • Intensitas pertemuan masih terbatas • Tidak terdapat kesinambungan rapat koordinasi yang disebabkan peserta yang hadir senantiasa berubah, sering kali tidak menguasai materi dan tidak dapat mengambil keputusan. 2. Koordinasi tingkat Provinsi • Intensitas pertemuan tim koordinasi tidak terjadwal dengan baik • Tim koordinasi yang hadir sering kali berganti dan tidak menguasai PKH dan permasalahan yang ada sehingga rapat koordinasi sering menjadi ajang sosialisasi • Tim koordinasi belum banyak mengambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan dan pemenuhan akses peserta PKH dalam bidang pendidikan dan Kesehatan • Belum terjalinnya koordinasi yang intensif antara tim koordinasi provinsi dan kabupaten / Kota • Tim koordinasi belum optimal untuk mendukung dan berpartisipasi dalam PKH
lanjutan PERMASALAHAN 3. Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota • Terbatasnya pertemuan tim Koordinasi yang membahas isu-isu penting yang terjadi dalam pelaksanaan PKH • Terbatasnya arahan tim koordinasi kepada instansi terkait dalam meleksanakan peran, tugas dan fungsi masing-masing instansi terkait dalam mendukung PKH • Belum terjalinnya koordinasi yang intensif antara tim koordinasi kabupaten dengan Provinsi • Tim koordinasi belum optimal untuk mendukung dan berpartisipasi dalam PKH 4. Koordinasi tingkat kecamatan • Hingga saat ini belum ada tim Koordinasi di tingkat kecamatan, sementara pelaksanaan Operasional PKH berada pada tingkat Kecamatan dan kelurahan/desa • Banyak permasalahan-permasalahan yang timbul di kecamatan tetapi tidak dapat di selesaikan karena tidak ada tim koordinasi di kecamatan
PERMASALAHAN lanjutan 5. Koordinasi dalam pelayanan Pendidikan • Kurang terjalinnya koordinasi dalam pelayanan pendidikan yang mengakibatkan tidak tertampungnya kebutuhan segmen populasi RTSM, adanya passing grade yang menyulitkan anak peserta PKH masuk SDN dan SMPN, belum seluruh anak peserta PKH mendapat Bea Siswa Miskin, daya tampung yang terbatas, masih banyak guru yang belum memahami PKH. • Belum seluruh anak peserta PKH mendapat bea siswa miskin • Masih banyak terdapat anak cacat peserta PKH yang tidak mendapatkan pendidikan, karena sarana pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus terbatas 6. Koordinasi dalam pelayanan Kesehatan • Kurang terjalinnya koordinasi dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kurangnya tenaga kesehatan dan vaksin, belum seluruh peserta PKH sebagai peserta Jamkesmas • Masih banyak tenaga pelayanan kesehatan kurang memahami PKH
lanjutan PERMASALAHAN 7. Koordinasi dalam pelaksanaan sosialisasi • Kominfo belum mengkoordinasikan konsep dan pelaksanaan Sosialisasi kepada Dinas/ Instansi Kominfo di daerah, sehingga banyak Dinas/Instansi Kominfo di daerah tidak membuat program sosialisasi • Media dalam pemberian sosialisasi PKH didaerah kurang memadai
REKOMENDASI 1. Tim Koordinasi tingkat pusat • Meningkatkan koordinasi instansi terkait untuk melaksanakan komitmen dalam pelaksanaan PKH. • Meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan masing-masing instansi terkait sesuai perannya dalam PKH 2. Tim Koordinasi Tingkat Provinsi • Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tim koordinasi PKH tingkat provinsi sesuai dengan peran masing-masing anggota • Mengupayakan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi peserta PKH • Menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan PKH pada tingkat provinsi • Mengupayakan dan meningkatkan dana dampingan APBD I untuk mendukung pelaksanaan PKH • Meningkatkan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan PKH
lanjutan REKOMENDASI 3. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota • Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tim koordinasi PKH tingkat kabupaten/kota sesuai dengan peran masing-masing anggota • Mengupayakan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi peserta PKH • Menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan PKH pada tingkat kabupaten/kota • Mengupayakan dan meningkatkan dana dampingan APBD I untuk mendukung pelaksanaan PKH • Meningkatkan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan PKH 4. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan • Perlu dibentuk tim koordinasi PKH tingkat kecamatan yang terdiri dari unsur kecamatan, Dinas Pendidikan Kecamatan, Dinas Kesehatan Kecamatan, Kantor Urusan Agama, Kantor Pos dan Kantor Cabang BRI setempat ditambah beberapa unsur lain yang dipandang perlu. • Pendanaan untuk tim koordinasi kecamatan melalui dana dampingan APBD II
lanjutan REKOMENDASI 5. Koordinasi Dalam Pelayanan Pendidikan • Meningkatkan koordinasi internal Dinas Pendidikan dengan UPTD Pendidikan dengan instansi terkait termasuk para Pendamping dalam rangka pelaksanaan PKH bidang pendidikan termasuk peleyesaian masalah layanan pendidikan bagi peserta PKH • Mengupayakan dan memperbanyak kelompok belajar pendidikan kesetaraan yang dapat diikuti oleh peserta PKH. • Perlu adanya quota anak peserta PKH layanan pendidikan di sekolah negeri. • Menyediakan fasilitas pendidikan yang memungkinkan anak-anak peserta PKH yang cacat dapat mengikuti pendidikan formal/informal/non formal • Menjamin bahwa anak peserta PKH mendampat bea siswa miskin
lanjutan REKOMENDASI 6. Koordinasi Dalam Pelayanan Kesehatan • Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kesehatan yang berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta PKH, termasuk penyelesaian layanan kesehatan. • Dalam berbagai kesempatan dilakukan sosialisasi kepada jajaran kesehatan tentang PKH. • Menjamin bahwa peserta PKH mendapatkan pelayanan Jamkesmas sebagaimana diatur dalam Manlak Jamkesmas. • Menyediakan fasilitas kesehatan yang memungkinkan peserta PKH mendapat akses pelayanan yang optimal. 7. Koordinasi Dalam Pelaksanaan Sosialisasi • Depkominfo memberikan konsep pelaksanaan sosialisasi PKH sebagai dasar pelaksanaan sosialisasi PKH di daerah. • Mengkoordinasikan pelaksanaan PKH di Pusat dan Daerah dengan melibatkan instansi terkait. • Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi secara rutin dan intensif dengan menggunakan media yang paling efektif.
terima kasih SELAMAT BERJUANG DALAM TUGAS PENGABDIAN
- Slides: 45