Program Keluarga Harapan Kabupaten Wonogiri KORWIL PKH JATENG

Program Keluarga Harapan Kabupaten Wonogiri KORWIL PKH JATENG TITIK PUJI RAHAYU, S. Sos, M. Si

OUTLINE 1 Penanganan kemiskinan lewat PKH 2 PKH dan MDG’s 3 Pelaksanaan Verifikasi 4 Kebijakan PKH

SEKILAS TENTANG PROVINSI JAWA TENGAH POTENSI SUMBER KESOS KONDISI DEMOGRAFI KT : 6. 980 Klpk PENDUDUK (SIAK): 32. 643. 612 Jiwa. PSM : 36. 448 Orang LUAS WILAYAH 3, 25 Ha yang terdiri Kemiskinan : 4. 997. 000 ORSOS : 1. 916 Buah dari: (12, 67%) DU/CSR : 1. 239 DU 29 KAB dan 6 KOTA dengan 573 Keterlantaran : 313. 998 (0, 79%) WPKS : 157. 555 Orang KECAMATAN, 767 KELURAHAN, Kecacatan : 237. 277 (0, 6%) TAGANA : 1. 508 Orang 7. 810 DESA Ketunaan : 58. 681 (0, 15%) TKSK : 568 Orang JEPAR K. Bencana : 245. 162 SAKA BINSOS : 1. 237 A Anak (0, 62%) KUDUS PATI REMBANG PKLGN Keterpencilan : 4. 393 (0, 01%) Kab. Jepara TEGAL DEMAK KTK & PM BREBES : 3. 623 PEMALANG BATANG SMG (0, 009%) KENDAL KAB PKLGN BLORA JAWA BARAT PMKS = 5. 507. 993 ( 16, 87 %) terdiri: GROBOGAN KAB. TEGAL PRBLG CILACAP BANYUMAS KEBUMEN KETERANGAN: > 25 % 15 % - 25 % 10 % - 15 % < 10 % TEMANGGUNKAB. SMG G SLTG SRAGEN WONOSOBO MGLG BOYOLALI KAB. MGLG SRKRT KRAYR BNJRNGR PURWOREJO KLATENSKHRJ DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA WONOGIR I JAWA TIMUR

PENJELASAN PRIORITAS Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah terdapat : • 284 Kecamatan Prioritas di 27 Kabupaten. • Dari 284 Kecamatan Prioritas tersebut merupakan hasil dari : ü 50 kecamatan dengan penilaian miskin tinggi, dan ü 234 kecamatan dengan penilaian miskin sedang.

50 KECAMATAN PRIORITAS BERDASARKAN KRITERIA DATA PPLS 2011 15 KABUPATEN 50 KECAMATAN 1. 2. 3. 4. 5. BELIK PULOSARI WATUKUMPUL MOGA 1. 2. BANTARKAWUNG PAGUYANGAN TANJUNG TONJONG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. GUNTUR KARANGAWEN DEMPET BONANG WEDUNG PANINGGARAN KANDANGSERANG 1. 2. BLADO REBAN GUNEM PAMOTAN BULU SEDAN SARANG PANCUR SLUKE SULANG 13. REMBANG 5. DEMAK 4. BREBES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. KARANGREJA KARANGJAMBU KUTASARI KARANGANYAR KEMANGKON KEJOBONG MREBET PENGADEGAN KERTANEGARA 2. BATANG 10. PEMALANG 6. GROBOGAN 9. PEKALONGAN 11. PURBALINGGA 15. WONOSOBO 1. BANYUMAS 1. 2. 3. BOYOLALI 7. KEBUMEN 12. PURWOREJO GEYER PULOKULON 8. KLATEN SUMBANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. KARANGGAYAM SADANG PADURESO ROWOKELE KARANGSAMBUNG SEMPOR ALIAN 1. 2. KEPIL KALIKAJAR BAYAT BRUNO 14. WONOGIRI WONOSEGORO KISMANTORO 5

KLUSTER PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 Bantuan dan Pelindungan Sosial Kelompok Sasaran 19, 1 juta RTS (Raskin, PKH, BOS dll), termasuk Pemberian layanan Khusus bagi 3, 9 juta RT Sangat Miskin 2 3 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Usaha. Mikro dan Kecil (UMK) Program-program yang tergabung dlm PNPM. Fokus : 5. 750 kec Bentuk : Bantuan langsung Masyarakat Rp. 3 M per kecamatan Sasaran : Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Penyaluran KUR : diarahkan untuk kredit Rp 5 juta ke bawah. Plus : penyaluran program prndanaan K/L 6

TARGET PENANGGULANGAN KEMISKINAN Target Individual/ Keluarga Komunitas Kelompok Usaha Sumber bappenas Sangat Miskin PKH Miskin Rentan Miskin BSM, Jamkesmas, Raskin PNPM Mandiri KUR

KOMPOSISI BASIS DATA TERPADU JAMKESMAS 35 % RASKIN 20 % BSM 10 % PKH 5%

DATA PKH DI JAWA TENGAH 2013 Mulai Awal September 2013 ada tambahan 9 Kabupaten/Kota Baru (138 Kecamatan) dan Pengembangan 7 Kecamatan di 3 Kabupaten Lama, jadi total Kab/Kota Penerima PKH di Jawa Tengah 2013 (24 Kab/Kota di 397 Kecamatan ) Total RTSM Awal PKH Jawa Tengah 2013: 744. 105 RTSM di 24 Kabupaten/Kota yang tersebar di 397 Kecamatan; dan 3. 821 Kelurahan/Desa (belum termasuk 9 Kab. /Kota baru) dengan dibantu 1. 340 pendamping; 21 data entry; 64 operator Kab. /Kota, dan 12 Operator Provinsi

PKH Bantuan tunai bersyarat untuk keluarga sangat miskin Syarat: • Anak usia 0 -6 tahun • Anak dibawah usia 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar • Ibu hamil atau nifas Tujuan Membantu keluarga sangat miskin untuk memastikan generasi berikutnya sehat dan menyelesaikan pendidikan dasar (SD dan SMP)

KOMITMEN Ibu hamil • Pemeriksaan kehamilan di yankes sebanyak 4 kali. • Melahirkan oleh tenaga kesehatan • Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan Kewajiban Peserta Bayi Usia 0 -11 bulan : • Imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan. Usia 6 -11 bulan : • Mendapat suplemen vit A Balita Anak Sekolah Usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD dan SMP) : • Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan • Minimal 85 % kehadiran dikelas • Usia 1 -5 : imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat sekali tiap 3 bulan • Usia 5 -6 tahun : Pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapatkan Vit A sebanyak 2 kali dalam setahun

DUKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 1 2 3 Surat Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat No. IR. 02/B IV/2977/2010 tentang Dukungan Kesehatan terhadap PKH Klaim peserta PKH baik di RS dan Faskes lainnya mengikuti prosedur yang ada pada Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas. Inpres no 3/2010, memperkuat dukungan terhadap PKH agar semua sektor terkait dan pemda memberi peran yang kuat.

Kepmenkes RI No 903/Menkes/PER/V/2011 (Manlak Jamkesmas 2011) 4 “Sasaran peserta PKH yang belum menjadi peserta jamkesmas dijamin dalam jamkesmas dan dapat menggunakan kartu PKH pada saat mengakses pelayanan kesehatan dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. PT Askes wajib menerbitkan surat keabsahan peserta (SKP) dan membuat pencatatan atas kunjungan pelayanan kesehatan dari peserta PKH”.

Dasar Hukum Pedoman Operasional bagi Pelayanan Kesehatan § Undang-undang no 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin § Undang-undang no 40 Tahun 2004 tentang SIstem Jaminan Sosial Nasional § Inpres No. 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang program keluarga harapan § Peraturan Presiden no. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan § Peraturan Menteri Kesehatan no. 40 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas § Surat Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI No. IR. 02 -02/BIV/2977/2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang “Sosialisasi PKH kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota Puskesmas dan jajarannya termasuk bantuan verifikasi pendataan layanan kesehatan yang diterima peserta PKH”

DUKUNGAN KEMENDIKNAS 1 2 3 Surat Kemendiknas (Dirjen Manajemen Dikdasmen) No. 728/C 2/ku/2010 tentang penyediaan Beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD melaui ABPN-P SE Mendiknas no. 90/mpm/ll 2009 tentang Prioritas Bea Siswa Miskin bagi Anak-anak KSM peserta PKH. Inpres no 3/2010, memperkuat dukungan terhadap PKH agar semua sektor terkait dan pemda memberi peran yang kuat. 15

Dasar Hukum Pedoman OPerasional bagi Pelayanan Pendidikan § Undang-undang no 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin § Undang-undang no 40 Tahun 2004 tentang SIstem Jaminan Sosial Nasional § Inpres No. 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang program keluarga harapan § Peraturan Presiden no. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan § Surat Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 728/C 2/KU/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang “Sekolah penerima bea siswa (melalui APBN dan APBN-P) agar dapat membantu kelancaran pengisian format kehadiran siswa bagi penerima beasiswa dan peserta PKH”

SIKLUS PKH DATA DAFTAR CALON PESERTA TARGETING UPPKH Pusat Tidak BPS+TNP 2 K VALIDASI SYARAT END Pendamping Ya PEMBAYARAN KOMPOSISI KELUAGA Lembaga Bayar • Data berubah • Pelaporan UPDATE DATA (P'TAHIRAN) MENGGUNAKAN LAYANAN UPPKH Kab/Kota KEMENDIKNAS + KEMENKES VERIFIKASI KOMIT TIDAK KOMIT PENALTY FORMULIR • Pengisian oleh Pendamping disahkan oleh SP • Distribusi oleh Pendamping • Pengambilan oleh pendamping • Entry Data oleh operator UPPKH Kab/Kota

NILAI BANTUAN Skenario Bantuan tetap Bantuan bagi KSM yang memiliki anak usia dibawah 6 tahun, ibu hamil atau menyusui Anak peserta pendidikan setara SD dan sederajat Anak peserta pendidikan setara SMP dan sederajat Bantuan minimum per KSM Bantuan maksimum per KSM Jumlah Bantuan Rp. 300. 000, Rp. 1. 000, Rp. 500. 000, Rp. 1. 000, Rp. 800. 000, Rp. 2. 800. 000, - Catatan: - Bantuan Per Keluarga Sangat Miskin dibatasi maksimum Rp. 2. 800. 000 dan jumlah anak 3. - Bantuan terkait dengan kesehatan berlaku bagi Keluarga Sangat Miskin dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. - Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. - Penalty yang diberlakukan atas RTSM yang tidak komitmen adalah sebesar 10 % dari total bantuan yang diterima per tahap.

SANKSI PENGURANGAN BANTUAN TIDAK KOMITMEN Anggota Keluarga Tidak memenuhi komitmen Total 1 bulan 2 bulan 3 bulan Seluruh 10% 10% 100% Sebagian/ Tanggung Renteng 10% 10% 30% Catatan : Bila tidak komitmen selama 2 tahap pembayaran berturut-turut (bantuan Rp. 0), akan dikeluarkan kepesertaannya pada tahap pembayaran berikutnya dan tidak dapat dimasukkan kembali sebagai peserta PKH

STRUKTUR ORGANISASI PKH TIM PENGENDALI TIM PENGARAH TIM KOORDINASI TEKNIS PEMERINTAH PUSAT LEMBAGA PEMBAYAR UPPKH PROVINSI TIM KOORDINASI TEKNIS PEMERINTAH PROVINSI LEMBAGA PEMBAYAR KANTOR WILAYAH UPPKH KAB/KOTA TIM KOORDINASI TEKNIS PEMERINTAH KAB/KOTA LEMBAGA PEMBAYAR U P T UPPKH KECAMATAN TIM KOORDINASI TEKNIS KECAMATAN LEMBAGA PEMBAYAR PELAKSANA UPPKH PUSAT

STRUKTUR ORGANISASI UPPKH PROVINSI

STRUKTUR ORGANISASI UPPKH KABUPATEN/KOTA

TIM KOORDINASI TEKNIS KAB/KOTA

TIM KOORDINASI TEKNIS KECAMATAN

PKH dan Pembangunan Sosial MDGs PKH IPM

CCT dan MDGs Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan Mencapai pendidikan dasar untuk semua Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Menurunkan angka kematian anak Meningkatkan kesehatan ibu Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya Memastikan kelestarian lingkungan hidup Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Indikator Pembangunan Manusia Pendidikan (angka melek hurufpartisipasi sekolah) Kesehatan (angka harapan hidup) Ekonomi (daya beli) Sejahtera

PLATFORM PKH Bantuan Tunai Kondisional Kesehatan Uang Pendidikan Menerima Memenuhi RTSM • Bantuan uang hanyalah “insentif” pembangunan manusia • Melibatkan MIS dan pendamping sosial dalam perencanaan, implementasi dan monev • PKH adalah “orkestra” bukan “organ tunggal”: sinergi antar lembaga dan program

PKH adalah Orkestra…bukan Organ Tunggal Kemensos Kominfo TNP 2 K & BPS Kemendikbud PKH Kemenag Kemenkes

Orkestra PKH • • Kemensos Kemenkes Kemendikbud Kemenag Kemkominfo Bappenas TNP 2 K/BPS • • • Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Kanwil agama Bappeda Kementerian/ Lembaga Pemda Lembaga Pembayar Pendamping Operator

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM RASKIN JAMKESMAS PKH BANTUAN PENDIDIKAN v Karena mencakup Rumah Tangga Sangat Miskin , maka penerima PKH secara otomatis adalah juga penerima Jamkesmas, Raskin, dan Bantuan Pendidikan untuk keluarga miskin. v Komplementaritas program di Klaster I memastikan bantuan sosial yang sifatnya terpadu. v Sekretariat TNP 2 K dapat menjadi fasilitator komplementaritas program. 31

PKH ADALAH PROGRAM NASIONAL Keluarga PKH (Demand Side) Kementerian Sosial Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, & Rumah. Singgah (Supply Side) Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Memastikan kesediaan Keluarga • Layanan fasilitas pendidikan dan untuk mengikuti program: kesehatan, Pendampingan, Pemantauan Kepatuhan, dan Pembayaran • Pencatatan kehadiran di fasdik/faskes untuk verifikasi kepatuhan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial • Layanan rumah singgah (shelter) bagi anak jalanan dan pekerja anak. 32

PKH MENJADI PROGRAM NASIONAL Sejak tahun 2012 PKH telah menjadi Program Nasional § PKH telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia § Pelaksanaan PKH dilakukan secara bersama-sama oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait.

TUPOKSI K/L DALAM PELAKSANAAN PKH UPPKH KEMENTERIAN SOSIAL Ibu Hamil Anak Balita Usia 6 -18 yang belum menyelesaikan dikdas dan sedang bersekolah Usia 6 -18 yang belum menyelesaikan dikdas dan bekerja Usia 6 -18 yang belum menyelesaikan dikdas dan di jalanan KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL KEMENTERIAN AGAMA 1. Menyediakan fasdik 2. Menyediakan daftar hadir • Daftar hadir 3. Melegalkan verifikasi: • Form P 4. Menempatkan pekerja anak yang sudah di rumah singgah ke satuan pendidikan 5. Menempatkan anak jalanan yang sudah di rumah singgah ke satuan pendidikan Komplementaritas Program: 1. Menyediakan Bantuan BSM 34

TUPOKSI K/L DALAM PELAKSANAAN PKH UPPKH KEMENTERIAN SOSIAL Ibu Hamil Anak Balita Usia 6 -18 yang belum menyelesaikan dikdas dan sedang bersekolah Usia 6 -18 yang belum menyelesaikan dikdas dan bekerja KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Menyediakan faskes 2. Menyediakan daftar kunjungan • Buku KIA 3. Melegalkan verifikasi: • Form K Komplementaritas Program: 1. Menyediakan Jamkesmas untuk seluruh anggota keluarga PKH • Menyediakan Kartu Jamkesmas Usia 6 -18 yang belum menyelesaikan dikdas dan di jalanan 35

PELAKSANAAN VERIFIKASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

VERIFIKASI KOMITMEN Pengertian • Kegiatan yang dilakukan untuk memastikan komitmen peserta PKH terhadap persyaratan yang diberlakukan Tempat Verifikasi Tujuan • Mendapatkan data anggota rumah tangga yang memenuhi komitmen Peserta • Anggota penerima bantuan PKH • Lembaga pemberi pelayanan pendidikan • Lembaga pemberi pelayanan kesehatan

Metode verifikasi Manual • Dengan menggunakan blangko formulir/kosong, tidak ada data peserta yang tercetak dalam formulir. • Hanya peserta yang tidak hadir di faskesdik yang dimasukan ke formulir verifikasi. • Pengisian dilakukan pendamping bersama-sama dengan petugas layanan pendidikan dan kesehatan

Verifikasi Pendidikan. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan formulir blanko / kosong (format terlampir). Pendamping mendatangi fasilitas pendidikan dengan membawa blanko formulir. Operator mencetak daftar sekolah beserta kodenya per pendamping dan dibagikan ke pendamping sebagai rujukan dalam mengisi kode sekolah. Hanya siswa dengan kehadiran < 85% yang dimasukan kedalam formulir, cara pengisian dengan tulisan tangan lengkap beserta nomor ART dan kode sekolah. Pengisian dilakukan oleh pendamping dan di sah kan oleh service provider Siswa dengan kehadiran lebih dari 85% tidak perlu di masukan kedalam formulir, cukup dituliskan jumlahnya dalam tabel yang tersedia. :

Verifikasi Kesehatan. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan blangko formulir / kosong (format terlampir). Pendamping mendatangai fasilitas kesehatan dengan membawa blanko formulir. Operator mencetak daftar faskes beserta kodenya per pendamping dan dibagikan ke pendamping sebagai rujukan dalam mengisi kode faskes. Hanya bumil dan balita yang TIDAK HADIR yang dimasukan kedalam formulir, cara pengisian dengan tulisan tangan lengkap beserta nomor ART dan kode faskesnya. Pengisian dilakukan oleh pendamping dan di sah kan oleh service provider Bumil dan Balita yang hadir tidak perlu di masukan kedalam formulir, cukup dituliskan jumlahnya dalam tabel yang tersedia. :

Formulir Bantuan v Daftar Sekolah per Pendamping v Daftar Peserta Didik per Sekolah per Pendamping v Daftar Fasilitas Kesehatan per Pendamping v Daftar Bumil/Balita per Fasilitas Kesehatan per Pendamping v Daftar Standar Kehadiran Peserta Didik

KEBIJAKAN PKH TAHUN 2013

Fase Strategi Transformasi Reserti fikasi • Tahun ke-5 Kepesertaan • Status Sosial Ekonomi RTSM • Diperpanjang 3 tahun Kepesertaan (10% RTSM Transisi terbawah) • Dikeluarkan setelah 9 tahun kepesertaan • 1 tahun masa transisi (penyiapan program lain) Graduasi • Dikeluarkan setelah 6 tahun kepesertaan

Resertifikasi dan implikasi terhadap status kepesertaan PKH Masih memenuh i syarat Transisi • Diperpanjang 3 tahun kepesertaannya • Mendapat bantuan PKH • Verifikasi berlaku Sangat miskin Tidak memenuh i syarat Resertifikasi Masih memenuh i syarat Miskin Tidak memenuh i syarat Graduasi • Kepesertaan berakhir pada tahun ke 6

TUJUAN RESERTIFIKASI • Menilai status sosial ekonomi (kesejahteraan) Peserta PKH • Memeriksa syarat kepesertaan PKH • Mengetahui kepesertaan Peserta PKH dalam program-program bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan lainnya • Mengetahui karakteristik sosial lainnya dari Peserta PKH 49

TRANSFORMASI PKH - TRANSISI Ø Transisi: tambahan waktu kepesertaan PKH selama maks. 3 tahun bagi hasil resertifikasi yg masih berstatus sangat miskin dan memenuhi persyaratan PKH. Ø Manfaat yang diperoleh: • Bantuan tunai bersyarat selama maks. 3 tahun. • Bantuan sosial lainnya (Raskin, Jamkes, BSM, dan sebagainya. • Mengikuti family development session secara rutin. • Dilibatkan dalam program 2 lain, al. KUBE, UEP, Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dsb. Pelaksanaan PKH dan Resertifikasi Penghidupan berkelanjutan Garis Kemiskinan Kredit Mikro/ Kegiatan Ekonomi Pendampingan & Keterampilan kewiurasahaan Sangat miskin Ø Ketentuan yang berlaku adalah: • Peserta tetap memenuhi kewajibannya. • UPPKH melakukan verifikasi pemenuhan kewajiban dan melakukan penangguhan jika Targetin g tidak memenuhi persyaratan. • Setelah transisi maks. 3 tahun, Peserta secara otomatis keluar dari program tanpa sertifikasi ulang. 50 Family Development Session Dukungan Konsumsi Perilaku hidup sehat & mementingkan pendidikan 6 tahun 3 Tahun

KEGIATAN PENGEMBANGAN KELUARGA (FDS) TUJUAN PENGERTIAN • merupakan proses belajar peserta PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan. • Meningkatkanpengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga • Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga • Meningkatkan keterampilan orang tua dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga • Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenali potensi yang ada pada diri dan lingkungannya agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat PELAKU • Peserta PKH • Pendamping • Pihak Lain / Stakeholders • Dilaksanakan pada pertemuan rutin bulanan kelompok

MODUL FAMILY DEVELOPMENT SESSION Peningkatan Kemampuan Keluarga • Gizi • Pelayanan Ibu Hamil dan bersalin • Pelayanan Ibu Nifas dan Menyusui • Pelayanan Bayi Usia 0 – 28 hari, 29 hari – 11 bulan dan 12 bulan – 59 bulan • Pelayanan Remaja • Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kesehatan 52 1. Pengasuhan yang baik • Orangtua sebagai panutan bagi anak • Menjadi orangtua yang kompak Literasi Keuangan: Sesi 1: Mengelola Keuangan Rumahtangga 2. Perilaku anak usia dini • Meningkatkan perilaku yang baik pada anak • Mengatasi perilaku buruk anak Sesi 2: Mengelola Utang dan Tabungan 3. Bermain sambil belajar • Bermain sambil belajar di rumah • Bermain sambil belajar di pusat pelayanan anak usia dini Usaha Mikro: 4. Sukses di sekolah • Membantu anak sukses di sekolah • Meningkatkan kemampuan bahasa anak Pendidikan Sesi 3: Mengelola Usaha Mikro Ekonomi • Perlindungan Anak • Pertemuan yang efektif • Hak Anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus • Rapat Warga secara Partisipatif • Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga • Perencanaan, Evaluasi ataupun Monitoring program • Perlindungan Ibu Kesejahteraan Keluarga Pengembangan kapasitas peserta PKH Partisipasi

PESERTA PKH KAB. WONOGIRI PENERIMA KPS NO KECAMATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 BULUKERTO GIRIMARTO GIRITONTRO GIRIWOYO JATIPURNO JATIROTO JATISRONO KISMANTORO MANYARAN NGADIROJO NGUNTORONADI PUHPELEM PURWANTORO SELOGIRI SIDOHARJO SLOGOHIMO TIRTOMOYO WONOGIRI WURYANTORO TOTAL JUMLAH ART KOMPONEN PKH JUMLAH RTSM BUMIL BALITA USIA SD USIA SMP 5 336 524 215 605 3 174 245 91 353 4 167 255 145 354 6 255 456 204 525 6 186 281 108 300 1 95 173 81 199 22 428 693 309 863 20 502 702 264 776 0 77 148 86 192 7 192 278 127 368 2 104 160 73 205 1 97 161 89 243 8 225 417 158 455 7 199 299 143 333 8 205 300 164 401 3 263 414 189 484 17 426 675 324 889 6 307 448 209 540 7 72 187 112 230 133 4310 6816 3091 8315 KPS % 111 35 29 123 43 66 335 191 14 113 91 46 132 123 161 154 345 218 93 2423 18. 3 9. 9 8. 2 23. 4 14. 3 33. 2 38. 8 24. 6 7. 3 30. 7 44. 4 18. 9 29. 0 36. 9 40. 1 31. 8 38. 8 40. 4 29. 1

PESERTA PKH ADALAH RTSM / KSM YANG MEMENUHI KRITERIA PKH / ELIGIBLE HASIL VALIDASI AWAL. PEDUM 2013 Hal 47 PENAMBAHAN PESERTA PKH BARU DILUAR HASIL VALIDASI AWAL TIDAK DIPERBOLEHKAN. BAGI RTSM/KSM YANG PADA SAAT DILAKUKAN VALIDASI AWAL TIDAK MEMENUHI KRITERIA /ELIGIBLE, TIDAK DAPAT DIMASUKKAN SEBAGAI PESERTA PKH BARU DI TAHAPAN SELANJUTNYA HINGGA BERAKHIRNYA KEPESERTAAN (6 TAHUN) KEBIJAKAN PKH TAHUN 2013