KONEKTIVITAS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN ZAINI BUSTAMAN SH MM Sekretaris

KONEKTIVITAS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN ZAINI BUSTAMAN, SH, MM Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Malang – Jawa Timur, 12 Februari 2018

OUTLINE 1. CARA SINGKAT MEMAHAMI PARIWISATA 2. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PARIWISATA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL 3. RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 2

CARA SINGKAT MEMAHAMI PARIWISATA 3

4

PEMASARAN National Branding, Regional Branding, Local Branding Wisatawan Mancanegara Wisatawan Nusantara BRANDING By Customer, By Product, By Event TV Komersial Promosi Indonesia Untuk Pasar China Iklan di Korea Selatan (Samsung) ADVERTISING Travel Mart, Direct Sale, Festivals SELLING 5

DESTINASI ALAM BUDAYA BUATAN ATRAKSI INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI & INFRA INFORMASI Udara Laut Darat AKSESIBILITAS AMENITAS 6 (Listrik, air, Pengelolaan (Perbankan, Parkir, Toilet, (Akomodasi, Restoran , TIC, Papan Limbah & Telekomunikasi) RS & Polisi Pariwisata) Informasi & Souvenir)

SDM PENINGKATAN KAPASITAS & SERTIFIKASI PROFESI SDM SADAR WISATA & MASYARAKAT PELAKU USAHA PARIWISATA MASYARAKAT STANDAR & SERTIFIKASI USAHA INDUSTRI 7

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PARIWISATA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL 8

STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar; 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. TIGA (3) DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Pendidikan Kesehatan Perumahan Mental / Karakter DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN Antar kelompok Pendapatan Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri Antar wilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA 9 Tata Kelola & RB

BUKU I RPJMN 2015 -2019 II. SASARAN PEMBANGUNAN I. SASARAN Meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi. RKP 2017 -2018 SASARAN PEMBANGUNAN PARIWISATA NO URAIAN SASARAN BASELINE 2014*) 2015 2016 2017 2018 n. a 2019 1 Kontribusi terhadap PDB Nasional 4, 2% 2 Wisatawan Mancanegara (orang) 9, 3 Juta 9, 7 Juta 12, 0 Juta 15, 0 Juta 18, 0 Juta 20, 0 Juta 3 Wisatawan Nusantaran (kunjungan) 250 Juta 255 Juta 260 Juta 265 Juta 270 Juta 275 Juta 120, 0 150 172, 8 185, 9 217, 5 4 Devisa (Rp Triliun) Sumber: RPJMN 2015 -2019, RKP 2015, RKP 2016, RKP 2017 dan estimasi sementara untuk 2018 10 8, 0% 260, 0

PEMBANGUNAN PARIWISATA INDONESIA DALAM RKP 2017 1. Promosi Wisata Indonesia 6. Jaminan Keselamatan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata 2. Pengembangan 10 Destinasi Wisata Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia WONDERFUL INDONESIA 5. Penciptaan Ekonomi Lokal dan Sikap Masyarakat 3. SDM dan Kelembagaan Pariwisata 4. Layanan Kemudahan Wisman Masuk Sumber: Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2016 tentang RKP 2017 11 Arah Kebijakan: 1. Pemasaran Pariwisata Nasional: Mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan mancanegara; 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; 3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; 4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional. Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungannya yang nyaman bagi pelancong; 2. Petugas yang ramah dan melayani; 3. Penegakan hukum dan disiplin.

PEMBAGIAN KEWENANGAN (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan) 12

PEMBAGIAN KEWENANGAN (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan) 13

PEMBAGIAN KEWENANGAN (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan) 14

PEMBAGIAN PELAKSANAAN URUSAN PARIWISATA (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) 15

PEMBAGIAN PELAKSANAAN URUSAN PARIWISATA (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) 16

RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 17

LANDASAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN INDONESIA Asas Pembangunan Kepariwisataan Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan Cakupan Pembangunan Kepariwisataan 18 • Manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat • Kekeluargaan • Adil dan merata • Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung • Kemandirian • Kelestarian • Partisipasi • Berkelanjutan • Demokratis • Kesetaraan • kesatuan • Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya • Menjunjung tinggi HAM, keragaman budaya, dan kearifan lokal • Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas • Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup • Memberdayakan masyarakat setempat • Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah dan antar pemangku kepentingan • Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia • Memperkukuh keutuhan NKRI • Pembangunan industri pariwisata • Pembangunan destinasi pariwisata • Pembangunan pemasaran pariwisata • Pembangunan kelembagaan kepariwisataan

19 1. Sebagai dasar dalam perumusan strategi pembangunan kepariwisataan. 2. Memberikan arah bagi perumusan rencana pengembangan kawasan pariwisata. 3. Memberikan arah bagi perumusan program pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. 4. Sebagai dasar dalam perumusan ketentuan pengendalian kepariwisataan. Dirumuskan Berdasarkan Arahan pembangunan yang dirumuskan ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan, dengan memperhatikan karakteristik masing daerah Fungsi Definisi KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 1. Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisataan 2. Tujuan Pembangunan Kepariwisataan 3. Peraturan perundang -undangan yang terkait

KERANGKA MUATAN RIPPARPROV DAN RIPPARKAB/KOTA 20

STRATEGI PEMASARAN MARKETING STRATEGY PROMOTION STRATEGY #2 #1 D O T Destination Branding Event Base Origin Timeline B A S Program Base MEDIA STRATEGY #4 #3 P O S E P O P Pre Event Paid Media Advertising Owned Media Selling Social Media + Endorser 21 PROMOTION TIME On Event * Post Event Timing Promosi Paling Penting 1. International Event : H-2 Bulan 2. Regional Event : H-1 Bulan 3. Regional Event (Border) : H-1 Minggu

Implementasi Strategi Pemasaran Menurut Pendekatan ‘DOT’ DESTINATION (DESTINASI) ORIGIN (ASAL) TIME (WAKTU) 22 Great Bali, Great Jakarta, Great Batam China, Singapore, Malaysia, Australia, dan Jepang Market Seasonality (Pola Musiman Pasar)

Implementasi Strategi Pemasaran Menurut Pendekatan ‘BAS’ BRANDING - 20% (National Branding, Regional Branding, Local Branding) ADVERTISING- 30% (By Customer, By Product, By Event) SELLING – 50% (Travel Mart, Direct Sale, Festivals) 23

Implementasi Strategi Pemasaran Menurut Pendekatan ‘POP’ 24

Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Pendekatan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Produk) ATRAKSI AKSESIBILITAS AMENITAS 25 • Nature • Culture • Man Made • Darat • Laut • Udara • Prasarana Umum • Fasilitas Pariwisata

MENCIPTAKAN “ 10 BALI BARU” Danau Toba Tanjung Kelayang Tanjung Lesung Kepulauan Seribu Borobudur Bromo Tengger Semeru Mandalika Labuan Bajo Wakatobi Morotai 26

LOKASI 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS Tanjung Kelayang Danau Toba Bangka Belitung Sumatera Utara Mandalika Nusa Tenggara Barat Wakatobi Sulawesi Tenggara Pulau Morotai Maluku Utara Kepulauan Seribu DKI Jakarta Komodo Nusa Tenggara Timur Tanjung Lesung Banten KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 27 Borobudur Jawa Tengah Bromo Tengger Semeru Jawa Timur KEK/Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Strategi Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata SERTIFIKASI PROFESI • Bidang Hotel dan Restoran • Perjalanan Wisata • Kepemanduan Wisata 28 GERAKAN SADAR WISATA • Masyarakat Umum • Akademisi • Pengusaha SERTIFIKASI USAHA • Usaha Hotel dan Restoran • Usaha Perjalanan Wisata • Usaha Kepemanduan Wisata

HIERARKI RENCANA KEPARIWISATAAN 29

JENIS RENCANA KEPARIWISATAAN RENCANA UMUM 30 RENCANA KHUSUS/SPESIFIK RENCANA RINCI NAMA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DESTINASI PARIWISATA RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA FUNGSI MEWUJUDKAN ‘CITA-CITA’ PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN (VISI, MISI) MEWUJUDKAN FUNGSI KESTRATEGISAN KAWASAN MEMBANGUN KESESUAIAN TEMA UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN DAYA SAING

CONTOH : RIPPARNAS, RENCANA INDUK DPN, RENCANA KSPN RENCANA UMUM 31 RENCANA KHUSUS RENCANA RINCI NAMA RIPPARNAS RENCANA INDUK DPN RENCANA KSPN FUNGSI MEWUJUDKAN ‘CITA-CITA’ PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL MEMBANGUN KESESUAIAN TEMA UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN DAYA SAING MEWUJUDKAN FUNGSI KESTRATEGISAN KAWASAN SECARA NASIONAL. MISAL: KSPN BOROBUDUR DSK “PERLINDUNGAN TERHADAP WARISAN BUDAYA DUNIA” LINGKUP 4 ASPEK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN: DESTINASI, INDUSTRI, PEMASARAN, KELEMBAGAAN FOKUS DAN RINCI PADA ASPEK DESTINASI DAN KELEMBAGAAN ASPEK INDUSTRI DAN PEMASARAN MENGACU KE RIPPARPROV DAN KAB. MAGELANG SIFAT RENCANA INDUK: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, STRATEGI, INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN RENCANA INDUK: TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, STRATEGI, INDIKASI PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA AKSI/TINDAK: TARGET, STRATEGI, ROAD MAP PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

KEDALAMAN MUATAN RIPPAR (DESTINASI PARIWISATA) 32 KOMPONEN RIPPARPROV RIPPARKAB/KOTA PERWILAYAHAN PARIWISATA • Penentuan DPP, KPPP, KSPP • Penentuan KPPP dan KSPP • Membangun keterkaitan internal (antar DPP, KPPP, KSPP) (antar KPPK, KSPK) dan eksternal (DPP-KPPP-KSPP, (KPPP-KSPP, dg KSPN/ dengan KSPN/ KPPN/KSPK/KPPK KPPN/KSPP/KPPP sekitar DAYA TARIK WISATA • Penentuan DTWP • Pengembangan DTWP • Membangun keterkaitan antara DTWP dengan DTW kab/kota, DTWP provinsi lain, DTWN • Penentuan DTW unggulan kab/kota • Membangun keterkaitan antara DTW unggulan kab/kota dengan DTWP dan DTWN • Mengembangkan sumber daya wisata menjadi daya tarik wisata • Mengaitkan antara daya tarik wisata dengan sumber daya wisata

KEDALAMAN MUATAN RIPPAR (DESTINASI PARIWISATA) KOMPONEN RIPPARPROV RIPPARKAB/KOTA AKSESIBILITAS pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan kepariwisataan PROVINSI pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan kepariwisataan KAB/KOTA FASILITAS PARIWISATA • Pengembangan fasilitas transportasi wisata yang menghubungkan DPP-KPPP-KSPP • Pengembangan pusat informasi pariwisata provinsi • peningkatan kualitas pusat informasi pariwisata kabupaten/kota • penetapan arahan lokasi fasilitas pariwisata (kualifikasi di setiap lokasi, KPP, dan KSP kabupaten/kota) • penetapan kuota fasilitas pariwisata sesuai dengan kebutuhan pelayanan wisatawan dan penduduk kabupaten/kota. 33

KEDALAMAN MUATAN RIPPAR (DESTINASI PARIWISATA) 34 KOMPONEN RIPPARPROV RIPPARKAB/KOTA FASILITAS UMUM • peningkatan kualitas pelayanan bandara, • pengembangan fasilitas umum yang paling terminal antarkota, stasiun kereta api, dan dibutuhkan untuk mendukung pelabuhan; pembangunan kepariwisataan di • peningkatan kualitas pelayanan angkutan kabupaten/kota umum darat, laut, sungai, udara, antarkota. • peningkatan kualitas fasilitas umum yang sudah ada untuk mendukung pengembangan kepariwisataan kabupaten/kota, PRASARANA UMUM Penerapan standar nasional pembangunan dan pengelolaan prasarana umum di DPP Pengembangan sistem jaringan prasarana umum untuk mendukung pariwisata di KSPK/KPPK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengembangan organisasi masyarakat di tingkat provinsi Pelibatan masyarakat di KSPK dan KPPK PENGEMBANGAN INVESTASI Pengembangan investasi pariwisata di DPP Pengembangan investasi pariwisata di kabupaten/kota PENGELOLAAN LINGKUNGAN Pengelolaan lingkungan di DPP, KSPP, KPPP Pengelolaan dampak akibat perkembangan pariwisata

KEDALAMAN MUATAN RIPPAR (INDUSTRI PARIWISATA) KOMPONEN RIPPARPROV RIPPARKAB/KOTA STRUKTUR INDUSTRI PARIWISATA pembangunan struktur industri pariwisata, mencakup fungsi, hierarki, dan hubungan antarmata rantai pembentuk industri pariwisata lintas kabupaten/kota pembangunan struktur industri pariwisata, mencakup fungsi, hierarki, dan hubungan antarmata rantai pembentuk industri pariwisata di kabupaten/kota DAYA SAING PRODUK PARIWISATA pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat di bidang pariwisata dan yang terkait sebagai elemen produk pariwisata berdaya saing nasional dan internasional • pengelolaan industri pariwisata di kabupaten/kota untuk memenuhi standar-standar pelayanan nasional dan internasional • pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat di bidang pariwisata dan yang terkait sebagai elemen produk pariwisata berdaya saing provinsi dan nasional 35

KEDALAMAN MUATAN RIPPAR (INDUSTRI PARIWISATA) KOMPONEN RIPPARPROV RIPPARKAB/KOTA KEMITRAAN USAHA PARIWISATA pengembangan kemitraan industri pariwisata lintas kabupaten/kota pengembangan kemitraan usaha pariwisata di kabupaten/kota KREDIBILITAS BISNIS peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata skala nasional dan internasional di provinsi peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata di kabupaten/kota TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN ALAM DAN SOSIAL BUDAYA pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha pariwisata di tingkat provinsi dalam rangka membangun iklim persaingan yang sehat dan menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan pengendalian perkembangan usaha pariwisata dalam rangka membangun iklim persaingan yang sehat dan menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan kabupaten/kota 36

KEDALAMAN MUATAN RIPPAR (PEMASARAN PARIWISATA) KOMPONEN RIPPARPROV RIPPARKAB/KOTA PENGEMBANGAN PASAR PARIWISATA • segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata provinsi • evaluasi keberhasilan pengembangan pasar pariwisata provinsi • segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata kabupaten/kota • evaluasi keberhasilan pengembangan pasar pariwisata kabupatn/kota PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA • penempatan strategik posisi (positioning) provinsi sebagai destinasi pariwisata nasional atau internasional provinsi, nasional, atau internasional • bauran pemasaran pariwisata provinsi sebagai destinasi pariwisata nasional sebagai destinasi pariwisata provinsi, atau internasional (termasuk, namun nasional, atau internasional (termasuk, tidak terbatas pada produk, distribusi, namun tidak terbatas pada produk, dan promosi) distribusi, dan promosi) • Evaluasi keberhasilan pengembangan citra pariwisata KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA kemitraan pemasaran pariwisata provinsi 37 kemitraan pemasaran pariwisata kabupaten/kota

KEDALAMAN MUATAN RIPPAR (KELEMBAGAAN PARIWISATA) KOMPONEN RIPPARPROV ORGANISASI KEPARIWISATAAN • strategi pengembangan sumber daya • pengembangan sumber daya kelembagaan tingkat provinsi yang lebih kelembagaan tingkat kabupaten/kota efektif yang lebih efektif • pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, dan organisasi swasta, pendidikan, profesi tingkat provinsi yang mendukung dan organisasi masyarakat tingkat pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota yang mendukung pembangunan kepariwisataan SUMBER DAYA MANUSIA peningkatan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan seluruh kabupaten/kota di dalam provinsi serta swasta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan swasta di kabupaten/kota REGULASI DAN MEKANISME OPERASIONAL regulasi untuk membangun iklim yang kondusif bagi investor, pengendalian perencanaan tingkat provinsi, serta pembinaan karir di bidang kepariwisataan regulasi untuk membangun iklim yang kondusif bagi investor, pengendalian perkembangan fisik untuk pariwisata, serta pembinaan karir di bidang kepariwisataan 38 RIPPARKAB/KOTA

Sekian dan Terima Kasih 39