PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN Bhayu Rhama Ph D KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN Bhayu Rhama, Ph. D, KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PARIWISATA BERKELANJUTAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Palangka Raya

Tata Kelola Kepariwisataan Yang Baik • Good Tourism Governance: Koordinasi dan sinkronisasi program • Karakteristik pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan: ü Partisipasi masyarakat ü Keterlibatan semua pemangku kepentingan ü Kemitraan kepemilikan lokal ü Pemanfaatan SDA secara berlanjut

Tata Kelola Kepariwisataan Yang Baik ü ü ü Mengakomodasi aspirasi masyarakat Daya dukung lingkungan Monitor dan evaluasi program Akuntabilitas lingkungan Pelatihan kepada masyarakat Promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan

Tata Kelola Kepariwisataan Yang Baik • Good Governance: Koordinasi dan sinkronisasi program • Ciri-ciri Good Governance: ü Partisipasi Warga Negara yang Tinggi ü Supremasi Hukum yang Ditegakkan oleh Negara ü Baiknya Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tata Kelola Kepariwisataan Yang Baik ü ü ü Respon yang Baik dari Aparatur Negara Orientasi pada konsensus Adil Efektivitas dan Efisiensi Akuntabel Visi strategik

Reformasi Birokrasi Kepariwisataan • Tujuan utama: o Aparatur yang professional o Birokrasi menuju pelayanan prima • Program utama: o Restrukturisasi o Penyempurnaan proses birokrasi o Peningkatan manajemen SDM o Remunerasi

Reformasi Birokrasi Kepariwisataan • Indikator: o Bebas KKN o Pelayanan prima o Penngkatan investasi o Tidak ada keluhan dari wisatawan

Keterpaduan Pengelolaan Pariwisata • Pariwisata adalah kegiatan lintas sektor • Langkah pembangunan pariwisata: o Kebijakan di sektor perhubungan o Kebijakan di sektor keimigrasian o Kebijakan di sektor kehutanan o Kebijakan di sektor pendidikan • Borderless tourism

Kemitraan Publik dan Swasta • Public Private Partnership (PPP): konsep kerjasama antara pemerintah dan swasta atas dasar prinsip komplimentaritas demi mewujudkan insfrastruktur yang efektif dan efisien (Osborne dan Gabler, 1992) • Elemen kunci: o Kontrak jangka panjang antara pihak sektor publik dan pihak swasta

Kemitraan Publik dan Swasta o Desain, konstruksi, pembiayaan dan operasi infrastruktur publik (fasilitas) dilakukan pihak swasta o Pembayaran selama masa kontrak PPP kepada pihak swasta untuk penggunaan fasilitas, yang dibayar baik oleh pihak sektor publik maupun masyarakat umum sebagai pengguna fasilitas

Kemitraan Publik dan Swasta o Fasilitas yang tersisa dalam kepemilikan pihak sektor publik atau kembali milik pihak sektor publik pada akhir masa kontrak PPP

Kemitraan Publik dan Swasta • Faktor penting dalam PPP: o Saling memahami o Kesamaan persepsi, keterbukaan dan komitmen o Keterlibatan seluruh pihak o Akses data o Dukungan semua pihak o Persyaratan yang transparan o Tim negosisasi yang profesional

Kemitraan Publik dan Swasta • Format PPP

Debirokratisasi dan Desentralisasi Kepariwisataan • Peran Pemerintah: o Regulator o Fasilitator o Akselerator • Struktur/nomenklatur pemerintah daerah

PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN Bhayu Rhama, Ph. D, KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PARIWISATA BERKELANJUTAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Palangka Raya