Antara Tantangan Dan Peluang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri

Antara Tantangan Dan Peluang : Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri Sebagai Solusi Sumber Pembiayaan Dunia Usaha Seminar Nasional Pembiayaan Investasi Di Bidang Industri Hariyadi B. Sukamdani Jakarta, 5 Mei 2015 1

Sektor Industri Untuk Memperkuat Pondasi Ekonomi Indonesia. . . . Roadmap Ekonomi 2014 -2019 APINDO Pada Pengembangan Sektor Industri -- STAND POINT --

AKSELERASI INDUSTRI MANUFAKTUR SASARAN INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 Industri (%) 6, 0 6, 9 7, 5 8, 1 8, 6 Share dalam PDB (%) 20, 8 21, 0 21, 1 21, 3 21, 6 Pertumbuhan PDB rata-rata 7, 0 persen 3

Alur Proses Keseluruhan Industri Di Indonesia Perdagangan Bebas Regional / Global : FTA, AEC, APEC, etc SDA Pemrosesan Keberlangsun gan Proses SDA Proses / Manufakturing Produk Akhir Produk Sumber Bahan Pemrosesan Mentah / SDA Akhir Bahan Baku : [Proses Bernilai Hilirisasi] Tambah Contoh : Tinggi a) Tambang Contoh : b) Hutan a) Logam c) Pertanian b) Mineral c) Rotan Tantangan dalam proses industri : a) SDM berkualitas b) Teknologi c) Green Environment d) CPO Tantangan dalam merealisasikan proses manufaktur (Industri Hulu) a) SDM yang berkualitas b) Produk berteknologi tinggi c) Standarisasi d) Green environment 4

Kontribusi Sektor Industri Terhadap GDP • GDP per Sektor Kontribusi PDB Global berdasarkan sektor Kontribusi PDB Indonesia berdasarkan sektor (PDB Dunia US$ 72 Trilyun) (PDB Indonesia US$ 1 Trilyun) Pertanian Industri Jasa 5. 9% 11. 79% 7. 52% Keuangan 30. 7% Industri (Migas) Lain-Lain 14. 43% Transportasi 7. 01% 14. 17% 63. 4% Sektor Jasa terutama dipacu oleh imbas dari perkembangan nilai tambah di sektor industri Perdagangan & Hotel 44, 92 % 14. 33% 30. 75% Industri (Non Migas • PDB Dunia diisi oleh Sektor Jasa sebagai kontributor terbesar (63%), sebagai hasil dari perkembangan nilai tambah sektor industri • PDB Indonesia diisi oleh kontributor terbesar dari sektor industri (45%) namun masih berada pada tahap sektor bernilai tambah rendah, yang berimbas pada share PDB Indonesia terhadap PDB global sebesar hanya 1, 4% 5

Sektor Industri Indonesia Diharapkan Dapat Mensupport Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia akan menghadapi Fase Perangkap “Pendapatan Kelas Menengah” Kontribusi Industri Berat Indonesia Food, Beverage & Tobacco Industri berat hanya 1, 9 % berkontribusi 1% ± 8, 79% dari total Transport & Machinery Ferilizer, chemical & others Basic metals, iron, & steels Percepatan pengembangan industri diperlukan untuk menghindari perangkap “middle income” Construction 5, 8 % kontribusi total Others sektor industri 4, 000 2, 794 3, 000 3, 693 2, 000 1, 287 1, 311 1, 000 Butuh >2 tahun untuk bertransformasi Agriculture Service Industry (Oil & Gas)Industry (Non Oil & Gas) § Kontribusi Industri Berat Indonesia / sektor dengan nilai tambah tinggi masih cukup rendah (± 9%) yang berdampak pada lambatnya transisi perkembangan industri ringan ke arah industri berat. § RUU Industri mengikutsertakan : ❶ Pengembangan SDM ❷ Kerjasama antar industri dan ❸ Fasilitasi Inovasi, yang keseluruhan ketiganya diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan industri bernilai tambah tinggi. 6

. . . Pengembangan Sektor Industri Indonesia Melanjutkan percepatan reformasi birokrasi dan Peningkatan kapasitas perijinan untuk mendukung SDM industri manufaktur perbaikan iklim investasi untuk mendongkrak produktivitas dalam rangka memenangkan Percepatan persaingan pengembangan intra dan inter koridor ekonomi melalui koridor infrastruktur energi dan logistik sebagai stimulus perkembangan investasi industri manufaktur Roadmap Ekonomi APINDO Rekomendasi Program 1 -Tahun Pengembangan skema kebijakan terintegrasi, terinstitusionalisasi serta insentif legal-formal dalam mendukung daya saing ekspor manufaktur, dalam kerangka kesepakatan di dalam WTO Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) akan menjadi insentif untuk peningkatan mutu produk domestik MEMILIKI VISI : § Menuju kedigdayaan sektor industri yang berdaya saing global, yang memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menyerap tenaga kerja 7

. . . REKOMENDASI PROGRAM TRANSFORMASI INDUSTRI UNTUK 5 TAHUN KEDEPAN stri mbangan indu e g n e p p a d a a Fokus terh omponen, sert k , n ia n a rt e p pengolahan uka lapangan b m e m n a k a n industri ringa an bergabung p ia s e k a k g n ntara kerja dalam ra ly chain, seme p p u s l a b lo g pan dengan mosikan kesia ro p m e m p ta DM, dengan te ya kesiapan S n s u h k t, ra an industri be uktur energi d tr s a fr in a d a p e dustri dan akses k asi kawasan in er m lo ag an g Pengemban han, sehingga logistik dengan pelabu g kun dekat industri pendu an g en d g n u supply terhub dengan global an d ya n in la SDM, domestik an ketersediaan g en d t ai rk te chain serta gah, Jawa yah Jawa Ten ila w i d ya sn khusu g, dan utara, Lampun Timur bagian selatan Kalimantan bag logistik multis a it v ti k e n o k Perbaikan intraridor inter dan o k a rt e s a d o m dapat ekonomi yang ungan melalui saing industri k a u y d a n d ta n a a k tk g a k in Pen mening snya di sektor u s u h k , D & R insentif dan duk derivatif ro p i s k u d ro p yang mem mbah tinggi ta i a il n n a g n e d Sektor Industri yang mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan produktivitas merupakan kunci kesuksesan keberlanjutan transformasi struktural Indonesia menuju negara dengan income per kapita yang tinggi 8

Rekomendasi Roadmap Ekonomi APINDO Menuju Sektor Industri Manufaktur Berdaya Saing Global Strategi Sektor Strategi Lintas-Sektor Fokus kebijakan sektor industri manufaktur secara umum harus diarahkan kepada fasilitasi ijin industri ringan serta industri pengolahan / komponen, yang dapat membuka lapangan kerja serta menarik investasi industri berat di sekitarnya. Disaat kesiapan industri berat terus diperbaiki (khususnya SDM, infrastruktur, dan kesiapan teknologi), opsi untuk bergabung dengan supply chain global akan membantu akselerasi growth industrialisasi Indonesia. Kondisi pangsa pasar domestik dan lokasi geografis dalam kawasan market Asia Timur menjadi aset berharga dalam menarik investasi industri ringan dan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan industri ringan yang signifikan akan menjadi daya tarik minat investasi industri berat di sekitarnya. Menekan Hambatan-Hambatan Umum (General) 9

STRATEGI SEKTOR – Sektor Padat Karya pulp & paper Reformasi kebijakan upah dan pesangon sangat dibutuhkan bagi perbaikan industri padat karya STRATEGI SEKTOR – Sektor Makanan Dan Minuman Kebijakan yang menjamin kualitas supply chain sangat dibutuhkan oleh sektor Makanan dan Minuman 10

STRATEGI SEKTOR – Sektor Elektronik Tantangan utama sektor ini : terkoneksi secara kontinyu dengan jaringan global production network (GPN) Kesuksesannya akan didukung oleh : • Kemampuan insinyur / SDM terdidik atau terlatih • Jaringan logistik fisik tingkat-pertama (dikarenakan produksi JPG menuntut jaringan logistik antar negara yang efisien) • Dukungan layanan (layanan bisnis), manajemen logistik, desain, pengemasan • Kerjasama yang baik dengan perusahaan PMA STRATEGI SEKTOR – Sektor Alat Berat Kebijakan pengembangan industri berat bergantung penuh terhadap kemampuan industri ringan pendukungnya 11

STRATEGI LINTAS–SEKTOR – Makro Ekonomi (Fiskal. Moneter) v. Expansi ruang fiskal bagi infrastruktur, dengan komitmen melakukan perubahan, seperti : a. Peningkatan rasio belanja infrastruktur terhadap GDP dari 2, 5% menjadi 4, 5% pada 2019. Hal ini menuntut realokasi penuh dari subsidi BBM ke pos pengeluaran infrastruktur. b. Perbaikan insentif fiskal bagi Pemda untuk memelihara kualitas infrastruktur, tidak hanya dengan membangun sarana baru. c. Memberi kesempatan bagi Pemda untuk mencari sumber pendanaan bagi pembiayaan proyek infrastruktur. d. Memperbaiki koordinasi institusi antar pemerintah dalam hal seleksi proyek serta persiapan pelaksanaan pembangunan. e. Perbaikan implementasi UU Penyediaan Lahan bagi infrastruktur publik (UU No. 2 Tahun 2012). v. Menjaga nilai tukar Rupiah bagi tingkat daya saing produk / barang ekspor Indonesia. v. Pengembangan lembaga pembiayaan investasi industri dengan skema insentif yang terintegrasi dan terinstitusionalisasi bagi pengembangan kredit nasional yang pro-industri untuk mendukung sektor tersebut agar memiliki daya saing ekspor dan berkarakter industri substitusi impor. 12

STRATEGY LINTAS–SEKTOR – Infrastruktur ØMengembangkan kluster industri yang dekat dengan pelabuhan dan terkoneksi dengan global supply chain, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur bagian utara, Lampung, serta bagian selatan Kalimantan. Manajemen infrastruktur dan rencana spasial daerah akan menjadi sangat penting bagi ekspansi kluster industri manufaktur. ØMengimplementasikan infrastruktur penunjang aktivitas ekspor serta pengembangan kluster industri manufaktur, seperti : a. Jalan lingkar luar, akses jalan ke pelabuhan, ketersediaan energi, akses ke pergudangan, serta fasilitas dasar yang dibutuhkan bagi kehidupan pekerja. b. Increasing international port with potential to become international hub ØMenggantikan sistem pengangkutan barang dari truk ke moda kereta untuk jangkauan transport yang lebih panjang dan muatan yang lebih besar. Hal ini akan membutuhkan pengembangan lintasan kereta dan stasiun di kawasan industri, tempat dimana sebagian industri berada. 13

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN / INVESTASI INDUSTRI

GAMBARAN UMUM ARAH INVESTASI SEKTOR INDUSTRI No. PROGRAM APBN MASYARAKAT PERUSAHAAN SWASTA Sekolah Vokasi Industri Investasi peningkatan kapasitan dan kualitas Pelatihan Kerja Penyiapan tenaga terampil Up-grading skill untuk industri baru dan mengisi medium skill jobs sudah investasi On the job training (spesifik industri) 3 Kawasan Industri Investasi swasta belum layak terutama di luar Pulau Jawa Di Pulau Jawa dan daerah lain yang layak 4 Industri Strategis Investasi Operasi bisnis dengan BUMN 5 Revitalisasi Permesinan Industri Kerjasama Pemerintah dan swasta (berbagi beban) 6 Pembinaan IKM dan Industri Kreatif Bersama APBD 1 2 Penyelenggaraan pendidikan Partisipasi Investasi peningkatan kapasitan dan kualitas Pemanfaatan CSR 15

Permintaan Kredit Baru Berdasarkan Jenis Kredit (%) Sumber: Bank Indonesia, 2014. 16

Konsentrasi Pemberian Kredit Terhadap Tiga Sektor (2013 -2014) Sektor yang paling banyak menyerap kredit perbankan adalah sektor rumah tangga (21, 5%), sektor perdagangan besar dan eceran (19, 7%), dan sektor industri pengolahan (17, 9%) dengan total proporsi sebesar 59, 1% dari total kredit perbankan. Risiko kredit yang muncul akibat adanya konsentrasi kredit pada sektor-sektor tertentu tersebut dianggap tidak terlalu besar karena penyebaran terhadap sektor-sektor yang ada cukup merata. Pemberian kredit terhadap sektor industri pengolahan tetap kuat antara lain dipicu dari kenaikan harga komoditas global serta perbaikan ekonomi negara maju seperti Amerika dan Jepang yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Sumber : OJK, 2014. 17

Konsentrasi Penyebaran Pembiayaan 7 Sektor Usaha / Industri Lainnya Sumber : OJK, 2014. 18

Prioritas Target Pemberian Kredit Baru Sumber: Bank Indonesia, 2014. Keterangan : 1) Prioritas pertama 2) Prioritas kedua 3) Prioritas ketiga 19

Kebutuhan Investasi (trilyun Rupiah) Sumber : RPJMN 2015 -2019, Bappenas. Ket : PNB = Produk Nasional Bruto. 20

Sumber Pembiayaan Investasi Masyarakat (trilyun Rupiah) Sumber : RPJMN 2015 -2019, Bappenas. 21

ARAH KEBIJAKAN 1. Pengembangan Perwilayahan Industri 2. Penumbuhan Populasi Industri 3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor & Nilai Tambah Per Labour ) v Peningkatan Efisiensi Teknis • • • Pembaharuan / revitalisasi permesinan industri Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja Optimalisasi ke-ekonomian lingkup industri (economic of scope) melalui pembinaan klaster industri v Peningkatan Penguasaan Iptek / Inovasi • • Infrastruktur mutu (measurement, standardization, testing, and quality) Layanan perekayasaan dan teknologi Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi (teknopreneur) v Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (New Product Development) oleh industri domestik v Pembangunan Faktor Input • Peningkatan kualitas SDM Industri • Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau 22

SUPPORT STRATEGIS 1 2 pemerintah perlu segera mensupport serta memberi asistensi terhadap sumber-sumber pembiayaan baru untuk menutupi kesenjangan kebutuhan investasi industri realokasi anggaran pemerintah yang lebih menitikberatkan kepada pembiayaan investasi sektor industri, serta mengajak pihak swasta berperan aktif dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur 3 Dalam upaya memberi kepastian investasi, diperlukan UU baru yang mengatur hubungan di antara pihak krediturdebitur. 4 Kebijakan lain yang dapat diambil pemerintah adalah dengan membentuk lembaga keuangan dan investasi. 23

Hariyadi B. Sukamdani Gdg. Permata Kuningan. Lt. 10 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 C Guntur – Setiabudi Jakarta Selatan 12980