ETIKA PEMERINTAHAN Tatap Muka 7 TEKNIK PEMERINTAHAN Oleh

ETIKA PEMERINTAHAN Tatap Muka #7 TEKNIK PEMERINTAHAN Oleh: Ahmad Mustanir SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) MUHAMMADIYAH RAPPANG 2016 Unggul Profesional Islami

Definisi : Teknik pemerintahan adalah teknik bagaimana cara pemerintahan menjalankan dan menyelenggarakan roda pemerintahan secara baik, benar dan elok, jadi dengan begitu dalam teknik pemerintahan ini diketahui strategi apa yang dijalankan untuk mempercepat pemerintah mencapai tujuannya

Teknik pemerintahan terdiri atas: 1) 2) 3) 4) 5) Teknik kepemimpinan pemerintahan Teknik koordinasi pemerintahan Teknik desentralisasi pemerintahan Teknik pelayanan pemerintahan Teknik organisasi pemerintahan

1. TEKNIK KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN Kepemimpinan pemerintahan berbeda dengan kepemimpinan organisasi apapun didunia, misalnya secara sepintas lalu dapat dilihat sebagai berikut : 1) Kalau suatu organisasi melakukan pengurungan dan penyekapan terhadap orang lain maka dapat di tuntut dimuka hakim, tetapi pemerintah malahan diperbolehkan untuk memberikan ganjaran pada orang lain dalam bentuk penjara.

. . . . 1. TEKNIK KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN 2) Kalau suatu kepemimpinan organisasi memaksa orang lain untuk pemungutan uang maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada polisi, tetapi pemerintah malahan diperbolehkan memaksa memungut uang dari warganya untuk membiayai dirinya disebut pajak. 3) Kalau kepemimpinan organisasi manapun menghukum mati orang lain dianggap kriminal dan sudah barang tentu dengan peraturan hukum yang berlaku akan dituntut oleh jaksa penuntut umum, tetapi pemerintah diperbolehkan melakukannya bahkan dengan terlebih dahulu mengumumkannya disebut dengan hukuman mati.

2. TEKNIK KOORDINASI PEMERINTAHAN Unsur koordinasi meliputi: o Pengaturan o Singkronisasi o Kepentingan bersama o Tujuan bersama Dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, koordinasi menempati peranan penting karena begitu banyak kita temui tumpang tindih pekerjaan, oleh sebab tidak adanya koordinasi, kendati keseluruhan itu dapat disingkronkan demi tujuan dan kepentingan bersama.

. . . . 2. TEKNIK KOORDINASI PEMERINTAHAN Koordinasi pemerintahan dapat dilakukan dengan 3 cara: 1) Koordinasi horisontal 2) Koordinasi vertikal 3) Koordinasi fungsional

3. TEKNIK DESENTRALISASI PEMERINTAHAN Desentralisasi dalam pemerintahan adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Kata “sebagian urusan” dimaksudkan karena tidak semua urusan dapat diserahkan kepada daerah sebagai contoh di negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sebagai berikut:

. . . . 3. TEKNIK DESENTRALISASI PEMERINTAHAN Apabila diserahkan urusan pertahanan keamanan maka besar kemungkinan pemerintah daerah yang hendak separatis memiliki kekuatan militer untuk melawan pemerintah pusat. Apabila diserahkan urusan moneter kepada pemerintah daerah maka akan muncul ketimpangan dan kesenjangan antara pemerintah daerah karena tidak sedikit pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang memiliki penghasilan melimpah ruah kendati daerah lainnya dengan penghasilan sangat minim.

. . . . 3. TEKNIK DESENTRALISASI PEMERINTAHAN Apabila diserahkan urusan peradilan kepada pemerintah daerah maka tidak menutup kemungkinan pemimpin gerakan separatis yang pada tingkat pemerintah pusat dinyatakan sebagai pengkhianat tetapi pada tingkat pemerintah daerah dinyatakan sebagai pahlawan. j Apabila diserahkan urusan luar negeri kepada pemerintah daerah maka bagi daerah yang berkeinginan kuat untuk separatis, akan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan dukungan dari luar negeri sehingga penyelesaian urusan dalam negeri menjadi urusan internasional

. . . . 3. TEKNIK DESENTRALISASI PEMERINTAHAN Kata “penyerahan urusan” adalah penyerahan otonomi bagi pembentukan daerah otonom di bidang eksekutif sehingga setip urusan yang diserahkan dapat di bentuk dinas otonom di daerah tersebut di bawah pemerintah daerahnya. Kata “penyerahan pengaturan” kepada pemerintah daerah dimaksudkan adalah pembentukan dewan perwakilan rakyat daerah sehingga sebagai aparat legislatif yang bersangkutan diberi otonomi untuk membuat peraturan daerah sendiri.

. . . . 3. TEKNIK DESENTRALISASI PEMERINTAHAN Kata “rumah tangga sendiri” dimaksudkan bahwa setelah penyerahan desentralisasi tersebut maka berakibat terbentuknya daerah otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. TEKNIK PELAYANAN PEMERINTAHAN Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan, dinyatakan bahwa pada hakikatnya pelayanan umum adalah: a) Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum b) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna

. . 4. TEKNIK PELAYANAN PEMERINTAHAN c) Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

. . 4. TEKNIK PELAYANAN PEMERINTAHAN Oleh karena itu pelayanan umum harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut: a) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak b) Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang -undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas.

. . 4. TEKNIK PELAYANAN PEMERINTAHAN c) Mutu, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi kemanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan d) Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. . 4. TEKNIK PELAYANAN PEMERINTAHAN Tujuan pelayanan pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik yang dikehendaki atau dibutuhkan publik, dan bagaimana menyatakannya dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan disediakan oleh pemerintah.

. . 4. TEKNIK PELAYANAN PEMERINTAHAN Untuk tujuan tersebut diperinci sebagai berikut: 1) Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya, 2) Memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai costumers 3) Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, apa yang diinginkan mereka 4) Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas 5) Menyediakan cara-cara, bila penggunaan pelayanan tidak ada pilihan lain

5. TEKNIK ORGANISASI PEMERINTAHAN Ada beberapa model organisasi: 1) Organisasi Model Amuba (bentuk organisasi yang kolusi) 2) Organisasi Model Piramida (bentuk organisasi yang tirani) 3) Organisasi Model Lingkaran (bentuk organisasi yang demokratis) 4) Organisasi Model Kaleng Penuh (bentuk organisasi yang tertutup)

Terima kasih CP : 0812 4163 143 WA : 0812 4163 143 Line : 0812 4163 143 BBM: 542 E 137 D FB: Ahmad Mustanir tweeter: @ahmadmustanir line id: ahmadmustanir Path: Ahmad Mustanir email: ahmadmustanir 74@gmail. com ahmadmustanir 74@yah