DASARDASAR ILMU PEMERINTAHAN TATAP MUKA 3 RULE ADJUDICATION

DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN TATAP MUKA #3 RULE ADJUDICATION FUNCTION Oleh: Ahmad Mustanir SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) MUHAMMADIYAH RAPPANG 2016 Unggul Profesional Islami

RULE ADJUDICATION FUNCTION Lembaga Yudikatif adalah cabang pemerintahan yang diberdayakan untuk memutuskan persengketaan hukum. Fungsi sentral dari hakim adalah untuk mengajudikasi makna hukum, dalam arti bahwa mereka mengintepretasikan atau ‘mengkonstruksi’ hukum. Salah satu karakteristik dari lembaga yudikatif dalam sistem demokrasi liberal adalah bahwa lembaga tersebut bersifat sangat independen dan aktor nonpolitik.

Fungsi Lembaga Yudikatif Menurut Austin Ranney 1. Fungsi kehakiman yang spesial (judicial review) 2. Penegakan hukum 3. Menyelesaikan sengketa Fungsi dari judicial review ialah kehakiman dapat memberikan atau menolak persetujuan pada suatu undang-undang yang disahkan mayoritas oleh lembaga legislatif dan disetujui lembaga eksekutif.

Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Asas kebebasan badan yudikatif juga dikenal di Indonesia. Hal itu terdapat dalam penjelasan (Pasal 24 dan 25) UUD 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “ Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia. . Tetapi dalam masa demokrasi terpimpin telah terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap asas kebebasan badan yudikatif seperti yang ditetapkan oleh UUD 1945, yaitu dengan dikeluarkannya UU No 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Pasal 19 undang-undang itu dinyatakan: “Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal pengadilan. ” Pengadilan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang.

Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia. . Hal ini menunjukkan bahwa jiwa undang itu bertentangan sekali dengan isi dan jiwa UUD 1945. Oleh karena itu tepatlah bahwa MPRS sebagai lembaga tertinggi dalam sidangnya yang ke-4 antara lain telah mengeluarkan Ketetapan MPRS no XIX Tahun 1966, Tentang Peninjauan Kembali Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang tidak sesuai UUD 1945.

Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia. . Sesuai asas kebebasan badan yudikatif seperti yang tercantum dalam Undang No 14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat 3, menentukan bahwa : “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar. ”

Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia. . Penyelewengan lain yang juga bertentangan dengan asas kebebasan badan yudikatif dalam masa Demokrasi Terpimpin adalah memberi status menteri kepada Ketua Mahkamah Agung yang sebenarnya merupakan jabatan yang terpisah dari badan eksekutif.

Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Setelah Masa Reformasi Amandemen ketiga UUD 1945, mengenai Bab Kekuasaan Kehakiman (BAB IX) memuat beberapa perubahan (Pasal 24 A, 24 B, 24 C). Amandemen menyebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas untuk menguji peraturan perundangan di bawah UU terhadap UU. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945

Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Setelah Masa Reformasi. . . . Mahkamah Konstitusi (MK) Berwenang Untuk: 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk: o Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review) o Memutus sengketa kewenangan lembaga negara o Memutus pembubaran partai politik o Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Setelah Masa Reformasi. . . . Mahkamah Konstitusi (MK) Berwenang Untuk: 2. Memberikan putusan pemakzulan (impeachment) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela

Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Setelah Masa Reformasi. . . . Mahkamah Agung (MA) : Kewenangannya adalah menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi. MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24 A)

Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Setelah Masa Reformasi. . . . Komisi Yudisial : Sebuah lembaga baru yang bebas dan mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang dalam rangka menegakkan kehormatan dan perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B)

Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Setelah Masa Reformasi. . . . Pelaksanaan dari ketentuan yang tercantum dalam kekuasaan kehakiman seperti yang termuat dalam UUD 1945 hasil amandemen, dituangkan dalam UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Ada banyak upaya dalam memperbaiki hukum di Indonesia pasca reformasi antara lain dibentuknya lembaga-lembaga baru, antara lain adalah:

Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Setelah Masa Reformasi. . . . Komisi Hukum Nasional Dibentuk melalui Keputusan Presiden No 15 tahun 2000 tanggal 18 Pebruari 2000. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk mewujudkan sistem hukum nasional demi menegakkan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran dengan melakukan pengkajian masalah-masalah hukum serta penyusunan rencana pembaruan di bidang hukum secara obyektif dengan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat.

Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Setelah Masa Reformasi. . . . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pembentukannya melalui UU No 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan KPK merupakan respons pemerintah terhadap rasa pesimistis masyarakat terhadap kinerja dan reputasi kejaksaan maupun kepolisian dalam hal pemberantasan korupsi.

Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Setelah Masa Reformasi. . . . Komisi Ombudsman Nasional Dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 44 Tahun 2000. Berperan agar pelayanan umum yang dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah berjalan dengan baik. Lembaga ini menerima pengaduan masyarakat. Tujuannya, melalui peran serta masyarakat, membantu menciptakan dan/atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan KKN dan lainnya meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara lebih baik

Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Setelah Masa Reformasi. . . . Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998. Lahir sebagai jawaban pemerintah terhadap tuntututan masyarakat sipil, khususnya kaum perempuan, sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.

TERIMa Ka. SIH CP : 0812 4163 143 WA : 0812 4163 143 Line : 0812 4163 143 BBM: 542 E 137 D FB: Ahmad Mustanir tweeter: @ahmadmustanir line id: ahmadmustanir Path: Ahmad Mustanir email: ahmadmustanir 74@gmail. com ahmadmustanir 74@yahoo. co. id