Proses Legislatif Indonesia Tatap Muka 5 Teknik Pembentukan
Proses Legislatif Indonesia Tatap Muka #5 Teknik Pembentukan Undang-Undang Oleh: Ahmad Mustanir SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) MUHAMMADIYAH RAPPANG 2016 Unggul Profesional Islami
RUU Yang Diajukan Pemerintah Rancangan Undang-Undang diawali oleh pemrakarsa tidak harus melalui persetujuan presiden namun melaporkan penyiapan dan penyusunan rancangan undang-undang tersebut atau dalam keadaan tertentu memerlukan permohonan izin dari presiden karena memerlukan penjelasan tentang urgensi, sasaran, pokok pikiran, ruang lingkup dan obyek yang akan diatur.
. . . RUU Yang Diajukan Pemerintah Pemrakarsa dapat berasal dari departemen dan kementrian pemerintah seperti dalam negeri, luar negeri, pertahanan keamanan, kehutanan, perhubungan, pendidikan, agama, keuangan, hukum, dan HAM, perdagangan, kesehatan, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan atau juga dari lembaga pemerintah non departemen seperti arsip badan narkotika, agraria, pemetaan, kejaksaan, kepolisian, kepegawaian, atau badan pemerintah lain yang berada di daerah untuk kepentingan keberadaannya.
RUU Yang Diajukan DPR Rancangan Undang-Undang sekurang-kurangnya diajukan oleh tiga belas orang anggota DPR, mengajukan usul sebagai hak inisiatif atau oleh komisi atau gabungan komisi atau badan legislasi disertai dengan daftar tanda tangan yang mengajukan bersama nama fraksi. Kemudian dalam rapat paripurna berikutnya setelah usul inisiatif rancangan undang-undang tersebut diterima oleh pimpinan DPR, maka pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota tentang masuknya usulan rancangan undang-undang lalu dibagikan kepada seluruh anggota dalam rapat paripurna.
. . . RUU Yang Diajukan DPR Rapat paripurna DPR memutuskan apakah usul Rancangan Undang-Undang tersebut secara prinsip dapat diterima atau tidak untuk menjadi Rancangan Undang.
Usul inisiatif RUU minimal 13 anggota DPR atau Komisi Gabungan atau Badan Legislatif Pimpinan DPR bersama menteri yang ditunjuk mewakili presiden dilanjutkan pembicaraan Tk I dan II Disampaikan pada Pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan serta nama Fraksi Usul inisiatif RUU minimal 13 anggota DPR atau Komisi Gabungan atau Badan Legislatif Disetujui dengan Perubahan Disetujui tanpa Perubahan Rapat Paripurna memutuskan menerima atau menolak usul RUU dengan memberikan kesempatan pada fraksi berpendapat Rancangan Undang-Undang sekurang-kurangnya diajukan oleh tiga belas orang anggota DPR, mengajukan usul sebagai hak inisiatif atau oleh komisi atau gabungan komisi atau badan legislasi disertai dengan daftar tanda tangan yang mengajukan bersama nama fraksi. Kemudian dalam rapat paripurna berikutnya setelah usul inisiatif rancangan undang-undang tersebut diterima oleh pimpinan DPR, maka pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota tentang masuknya usulan rancangan undang-undang lalu dibagikan kepada seluruh anggota dalam rapat paripurna. Rapat paripurna DPR memutuskan apakah usul Rancangan Undang-Undang tersebut secara prinsip dapat diterima atau tidak untuk menjadi Rancangan Undang-Undang.
Terima kasih CP : 0812 WA : 4 0812 163 143 Line : 081 4163 143 2 4163 BBM 1 43 : F 5 B 4 : Ah 2 E 13 twee mad 7 ter: Must D @ah anir line i mad must d: a ema h anir il: ah mad Path must : Ah mad anir mad must anir 7 Must anir 4@g mail. ahm com adm ustan ir 74@ o. id yahoo. c
- Slides: 7