DASARDASAR ILMU PEMERINTAHAN Tatap Muka 2 RULE APPLICATION

DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN Tatap Muka #2 RULE APPLICATION FUNCTION Oleh: Ahmad Mustanir SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) MUHAMMADIYAH RAPPANG 2016 Unggul Profesional Islami

RULE APPLICATION FUNCTION Badan Eksekutif dalam arti sempit seperti di negara-negara demokratis biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam sistem pemerintahan presidensial menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri.

Tugas Badan Eksekutif Menurut tafsiran tradisional asas Trias Politika, tugas badan eksekutif hanya melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam pelaksanaannya badan eksekutif leluasa sekali ruang geraknya. Dalam perkembangan negara moderen wewenang badan eksekutif jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan Undang-

Wewenang Badan Eksekutif Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang: 1) Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. 2) Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. 3) Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. 4) Yudikatif, memberi grasi, amnesti dan sebagainya.

Macam-Macam Badan Eksekutif Di negara-negara demokratis ada dua macam badan eksekutif yaitu: Menurut sistem parlementer. 2) Menurut sistem presidensial. 1) Tetapi dalam dua macam badan eksekutif ini terdapat berbagai macam variasi

1. Sistem Parlementer Adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dalam suatu lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang bernama parlemen. Kedudukan kepala negara di pegang oleh raja, ratu, presiden, ataupun sebutan lain yang sesuai dengan bahasa resmi yang digunakan di suatu negara, sedangkan jabatan kepala pemerintahan disebut perdana menteri.

. . . . 1. Sistem Parlementer Fungsi presiden sebagai kepala negara hanya bersifat simbolik dalam organisasi negara, sedangkan fungsi perdana menteri dalam kegiatan pemerintahan adalah menjalankan kekuasaan tata usaha negara dalam lingkungan jabatan eksekutif. C. F. Strong membedakan kedua jabatan tersebut, yaitu kepala negara disebut sebagai nominal executive sedangkan kepala pemerintahan disebut real executive

. . . . 1. Sistem Parlementer Ciri Sistem Parlementer : Menurut Bagir Manan adalah adanya dua kelembagaan eksekutif, yaitu eksekutif yang menjalankan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan eksekutif yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. Eksekutif pertama berada ditangan kabinet atau dewan menteri, sedangkan eksekutif kedua adalah kepala negara, yaitu raja bagi kerajaan dan presiden bagi republik. Kabinet atau dewan menteri bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, sedangkan kepala negara tidak dapat di ganggu gugat. Maksud bertanggung jawab

. . . . 1. Sistem Parlementer Douglas V. Verney dikutip Jimly Asshiddiqie dalam pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi mengemukakan sejumlah prinsip pokok yang di praktikan dalam sistem parlementer, yaitu: Hubungan antara lembaga parlemen dan pemerintah tidak murni terpisahkan 2) Fungsi eksekutif dibagi dalam dua bagian yaitu real executive dan nominal executive 1)

. . . . 1. Sistem Parlementer Kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara, kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif, menteri adalah anggota parlemen 4) Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen karena pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung sehingga pertanggung jawaban kepada rakyat juga bersifat tidak langsung, yaitu melalui parlemen 5) Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen 6) Menganut prinsip supremasi parlemen sehingga kedudukan parlemen lebih tinggi dari pada bagian dari pemerintahan 3)

2. Sistem Presidensial Karakterisitiknya adalah badan perwakilan tidak memiliki supremacy of parliament karena lembaga tersebut bukan lembaga pemegang kekuasaan negara. Untuk menjamin stabilitas sistem presidensial, presiden dipilih baik secara langsung maupun melalui perwakilan, untuk masa jabatan tertentu dan presiden memegang jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan.

. . . 2. Sistem Presidensial Sebagai kepala pemerintahan dan satunya kepala eksekutif, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara yang berfungsi sebagai pembantu presiden dan memegang kekuasaan eksekutif dalam bidang masing-masing.

. . . 2. Sistem Presidensial Beberapa prinsip pokok yang bersifat universal dalam sistem presidensial menurut Douglas V Verney, yaitu: 1) Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif 2) Presiden merupakan eksekutif tunggal 3) Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi, yang ada hanya presiden

. . . 2. Sistem Presidensial 4) 5) 6) 7) 8) Kepala Negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya; Presiden tidak dapat membubarkan dan memaksa parlemen Jika dalam sistem parlementer berlaku supremasi parlemen, dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Oleh karena itu pemerintahan eksekutif bertanggung jawab pada konstitusi, eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang

Badan Eksekutif di Indonesia Masa Pra Demokrasi Terpimpin November 1945 – Juni 1959, badan eksekutif terdiri atas presiden serta wakil presiden, sebagai bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat, dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan yang bekerja atas dasar tanggung jawab menteri

. . Badan Eksekutif di Indonesia Juni 1959 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar itu badan eksekutif terdiri atas seorang presiden, wakil presiden, beserta menteri-menteri. Menteri-menteri membantu presiden dan diangkat serta diberhentikan olehnya. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dan presiden merupakan “Mandataris” MPR. Ia bertanggung jawab kepada MPR. Presiden tidak boleh dijatuhkan oleh DPR, sebaliknya presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR

. . Badan Eksekutif di Indonesia Dalam masa demokrasi terpimpin tidak ada wakil presiden. Sesuai dengan keinginannya untuk memperkuat kedudukannya, Ir. Sukarno oleh MPRS ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Begitu pula pejabat teras dari badan legislatif (yaitu pimpinan MPRS dan DPR Gotong Royong) dan dari badan yudikatif (yaitu Ketua Mahkamah Agung) di beri status menteri

. . Badan Eksekutif di Indonesia Dalam masa Orde Baru, Ketetapan MPRS yang memberi kedudukan presiden seumur hidup kepada Ir. Sukarno telah dibatalkan. Dengan ketetapan MPRS No. XXXXIV tahun 1968 Jenderal Soeharto dipilih oleh MPRS sebagai Presiden. Jabatan wakil presiden untuk sementara tidak diisi. Dengan undang-undang ditetapkan bahwa menteri tidak boleh merangkap

. . Badan Eksekutif di Indonesia Dalam sidang MPR Tahun 1973 terpilih Jenderal Soeharto sebagai Presiden dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden. Keberhasilan orde baru dalam membangun ekonomi, memberikan kedudukan dominan yang semakin kokoh bagi Presiden Soeharto. Kedudukan dominan tersebut menyebabkan tidak ada satu pun di antara elite politik nasional yang dapat dianggap sebagai calon pengganti Presiden Soeharto

. . Badan Eksekutif di Indonesia Dominasi mutlak dalam politik menghasilkan penyelewengan kekuasaan. Kebebasan berbicara (terutama yang menyinggung Presiden Soeharto dan keluarganya) tidak diperbolehkan sama sekali, persaingan politik antara dua parpol dan Golkar menghilang, peranan ABRI yang semakin besar seiring dengan meluasnya dwifungsi ABRI dan munculnya anggota-anggota keluarga Soeharto sebagai pengusaha-pengusaha besar (konglomerat) yang menggunakan kekuasaan, fasilitas dan keuangan negara untuk kepentingan bisnis mereka

. . Badan Eksekutif di Indonesia Ternyata kesabaran memang ada batasnya. Kekuasaan yang dominan menghasilkan penyelewengan politik yang meluas yang berujung pada maraknya praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Hal ini membuat terjadinya protes besar-besaran yang berujung mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya

. . Badan Eksekutif di Indonesia Masa sesudah Orde Baru di kenal sebagai Orde Reformasi. Pada masa ini dilakukan perubahan politik sehingga sistem politik Indonesia menjadi lebih demokratis. UU politik yang baru dan lebih demokratis dikeluarkan pada awal 1999 dan UU tentang pemerintahan daerah yang lebih demokratis dikeluarkan pada pertengahan 1999. UU politik baru menghasilkan Pemilu 1999 yang dianggap sebagai pemilu yang demokratis yang mendapat pujian dari dunia internasional. Pemda juga mengalami demokratisasi dengan dihilangkannya kedudukan kepala daerah sebagai penguasa

. . Badan Eksekutif di Indonesia Langkah terobosan yang dilakukan Orde Reformasi adalah amandemen UUD 1945 yang mengubah UUD 1945 secara drastis sehingga UUD 1945 yang asli menjadi sangat berbeda dengan hasil amandemen. Amandemen yang dilakukan sebanyak empat kali telah menjadi sebagai bagian terpenting dari proses demokratisasi di Indonesia

. . Badan Eksekutif di Indonesia Hasil amandemen mempertegas masa jabatan presiden selama lima tahun dan tidak ada lagi penafsiran seorang presiden terpilih lebih dari dua kali. Hasilnya juga mempertegas sistem presidensial di Indonesia dengan mengadakan pemilu untuk memilih presiden dan wapres secara langsung oleh rakyat. Hasil lainnya mempersulit pemecatan (impeachment) presiden oleh MPR. Pemecatan presiden dalam UUD 1945 yang asli dapat dilakukan dengan mudah oleh MPR. Bila DPR melihat bahwa presiden telah menyimpang dari GBHN atau telah melakukan kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan pandangan DPR, DPR dapat mengundang MPR untuk melakukan Sidang Istimewa untuk memecat

. . Badan Eksekutif di Indonesia Dalam UUD 1945 hasil amandemen, presiden tidak dapat dipecat karena masalah politik. Presiden hanya dapat di pecat bila ia dianggap telah “melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Proses pemecatan juga melalui proses panjang karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden harus diverifikasi oleh Mahkamah Konstitusi

Terima CP : 0812 4163 143 WA : 0812 4163 143 Line : 0812 4163 143 BBM: 542 E 137 D FB: Ahmad Mustanir tweeter: @ahmadmustanir line id: ahmadmustanir Path: Ahmad Mustanir email: ahmadmustanir 74@gmail. com ahmadmustanir 74 o. co. id kasih