PEMERINTAHAN DAERAH Tatap Muka 7 PEMILIHAN KEPALA DAERAH

  • Slides: 13
Download presentation
PEMERINTAHAN DAERAH Tatap Muka #7 PEMILIHAN KEPALA DAERAH Oleh: Ahmad Mustanir SEKOLAH TINGGI ILMU

PEMERINTAHAN DAERAH Tatap Muka #7 PEMILIHAN KEPALA DAERAH Oleh: Ahmad Mustanir SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) MUHAMMADIYAH RAPPANG 2017 Unggul Profesional Islami

ASPEK POSITIF DAN NEGATIF PEMILUKADA Menurut Leo Agustino : 2015 Aspek Positif : 1)

ASPEK POSITIF DAN NEGATIF PEMILUKADA Menurut Leo Agustino : 2015 Aspek Positif : 1) Pemilukada memantapkan legitimasi politik pemerintah daerah 2) Pemilukada mendorong wujudnya akuntabilitas dan responsivitas pimpinan daerah 3) Pemilukada mewujudkan pengembangan dan pemberdayaan kewargaan (citizenship), khususnya mendorong partisipasi masyarakat dalam hal kepolitikan, sekaligus juga menumbuhkembangkan modal sosial sesama warga.

. . . . . ASPEK POSITIF DAN NEGATIF PEMILUKADA Menurut Leo Agustino :

. . . . . ASPEK POSITIF DAN NEGATIF PEMILUKADA Menurut Leo Agustino : 2015 Aspek Positif : 4) Turut melembagakan mekanisme checks and balances (pengawasan dan perimbangan antar lembaga di daerah, terutama lembaga eksekutif dan legislatif sehingga menutup kemungkinan terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu lembaga. 5) Menciptakan kesempatan bagi partai politik untuk turut ambil bagian dalam pembangunan daerah. 6) Memberikan kesempatan kepada munculnya calon-calon perempuan.

. . . . . ASPEK POSITIF DAN NEGATIF PEMILUKADA Menurut Leo Agustino :

. . . . . ASPEK POSITIF DAN NEGATIF PEMILUKADA Menurut Leo Agustino : 2015 Aspek Negatif : 1) Menguat dan mengentalnya fenomena golongan putih (golput) 2) Semakin kuatnya pragmatisme partai politik. Pragmatisme parpol ini bukan semata-mata terjadi di tingkat nasional saja, tetapi mengental dalam pemilukada. Ini dapat dilihat dengan mudah dimana parpol bersaing sengit untuk mendapatkan suara dalam pemilu nasional, tapi disisi lain mereka bekerjasama dalam pemilukada. 3) Munculnya pemerintahan minoritas dalam lingkup kekuatan mayoritas (minority government atau minority chief on majority rules)

PEMEKARAN DAERAH Dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dimana salah

PEMEKARAN DAERAH Dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dimana salah satu bagian yang diamanatkan oleh UU ini ialah aturan mengenai (kemungkinan dilakukannya) pemekaran daerah (redistricting/penataan ulang). Pemerintah kemudian melembarkan Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan daerah. Kemudian di revisi oleh Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 dengan nuansa baru yang mungkin dapat menahan laju pemekaran wilayah

. . . PEMEKARAN DAERAH Tujuan dari pemekaran daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

. . . PEMEKARAN DAERAH Tujuan dari pemekaran daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui : 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat 2) Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi 3) Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah 4) Percepatan pengelolaan potensi daerah 5) Meningkatkan keamanan dan ketertiban 6) Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

. . . PEMEKARAN DAERAH Untuk kepentingan pemekaran, daerah dapat menggunakan jasa Departemen Dalam

. . . PEMEKARAN DAERAH Untuk kepentingan pemekaran, daerah dapat menggunakan jasa Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memajukan proposal pemekaran. Sampai dengan Agustus 2006 : Depdagri = telah menerima 90 usulan/proposal pemekaran kabupaten/kota dan 21 provinsi. DPR = 39 proposal pemekaran kabupaten/kota DPD = 50 proposal pemekaran kabupaten/kota dan 1 provinsi baru. Impact dari “Politik Pintu Terbuka” jumlah pemekaran di Indonesia membengkak. Tahun 2007 didapati 173 daerah pemekaran baru yang terdiri 7 provinsi, 135 kabupaten dan 31 kota

LOCAL STRONGMEN, STATIONARY BANDITS DAN ROVING BANDITS Local Strongmen yaitu orang-orang kuat daerah (oligarki

LOCAL STRONGMEN, STATIONARY BANDITS DAN ROVING BANDITS Local Strongmen yaitu orang-orang kuat daerah (oligarki elit daerah) Stationary bandits yaitu seorang bandit yang menguasai sebuah teritori yang sangat luas, ia berperanan seperti sebuah stasiun dimana banyak kelompok yang dikuasai dan dinaunginya untuk berkumpul dalam satu destinasi yaitu mengumpulkan kekayaan dan menjaga kekuasaan.

. . . LOCAL STRONGMEN, STATIONARY BANDITS DAN ROVING BANDITS Menurut Olson (2000) satu

. . . LOCAL STRONGMEN, STATIONARY BANDITS DAN ROVING BANDITS Menurut Olson (2000) satu saja kelebihan stasionary bandits yaitu dia tidak menguras habis sumber daya di teritori kekuasaannya. Ia bahkan akan menjaga wilayah tersebut, memberikan keleluasaan pada local strongmen, patronnya untuk terus beraktivitas. Dengan cara ini stationary bandits akan dapat menarik pungutan yang merupakan sandaran hidupnya. Setelah rezim diktator-represif ini runtuh, bandit besar hilang dan muncullah apa yang disebut dengan roving bandits.

. . . LOCAL STRONGMEN, STATIONARY BANDITS DAN ROVING BANDITS Roving bandits yaitu bandit-bandit

. . . LOCAL STRONGMEN, STATIONARY BANDITS DAN ROVING BANDITS Roving bandits yaitu bandit-bandit kecil yang pernah dipelihara oleh bandit besar untuk mengumpulkan dan meraup keuntungan bagi stationary bandits. Bandit jenis inilah yang mengambil alih posisi dan peranan yang pernah dimainkan oleh bandit besar (dalam level dan skala teritori yang lebih kecil). Menurut Mc. Guire & Olson (1996) dan Olson (2000), bandit jenis ini bukan hanya menjarah habis kawasan yang dikuasainya demi keuntungan dan kekayaan yang selama ini mereka tidak pernah peroleh. Tetapi juga berupaya mencari tempat atau kawasan baru untuk dijarah dengan cara berkolaborasi dengan bandit tempatan di daerah yang dieksploitasinya

. . . LOCAL STRONGMEN, STATIONARY BANDITS DAN ROVING BANDITS Krisis ekonomi tahun 1997

. . . LOCAL STRONGMEN, STATIONARY BANDITS DAN ROVING BANDITS Krisis ekonomi tahun 1997 berujung pada jatuhnya Soeharto, warga Indonesia bernafas lega karena percaya bahwa perubahan ke arah yang lebih baik telah terbuka. Harapan tergesernya kekuasaan diktatorrepresif oleh rezim Reformasi dengan membersihkan Indonesia dari aktivitas ekonomi-politik oligarki elit ternyata tidak berlaku. Local strongmen kini telah menjelma menjadi penguasa baru menggantikan peran rezim Orde Baru. Menjarah dengan cara yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Perilaku bandit nya menjadi semakin terlegitimasi dan terformalkan ketika Pemilukada dan pemekaran daerah dilembarkan dalam lembaran negara. Pemekaran juga telah menciptakan perampok baru dengan gaya lama.

. . . LOCAL STRONGMEN, STATIONARY BANDITS DAN ROVING BANDITS Jatuhnya Orde Baru oleh

. . . LOCAL STRONGMEN, STATIONARY BANDITS DAN ROVING BANDITS Jatuhnya Orde Baru oleh Gerakan Reformasi akibat perilaku penjarahan dan perampokan yang di buat “Jakarta” terhadap mereka. Mereka membenci amalan tersebut tetapi sekarang, para local strongmen justru melakukan hal itu dengan mengedepankan jargon demi kepentingan daerah atau kepentingan kaum pribumi untuk melegalkan semua perampokannya

Terima kasih CP : 0812 4163 143 BBM: 542 E 137 D FB: Ahmad

Terima kasih CP : 0812 4163 143 BBM: 542 E 137 D FB: Ahmad Mustanir tweeter: @ahmadmustanir line id: ahmadmustanir Path: Ahmad Mustanir email: ahmadmustanir 74@gmail. com ahmadmustanir 74@yahoo. co. id